adee retweetledi
Guys, setelah Prabowo bilang "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan enggak pakai dolar" sekarang giliran Ketua Komisi XI DPR Misbakhun yang ikut membela narasi itu.
Dan pernyataannya menurut gue sama berbahayanya bahkan lebih berbahaya, karena ini datang dari orang yang seharusnya mengawasi kebijakan ekonomi negara.
Apa yang Misbakhun katakan:
"Yang terpengaruh adalah transaksi-transaksi yang menggunakan impor, orang-orang kaya yang bepergian ke luar negeri."
Jadi menurut Ketua Komisi XI DPR pelemahan rupiah ke Rp17.600 hanya masalah orang kaya.
Rakyat desa aman.
Rakyat kecil tidak terdampak.
Tenang saja.
Gue mau tanya langsung kepada Misbakhun dan ini bukan retorika:
Bapak pernah makan tempe?
Kedelai untuk tempe itu 90% impor.
Harganya dalam dolar.
Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.600 harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Penjual tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakannya di lapak mereka.
Bapak pernah makan mie instan?
Gandum bahan baku mie instan yang jadi makanan pokok rakyat kecil 100% impor. Dalam dolar.
Petani di desa pakai pupuk apa?
Bahan baku pupuk sebagian besar diimpor.
Dalam dolar.
Rakyat desa sakit, berobat pakai obat apa?
Bahan baku obat generik sebagian besar diimpor dari China dan India. Dalam dolar.
Jadi siapa sebenarnya yang "tidak pakai dolar" itu? Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari sarapan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar yang Bapak bilang tidak relevan buat mereka.
Dan ini yang paling menggelikan dari seluruh pernyataan Misbakhun:
Di satu sisi dia bilang rakyat desa tidak terdampak pelemahan rupiah.
Di sisi lain dia bilang: "
Salah satu yang impor yang kita khawatirkan adalah impor dari komoditas-komoditas yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi."
Jadi dia sendiri mengakui ada komoditas impor yang mengkhawatirkan.
Tapi komoditas impor itu tidak terdampak pelemahan rupiah?
Ini logika dari mana?
Misbakhun ini bukan orang sembarangan:
Dia Ketua Komisi XI DPR komisi yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.
Dia yang seharusnya paling paham bagaimana transmisi kurs mempengaruhi kehidupan rakyat kecil.
Dan dia keluar dengan pernyataan bahwa rupiah anjlok hanya masalah orang kaya.
Ini bukan ketidaktahuan.
Ini adalah pilihan untuk membela narasi yang salah demi melindungi citra presiden.
Dan Prabowo sendiri bilang apa di Nganjuk:
"Jadi saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa ya kan?"
Presiden mengejek mereka yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi.
Menyebutnya tidak dimengerti.
Seolah-olah orang yang peduli dengan rupiah Rp17.600 adalah orang yang lebay dan tidak rasional.
Sementara Prof. Ferry Latuhihin ekonom 40 tahun pengalaman yang prediksinya soal rating downgrade, rupiah ke Rp17.000, dan IHSG ambruk semuanya terbukti memproyeksikan rupiah bisa ke Rp22.000-25.000 di semester kedua.
Siapa yang lebih bisa dipercaya? E
konom yang track record prediksinya benar tiga kali berturut-turut
atau presiden yang bilang "mau dolar berapa ribu kek" sambil memberikan Bintang Jasa kepada Kapolri yang laporan panen jagung?
Dan ini yang paling miris:
Misbakhun adalah Ketua Komisi XI yang tugasnya mengawasi BI dan kebijakan fiskal.
Tapi alih-alih mengawasi secara kritis dia justru memvalidasi narasi presiden bahwa rupiah anjlok bukan masalah rakyat kecil.
Ini bukan fungsi pengawasan.
Ini adalah fungsi humas.
DPR yang seharusnya jadi checks and balances —malah jadi cheerleader.
Ketika presiden bilang rupiah bukan masalah rakyat desa dan ketua komisi keuangan DPR membenarkannya ada dua kemungkinan.
Pertama: mereka benar-benar tidak tahu bagaimana kurs mempengaruhi harga kedelai, gandum, pupuk, dan obat-obatan yang dikonsumsi rakyat kecil setiap hari.
Kedua: mereka tahu tapi memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya karena lebih penting untuk menjaga narasi presiden tetap terlihat baik.
Dua-duanya sama berbahayanya. Karena di ujung jalan yang membayar harga dari narasi yang salah ini bukan mereka yang duduk di DPR.
Yang membayarnya adalah ibu di desa yang harga tempe naik. Petani yang harga pupuk naik. Rakyat kecil yang obatnya makin mahal.
Dan mereka tidak punya podium untuk balik berbicara.
Indonesia
