Nanang Masruchin

Penelitian terbaru menunjukkan ternyata sweet spot durasi tidur untuk memperlambat penuaan biologis adalah 6,4–7,8 jam. Paper terbaru di Nature, yang baru saja terbit pada 13 Mei 2026, dari MULTI Consortium baru saja memetakan hubungan durasi tidur dengan 23 jam biologis, dengan menggunakan MRI, proteomik plasma, dan metabolomik, pada lebih dari 500.000 orang. Contoh yang menarik dari penelitian ini adalah jaringan lemak dan pankreas paling "bahagia" pada durasi tidur sekitar 6 jam. Nah kalo otak butuh waktu tidur lebih lama lebih lama, yaitu antara 6,4 hingga 7,8 jam. Hasil menariknya adalah protein plasma mendeteksi kurang tidur lebih cepat daripada anatomi yang terlihat di MRI. Artinya, kerusakan di molekular sudah terjadi sebelum struktur otaknya berubah. 𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗳𝗲𝗸 𝘁𝗶𝗱𝘂𝗿 𝗸𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗿𝗶 6 𝗷𝗮𝗺? Pada orang yang tidur kurang dari 6 jam, terjadi kondisi-kondisi yang mencerminkan body breakdown, misalnya nyeri punggung, depresi, gangguan penggunaan zat, anxietas, gagal jantung, penyakit paru, diabetes tipe 2. Mekanismenya meliputi sistem saraf yang overaktivasi, imun confused, dan kadar hormon stress yang meningkat. Pada kondisi ini, tubuh tidak pernah punya cukup waktu recovery yang cukup. 𝗕𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗳𝗲𝗸 𝘁𝗶𝗱𝘂𝗿 𝗹𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗱𝗮𝗿𝗶 8 𝗷𝗮𝗺? Temuan analisa DNA dan protein menemukan bahwa orang yang tidur lebih dari 8 jam berasosiasi dengan kondisi-kondisi tertentu antara lain depresi mayor, skizofrenia, ADHD, migrain, dan bipolar. Nah tapi, di kondisi ini tidur panjang bukan penyebab, tapi adalah gejalanya. Ketika seseorang mulai butuh tidur >8 jam tanpa alasan jelas, ada gangguan neurologis atau metabolik yang kemungkinan sudah berjalan di balik layar. Semoga bermanfaat! Sumber: Sleep chart of biological ageing clocks in middle and late life.

Bener gak ni orang desa gak pake dolar? Nah ini kata Prof Ferry Latuhihin. Mari kita diskusikan #Hensa

Einstein kalah jauh dibanding profesor NKRI ini. Sitasi 5 juta 😂

This is what winning in life looks like

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

Gak cuma ikan sapu-sapu yang bikin ikan lain punah. Tapi mereka yang paling gak ngelawan kalau disikat. Data KLHK, 60% sungai Indonesia rusak berat. Faktor utamanya limbah dan bendungan (mengancam migrasi ikan). Dan limbah yang paling mengganggu reproduksi ikan: MIKROPLASTIK.

Warga sipil biasa, tak bersenjata, nerobos hotel mewah memprotes pembahasan diam-diam UU TNI. Warga sipil biasa, tak bersenjata, jadi saksi judicial review UU TNI di MK. Warga sipil biasa, tak bersenjata, mengungkap pelaku kerusuhan Agustus 2025. Kita menyebutnya: NYALI

Ada orang sekolah S3 sambil jadi menteri/setingkatnya aja udah aneh. Ada kampus yang nerima pejabat kaya gitu yang jelas-jelas gak akan mungkin bisa ngerjain tugas akademiknya sendiri, lebih aneh lagi. Ada guru besar yang jadi pembimbing, ngelulusin orang yang kaya gitu apalagi, lebih-lebih aneh lagi.

Why is it important to be stupid in research? 5 key points from this article. 1. Doing good research is very hard 2. Research is much harder than courses 3. Research is mostly uncertain, no surety 4. Being stupid means, you are actually trying 5. Being stupid leads to big discoveries

Padahal logikanya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah orang yang seharusnya paling sibuk di area bencana. Iya gak bang @Fahrihamzah?

