Marcello Siboro

Best part menurut saya di film dokumenter Pesta Babi. " Ternyata merah putih tidak melindungi kami" 💔 Part yang bener2 bikin hati hancur & sedih mendengar kata2 bapa ini 🥹

Vlog Bobon ini sepertinya sengaja dikasih judul yang sama dengan Film dengan judul "PESTA BABI" garapab Watchdoc Documentary. Kalo dari keyakinan gw, ini sebagai salah satu upaya untuk pengaburan/pengalihan orang-orang saat melakukan pencarian film PESTA BABI yang asli di internet. Seperti yang kita tau, beberapa waktu terakhir sempat ramai soal pembubaran/pembatalan acara Nobar Film "Pesta Babi" oleh pihak2 tertentu.

jadi tau nih prabowo asbun banget soal dolar ternyata dia dan adiknya punya 50 perusahaan karena batu bara, kelapa sawit/CPO, atau nikel adalah komoditas yang paling diuntungkan saat dolar menguat. apakah di sengaja supaya usaha dia cuan semua luber luber? estimasi cuan pertahun bisa 10-20 triliun dia perusahaan dia dan adiknya: - PT Nusantara Energy - PT Kertas Nusantara - PT Kiani Hutani Lestari - PT Nusantara Kaltim Coal - PT Nusantara Wahau Coal - PT Tidar Kerinci Agung - PT Jaladri Swadesi Nusantara - PT Arsari Tambang - PT Mitra Stania Prima - PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) - PT Arsari Sentra Data - PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) - PT Arsari Enviro Industri

Guys, hari ini IHSG jatuh 3,08% ke level 6.396 hanya dalam satu sesi perdagangan. Dan penyebabnya bukan karena perang. Bukan karena krisis global. Bukan karena berita buruk dari Amerika atau China. Penyebabnya adalah satu rumor. Satu kabar yang belum dikonfirmasi resmi. Satu isu yang seliweran di antara pelaku pasar. Dan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan triliunan nilai saham dalam hitungan jam. Apa isu yang beredar: Pemerintah sedang menggodok aturan ekspor komoditas satu pintu melalui satu badan khusus bentukan negara. Batu bara, minyak kelapa sawit, mineral logam semua eksportir kemungkinan diwajibkan menjual produk mereka kepada entitas baru ini dulu. Baru entitas itu yang menangani ekspor ke luar negeri. Belum dikonfirmasi. Belum ada aturan resmi. Masih rumor. Tapi market langsung bereaksi dengan sangat keras. Dan ini hasilnya dalam satu sesi: BUMI — saham batu bara Bakrie jeblok 9,22%. Dalam setengah hari. AMMN — Amman Mineral jeblok 10,14%. Salah satu saham tambang terbesar Indonesia. AADI — Adaro Andalan jeblok 9,78%. Total nilai transaksi yang didominasi tekanan jual dalam satu sesi: Rp12,9 triliun. Dan ini yang paling penting untuk dipahami: Market tidak bereaksi terhadap aturannya. Market bereaksi terhadap kemungkinan aturannya ada. Terhadap sinyal bahwa pemerintah sedang berpikir ke arah sana. Itu artinya kepercayaan investor terhadap kepastian kebijakan di Indonesia sudah sedemikian rapuhnya sehingga rumor saja sudah cukup untuk memicu kepanikan jual sebesar ini. Ini bukan pasar yang sehat. Pasar yang sehat tidak ambruk 3% karena rumor yang belum dikonfirmasi. Dan ini sambungkan dengan semua yang sudah terjadi sebelumnya: BYD buka pabrik insentif pajak dihilangkan mendadak. Komisi ojek online dipaksa turun dari 20% ke 8% tanpa kajian matang. Royalti tambang dinaikkan tiba-tiba. Bunga Mekaar diperintahkan turun dari 24% ke di bawah 9% dengan satu instruksi tanpa roadmap yang jelas. Setiap kali ada kebijakan baru tidak ada yang tahu apakah itu final atau akan berubah lagi besok. Tidak ada kepastian. Tidak ada predictability. Investor asing yang sudah gue ceritakan sebelumnya Swiss, Prancis, UEA semuanya kabur karena alasan yang sama: tidak ada kepastian hukum dan regulasi. Dan hari ini bahkan rumor tentang kemungkinan aturan baru sudah cukup untuk menghapus Rp12,9 triliun nilai pasar dalam setengah hari perdagangan. Dan ini yang paling ironis: Prabowo hari ini bilang "kalau tidak beres copot sederhana." Gubernur BI Perry bilang "rupiah stabil volatilitasnya 5,4%." Purbaya bilang "fundamental kita kuat." Sementara IHSG jatuh 3% karena satu rumor kebijakan yang belum pasti ada. Kalau fundamental memang kuat mengapa satu rumor saja cukup untuk menghancurkan kepercayaan pasar sebesar ini? Karena fundamental yang kuat tidak ambruk karena rumor. Yang ambruk karena rumor adalah sistem yang sudah kehilangan kepercayaan investor sejak lama dan hanya menunggu satu trigger untuk jatuh. IHSG hari ini bukan sekadar angka. IHSG hari ini adalah cermin dari berapa besar kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah Indonesia. Dan cermin itu menunjukkan gambar yang sangat jelas: kepercayaan itu sudah sangat tipis. Begitu tipisnya sehingga satu rumor yang belum dikonfirmasi tentang kemungkinan aturan ekspor satu pintu sudah cukup untuk memicu kepanikan Rp12,9 triliun dalam setengah hari. Sementara presiden berdiri di podium bilang ekonomi kita kuat. Sementara Menteri Keuangan bilang pertumbuhan kita membanggakan. Sementara Gubernur BI mengganti definisi stabilitas agar kondisi yang buruk bisa disebut baik. Market tidak mendengarkan pidato. Market membaca sinyal. Dan sinyal hari ini sangat jelas: yang perlu dicemaskan bukan hanya rumornya tapi betapa mudahnya pasar Indonesia ambruk ketika ada rumor apapun yang muncul.

