0day ID

Under Invoicing Ekspor : Ketika Negara Dikalahkan Permainan Kekuasaan Pejabat Pemberi Ijin. Setiap kali kasus under invoicing ekspor mencuat, publik selalu disuguhi narasi teknis: ada kekurangan pengawasan, ada celah administrasi, ada permainan harga internasional. Namun semakin lama praktik ini berulang, semakin sulit masyarakat percaya bahwa semua itu hanya soal kelemahan sistem.Logikanya sederhana. Barang ekspor Indonesia bukan barang kecil yang bisa dimasukkan ke koper lalu lolos tanpa jejak. Batu bara, nikel, timah, CPO, hingga mineral lain dikirim dalam jumlah jutaan ton. Ada penimbangan, ada surveyor, ada bea cukai, ada manifest kapal, ada perbankan, ada dokumen ekspor, bahkan ada pengawasan lintas lembaga. Tetapi anehnya, praktik manipulasi nilai transaksi tetap terus muncul dari tahun ke tahun. Di titik ini, publik mulai memahami satu hal penting: permainan under invoice bukan soal menyembunyikan barang, melainkan menyembunyikan nilai sebenarnya. Barang tetap berangkat. Volume tetap tercatat. Kapal tetap berlayar. Namun harga di atas kertas dibuat lebih rendah dari harga riil pasar. Selisih pembayaran kemudian bergerak melalui jalur lain di luar transaksi resmi. Negara akhirnya hanya menerima sebagian kecil dari nilai ekonomi yang seharusnya masuk. Inilah bentuk korupsi modern yang jauh lebih rapi dibanding pencurian konvensional. Semuanya tampak legal di atas dokumen, tetapi substansinya merampok hak negara. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik seperti ini hampir mustahil berjalan sendirian. Transaksi ekspor bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah tidak mungkin hanya bergantung pada keberanian satu dua pengusaha tanpa ada : 1. Dibutuhkan situasi yang “aman”. 2. Dibutuhkan pengawasan yang sengaja dilonggarkan. 3. Dibutuhkan pembiaran. Dan di sinilah aroma permainan kekuasaan mulai terasa. Publik tahu bahwa dalam banyak sektor strategis, izin, rekomendasi, dan pengawasan sering kali lebih ditentukan oleh kedekatan daripada integritas. Ketika hubungan bisnis dan kekuasaan terlalu dekat, hukum berubah menjadi formalitas administratif. Pemeriksaan bisa diatur. Audit bisa diperlambat. Temuan bisa “diamankan”. Bahkan tidak sedikit dugaan bahwa oknum aparat atau pejabat justru ikut menikmati rantai keuntungan itu melalui perantara. Akhirnya yang lahir bukan lagi sekadar pelanggaran pajak, tetapi ekosistem korupsi yang terorganisir. Pengusaha mendapat keuntungan besar dari selisih harga. Broker mendapat bagian. Perusahaan afiliasi luar negeri menjadi tempat parkir keuntungan. Oknum pejabat memperoleh “jatah pengamanan”. Sementara negara hanya menerima sisa. Ironisnya, semua bisa tetap terlihat resmi dan sah. Ada invoice. Ada dokumen ekspor. Ada surveyor. Ada pembayaran bank. Ada izin. Ada tanda tangan pejabat. Tetapi legalitas administratif tidak selalu berarti keadilan ekonomi. Dokumen bisa lengkap, namun nilai kekayaan negara tetap bocor keluar. Inilah kutukan klasik negara kaya sumber daya alam: Semakin besar nilai komoditasnya, semakin besar pula godaan untuk memainkan angka. Selisih beberapa dolar per ton mungkin tampak kecil di atas kertas, tetapi ketika dikalikan jutaan ton ekspor, nilainya bisa setara anggaran pembangunan satu daerah. Akibatnya sangat serius. Negara bukan hanya kehilangan pajak, tapi : Devisa bocor keluar negeri. Data perdagangan menjadi bias. Kebijakan ekonomi menjadi tidak akurat. Dan yang paling berbahaya: kepercayaan publik terhadap institusi negara perlahan runtuh. Karena rakyat akhirnya melihat bahwa aturan sering kali tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Pedagang kecil bisa ditindak cepat karena pelanggaran administratif, sementara permainan ekspor bernilai triliunan justru sering menghilang dalam labirin birokrasi dan kompromi kekuasaan. Itulah sebabnya solusi under invoice tidak cukup hanya dengan digitalisasi sistem atau pengetatan regulasi. Teknologi hanya alat. Selama manusia di dalam sistem masih bersedia bermain mata dengan uang dan kekuasaan, celah akan selalu ditemukan. Rakyat membutuhkan keberanian @prabowo secara politik dan Prabowo butuh dukungan rakyat. Sebab persoalan sebenarnya bukan apakah pemerintah memiliki teknologi untuk mendeteksi manipulasi transaksi tapi keberanian pemimpinnya menindak secara tegas.