Diujung thn 2025, sy sampaikan 4 kritik (dan saran) utk @Menlu_RI Sugiono. Semoga beliau tidak defensif menerimanya karena yg saya sampaikan ini mewakili pandangan sebagian besar masyarakat pecinta politik luar negeri kita. Semoga pula dapat menjadi bahan renungan yang bermanfaat u/ para eksekutor diplomasi🇮🇩. Silahkan disimak & dikomentari & dikutip. Salam diplomasi, Dr. Dino Patti Djalal

Manusia serakah betul ya

How many references should I actually cite? Here's the citation-context ratio test. For every 100 words, you should ideally have: 1-2 citations in theory sections, 0-1 in results, 1-2 in discussion, 3-4 in related work/literature. If your ratios are way higher, you’re listing not synthesizing.

@SosmedAnu @direktoridosen Sesuai arahan MK, Sudah diprediksi BMKG, Dilaksanakan oleh SPPG, "Ompreng MBG"

Tolong diaminkan: semoga Allah mengazab semua koruptor khususnya yang terlibat korupsi Haji dengan seberat-berat azab di dunia dan di akhirat.

Rakyat mungkin tidak punya diksi untuk meminta pertanggungan jawab PTN, namun mereka turut mensubsidi penyelenggaraan pendidikan lewat APBN. Dan UU menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Saya rasa ini bukan statement kontroversial. Justru kita bertanya, mengapa akademisi tidak lebih didengar? apakah semata mata karena institusi yang korup? Menurut saya ini karena struktur insentif yang tidak tepat - terlalu bertumpu pada metrik seperti sitasi, dll — akhirnya membuat akademisi merasa bahwa publikasi ilmiah adalah batas akhir tanggung jawab profesi. ppid.ugm.ac.id/wp-content/upl…

Kepala BGN Targetkan 20 Juta Penerima MBG pada Akhir Agustus 2025 #20JutaPenerimaMBG

Delighted that this paper has now been published - or at least the final version can be downloaded. The bottom half of the image sums up the article. Of course, there is a little more ti it than that and, using this link (buff.ly/V2X30I6) you can access the article for free (until 19 Sep 2025).

@tang__kira Wah ternyata impor juga kek di Indo, kmrn viral kandungan glyposate dr imported kedelai

Perwakilan industri mengungkapkan, “Di seluruh Korea, ada sekitar 1400 produsen tahu. Penjualan tahunan dari kebanyakan produsen juga kurang dari KRW 1 M (sekitar Rp 11,7 M). Menurunnya kuota kedelai impor akan mempersulit mereka. Jika situasi terus berlanjut, mulai Oktober nanti, kemungkinan satu per satu pabrik juga akan ditutup.” Beberapa pihak mengkritisi kebijakan pemerintah yang menurunkan kuota kedelai impor tanpa membeberkan rencana yang jelas dan detail mengenai stok kedelai dalam negeri. Kementerian Pangan, Pertanian, dan Perikanan mengungkapkan, “Kami akan meninjau kembali kebijakan kami setelah mendapatkan feedback dari berbagai pihak di industri.

Sebuah pabrik tahu yang berlokasi di Goyang-si, Gyeonggi-do tengah menghadapi krisis hingga terpaksa menutup pabrik. Diketahui, pabrik tersebut menggunakan kedelai impor. Tahun ini, pemerintah memang membatasi impor kedelai dengan tujuan agar para produsen dapat menggunakan kedelai lokal. Namun, hal ini malah membuat pabrik tersebut kesulitan untuk memproduksi tahu.

@NarasiNewsroom Bisa nggak sih itu duit pajak jangan dikorupsi, apakah semustahil itu? Fasilitas umum diperbanyak sebagus-bagusnya, bisa nggak sih membuat rakyat itu bahagia lahir bathin? Jgn dibikin stresssssssss, Tuhan kenapa saya WNI???

Kalo kamu biasanya naik apa pas berangkat ke kantor? Naik transum massal atau ojol?🤔 | Narasi Daily