Simbol Salib Merah menurut gue dalem banget sih, cuma orang TOLOL yang tega babat hutan setelah liat simbol ini. Menurut kacamata gue, rakyat Papua ga ngerti harus minta tolong ke siapa lagi agar hutan (kehidupan) mereka gak dirusak oleh negara, sehingga mereka mengekspresikan "hopeless" itu menjadi Salib Merah. Ini kalo diulik lebih dalam pake kacamata Karl Marx yang agama adalah candu, bakal lebih ngena karna menurut gue emang dalem banget maknanya. Asli jahat banget nih negara sama korporasi, masa kerja di perusahaan sawit digaji 2 juta dipotong 1 juta buat keperluan makan. Pekerja nerima 1 juta doang per bulan bisa buat apa njir? Belum lagi soal tanah satu hektar yang diharhai cuma 300 ribu, kelen gila kah? Satu hektar loh masa cuma 300 ribu ya Allah😭

Ferry Latulihin ini ekonom beneran dan mantan dewan pakar Prabowo-Gibran Beliau kuliah S1 hingga S3 Ekonomi di Erasmus University Rotterdam. Jadi gw rasa argumen dia ga bias oposisi banget. Dan dia udah kasih warning yang jelas. Selangkapnya bisa tonton disini ya guys youtu.be/1uW_Q_lDtHk?si…

Semalem gue baru belajar istilah baru Kalian pernah denger “duck syndrome” gak? Duck syndrome itu kondisi pas seseorang keliatannya santai, hidupnya aman2 aja. Padahal aslinya lagi capek, banyak tekanan, burnout, sama stres yang dipendem sendiri. Kenapa dianalogiin sama bebek?

Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish": "Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024. Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah. Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar. Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis. Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya. Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi. Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk. Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman. Persimpangan jalan baru Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu. Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan. Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""

Ada berapa hal yang bisa kita garisbawahi dari postingan mereka 1. Ada kata thin-skinned, alias berkulit tipis. Kalau yg gw tahu, itu maksudnya mudah tersinggung. Ya, The Economist bilang Presiden mudah tersinggung alias temperamental. 2. Lalu, The Economist bilang Prabowo harus siap sama unpalatable truths alias kebenaran yang menyakitkan. Implikasinya, majalah ini menduga kalau Prabowo sering disuapin info manis dan nggak siap dengan info jelek. 3. Judul berita yang menyebut risky path, eroding finance and democracy. The economist ingin pembaca mengetahui bahwa Indonesia berada di posisi yang rawan atas ulah presidennya sendiri. Seperti apa ulah itu? Pengkondisian oposisi, kebijakan MBG dan Kopdes dsb. Kalau kelen sadari, hanya media asing yang berani nulis postingan kek gini. Media lokal mana sanggup. Bisa diganggu-ganggu mereka ntar. Source gambar : VOI

prabowo nih ditanyain soal IHSG anjlok bilangnya "rakyat desa ga main saham", sekarang pas rupiah lagi lemah ngomongnya "rakyat desa nggak pakai dollar". rakyat desa rakyat desa mulu ajg, lu itu presiden bgst, bukan lurah.