Sementara dunia cemas soal krisis pangan, ini yang terjadi di Indonesia hari ini. Presiden Prabowo sidak Gudang Bulog Danurejo, Magelang. Tidak terjadwal. Bukan kunjungan protokoler. Hasilnya? 7.000 ton beras. Dua gudang. Keduanya PENUH. Sidak ini dilakukan spontan, setelah Prabowo memberi pengarahan ke Ketua DPRD se-Indonesia di Akmil Magelang. Beliau sendiri yang minta lihat gudang Bulog dalam perjalanan pulang. Kenapa ini penting? Konflik Timur Tengah memicu krisis pangan dan energi global. Banyak negara panik. Harga melonjak. Rantai pasok kacau. Indonesia? Stok aman. Harga stabil. Siap salur. Tapi Prabowo tidak puas hanya dengan gudang penuh. Beliau tekankan tiga hal: ketersediaan, kualitas beras, dan distribusi yang tepat waktu serta tepat sasaran. Karena ketahanan pangan bukan soal angka di gudang. Soal apakah rakyat benar-benar merasakan. Saat dunia tertatih, gudang kita penuh. 🇮🇩

1. tulisan lo emang tertata sih, dan pertanyaan tata kelola gini juga harus ada. Yang lo paparkan soal fiskal juga akurat (defisit, downgrade, tekanan devisa). Tp ada beberapa hal yg menurut gue belum lengkap, izin nambahin ya. 2. Soal latar belakang Gerindra-nya, argumen ini selektif sih. Pratikno yg akademisi non-partai juga punya jaringan & loyalitas, ga pernah dikasih standar yg sama. Yg penting tuh keputusannya bisa diaudit apa engga, dan Keppres ini udah wajibkan laporan tiap 6 bulan ke Presiden. 3. Soal analogi 3 proyek di kantor, ini malah ngelemahin argumen lo sendiri. Lo udah bilang sendiri 'bukan orang pemerintahan'. Mensesneg bukan freelancer pegang multiproject, dia mimpin Setneg dgn ribuan staf. Yg dibutuhkan dr dia di Satgas itu otoritas mutus, bukan jam kerja teknis tambahan. 4. Soal 'kalo koordinasi cukup Menko udah ada', ini logikanya pincang. Menko emang punya mandat koordinasi, tp otoritas mutus hambatan di K/L lain butuh back-up Keppres yg eksplisit. Satgas ya back-up itu. Bukan duplikasi, ini eksekusi yg lebih tegas. 6 bulan lagi laporan pertama, kita liat aja hasilnya.

