Sialeksih

Anggaran LCC Empat Pilar MPR Rp30,7 miliar, hadiah juara 1 cuma Rp10 juta Ada beberapa biaya yang disorot ga masuk akal: -Penyusunan soal: Rp1,2 miliar -Grand final: Rp3,5 miliar Hadiahnya: Juara 1: Rp10 juta Juara 2: Rp7,5 juta Juara 3: Rp5 juta Belum dipotong pajak

PAJAK BOS BPJS DIBAYAR PAKAI UANG BPJS, NILAI HAMPIR 12 MILYAR/TAHUN SAAT BPJS SENDIRI DEFISIT RP2 TRILIUN PER BULAN Dua lembar dokumen resmi berlogo Garuda dan kop bertuliskan "Presiden Republik Indonesia" ini bukan dokumen sembarangan. Ini adalah Peraturan Presiden yang mengatur secara terperinci siapa yang mendapat apa di tubuh BPJS dan salah satu klausulnya cukup membuat publik terdiam ketika dibaca secara saksama. Dokumen yang terlihat di foto adalah bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Beleid ini hadir untuk mendukung pelaksanaan BPJS yang mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014. Peraturan ini berlaku untuk dua lembaga sekaligus: BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang diatur di dalamnya adalah seluruh paket kompensasi para petinggi lembaga ini mulai dari gaji pokok, tunjangan, fasilitas, insentif, hingga soal siapa yang membayar pajak penghasilan mereka. Ini bukan rahasia, tapi juga tidak banyak yang tahu perinciannya. Gaji atau upah anggota Direksi ditetapkan sebesar 90% dari gaji atau upah Direktur Utama. Ketua Dewan Pengawas mendapat 60% dari gaji Direktur Utama, sementara anggota Dewan Pengawas mendapat 54% dari gaji Direktur Utama. Gaji pokok Direktur Utama ditaksir berada di kisaran Rp 150 juta per bulan, sehingga kompensasi seorang anggota Dewan Pengawas menyentuh kisaran Rp 81 juta per bulan. Tapi gaji pokok hanya sebagian dari cerita. Paket kompensasinya jauh lebih luas. Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dokumen yang terlihat, selain gaji mereka juga mendapat tunjangan hari raya keagamaan, santunan purna jabatan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan asuransi sosial, dan tunjangan perumahan. Belum berhenti di situ ada juga fasilitas pendukung tugas berupa kendaraan dinas, layanan kesehatan, pendampingan hukum, fasilitas olahraga, pakaian dinas, biaya representasi, dan biaya pengembangan diri. Ditambah Pasal 9 yang menyebut bahwa Dewan Pengawas dan Direksi juga bisa mendapat insentif berbasis capaian kinerja yang dibayarkan dari hasil pengembangan aset BPJS. KLAUSA YANG PALING MENGUNDANG PERTANYAAN: PASAL 7 Di sinilah bagian yang paling menyentil nurani publik. Tertulis jelas dan terang di Pasal 7 yang disorot kuning dalam dokumen itu: "Pajak atas Gaji atau Upah anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditanggung dan menjadi beban BPJS." Artinya: bukan hanya gaji yang besar yang mereka terima pajak penghasilan atas gaji itu pun dibayarkan oleh BPJS, bukan dari kantong pribadi mereka. Dalam bahasa fiskal, ini disebut gross-up atau pajak ditanggung pemberi kerja. Penghasilan bersih yang mereka terima adalah take-home pay penuh, tanpa potongan pajak sama sekali. Di satu sisi, dokumen ini menunjukkan para petinggi BPJS menerima paket kompensasi kelas atas yang lengkap gaji ratusan juta, tunjangan berlapis, fasilitas mewah, plus pajak mereka pun ditanggung institusi. Di sisi lain, institusi yang membayar semua itu sedang dalam kondisi darurat finansial yang semakin memburuk. BPJS Kesehatan saat ini defisit Rp 2 triliun setiap bulan. Tunggakan iuran peserta sudah melampaui Rp 28 triliun. Cadangan kas diperkirakan tidak sehat di November 2026 dan berpotensi gagal bayar awal 2027. Suntikan APBN Rp 20 triliun pun belum juga cair. Dan dalam kondisi itu, BPJS masih menanggung pajak penghasilan para petingginya dibayarkan dari dana yang sama yang seharusnya digunakan untuk membayar klaim operasi jantung, cuci darah, dan kemoterapi rakyat miskin. Pada akhirnya, pertanyaan ini bukan soal dengki pada gaji tinggi. Ini soal keadilan sistemik: ketika peserta BPJS iuran tiap bulan agar bisa berobat, dan ketika sistem itu sedang sekarat secara finansial siapakah yang seharusnya merasakan penghematan paling pertama?

