@erlanishere Ini cuma pemikiran pendekku aja
Kalo memberdayakan kantin sekolah, pasti perlu pengawas yg sejenis ka sppg+ahli gizi+akuntan, kalau 1 sekolah 1 pengawas, penggajiannya bakal lebih banyak dari sekarang
Satu hal yang gak pernah luntur dari pertanyaan... Kenapa MBG itu gak memberdayakan pedagang, warung, dan kantin sekitar sekolah? Kenapa harus memisahkan ekosistem sekolah dengan lingkungan ekonomi sekitarnya?
Miris ngeliat ini sementara anak anggota DPR anu, pejabat anu, meraup uang ratusan juta karena MBG. 😭
ASN = Aparatur Sipil NEGARA. Mengabdi ke negara buat mengurusi warganya. Mrk bukan abdi pemerintah, apalagi presiden. Bongkar pikiran negara=pemerintah. Bongkar feodalisme. Presiden bukan raja. Ini republik.
Dungu banget yg nyerang2 @feriamsari krn dia ASN.
TW / Gang rape (pemerkosaan berkelompok) 🤬🤬
Pelaku: 2 polisi, 2 sipil
Penonton: 3 polisi
Korban: 1 perempuan 18 tahun
MASUK AKAL GA, PAK @ListyoSigitP@DivHumas_Polri KALAU ANAK BUAHNYA CUMA DIHUKUM ETIK? DI MANA HATI NURANI? DI MANA HUKUM YANG ADIL?
APA GA TERBAYANG BETAPA TAKUTNYA KORBAN REMAJA DIKEROYOK POLISI DEWASA SEPERTI ITU?
PARA PEMERKOSA APA SUDAH DIHUKUM BERAT, SELAIN DIPECAT? PENONTON PEMERKOSAAN JUGA PELAKU KARENA MEMBIARKAN. APALAGI MEREKA SEMUA PENEGAK HUKUM YANG HARUSNYA MELINDUNGI, BUKAN MALAH JADI PELAKU KEJAHATAN BIADAB.
ASTAGHFIRULLAHALADZIM 😭😭
Tolong @kpp_pa@KomnasPerempuan kawal kasus biadab ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya kecolongan dalam pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional.
Ia menegaskan Kemenkeu baru menyadari transaksi tersebut setelah berjalan dan segera memotong alokasi anggaran untuk tahun ini.
Menurut Purbaya, dana yang digunakan berasal dari anggaran tahun lalu yang sudah terlanjur dibayarkan.
Ia memastikan tidak akan ada lagi alokasi tambahan untuk pembelian motor listrik dalam sisa periode anggaran 2025.
Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui pengadaan tersebut dan Kemenkeu telah menghentikan prosesnya.
#PurbayaYudhiSadewa#BGN#SPPG#MotorListrik
💚 TW // agama
kalo pindah agama gitu, apa perlu persetujuan dari keluarga terutama ortu? kalo ortu gak ngizinin tapi tetep maksa pindah, proses ganti keyakinan bakalan tetap di setujui secara hukum di dukcapil?
💚 kalian yg hijabers, kiblat fashion kalian siapa guyss?? akuu baru bgt belajar berhijab jadi masih bingung mix n match ootd nyaa 🙃 kasih rekomendasi selebgram yg harus aku followww pwisss 🤏🏻
Pegawai MBG yang diangkat menjadi ASN PPPK, hanya untuk Jabatan Inti Strategis:
- Kepala SPPG
- Ahli Gizi
- Akuntan
kesemuanya harus ikut seleksi Computer Assisted Test (CAT)
jadi tidak semua pegawai MBG otomatis diangkat jadi ASN PPPK.
Pemerintah menyebut 32.000 pegawai SPPG akan dilantik sebagai ASN PPPK per 1 Februari 2026.
Di sisi lain, Pak Agustinus, guru honorer di Kupang, NTT. Sudah 23 tahun mengajar, gajinya kerap terlambat. Pada 2025, ia hanya menerima Rp223.000.
Siapa yang diprioritaskan pemerintah?
@rayhanf_nmagna@direktoridosen@PNS_Ababil@id_fm Heran sekali dgn org2 yg berminat jadi P3K PW, dgn gaji sekedar makan. Apa ngga tau info atau ga peduli bhw ASN dikasih UKT tertinggi. Masih lebih baik jadi tukang gorengan dgn penghasilan 3jt/bln, daripada p3k pw dgn gaji 3jt/bln juga. Minimal masih dapet bantuan kip/kipk
Peringatan dini bagi keluarga ASN (@PNS_Ababil), 2026 UKT PTN akan tetap mahal untuk kalian.