Guys, Prabowo baru tanda tangani Keppres Nomor 4 Tahun 2026 membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kedengarannya serius dan penuh urgensi. Dan mungkin memang ada urgensinya. Tapi setelah gue baca susunan pengurusnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan secara serius. Strukturnya dulu: Ketua: Airlangga Hartarto — Menko Perekonomian. Ketua kedua: Prasetyo Hadi — Mensesneg. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Wakil Ketua 1: Purbaya Yudhi Sadewa — Menkeu. Wakil Ketua 2: Rosan Roeslani — Menteri Investasi dan Hilirisasi. Wakil Ketua 3: Rachmat Pambudy — Menteri PPN/Bappenas. Dan sekarang gue mau mulai bertanya: Satu — ini Satgas atau duplikasi kabinet? Airlangga adalah Menko Perekonomian. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas kementerian. Purbaya adalah Menkeu. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengelola fiskal dan anggaran negara. Rosan adalah Menteri Investasi. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mempercepat investasi. Rachmat adalah Kepala Bappenas. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah merencanakan pembangunan nasional. Lalu Satgas ini dibentuk untuk mengerjakan apa yang belum mereka kerjakan selama ini? Kalau jabatan-jabatan yang sudah ada ini tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masalahnya bukan di struktur organisasinya. Masalahnya ada di eksekusi. Dan membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama tidak akan memperbaiki eksekusi. Dua — satu orang, dua jabatan, satu pertanyaan besar: Prasetyo Hadi sekarang menjabat sebagai: Mensesneg yang secara administratif adalah salah satu jabatan paling padat di pemerintahan. Semua dokumen kepresidenan, semua koordinasi administratif istana, semua surat yang masuk dan keluar dari Presiden lewat mejanya. Dan sekarang ditambah Ketua Satgas Ekonomi yang tugasnya mengoordinasikan percepatan program pemerintah, menetapkan langkah strategis terintegrasi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan melaksanakan tugas lain dari Presiden. Dua jabatan. Dua set tanggung jawab yang masing-masing sudah full time. Gue bukan orang pemerintahan. Tapi gue pernah pegang tiga proyek sekaligus di kantor dan hasilnya tidak ada satu pun yang selesai dengan benar. Bukan karena orangnya tidak kompeten. Tapi karena waktu dan energi manusia itu terbatas. Ini bukan soal meragukan kemampuan Prasetyo Hadi. Ini soal prinsip manajemen dasar yang berlaku untuk siapapun. Tiga — soal Prasetyo Hadi yang dari Partai Gerindra: Ini yang perlu digarisbawahi. Mensesneg adalah jabatan yang secara ideal harus bersifat teknis dan administratif tidak terlalu terikat pada kepentingan partai tertentu. Karena tugasnya adalah melayani Presiden secara administratif, bukan mengadvokasi kepentingan partai. Ketika Mensesneg sekaligus Ketua Satgas Ekonomi juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pertanyaan yang wajar adalah: kepentingan siapa yang paling diprioritaskan dalam pengambilan keputusan Satgas ini? Ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan tata kelola yang legitimate dan harus bisa dijawab secara transparan. Empat — Satgas ini bukan yang pertama: Pemerintahan Indonesia punya tradisi panjang membentuk satgas setiap kali ada masalah yang tidak kunjung selesai. Satgas percepatan ini. Satgas investasi itu. Satgas koordinasi ini. Satgas sinergi itu. Dan pola yang berulang selalu sama: dibentuk dengan Keppres yang terdengar serius lalu dalam beberapa bulan menghilang dari perbincangan publik tanpa laporan hasil yang bisa diakses rakyat. Gue tidak bilang Satgas ini pasti akan bernasib sama. Tapi beban pembuktiannya ada pada pemerintah bukan pada publik yang mempertanyakan. Lima — konteks fiskalnya yang tidak bisa diabaikan: Satgas ini dibentuk di tengah kondisi di mana: Defisit APBN sudah 0,93% dari PDB hanya dalam tiga bulan pertama 2026 sebelum dampak perang Iran masuk. Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia jadi negatif. Cadangan devisa BI turun ke level terendah sejak Juni 2024. Harga minyak di atas 100 dolar dan rupiah tertekan. Di kondisi seperti ini yang dibutuhkan bukan tambahan struktur koordinasi. Yang dibutuhkan adalah keputusan fiskal yang tegas, komunikasi yang meyakinkan ke pasar, dan eksekusi kebijakan yang konsisten. Semua itu bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian yang sudah ada kalau mereka diberi mandat yang jelas dan dibiarkan bekerja tanpa hambatan birokrasi yang berlapis. Membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama yang sudah memegang jabatan masing-masing lalu menambah beban jabatan ke satu orang yang sudah punya tanggung jawab penuh bukan percepatan. Itu adalah penambahan lapisan birokrasi yang akan membutuhkan koordinasi tambahan antara Satgas dan kementerian yang sudah ada. Dan koordinasi tambahan artinya rapat tambahan. Rapat tambahan artinya waktu tersita. Waktu tersita artinya eksekusi makin lambat. Kalau memang ada masalah percepatan pertanyaannya harus dijawab dulu: apa yang menghambat percepatan selama ini? Regulasinya? Anggarannya? Koordinasinya? Atau kemauannya? Karena kalau jawabannya adalah koordinasi maka Menko Perekonomian sudah ada untuk itu sejak hari pertama. Dan kalau jawabannya bukan koordinasi maka Satgas ini tidak akan menyelesaikan masalahnya.