Stop.....✋️✋️✋️⚠️⚠️⚠️ Buka mata kalian wak TOP 5 Daftar Pemilik Perusahaan Penghancur Hutan di Papua 1. Keluarga MARTIAS FANGIONO 🌴 Menguasai hampir jutaan hektar lahan di Papua 2. Anthony Salim 🌴Menguasai ratusan ribu hektar 3. Seung Eun-ho 🌴Menguasai ratusan ribu hektar 4. Jimmy Widjaja 🌴Menguasai puluhan ribu hektar 5. Rosna Tjuatja 🌴Menguasai puluhan ribu hektar Yang paling sakitnya beberapa perusahaan penghancuran hutan tersebut terdaftar di luar negeri, yang artinya hutan kita di hancurkan pajaknya untuk bangun negara luar.

Dari mana? Jenderal2 kok kaya semua? Gajinya berapa?

dan fyi mereka punya 20 perusahaan di sumatera, 32 perusahaan di kalimantan, 25 di papua, 2 di singapura dan 1 di jakarta. like imagine how devil they are. sda di indonesia dihabisin sama keluarga dia demi keuntungan mereka sendiri

MOBIL HARGA 1.2M, BIAYA OPERASIONAL HAMPIR 600 JT !! SIAPA PENJABAT TNI DIBALIK KEMUDI PORCHE MEWAH INI?? Porsche Macan hitam berplat dinas TNI merah dengan kode 84155-00, terparkir di jalanan kota. Bukan mobil sembarangan, bukan pula pejabat sembarangan. Porsche SUV premium adalah buatan Jerman. Varian yang terlihat adalah generasi pertama atau facelift (sekitar tahun 2015-2021), bukan versi listrik yang baru diluncurkan. Porsche Macan hadir dengan mesin 2.0L turbocharged 4 silinder hingga 3.0L V6 twin-turbo, menghasilkan tenaga mulai dari 252 hp hingga 440 hp di varian GTS. Harga New Porsche Macan di Indonesia untuk generasi terbarunya dimulai dari Rp 1,7 miliar hingga Rp 2,65 miliar (off the road) untuk varian GTS. Sementara untuk unit bekas generasi pertama kondisi bagus, harganya masih berkisar antara Rp 900 juta hingga Rp 1,3 miliar. Pajak kendaraan mewah di Indonesia itu brutal. Untuk Porsche Macan dengan nilai jual di kisaran Rp 1,2–1,5 miliar, estimasi pajaknya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per tahun: sekitar Rp 30–50 juta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) saat pembelian baru: 40% dari harga, alias ratusan juta Total pajak 5 tahun: estimasi Rp 150–250 juta BIAYA SERVIS DAN SPAREPART: JANGAN KAGET Porsche bukan mobil yang bisa diservis di bengkel pinggir jalan. Servis tahun pertama hanya ganti oli sekitar Rp 6,5 juta. Tahun kedua masuk intermediate service dengan penggantian oli, minyak rem, dan filter AC, biayanya Rp 11,2 juta. Tahun ketiga kembali seperti tahun pertama Rp 6,5 juta. Memasuki tahun keempat adalah major service, mencakup penggantian busi, filter udara, oli transmisi, dengan biaya mencapai Rp 23 juta. Biaya jasa servis Porsche dihitung per jam dengan tarif Rp 900 ribu, belum termasuk suku cadang. Biaya perawatan tahunan Porsche diperkirakan mencapai Rp 20 jutaan. Estimasi biaya servis dan sparepart selama 5 tahun: Rp 90–120 juta BAHAN BAKAR: WAJIB PERTAMAX TURBO Porsche wajib menggunakan BBM berkualitas tinggi minimal RON 95, idealnya RON 98, agar mesin tidak ngelitik dan tetap optimal. Dengan konsumsi rata-rata 1:8 liter per km untuk penggunaan dalam kota, dan asumsi pemakaian 1.500 km/bulan: Kebutuhan BBM per bulan: sekitar 190 liter Biaya BBM per bulan (Pertamax Turbo ~Rp 14.000/liter): sekitar Rp 2,66 juta Total BBM 5 tahun: sekitar Rp 159 juta TOTAL PENGELUARAN 5 TAHUN (ESTIMASI) Harga beli unit: Rp 1.200.000.000 Pajak 5 tahun: Rp 200.000.000 Servis dan sparepart 5 tahun: Rp 100.000.000 BBM 5 tahun: Rp 159.000.000 Asuransi 5 tahun: Rp 75.000.000 Biaya tak terduga (ban, rem, dll): Rp 50.000.000 TOTAL KEPEMILIKAN 5 TAHUN: SEKITAR Rp 1.784.000.000 PLAT MERAH TNI KODE "00": SIAPA PEMILIKNYA? Ini yang paling menarik! Plat nomor Mabes TNI berwarna merah tanpa lambang di atasnya, berbeda dengan TNI AD yang berwarna hijau, TNI AL biru muda, dan TNI AU biru tua. Kode "00" pada plat Mabes TNI menunjukkan kendaraan dari Markas Besar TNI, bukan satuan di bawahnya. Artinya, pemilik kendaraan ini bukan dari Kodam atau satuan daerah, melainkan pejabat yang bertugas langsung di lingkungan Markas Besar TNI di Jakarta. Pangkat yang umumnya mendapatkan kendaraan dinas adalah Perwira Menengah hingga Perwira Tinggi, mulai dari Letkol, Kolonel, hingga Jenderal Bintang 1 sampai Bintang 4. Namun untuk Porsche Macan sekelas ini sebagai kendaraan dinas, sangat kuat indikasi bahwa penggunanya adalah Perwira Tinggi (Pati) bintang 2 ke atas, setingkat Mayjen/Laksda/Marsda atau lebih, yang memegang jabatan struktural di Mabes TNI. Contoh jabatan pada level ini antara lain: Asisten Panglima TNI, Kepala Badan/Dinas di lingkungan Mabes TNI, atau setingkat Wakil Kepala Staf Angkatan. Mobil ini bukan sekadar kendaraan dinas. Dengan total kepemilikan hampir Rp 1,8 miliar dalam 5 tahun, wajar publik bertanya: apakah ini fasilitas negara atau aset pribadi? Transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, termasuk militer, tetap menjadi hak masyarakat untuk diketahui.