2025 sudah kita lewati dengan perjuangan.
Ada satu catatan, yang masih membayangi pikiran saya.
Catatan yang boleh jadi, akan menjadi mimpi buruk keluarga besar ASN.
Terutama bagi ASN golongan II,
ASN tunkin jelata,
ASN pemda yang bupatinya KPK. ini juga berlaku, untuk keluarga yang bapak ibunya tamtama / bintara @DivHumas_Polri dan @Puspen_TNI
Kalian harus waspada,
bukan...
bukan waspada terhadap teror bangkai ayam yang dikirim ke rumah-rumah warga.
tapi waspada,
karna keluarga ASN akan menghadapi teror biaya kuliah yang mencekam di tahun 2026.
Saya meyakini,
kita sedang berada dalam badai siklon liberalisasi pendidikan,
di mana negara secara perlahan mulai lepas tangan dan membiarkan kampus-kampus beroperasi layaknya korporasi yang mengejar profit.
Dalam prakik ekonomi yang sesat ini, UKT mahal dipandang sebagai konsekuensi logis dari kualitas, padahal sejatinya itu adalah bentuk pengalihan tanggung jawab negara ke pundak rakyat.
Bayangkan,...
bapak ibu kalian yang PNS.
Harus nge-gendong pejabat skill issue, plus nge-gendong biaya kuliah kalian yang besar sekali.
Jika tren ini berlanjut,
pendidikan tinggi tidak lagi menjadi alat mobilitas sosial, melainkan tembok tebal yang memisahkan mereka yang berduit dengan mereka yang hanya memiliki otak encer tapi kantong kering.
Bagi anak PNS,
kalian adalah target empuk dari ketidakadilan sistem yang menggunakan "indikator buta" dalam menentukan golongan UKT.
Karena pendapatan orang tua kalian, tercatat sangat transparan di database negara,
kalian otomatis terjebak dalam kasta UKT tertinggi tanpa ada ruang untuk negosiasi—rasionalisasi.
Negara menutup mata bahwa slip gaji tersebut seringkali sudah habis dipotong cicilan rumah dan kebutuhan pokok lainya, yang terus meroket bak perfoma @juventusfc
dibawah asuhan Luciano Spalleti.
Saudara-saudara,...
keadilan sosial bagi kalian telah direnggut oleh republikh.
Bukan oleh antek-antek aseng, tapi oleh mereka,
Para pembuat kebijakan, yang statusnya WNI, sama seperti kita.
Keluarga PNS dianggap "mampu" secara administratif, hanya karena status kepegawaian orang tua.
Padahal secara faktual, banyak keluarga PNS yang sedang megap-megap menjaga napas untuk meniup tungku dapur, agar tetap ngebul.
Mereka di tengah tekanan hidup yang kian brutal.
Ada eksklusi struktural yang sangat diskriminatif, di mana kalian dianggap tidak layak menerima bantuan sosial pendidikan seperti KIP-Kuliah, namun di saat yang sama, gaji orang tua kalian tidak cukup kuat untuk membayar biaya. rumit bukan?
tapi tenang, ada kabar baik.
kabar baiknya yaitu,
kita adalah bangsa yang besar. xixixi
Tapi kalian akan tetap menjadi kelompok "yatim piatu kebijakan",
terlalu dianggap kaya untuk dibantu, tapi terlalu miskin untuk bisa bertahan tanpa hutang.
Inilah cacat logika dalam distribusi keadilan pendidikan kita.
Mereka yang jujur melaporkan pendapatan justru menjadi pihak yang paling berat menanggung beban biaya negara.
Oleh karena itu,
jangan pernah berharap pada janji manis pemerataan pendidikan jika sistem klasifikasi UKT masih bersifat diskriminatif terhadap kelompok menengah.
Pemerintah harus segera meninjau ulang standar keadilan bagi keluarga PNS,
jangan sampai mereka yang telah bekerja pada negara justru dikhianati oleh sistem yang menghalangi anak-anak mereka untuk sarjana.
Mulai diskusikan ini dengan keluarga kalian,
menabunglah sekuat tenaga, karena di tahun 2026 nanti, negara mungkin masih sibuk dengan proyek mercusuar, yang tak bisa saya tulis namanya.
karna bisa memancing buzzer nimbrung.
📹: kompasiana / @akuratco