@saidiman kapan negara maju kalo tiap ada presiden baru menjabat 1 tahun 2 tahun di suruh mundur atau di guling kan ? LSM itu emang antek aseng karena memang mereka di biayain aseng dan itu fakta !

SAIFUL MUJANI MENUNJUKKAN CARA KONSTITUSIONAL MENGGANTI PRESIDEN DAN ALASAN MENGAPA ITU PENTING Professor Saiful Mujani, melalui podcast bersama Todung Mulya Lubis, ini menjelaskan dua mekanisme besar mengganti presiden secara konstitusional. Pertama melalui mekanisme pemakzulan di parlemen. Kedua melalui partisipasi politik publik. Mekanisme partisipasi publik bisa dilakukan dalam dua bentuk. Pertama melalui mekanisme konvensional pemilihan umum. Kedua melalui partisipasi politik gerakan rakyat, seperti demonstrasi, pemogokan, pernyataan sikap, dan lain-lain. Pergantian presiden melalui proses impeachment (pemakzulan), Pemilu, dan gerakan rakyat ketiganya sah dan mendapatkan jaminan konstitusional. Guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu melihat sejumlah persoalan fundamental pada pemerintahan Prabowo yang membuatnya menyimpulkan bahwa Prabowo tidak presidensial dan karenanya layak diminta mundur. Ada tiga hal yang Saiful uraikan dalam podcast ini. Pertama, Saiful melihat pernyataan Prabowo bahwa para pengamat adalah "antek asing, dibiayai asing, dan akan ditertibkan" tidak pantas keluar dari seorang Presiden. Seorang presiden seharusnya memperlakukan semua warga, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya, baik yang setuju dengan kebijakannya maupun yang tidak setuju, secara setara. Prabowo adalah presiden untuk semua. Kata "ditertibkan", menurut Saiful, bisa dimaknai sebagai ancaman, dan itu tidak pantas dilakukan seorang presiden. "Pak Prabowo tidak boleh mengancam-ancam dan mengenyek-ngenyek rakyatnya," kata Saiful. Kedua, Saiful juga persoalan rekrutmen kabinet yang tidak profesional. Alasan utama Prabowo merekrut anggota kabinet yang jumlahnya dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya lebih banyak karena kroni, bukan alasan profesional. Prabowo tidak kompeten merekrut anggota kabinet. Ketiga, upaya Prabowo ingin mengubah Konstitusi yang sekarang berlaku. Ini misalnya bisa dilihat dari pidato Prabowo di awal kekuasaan yang ingin menerapkan demokrasi khas Indonesia. Ini, menurut Saiful, mengingatkan pada retorika Soeharto tentang demokrasi Pancasila yang salah satu unsur pentingnya menghilangkan checks and balances. Di zaman Orde Baru, kata musyawarah didorong sebagai ciri demokrasi khas Indonesia, padahal di zaman itu musyawarah tidak terjadi karena semua keputusan negara didiktekan oleh Soeharto. Keinginan Prabowo menerapkan demokrasi a la Soeharto itu, menurut Saiful, cukup serius. Saiful menyebut visi misi partai Gerindra yang dipimpin Prabowo menyatakan secara eksplisit bahwa partai itu memperjuangkan kembali UUD 1945 asli sebelum amandemen. Ini menunjukkan Prabowo tidak mengakui UUD atau Konstitusi hasil dari reformasi politik bangsa Indonesia yang sudah menelan banyak korban. Ini podcast penting yang harus ditonton dan disebarluaskan agar kita bisa lebih kritis pada penyelenggara nagara yang dibiayai pajak rakyat Indonesia. Jangan terbuai retorika penguasa yang ingin melanggengkan dan memperluas kuasa dengan cara membungkam suara publik. youtu.be/HOfKFaTjvgU?si… Depok, 17 April 2026 Saidiman Ahmad

