Iqbal

WNI kepanjangannya Warga Negara Independen soalnya disuruh struggle sendiri menghadapi beratnya kehidupan.

Keberlanjutan

Indonesian authorities used online disinformation campaigns to brand activists and journalists as "foreign agents" and silence dissent, sometimes leading to physical threats, Amnesty International said. ebx.sh/zikbcA

Ongkos ojek di Papua Rp500 ribu. Lebih mahal dari perusahaan meminta hutan pak Vincen Kwipalo yang dihargai Rp300 ribu per hektare. Segera BTS Pesta Babi part 2 di YouTube Watchdoc Documentary #PestaBabi #PapuaBukanTanahKosong

Menolak lupa.

Salah seorang aktivis warga Jerman korban penculikan teroris Israel: mereka memukuli saya setiap hari tanpa dikasih makan dan minum. Ini perlakukan beruk zionis terhadap warga Eropa. Kebayang gak gimana terhadap warga Palestine?

"Sebelum matahari terbenam, Pangkostrad harus sudah diganti", kata Presiden Habibie. Jumat pagi 22 Mei 1998, Panglima ABRI Wiranto menghadap Presiden Habibie. Wiranto melaporkan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar daerah secara besar-besaran menuju Jakarta, termasuk ke arah kediaman Habibie di Kuningan dan Istana Merdeka, tanpa adanya koordinasi maupun perintah resmi dari Pangab. Mendengar laporan tersebut, Habibie langsung mengambil keputusan tegas: Prabowo harus diganti dari jabatan Panglima Kostrad sebelum matahari terbenam pada hari itu. Sore harinya, setelah mengetahui keputusan tersebut, Prabowo Subianto datang ke Istana Merdeka untuk menghadap Presiden Habibie. Sintong Panjaitan yang berjaga di luar ruangan melihat Prabowo datang dengan pakaian lapangan lengkap dan membawa senjata api (pistol) yang tersarung di pinggangnya. Berdasarkan aturan protokoler Istana yang sangat ketat, siapa pun tidak boleh membawa senjata ke hadapan presiden. Sintong kemudian meminta ajudan presiden untuk menegur dan meminta Prabowo mencopot senjatanya terlebih dahulu sebelum memasuki ruangan. Prabowo mematuhi permintaan tersebut dan menyerahkan senjatanya. Saat bertemu presiden, Prabowo mempertanyakan alasan pencopotannya dan menganggap keputusan itu sebagai penghinaan terhadap keluarganya serta keluarga mertuanya (Soeharto). Prabowo sempat meminta waktu untuk tetap memegang kendali pasukan Kostrad. Presiden Habibie menolak permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa pergerakan pasukan Kostrad ke Jakarta dilakukan tanpa perintah Panglima ABRI. Ketika Prabowo menjelaskan bahwa gerakan itu murni untuk mengamankan presiden, Habibie menyanggah dengan mengatakan bahwa pengamanan presiden adalah tugas Paspampres di bawah koordinasi Pangab, bukan tugas Pangkostrad. Pertemuan bertensi tinggi tersebut berakhir setelah Sintong Panjaitan meminta Prabowo meninggalkan ruangan karena waktu protokoler telah habis. Prabowo sempat menatap tajam, namun akhirnya menurut dan memberi hormat pada presiden sebelum pergi meninggalkan istana. Prabowo akhirnya dipindahkan untuk menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) ABRI di Bandung. Sedangkan jabatan Pangkostrad diserahkan sementara kepada Johny Lumintang. Keesokan harinya saat ketegangan mereda, ia dicopot dan digantikan oleh Djamari Chaniago. Johny menjadi panglima Kostrad dengan jabatan tersingkat dalam sejarah, hanya 17 jam. Bagi Wiranto saat itu yang terpenting adalah memenuhi tenggat waktu perintah presiden, bahwa Prabowo harus dicopot sebelum malam. Terlalu lama jika harus menunggu Djamari Chaniago datang dari Bandung. Akhirnya, Johny Lumintang yang berada di Jakarta ditunjuk untuk memimpin sementara Kostrad. Bagi Habibie, membiarkan Prabowo memegang kendali pasukan hingga keesokan pagi adalah risiko yang terlalu besar. Pencopotan harus selesai sore itu juga, sebelum matahari terbenam.