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media. Letkol Teddy Indra Wijaya. Sekretaris Kabinet. Bukan menteri. Bukan jenderal bintang empat. Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas. Apa yang terjadi di bencana Sumatra dan di mana Teddy masuk: Akhir November 2025. Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. BMKG sudah memberikan peringatan delapan hari sebelumnya. Tidak ada rapat darurat. Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat. Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa. Rapat soal koperasi. Ketemu Menteri Kelautan. Menerima Ratu Belanda. Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar. Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang. Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh. Lebih dari tiga minggu di lapangan. Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan. Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat. Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi. Rina melakukan siaran langsung. Dia tumpahkan semua yang dia lihat. Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet menonton siaran itu dari Jakarta. Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk. Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti. Bukan insiden tunggal ini pola: Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa. Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon. "Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya." "Tapi memang belum ada bantuan. Faktanya begitu." "Cerita soal dampaknya aja. Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk." Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja." "Maksa banget," kata Indira. Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar: Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman. Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan. Yang ada adalah telepon. Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu. Tidak perlu SK. Tidak perlu aturan resmi. Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan. Apa yang dilakukan Teddy? Persis sama. Menelepon pemilik media. Mengamuk. Meminta pemred diganti. Tanpa surat resmi. Tanpa proses hukum. Cukup satu telepon. Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain: Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo. Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda. Lebih profesional. Lebih terukur. Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif, bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana. Bukan mengontrol berita palsu. Bukan melawan disinformasi. Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang. Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli: Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab. Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan. Tidak ada klarifikasi. Tidak ada bantahan. Hanya diam. Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan. Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar. Dan sistem seperti itu pernah kita kenal. Namanya Orde Baru. Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri. Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas. Bukan slip of the tongue. Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan: Mau dolar berapa ribu kek kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar. Yang pusing yang suka ke luar negeri. Ini bukan candaan. Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya. Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini. Dan apa yang terjadi setelahnya. Zimbabwe ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat: Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat. Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir. Hasilnya? Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7 sextillion persen per tahun di 2008. Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti. Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam. Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam. Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi. Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali. Venezuela ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs: Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil. Yang penting ada subsidi. Yang penting ada program sosial. Hasilnya? Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018. Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi. Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya. Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung. Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun. Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan: Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar. Tapi benarkah demikian? Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat. Harganya ditentukan dalam dolar. Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik. Harga tempe naik. Harga tahu naik. Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka. Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor. Harganya dalam dolar. Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor. Harganya dalam dolar. Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India. Harganya? Dalam dolar. Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik. Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar. Dan inilah yang paling miris: Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat. Padahal kepercayaan itulah yang membuat rupiah bisa stabil. Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk. Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita. Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar? Sinyal apa yang dikirim ke investor asing? Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah? Bandingkan dengan pemimpin yang serius: Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya. Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan. Hasilnya? Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar. Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah. Bukan karena Singapura kaya alam. Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya. Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin. Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah. Rakyat desa tidak pegang dolar. Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar. Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar. Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar. Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya. Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli. Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya. Semoga kita tidak sampai di sana. Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

Kemarin, @TheEconomist mempublikasikan dua artikel soal Indonesia Judul artikel pertama: Presiden Indonesia sedang membahayakan ekonomi dan demokrasi Subjudulnya: Prabowo Subianto terlalu boros dan terlalu otoriter Perlu diketahui, Spendthrift artinya orang yang menghamburkan uang secara tidak bijak. Diksi ini lebih keras dari sekadar “boros”. Dalam konteks negara, ada kesan ceroboh dan tidak bertanggung jawab secara fiskal. ======== Judul artikel kedua: Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar, sedang menempuh jalur yang berisiko Subjudulnya: Prabowo Subianto sedang menggerogoti keuangan negara—dan demokrasinya. Di artikel ini, pemilihan diksi “Eroding” rasanya memperkuat artikel lainnya. Jeopardising (membahayakan) masih bicara soal risiko ke depan. Eroding (menggerogoti) berarti prosesnya sudah berlangsung. Rasanya pelan, diam-diam, tapi nyata. Bagaikan batu yang berlubang oleh tetesan air.

