hammad imdad 🆖🅾️🅿️ℹ️ ☕

Guys, ada pernyataan dari APPMBGI yang menurut gue adalah salah satu yang paling perlu dikritisi dengan sangat teliti hari ini. APPMBGI Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia baru saja mengklaim dua hal sekaligus: Satu: MBG berjalan mulus tanpa hambatan berarti. Dua: Mereka mendesak MBG diperkuat lewat undang-undang agar tidak berhenti saat pergantian presiden. Dan gue perlu bedah keduanya satu per satu. Klaim pertama: "Berjalan mulus tanpa hambatan berarti." Mari kita cocokkan dengan fakta yang sudah ada di depan mata kita semua: 33.000 anak terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026 data dari Kementerian Kesehatan yang dikutip anggota DPR sendiri. 1.700 SPPG di-suspend karena ketahuan mengakali porsi ayam yang seharusnya 12 bagian dipotong jadi 20. BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman anggarannya Rp2,9 miliar kalah dari pengadaan kaos kaki yang Rp6,9 miliar. Portal resmi SPPG tutup sejak Desember 2025 tapi dapur terus bertambah lewat jalur yang tidak transparan. Motor listrik Rp1,2 triliun gudangnya masih terkunci saat DPR sidak. Surat pernyataan di Sragen yang meminta orang tua tanda tangan bahwa mereka tidak boleh menuntut siapapun kalau anak mereka keracunan. KPK sudah identifikasi 8 titik rawan korupsi di program ini. Belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan. Dan Mahfud MD menyebut dari hampir Rp1 triliun per hari anggaran MBG yang sampai ke makanan hanya Rp34 miliar. Mulus tanpa hambatan berarti? Entah data apa yang APPMBGI pakai untuk sampai pada kesimpulan itu. Klaim kedua: Minta dikuatkan lewat undang-undang dan ini yang paling perlu diperhatikan: APPMBGI mendesak agar MBG diperkuat melalui regulasi setingkat undang-undang agar tidak terhenti saat terjadi pergantian presiden. Kelihatannya ini niat baik. Keberlangsungan program. Jangka panjang. Tidak bergantung pada satu presiden. Tapi gue mau tanya satu pertanyaan sederhana: Siapa yang paling diuntungkan kalau MBG dikunci dalam undang-undang? Bukan anak-anak penerima manfaat karena program yang korup dan banyak kebocorannya yang dikunci dalam UU justru akan lebih sulit dievaluasi dan dihentikan kalau terbukti merugikan. Yang paling diuntungkan adalah ekosistem bisnis SPPG itu sendiri termasuk para anggota APPMBGI yang mengelola ribuan dapur dengan insentif Rp6 juta per hari per SPPG. Kalau program ini jadi UU maka anggaran wajib mengalir. Kontrak wajib berjalan. Dan presiden berikutnya tidak punya ruang yang cukup untuk memotong, mengevaluasi, atau menghentikan program yang terbukti banyak kebocoran tanpa harus merevisi undang-undang yang prosesnya panjang dan birokratis. Soal Command and Control Center yang mereka perkenalkan: APPMBGI memperkenalkan sistem pemantauan berbasis data real-time untuk mengawasi operasional dapur dan rantai distribusi. Ini kedengarannya bagus. Tapi ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab: Satu — siapa yang mengoperasikan sistem ini? APPMBGI sendiri. Artinya pengusaha SPPG mengawasi diri mereka sendiri. Itu bukan pengawasan. Itu konflik kepentingan. Dua — apakah sistem ini bisa diakses publik? Kalau tidak transparan ke publik maka ini hanya alat internal yang tidak bisa diverifikasi siapapun dari luar. Tiga — kalau sistemnya sudah ada dan sudah real-time — kenapa 1.700 SPPG masih bisa ketahuan curang? Kenapa 33.000 anak masih keracunan? Apa yang sebenarnya dimonitor oleh sistem itu? Yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini: APPMBGI hadir di APPMBGI National Summit yang dihadiri empat menteri. Mereka punya gedung sendiri APPMBGI Building di Pasar Rebo. Mereka punya sistem Command and Control Center. Mereka punya akses ke pejabat tinggi negara. Dan sekarang mereka minta program ini dikunci dalam undang-undang. Ini adalah pola yang sangat familiar dalam sejarah bisnis Indonesia: ekosistem yang terbentuk di sekitar program pemerintah kemudian berusaha melembagakan dirinya secara legal sehingga tidak bisa diganggu gugat apapun yang terjadi. Bukan untuk melindungi anak-anak. Tapi untuk melindungi aliran uang. Pertanyaan yang paling mendasar: Kalau APPMBGI benar-benar peduli dengan keberlangsungan jangka panjang program yang bermanfaat bagi anak-anak Indonesia seharusnya yang mereka desak bukan hanya UU untuk mengunci program ini. Yang seharusnya mereka desak adalah: Anggaran BPOM yang cukup untuk sampling di semua SPPG. Mekanisme pelaporan publik yang transparan dan bisa diverifikasi. Proses hukum yang nyata bagi 1.700 SPPG yang ketahuan curang bukan sekadar suspend sementara. Portal SPPG yang kembali dibuka dan bisa diakses publik. Sistem bagi hasil yang memastikan uang benar-benar sampai ke piring anak-anak bukan hanya ke insentif operasional. Kalau semua itu sudah ada barulah berbicara soal UU untuk keberlangsungan jangka panjang itu masuk akal. Tapi mengunci program yang masih penuh kebocoran dalam undang-undang itu bukan melindungi anak-anak. Itu mengunci kebocoran menjadi permanen. Bottom line: APPMBGI adalah asosiasi yang anggotanya adalah pengelola SPPG — pihak yang secara langsung menerima insentif dari program MBG. Mereka mengklaim program berjalan mulus — sementara 33.000 anak keracunan dan 1.700 SPPG anggota mereka sendiri ketahuan curang. Mereka meminta program dikunci dalam UU — sementara sistem pengawasan yang benar-benar independen belum ada. Mereka memperkenalkan sistem monitoring — yang dikelola oleh mereka sendiri. Dan mereka hadir di summit yang dihadiri empat menteri — sementara anak-anak di daerah 3T masih belum menerima satu pun porsi MBG. Ini bukan asosiasi yang berjuang untuk anak-anak Indonesia. Ini adalah asosiasi yang berjuang untuk memastikan uang terus mengalir — ke kantong mereka sendiri.

Look,That’s How They Fire Whole Forests And Blame it on Climate Crisis Follow Us For More