PESTA BABI resmi tayang di Youtube. Teman-teman bisa menonton film Pesta Babi di kanal Youtube: youtu.be/MpdrWgDRVf8?si… Jangan menonton bajakan, ya.

@BBCIndonesia Mas belajarlah public speaking

Seluruh aktivis Global Sumud Flotilla dan Freedom Flotilla Coalition, termasuk sembilan WNI, telah dibebaskan dari penahanan Israel. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan kesembilan WNI sedang dalam perjalanan untuk kemudian kembali ke tanah air. bbc.com/indonesia/arti…

@intinyadeh Kadisnya bisa mundur aja ga si?

#intinyadeh Kadis PPPA Konawe Selatan intimidasi korban dugaan pemerkosaan. > Korban P (18thn) PRT di rumah pribadi Bupati Konsel, Irham Kalenggo > Pelaku adalah ponakan istri Bupati, terjadi di rumah Bupati > Korban lapor ke Polresta Kendari, lalu disusulin sama Kadis (1/2)

Nice move, IDAI. Isu sufor ini udah lama banget diseruin sama Dr. Tan Shot Yen supaya GAK DIPAKAI BUAT EMBEGE. Tapi emang dasarannya gak presiden gak jajaran bege'en, SEMUANYA BUDEG!

1). Kasus Yayasan Supersemar; satu-satunya yang terbukti bersalah secara perdata oleh Mahkamah Agung dengan denda Rp 4,4T 2). Kasus korupsi enam yayasan; tidak pernah terbukti secara pidana karena persidangan dihentikan permanen akibat sakit. 3). Kasus HAM berat; seperti Petrus dan Talangsari tidak pernah terbukti di pengadilan karena tidak pernah diadili. 4). TAP MPR XI/1998; perintah pengusutan KKN kandas dan tidak pernah berlanjut ke pengadilan karena alasan medis. 5). Dugaan rekening luar negeri; ditutup karena kurang bukti autentik dan tidak pernah terbukti di sidang. 6). Mobil nasional Timor; gugatan perdata sempat berjalan, namun tuntutan pidana personal tidak pernah terbukti. 7). Kasus dana reboisasi; hanya menjerat pejabat dan pengusaha kroni tanpa bukti keterlibatan pidana langsung Soeharto. 8). Monopoli tata niaga cengkeh; penyalahgunaan wewenang ini tidak pernah sampai ke vonis pengadilan karena mandeg di penyidikan. 9). Peristiwa Kudatuli 1996; hanya menjerat sejumlah perwira militer dan sipil tanpa menyentuh akuntabilitas Soeharto. 10). Dana pinjaman luar negeri; dugaan penyelewengan dipetieskan demi kemanusiaan sebelum sempat dibuktikan di sidang. 11). UU Peradilan Militer 31/1997; disahkan untuk mewajibkan seluruh pidana anggota militer diadili di peradilan khusus. 12). Monopoli terigu PT Bogasari; tidak pernah diproses hukum karena pemberian hak eksklusif dianggap sebagai diskresi ekonomi. 13). Penyimpangan dana Jamsostek; proses hukum hanya menjerat pihak pengelola, tidak pernah mengusut tanggung jawab presiden. 14). Monopoli logistik Bulog; pemeriksaan hukum mandeg pada tahap saksi dan tidak pernah menghasilkan berkas dakwaan. 15). Penculikan aktivis 1997/1998; keterlibatan langsung secara personal tidak pernah diuji atau disidangkan di pengadilan. 16). Penyalahgunaan kredit BI; aliran dana kas negara untuk proyek bisnis kroni tidak pernah naik ke status terdakwa. 17). Korupsi dana pensiun Taspen; investasi ke perusahaan terafiliasi keluarga tidak pernah terbukti sah di pengadilan. 18). Konsesi hutan; pemberian izin lahan kepada korporasi keluarga tidak pernah divonis bersalah karena hambatan prosedural. 19). Pemotongan gaji PNS; sumbangan wajib untuk yayasan kepresidenan dinyatakan kedaluwarsa sebelum sempat diadili. 20). Operasi Militer Aceh dan Papua; kebijakan represif secara hukum formal tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggaran pidana personal. 21). Fasilitas tax holiday; insentif khusus bagi perusahaan minyak kroni tidak pernah digugat karena dinilai sebagai diskresi ekonomi. 22). Impor bahan baku plastik; dugaan monopoli bisnis keluarga tidak pernah dinaikkan ke tahap penyidikan pidana. 23). Korupsi jalan tol; pengelolaan oleh konsorsium kerabat tidak pernah terbukti memuat unsur pidana langsung Soeharto. 24). Pengalihan aset sitaan sipil; pemindahan ke yayasan privat kepresidenan tidak pernah diputus sebagai korupsi oleh peradilan. 25). Operasi pasca-1965; penahanan massal tanpa proses hukum tidak pernah berujung pada pembentukan pengadilan formal baginya. 26). Manipulasi dana swasembada pangan; dugaan pengalihan anggaran untuk politik tidak pernah sampai ke pengadilan. 27). Monopoli jasa pelabuhan; pemberian izin ke perusahaan terafiliasi tidak pernah diproses sebagai kerugian negara yang sah. 28). Anggaran rahasia intelijen; penggunaan dana taktis dianggap di luar yurisdiksi pengadilan umum. 29). Gratifikasi saham kosong; dugaan penerimaan dari perusahaan multinasional tidak pernah bisa dibuktikan secara materiil. 30). Dana asuransi bencana; dugaan penyelewengan kompensasi oleh lembaga semi-pemerintah tetap menjadi tuduhan sejarah. 31). Monopoli distribusi semen; penyalahgunaan wewenang alokasi nasional tidak pernah sampai ke meja hijau. 32). Dana Inpres; dugaan manipulasi proyek untuk jaringan bisnis keluarga resmi dihentikan dan tidak pernah terbukti di pengadilan.