gue mau cerita sesuatu yang kejadian siang tadi. hal kecil. tapi bikin gue nangis di dapur sendirian. dari tadi gue laper. cemilan habis. males keluar. terus gue denger suara dari luar. sayup-sayup. kayak orang jualan sesuatu tapi nggak jelas jualannya apa. kepo. gue tungguin dari balik jendela. beberapa menit kemudian lewatlah seorang kakek. kira-kira 65 tahunan. bawa dagangan roti. gue panggil. kakeknya nyebut rasa satu-satu. gue pilih coklat keju. bayar. selesai. gue balik masuk rumah. pintu belum sempet gue tutup. dan tiba-tiba kakeknya bilang sesuatu yang bikin gue berbalik. "Mbak maaf... punya nasi putih nggak? Boleh minta sedikit? Saya sakit perut dari pagi belum makan." tangannya gemetar waktu ngomong itu. gue berdiri sebentar. tenggorokan gue langsung berasa penuh. tanpa banyak mikir gue langsung ke dapur. ambilin nasi. ambil lauk yang ada. sambal. beliin minum air putih. gue taruh semuanya di depan kakeknya. dan dia makan. lahap banget. gue berdiri di situ nggak bisa ngomong apa-apa. nggak lama suami gue pulang. dia liat ada kakek duduk di depan rumah kami. "Itu siapa?" gue ceritain semuanya. suami gue diam sebentar. matanya merah. dia mewek. laki-laki ini yang susah banget nangis, mewek di depan gue gara-gara cerita kakek jualan roti. gue malah jadi ikutan nangis. suami gue keluar. ngobrol sama kakeknya. nanya-nanya pelan. dan ini yang bikin gue makin nggak kuat. kakek itu baru dua minggu merantau ke sini. jauh banget dari kampung halamannya di Jawa. beliau nebeng ngekos sama temannya. nekat berangkat karena di Jawa jualannya nggak pernah laku, dan nggak ada yang mau ngurus beliau di sana. sendirian. di kota orang. umur segitu. jualan roti keliling. waktu kakeknya mau pamit lanjut jualan, suami gue inisiatif kasih uang pegangan. kakeknya nolak. "Nggak usah, nggak usah." suami gue maksa pelan-pelan. kakeknya tetap nolak. terus kakeknya bilang satu hal yang bikin gue langsung masuk kamar buat nahan nangis: "Kalau mau bantu, boleh minta baju bekas aja yang sudah nggak dipakai. Baju saya cuma ini." yang dipakainya keliatan lusuh. kusut. kayak udah lama banget nemenin beliau kemana-mana. gue bongkar lemari suami. cariin baju yang masih layak. pilih beberapa. dan uang yang tadi ditolak kakeknya, gue selipkan diam-diam di dalam lipatan bajunya. biar nggak bisa dikembaliin. kakeknya pamit. gue berdiri di pintu nonton beliau jalan pelan-pelan sambil bawa dagangannya lagi. dan gue mikir: mungkin memang Allah yang bikin gue kepo sama suara jualan itu tadi. mungkin memang bukan kebetulan gue lagi di jendela pas kakeknya lewat. mungkin memang siang itu kakeknya harus makan dulu sebelum lanjut jalan. gue nulis ini bukan buat pamer kebaikan. gue nulis ini karena gue malu sama diri gue sendiri yang tadi lagi rebahan sambil ngeluh nggak ada cemilan. sementara di luar, ada kakek yang jualan dari pagi dengan perut kosong dan tangan gemetar. semoga dagangan kakek laris. semoga beliau sehat terus. semoga beliau nggak pernah kelaparan lagi. aamiin. 🤲