@liaasister Namanya kalo melakulan kesalahan ya hukum harus di tegakan bukan trus nyalahin pemerintah

Kapal Tengker Iran berikut minyak mentah di dalam nya , telah di perebutkan oleh 19 perusahaan dalam rencana Lelang yang di laksanakan oleh Kejaksaan Agung . Pemerintah ini kok semangat banget sih kalau soal jual aset punya orang ? Apa sudah di rundingkan dengan Iran ?

@PaltiHutabarat Lho berbisnis apa?presiden udah kaya dari orok ...pas pdip berkuasa justru merekalah yg berbisnis

Sangat Jelas Alasan Sebenarnya Prabowo Berkuasa, Ya Soal Berbisnis, Makanya Tidak Tahan Jadi Oposisi, Lalu Apa Yang Diharapkan Sama Prabowo Yang Cuma Pikirannya Berbisnis?!

@serujinews Prabowo udah oke eh yg ngaku pengamat malah ngajakin makar ..tolol !!! Kurang"in dah orang kek gini ...ngaku profesor tapi goblok banget ngajakin rusuh

🚨BREAKING Saiful Mujani: Jatuhkan Prabowo bukan Lewat Impeachment, Tapi lewat Tekanan Disampaikan dalam acara Halal bi Halal aktivis/pengamat di Jakarta, yang juga dihadiri Feri Amsari, Islah Bahrawi, dll Simak videonya, apa pendapat kamu❓

@GunRomli Guntur mabok kali ni ya kan kemarin jepang lo kecewain , skrng ente balikin narasi 😅