At least kalau pilih Anis atau Ganjar, kita gak akan denger pidato goblok tiap Minggu wkwk

dibilang antek-antek asing saya diam, dibilang ndasmu saya diam, dibilang warga desa tidak pakai dolar saya diam, dibilang “tidak bermimpi kaya raya?” SAYA AKAN LAWAN!!!

Indonesia has condemned Israel for abducting activists who were part of the Gaza-bound Global Sumud Flotilla while in international waters. 🔴 LIVE updates: aje.news/61ql75

Saya bukan anak abah, saya pemilih Ganjar, and I’m still proud of it. Tapi saya berpikir kalaupun Anies yang menang, saya akan tetap lega, dan kayaknya pemerintah kita akan ttp lebih baik dr yg sekarang. Kmrn itu beneran kita dikasih 3 pilihan, dua kualitasnya comparable, dan Indonesia justru milih satu yg paling jelek by far. Why oh why. cc:wildysetiabudi

Boikot Kopdes. Tiap uang yang masuk ke Kopdes adalah uang yang masuk ke dana kampanye 2029.

Sok sokan pake kacamata. Pdhl yg minus otaknya

Ekspektasinya, dia pengin kayak Bung Karno yang kata-katanya sering dijadikan kutipan penyemangat. Realitanya, nasib omongannya hanya jadi meme dan guyonan di masyarakat. Akan selalu ada yang mengingatnya sebagai pelanggar HAM, pecatan tentara, jenderal halu, dan penipu gendut.

Normalisasi bahaya spt ini sgt mengkhawatirkan. Saat anak-anak menganggap banjir sbg rutinitas harian yg ditertawakan, itu tanda kerentanan struktural kita sdh di titik ekstrem. Mrk bertaruh nyawa demi sekolah. Kita tdk boleh menunggu tawa ini berubah mjd tragedi baru bertindak.