Bahaya Tabung gas CNG 3kg, Jika Meledak bukan hanya dapur yang hancur tapi rumah bahkan bangunan sekitar bisa hancur, dan serpihannya terbang seperti peluru. Kanda @bahlillahadalia harus hati-hari sekali ini dengan idenya. Di seluruh dunia tak ada yang menggunakan tabung untuk memanfaatkan CNG (Metana) untuk keperluan rumah tangga. Bukan karena mereka tidak mampu membuat tabung yang aman, tapi risiko besar yang akan muncul jika CNG dimampatkan ke tabung karena butuh tekanan SANGAT BESAR sampai 200 bar. Bandingkan dengan LPG yang hanya 5 bar. Tekanan 200 bar itu sama seperti tekanan terhadap benda yang berada dalam kedalaman laut 2.000 meter alias 2 km (1 bar ekuivalen dgn kedalaman 10 meter). Bayangkan, Kapal Selam TNI AL saja maksimal hanya mampu menahan tekanan sampai kedalaman 500 m (mungkin kurang), lebih dari itu bakal remuk dan pecah karena strukturnya ndak mampu menahan beban. Sekarang ada tabung gas CNG, yang di dalamnya ada tekanan 200 bar, diurus ibu rumah tangga di Indonesia, yang pasti tidak tahu bahwa ada bom siap meledak jika salah penanganan. Ingat, saat awal tabung 3kg LPG dibuat, berapa banyak kasus ledakan tabung, padahal cuma 5 bar. -------------------------- Kenapa bahaya CNG disimpan di dalam tabung untuk didistribusikan? Ini karena sifat dari wujud benda dengan massa jenisnya. - Benda padat, seperti besi, dengan berat 1kg, akan memiliki volume paling segenggaman tangan. - Benda cair, seperti air, dengan berat 1kg, akan memiliki volume paling sebotol mineral 1 liter. - Nah gas seperti CNG, dengan berat 1 kg, akan memiliki volume besar sekali, lebih kurang 1,4m2 atau 1.400 liter. Bayangkan besarnya ruang (volume) yang dibutuhkan gas CNG dengan berat 3kg, yaitu lebih kurang 4,2m2 di tekanan ruang (normal). Karena itu lah CNG perlu dimampatkan volumenya. Cilakanya, CNG tidak berubah bentuk saat dimampatkan, tetap dalam bentuk gas. Sehingga butuh besar sekali tekanan agar ukuran ruang yg diperlukan menjadi kecil untuk menyimpan CNG dengan berat 3kg. Besarnya tekanan yang dibutuhkan dari sisi teknis sekitar 200 bar agar bisa dimasukan dalam tabung yg kecil (lebih besar sedikit dari tabung gas LPG 3g). Untuk menahan tekanan yang besar sampai 200 bar tsb, butuh bahan tabung dari baja yang tebal, utuh, tanpa sambungan, tanpa las-lasan. Konsekuensinya tabung akan besar sekali, bisa 3-4x berat tabung LPG saat ini. Berbeda dengan LPG (yang merupakan produk sampingan pengolahan minyak), hanya butuh tekanan sekitar 5-10 bar. Dan ajaibnya gas LPG berubah wujud menjadi cair saat diberikan tekanan 5-10 bar. Itu lah yang menyebabnya tabungnya menjadi kecil sekali, dan ringan. --------------- Dari sisi ekonomi, Pemerintah harus membelanjakan anggaran yang cukup besar sekali untuk mengganti tabung LPG 3kg, yang digantikan tabung CNG 3kg. Harga produksi tabung CNG sudah pasti jauh lebih mahal, bisa sampai 20x harga produksi tabung LPG. Berbagai sumber menyebut bisa sampai Rp1,5juta-Rp3juta per tabung. Tabung semahal itu, dengan isi gas murah, selain membebani uang negara, juga ada risiko hilang dicuri karena mahalnya. Saat ini saja, data kehilangan tabung gas LPG 3kg saja buanyakkkk pol. Modal Rp15-Rp19ribu, dengan berat tabung 3kg LPG yang 5kg, jika dijual kiloan masih cuan Rp15ribu-Rp20ribu per tabung. Bayangkan bakal tingginya minat menyikat tabung CNG yang beratnya bisa sampai 20kg. 😅 Apa tidak amsiong itu pemerintah mengawasi dan mengganti jika tabung CNG hilang? ----------------- Jadi risiko keamanan, risiko anggaran, dan risiko dikilo itu lah yang menyebabkan tidak ada negara di dunia yang mendistribusikan CNG dalam bentuk tabung ke rumah-rumah. Yang layak secara ekonomi adalah lewat jaringan pipa gas. ------------------- Saran saya, pemerintah tidak perlu mengkonversi LPG ke CNG dalam tabung 3kg demi mengurangi subsidi yang menekan fiskal. Justru kebijakan ini akan jauh lebih membebani fiskal, bukan menghemat fiskal. Namun, harus diakui, negara kita yang kaya produksi CNG adalah salah jika tidak memanfaatkannya, malah mengimpor LPG. Impor ini selain akan cipatakan ketergantungan, juga akan membuat bengkak beban keuangan negara, terutama untuk LPG subsidi 3kg. Untuk itu, solusi yang masuk akal, hemat saya, baik dari sisi keamanan dan ekonomi adalah menggunakan hybrid; 1. Untuk daerah-daerah yang saat ini potensial pemanfaatan CNG karena penghasil gas alam, solusi pipanisasi gas yang perlu dilakukan masif. Misal seperti di Sidoarjo, dan Gresik di Jawa Timur. Yang dapat diperluas ke Kota sekitar seperti Surabaya, Mojokerto, Lumajang. Jika seluruh Rumah tangga (juga industri, restor, dll) di di daerah ini menggunakan jariangan pipa gas, ini akan dapat mengurangi kebutuhan LPG secara signifikan. Ya tetu butuh investasi pipanisasi gas. Yang memang mahal, tapi jauh lebih aman dan ekonomis dibanding distribusi dgn tabung gas CNG. 2. Untuk daerah lain yang masih sulit diakses, karena jauh dari sumber gas alam, dan belum punya stasiun storage, baiknya tetap saja gunakan LPG 3kg. Sambil ke depan pelan-pelan bangun stasiun gas dan pipanisasi gas CNG. Ini lebih masuk akal daripada konversi LPG 3kg ke CNG 3kg. 🙏 Salam FK

@KapudS640 That’s “harus ada bukti bahwa aku ada kerugian” adalah bukti betapa bodohnya sistem hukum kita. Kenapa sih harus menunggu seseorang ‘rugi’ dulu baru dianggap tindak pidana? Bukankah seharusnya penegak hukum memberikan perlindungan, supaya ‘rugi’ itu tidak terjadi?

Ucapan dokter forensik yang kerjanya mengautopsi mayat itu akan selalu membuatku merinding. “Saya tau kalau pembunuhnya tau apa yang dia lakukan (jadi mayatnya tuh cuma ada satu luka) dia mengerti bagian tertentu yang bisa langsung membunuh manusia. One cut one kill.”

Adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kali ini gw mau bicara tentang sesuatu yang sudah menyiksa rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bukan korupsi. Bukan inflasi. Tapi sesuatu yang lo rasain setiap kali mau mudik atau liburan dan buka aplikasi Traveloka, lalu langsung menutup aplikasinya lagi karena tidak sanggup melihat angkanya. Yes. Tiket pesawat domestik Indonesia. Yang harganya bisa lebih mahal dari tiket ke luar negeri. Yang bikin relawan bencana harus muter lewat Malaysia dulu baru bisa ke Aceh. Yang udah dikeluhkan jutaan orang tapi tidak pernah beneran berubah. Gw udah baca risetnya. Gw udah cek datanya. Dan sekarang gw mau cerita ke lo semua, pelan-pelan, dengan bahasa yang bisa dimengerti semua orang, kenapa ini terjadi dan siapa yang sebetulnya diuntungkan dari penderitaan kita bersama. 🧵

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya. Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku. Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya. Tidak menyebut nama kepala sekolah. Tidak menyebut nama guru siapapun. Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi secara kronologis: Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya. Kepala sekolah memanggil dia. Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak. Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural. Tidak ada proses klarifikasi yang fair. Tidak ada mekanisme banding. Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi. Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara. Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying. Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan: Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya: Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami. Berhenti sebentar di sini. Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah. Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu. Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka. Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik. Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya? Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak. Ini bukan opini. Ini fakta hukum. Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah. Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah. Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa. Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi. Si Bapak tidak mengarang. Dia mengingatkan aturan yang memang ada. Dan untuk itu anaknya dikeluarkan. Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar: Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari. Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik. Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi. Mengkritisi MBG bukan kejahatan. Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan. Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan. Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik: Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga. Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya. Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri. Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya. Itu yang terjadi di sini. Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka. Apa yang seharusnya terjadi secara hukum: Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial. Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31. Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah. Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa. Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang. Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu. Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini: Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan." Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah." Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran. Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan. Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu. Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia: "Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan." Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan. Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani. Mas Azhim berhak atas pendidikannya. Dan bapaknya berhak atas keadilannya.