Penasaran biar bisa dapet mobil dinas porsche di indonesia itu pangkatnya harus setinggi apa ya? cc:thread

KELUARGA SERAKAH PENGHANCUR HUTAN PAPUA Banyak mata menyorot Haji Isam, tapi sedikit yang menyoroti salah satu pelaku utama kerusakan hutan Papua, dialah MARTIAS FANGIONO SEKELUARGA. Beberapa Kasus pernah menimpa si serakah ini, tapi selalu lolos. Ah, kalian pasti sudah tahu alasannya... orang berduit memang punya cara. 1. Kasus Korupsi Izin Sawit & Kayu di Kaltim (2004–2007) Total kerugian negara :Rp 1,2Triliun 2. Dugaan Penggelapan Pajak & Lahan Hutan Ilegal (2024–2025) Total kerugian negara : Rp 1,4 triliun 3. Proyek di Papua (Sawit & Food Estate) dan Deforestasi Besar-besaran via Shadow Companies Total kerugian negara: TAK TERHITUNG SANGKING BANYAKNYA Dan masih banyak kasus lainnya, aku tak berani sebut, Awak akut di buru🥲

Bantah aja fakta di filmnya, malah ribut sumber dananya. Padahal jelas tuh disebutkan sumbernya di teks film itu. Ngomong-ngomong soal sumber dana, dari mana kekayaan tuan Rp64,9 miliar?

Bolehkah rakyat bertanya balik? Komandan-komandan hartanya puluhan miliar di LHKPN ga match sama penghasilan sebagai tentara: "Duitnya dari Mana?"

More attack on press freedom in Indonesia: a journalist in medan was kidnapped by alleged soldiers due to his reporting

@TomWrightAsia The ironic things, Indonesia now in so called "reform era" 😷😷😷

Extortion by police. Corrupt prosecutors. Indonesia needs to reform, and quickly.

@sukaakunggak @FukusimaX @LambeSahamjja Karna itulah Belanda bisa berkuasa di Hindia Belanda, bisa menaklukan pribumi dengan mental inlander, bedanya sekarang Penguasa negeri sendiri yg gantikan Belanda 😷😷

@FukusimaX @LambeSahamjja Gini nih rakyat indo mah, apa apa cape. Ada yang punya power lg masalahin ini dibilang capek. Makanya pejabat pejabat pd kuat di atas. Rakyat jelatanya pemikiran gini

