Naufi Hakim

Tugas Para Intelektual “Para intelektual kita seharusnya tidak duduk di kafe mewah sambil menyeruput kopi seharga 70 sen dan membahas masalah negara berkembang. Tugas mereka yang sebenarnya adalah terhubung dengan kaum miskin di masyarakat, memahami masalah mereka, pemikiran mereka, keyakinan mereka, tanggung jawab mereka, dan beban yang mereka pikul." "Para intelektual harus mengetahui peluang yang ditawarkan kepada mereka [kepada para intelektual ini], memanfaatkannya seperti permata tersembunyi, dan menggunakannya untuk memobilisasi massa dan membimbing masyarakat menuju pertumbuhan, kesadaran, dan kreativitas. Peran intelektual adalah untuk memicu revolusi.” – Dr. Ali Shariati (intelektual Iran, gugur 1977, kemungkinan besar dibunuh intel rezim Shah, SAVAK) @aldnmarki

Kekuasaan Orwellian (meneror, mengintimidasi, mengorupsi, membungkam) sedang mekar2nya. Jaga kawan, jaga kawan, dan jaga kawan. Bukan jaga penjilat dan antek2nya.

Mungkin ini sebabnya rakyat Myanmar memilih perlawanan bersenjata melawan rejim militer. Bukan lagi dengan aksi demo, debat di tv atau gugatan hukum. 🤔

Ada buku bagus tp belum dipublikasikan ke khalayak umum. Buku itu berjudul: Seni Jadi Boneka (2070). Penulisnya Willldan, Ediiimin, Feri, Boby, Jokowiiii, Praboowo. Para penulisnya itu peneliti sosial dari planet Mars.

Ini juga enak dibaca.

Sekalian bawa MBG, pak.

Prabowo has joined Trump in destroying Iran. Headline of the Planet Mars news this afternoon.

Power Beyond Realpolitik | Anthropologist Scott Atran explains why so-called "realism" in international relations is psychologically unrealistic: people and countries cooperate, accede, or resist according to their moral commitments. quillette.com/p/e7b0e808-3e9…

Michel Foucault visited Iran in 1978 and praised its budding theocratic revolution as a site of resistance against the liberal-capitalist West he hoped to subvert. One reason why the usual suspects are still supporting the Iranian regime. I have a lecture on Foucault's post-modernism and Khomeini's pre-modernism in my Philosophy of Politics course. Trailer and Syllabus here: petersonacademy.com/courses/the-ph…

Senang sekali rasanya dalam 6 jam ada 60 ribu orang yang mengakses langka.logosid.app, kebanyakan di Indonesia, tapi juga ada ribuan di Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia.

“Pelaku-pelaku kejahatan (pelanggaran HAM masa lalu), masih berkeliaran. Apakah sebegitu kebalnya?” Wiwin Haryono, ibu dari Ita Martadinata memberikan kesaksiannya dalam Sidang Gugatan Penyangkalan Fadli Zon terkait Perkosaan Mei 1998 di PTUN Jaktim, Kamis (5/2/2026). Dalam persidangan, dia menceritakan kejadian yang menimpa anaknya pada tahun 1998. Ia diperkosa dan dibunuh, tanpa peradilan sampai saat ini. Wiwin menolak diam, dia bersaksi dan menuntut penyangkalan sejarah perkosaan Mei 1998. Selain Wiwin sebagai saksi, hadir pula ahli yaitu Ketua Komnas Perempuan (Maria Ulfah Ansor) dan Sejarawan (Andi Achdian). 📸Nurul Nur Azizah/Konde.co #lawanpemutihansejarah

Media memang tempat mengevaluasi kinerja rezim. Kalo memuji, itu peran buzzer.

Mengharap ke Prabowo yg pro pendudukan rumah2 milik warga asli Palestina oleh pemukim ilegal Israel?

Bayangkan, kalau masih bisa terbayang, aparat yang melindas orang sampai mati di depan mata ribuan orang, bebas berkeliaran. Sementara Laras yang hanya mengunggah cuitan prihatin di medsos di penjara. Keadilan adalah nasi dimakan jadi Tai.

Biarkan reformasi mati, supaya revolusi lahir. 😁

PERNYATAAN BERSAMA Atas nama keadilan sejarah dan integritas moral bangsa, kami mempertanyakan keputusan negara yang menobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Kami tak menolak mengakui jasa yang disumbangkan siapapun terhadap Republik ini — termasuk Soeharto. Tetapi kepahlawanan adalah hal yang jauh lebih besar dan penting dari sekedar menghargai jasa seseorang — siapapun dia. Menjadikan klaim jasa sebagai dalih untuk menutupi, menyamarkan dan mengaburkan kesalahan atau kejahatan sejarah, sama saja dengan menyuntikan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa. Bagi kami, Kepahlawanan adalah mekanisme moral kolektif: Cara suatu bangsa untuk mendidik anak-anaknya membedakan benar dari salah dalam sejarah. Memilih mana yang patut dihormati dan mana yang harus menjadi pelajaran. Ia tidak boleh dikosongkan maknanya menjadi sekadar kemegahan personal, karena sesungguhnya ia adalah kompas moral bagi kehidupan bersama dalam menuju masa depan. Kami setuju, rekonsiliasi bisa saja berguna untuk menyembuhkan luka-luka bangsa. Tapi bila demikian halnya, kami bertanya: Mengapa negara tidak secara konsekuen juga mengakui peran para tokoh-tokoh kiri Indonesia — mereka para pejuang anti-kolonialisme dan anti-imperialisme yang dihapus dari catatan resmi sejarah kemerdekaan hanya karena perbedaan ideologi? Kami bertanya: Apakah bangsa ini telah kehilangan keberanian untuk mengakui sejarahnya sendiri? Apakah nilai nilai yang hendak diajarkan kepada anak anak dan cucu kita dari sikap inkonsisten dan mau menang sendiri tersebut? Bahwa kekuasaan boleh berbuat apa saja sepanjang mendatangkan kemakmuran? Bahwa kepatuhan pada negara lebih penting daripada kemanusiaan dan solidaritas sosial? Bahwa kebebasan adalah ancaman konstan pada pembangunan ekonomi? Bahwa korban-korban boleh jatuh dan dilupakan demi stabilitas politik? Jika itu pelajaran moral yang akan diwariskan kepada generasi muda, maka bangsa kita bukan sedang membangun masa depan, melainkan sedang memperpanjang bayang-bayang masa lalu. Terhadap kemungkinan itu, kami menyatakan tidak setuju. Jakarta, 10 November 2025 1. Andi Arief 2. Rachland Nashidik 3. ⁠Hery Sebayang 4. ⁠Jemmy Setiawan 5. ⁠Aam Sapulete 6. ⁠Robertus Robet 7. ⁠Syahrial Nasution 8. ⁠Rocky Gerung 9. Yopie Hidayat 10. ⁠Bivitri Susanti 11. ⁠Abdullah Rasyid 12. ⁠Ulin Yusron 13. ⁠Iwan D. Laksono 14. ⁠Beathor Suryadi 15. ⁠Affan Afandi 16. ⁠Zeng Wei Zian 17. ⁠Umar Hasibuan 18. ⁠Hendardi 19. Syahganda Nainggolan 20. Hardi A Hermawan 21. Denny Indrayana 22. Benny K. Harman 23. Endang SA 24. Yosi rizal 25. Syamsuddin Haris 26. ⁠Khalid Zabidi 27. ⁠Monica Tanuhandaru 28. ⁠Ikravany Hilman 29. ⁠Hendrik Boli Tobi 30. ⁠Isfahani 31. ⁠Elizabeth Repelita 32. ⁠Roni Agustinus 33. Marlo Sitompul 34. Tri Agus Susanto S 35. Oka Wijaya

"Kurasa, Watson, dari sudut pandang penjilat, yang menggulingkan Soeharto itu memang penjahat," ujar Sherlock Holmes sambil membaca teks agenda reformasi 98.

Tak kau lihatlah fenomena "oligarki" mengepung negeri (juncto kabupaten ini)? Dlm desain yg berlapis-lapis: ormas, okp, ormawa, pers, dst, jd alat kekuasaannya. Kini di antara mereka mau saling memenjarakan! Karena itu, integritas hendak kau tagih dari si "boneka" mereka? Ajaib!

Enak ya di negeri ini, sdh membunuh dan mencuri justru diberi pahlawan. Sementara org yg menolaknya dianggap pengkhianat. Rupanya kita belajar sejarah bukan lagi untuk mengingat penderitaan, melainkan untuk lupa dengan pongah.

@saidiman Jadi asumsimu si Wowo itu sosialis? 😁

MENGAPA SAYA ENGGAN JADI SOSIALIS Untuk menjadi seorang sosialis, karakter pertama yang perlu Anda miliki adalah percaya pada negara dan penyelenggara negara. Itu sebabnya kaum sosialis berusaha memberi negara kepercayaan untuk mengelola macam-macam hal. Mereka percaya negara mampu melakukannya. Mungkin itu sebabnya saya rada susah menjadi seorang sosialis, karena saya selalu curiga pada negara. Ketika negara menjanjikan satu program, saya curiga itu hanya dalih untuk korupsi. Semakin besar wewenang negara, semakin besar uang yang rawan dirampok para penyelenggara negara. Karena itu, kaum sosialis yang mendorong pelibatan negara secara lebih maksimal, di mata saya, seperti mendukung perampokan dana publik secara lebih luas. Contohnya program koperasi merah putih ini. Negara menyiapkan anggaran sekitar 200 triliun untuk membangun gerai dan pergudangan 80 ribu koperasi sampai 2026. Ini baru kebutuhan fisik, belum kebutuhan operasional dan suntikan dana. Ngapain negara turut campur dalam sistem ekonomi yang dasarnya adalah swadaya masyarakat? Kalau mulai dari pembangunan fisik sampai suntikan dananya dari negara, di mana esensi koperasinya? Program ini mengingatkan pada program Consejo Communales dari Hugo Chavez sejak 2006 di Venezuela. Condejo Communale adala lembaga di tingkat komunitas yang diinisiasi negara dengan maksud menghidupkan partisipasi penduduk dalam pembangunan di tingkat lokal. Terlihat mulia. Namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga itu menjadi kaki tangan pemerintah pusat di tingkat komunitas. Lembaga ini memangkas prosedur birokrasi yang penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas. Atas nama memberi pelayanan langsung ke publik, prosedur bernegara diterabas oleh pemerintah pusat. Dewan komunitas itu sekaligus menjadi alat kontrol negara di level akar rumput. Dengan wewenang dan kontrol yang sangat besar, Venezuela di bawah Chavez menjadi dengan cepat menjadi otoritarian. Dalam dalam negara yang otoritarian, korupsi menjadi tak terkontrol. Ngeri. Depok, 8 November 2025 Saidiman Ahmad Foto: Berita Harian Kompas, 7 November 2025, hal. 1.