Retorika Naif Prabowo di Jepang Pernyataan Presiden Prabowo di Jepang, "Indonesia saat ini bukan Indonesia yang Anda kenal 20-25 tahun lalu," mungkin dimaksudkan sebagai pemantik optimisme. Namun, di telinga para penguasa ekonomi dan birokrat Tokyo, kalimat ini justru terdengar naif, jika tidak ingin disebut sebagai bentuk "meremehkan" intelektualitas mitra strategis. Ada sesat pikir yg terselip dalam retorika itu. Prabowo seolah-olah berasumsi bahwa investor dan diplomat Jepang baru saja bangun dr tidur panjang selama 2 dekade. Kenyataannya, Jepang adalah salah satu investor paling tekun yg mencatat setiap denyut nadi ekonomi kita. Mereka tidak mengenal Indonesia melalui brosur pariwisata, melainkan lewat laporan audit, indeks korupsi, dan kerumitan birokrasi yg mereka geluti setiap hari di lapangan. Berpidato seolah-olah menganggap mereka "tidak mengenal lagi Indonesia" selama 20-25 tahun adalah kenaifan diplomatik. Sejak krisis 1998 hingga transisi dari SBY ke Jokowi, raksasa manufaktur Jepang seperti Toyota atau Mitsubishi dan perusahaan2 besar lainnya tetap di sini, memetakan risiko & beradaptasi dgn setiap pergantian rezim. Mereka mengenal Indonesia lebih dalam dr sekadar pidato seremonial. Mereka mengamati "Indonesia yang dulu" dan "Indonesia yang sekarang" secara cermat, tanpa kejutan yg tiba-tiba muncul dari balik tirai. Apalagi dari orang yg baru menjabat 17 bulan. Alih-alih memberikan impresi tentang kemajuan, pernyataan ini justru berisiko menjadi bumerang. Ada kesan "underestimete" terhadap ketajaman riset intelijen bisnis Jepang. Pidato yg seolah-olah "memperkenalkan kembali" Indonesia ini justru menegaskan bahwa kepemimpinan baru kita mungkin terlalu sibuk dgn polesan citra, sampai lupa bahwa para pemain global sudah memegang data yg jauh lebih akurat drpd sekadar retorika di atas podium. Menjual narasi bahwa mitra anda tidak mengalami anda selama 20-25 tahun di hadapan mitra yg telah setia puluhan tahun bukan hanya terasa ganjil, tapi juga menunjukkan betapa jauhnya jarak antara ego politik domestik dgn realitas diplomasi ekonomi global.

Kejagung Tetapkan Taipan Batu Bara Samin Tan Tersangka Korupsi Tambang cnbcindonesia.com/news/202603280…

@cnbcindonesia Udah pasti bakal merembet kemana" ini nanti sektor lain jg bakal di libas kwkwkw ...sekelas tan aja bisa di libas gmn yg lain Ga takut ni prabowo elite indonesia pada di sikat kalo korupsi

Di Tengah Kenaikan BBM Asia, Indonesia Memilih Melindungi Rakyat. #TerimaKasihPakBowo A THREAD.

Framing negatif secara sistematis terus dilakukan terhadap setiap kebijakan pro rakyat / pencapaian pemerintah, yang langsung dibingkai sebagai “gagal” “bahaya” “hanya buat kepentingan elite” “membohongi rakyat”

@VeronicaKoman Tai ledig

After witnessing the massacre of their fellow villagers, these West Papuans were coerced into expressing gratitude for the presence of the Indonesian military and declaring they would not flee. Imagine the heartbreak and disgust.

Bu Melani, Cahaya yang Padam di Pegunungan Yahukimo Ia adalah sosok guru yang mengajar dengan cinta di tengah terpencilnya pegunungan Yahukimo. Bu Melani Wamea (31), guru yang dikenal lembut dan berdedikasi, gugur saat menanam pohon bersama murid-muridnya dimana itu simbol harapan dan kehidupan di tanah Papua. Namun hari itu berubah menjadi tragedi. Bu Melani diserang secara kejam oleh kelompok teroris KKB di Kampung Holuwon, Yahukimo. Teriakan murid-muridnya menjadi saksi bisu kebiadaban yang merenggut nyawa sang pendidik. Sebuah kisah pilu dari ujung negeri tentang seorang guru yang tewas di tangan teroris, saat ia justru sedang menanam harapan bagi masa depan anak-anak Papua.

YAI Mim ini amalannya bagus banget keknya dari di fitnah sampai skrng jadi banyak yg dukung beliau

Endingnya.... Kalau ada yang lagi ngincer rumah subsidi, fix sekarang momen tepat. Cicilan flat, bunga aman, hati juga tenang. 🏡✨

[11]. Semoga konsistensi pro rakyat ini terus dijaga. Karena rakyat kecil butuh kepastian, bukan sekadar janji. Dan keputusan ini jadi salah satu langkah nyata ke arah sana. 💯

Prabowo Putuskan Bunga KPR Subsidi Tetap 5% 🚀🏡 Buat teman-teman yang lagi mikirin cicilan rumah, kabar ini worth it banget buat dibaca sampai akhir. 👇 A Thread !