Guys, ini plot twist kasus LCC Kalbar controversy makin liar sih. Awalnya publik fokus ke polemik acara dan keputusan jurinya. Eh sekarang malah naik level: dua juri digugat ke Central Jakarta District Court. Penggugatnya juga bukan orang sembarangan, tapi David Tobing. Tuntutannya juga lumayan keras: - dua juri diminta diberhentikan dari jabatan di People’s Consultative Assembly of Indonesia - minta maaf terbuka di media nasional - bahkan gugatan juga nyeret Ketua People’s Consultative Assembly of Indonesia, Ahmad Muzani Ini yang bikin publik makin geleng-geleng: kasus yang awalnya terlihat seperti polemik biasa sekarang berubah jadi drama hukum nasional. Dan kalau lihat rekam jejak David Tobing, dia memang bukan tipe yang cuma ngomong di media lalu hilang. Dia pernah terlibat di: Business Competition Supervisory Commission of Indonesia proses seleksi Ombudsman of the Republic of Indonesia pernah juga menggugat Rocky Gerung dan Raffi Ahmad saat isu protokol kesehatan dulu

@ethadisaputra "Indri-MPR RI" ...ya wajar lakunya begitu wong ibu itu yg punya MPR 😁😁😁

Jurus ngeles ibu juri artikulasi.

Waduh, investor mulai berani teriak! Sedang beredar surat terbuka dari Kamar Dagang Tiongkok (CCC Indonesia) langsung buat Presiden. Isinya benar-benar tamparan keras buat wajah birokrasi kita! Bayangin aja, mereka terang2an bongkar borok yg dihadepin investor/pengusaha di lapangan: 1. Pungli & Pemerasan: Mereka mengeluhkan adanya praktik korupsi dan pemerasan oleh oknum berwenang yang sudah sangat mengganggu operasi bisnis. 2. Ada denda kehutanan "rekor" sebesar US$180 juta yang dijatuhkan secara sepihak dan dianggap berlebihan. 3. Kebijakan nikel berubah-ubah mendadak sampai bikin biaya produksi melonjak 200% 4. Birokrasi korup. ada masalah, saluran resmi macet, tapi kalau lewat perantara dan pake pelicin baru masalah bisa beres. Gimana mau ekonomi tumbuh 8% kalau investor aja merasa dirampok dan ga ada kepastian hukum?. Nasib jutaan pekerja sekarang di ujung tanduk karena ketidakmampuan pemerintah menjaga iklim usaha yang bersih. Mana ini Bowo katanya mau sikat korupsi, jangan sampai Indonesia dicap sebagai sarang pungli internasional surat terbuka dari CCCI bisa dibaca selengkapnya di: drive.google.com/file/d/1Gi5Af3…

@madokafc1 Apbn hanya diperas utk yg mau cepat sugih 7 turunan... rendah kali peradaban bangsa ini.

Ternyata totalnya jadi 6 unit, kapan kontraknya 🤣🤣 indonesiadefense.com/indonesia-keda…

@MiskinTV_ INFO HANGAT, pihak SMANSA Pontianak (Regu C yg DIZOLIMI) mendapatkan ANCAMAN DAN PAKSAAN UNTUK MINTA MAAF ATAS YANG TERJADI LOLLLLL... seperti biasa yah PEMERINTAH, selalu KORBAN YANG HARUS MINTA MAAF, sedangkan yang dibicarakan belum muncul juga TUH 🤑💵

@SammiSoh Bangsa Indonesia memang dari dulu mental nya belum berubah... mental inlamder, masih mental SARA dalam hal apapun 😷😷

kereeen banget iiihhh si bapak kumis satu ini, bisa bisanya lagi rapat malah main game + ngerokok 👎

Gilaaa... ini kelanjutan yang kemarin. Ada cowok Jepang pedofil sering ke Jakarta nyariin anak kecil untuk seks sambil direkam 🤮😭 Dia ceritain di postingan X-nya kalau 15 Agustus 2025 lalu dia digrebek polisi Indonesia di kamar hotelnya. Bukannya ditangkap malah dilepas (disogok??). Polisi malah bilang “good” sambil ketawa waktu lihat video2nya dia, trus nanya “cewe Jepang harganya berapa?” 🤬 Tiap bulan dia balik lagi ke sini. Dia ngerasa sedang ngasi sedekah/sumbangan ke anak2 miskin Indonesia dengan bayar prostitusi anak ini 🤬 Dia ga sendirian, banyak banget sekarang pedofil Jepang yang dateng ke sini tiap bulan. Mereka ngerasa aman, kayak lagi di jajahan sendiri. Mereka dengan bangga & terbuka pamer video creampie (ejakulasi di dalam) ke anak2 perempuan kita 😭🤬 Haloooo @DivHumas_Polri @ditjen_imigrasi @KPAI_official @kpp_pa , ambil tindakan serius dong!! Baca utas kakaknya ini: