panggil ak nyonya

@undipmfs3 KAK MAUUU

-selldips! Siapa yang mau soft cookies obly 3k nihh lagi promo (biasa 5k) 🤩 Free anter se temcy jugakkk ❗️

@undipmfs3 omaira, laris manis, penyetan bangjo, oseng mercon bu endang

-dips! Pls kasitau tempat makan enak di temcy sekitarnya yang gaada tukang parkir atau yg tukang parkirnya beneran kerja dong, tia~

@BudiBukanIntel Piramida kekerasan terhadap perempuan: candaan seksis paling bawah, paling besar/banyak, jadi fondasi yang di atas2nya.

ah bagaimana mau sakses kalo terlalu banyak jajan kopi

ngejar 1M di umur 20 tahunan memang terlihat tidak mudah, tapi aku berhasil mengubah 100 ribu jadi marugame udon & gorengannya.

ya Allah, aturkan mana yg terbaik antara master degree atau dapat kerja yg bisa gaji lebih layak dan work life balance. aamiin

info loker dong nggak kerja gapapa penting gajian

HRD : apa yang membedakan kamu dengan kandidat lain? Aku : ngga tau ya.. gak kenal sama yang lain🫠

kerja sewajarnya aja, gajimu cuma seharga parfum orang lain☺️

ini nyinggung kantor gue kah? 😮‍💨

kalian percaya ga ternyata selama ini kalian itu pelihara miskinnya oleh negara? dikasih upah tidak layak dengan sengaja dan legal. Jadi gini ada kajian dari gabungan lintas lembaga ada Kementerian Ketenagakerjaan, DEN, BPS dan ILO menghitung secara akademis mengenai KHL. "KHL : Kebutuhan Hidup Layak" intinya KHL ini adalah hitungan untuk orang bisa hidup layak lah dalam 1 bulan yg mempertimbangkan dari bahan pokok, keperluan rumah tangga dll. harusnya Penetapan Upah minimum angkanya diatas kebutuhan hidup layak dong? karena kalo penetapan upah minimumnya dibawah KHL masyarakatnya hidup dengan tidak layak dong? Nah itu dia, penetapan upah minimum ini masih banyak yg di bawah kebutuhan hidup layak di masing masing daerahnya. Contoh Jogja Hidup layak dijogja itu minimal : 4,6 jt tapi penetapan upah minimum nya adalah : 2,4 jt selisihnya : 2,2 jt nah yaudah deh tuh kalian di biarkan hidup ga layak dengan gaji 2,4 jt dan itu dilegalkan negara dengan ketetapan upah minimumnya.

Kalau ditanya lebih milih kerja atau sekolah? Aku bakal jawab sekolah, karena membuat aku tersturuktur dan disiplin sama jadwal. Setiap hari tahu mau ngapain dan ngerjain apa, cuman ngerjain tugas² doang. Klo kerja.. banyak hal yg ga terprediksi dan membingungkan setiap harinya.

you seem pretty prone to procrastination for a girl so scared of failure

gaji pas2an, pengeluaran kek bos tambang

menurut gw jiwa gw masih SMA

@MenteriPekerja kalau prob 3 bulan, trus setelah evaluasi bukan renewal kontrak tp jd masuk tahap eval 9 bulan itu namanya apa yah…😔 prob setahun kah

Perbedaan dasar PKWT dan Probation 3 bulan : PEKERJA WAJIB PAHAM 📸📷 sama sama kerja diperusahaan 3 bulan tapi haknya beda. PKWT 3 bulan : -Judul perjanjian kerjanya PKWT/kontrak -Upah wajib Upah Minimum -Wajib BPJS -Selesai kontrak 3 bln dapet uang kompensasi -boleh dilanjutin kontrak PKWT lagi Probation 3 bulan : -Judul perjanjian kerjanya probation/masa percobaan -Upah Wajib Upah Minimum -Wajib BPJS -Selesai probation 3 bln ga dapet uang kompensasi -kalo mau lanjut hubungan kerjanya wajib PKWTT Yang belum paham reply ya nanti menteri pekerja bantu jelasin semampunya‼️

Dari surat maryam kita belajar.. Cara Allah menghibur Maryam saat sedih itu dengan makanlah makanan yg baik dengan minuman yang menenangkan. bukan dengan menyuruh bersabar ataupun ikhlas. qs maryam : 26

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

Faktanya. Kantor yang menjual kata "KEKELUARGAAN" adalah Red Flag 🚩.

Kantor yang menjual kata Kekeluargaan aslinya cuma pengen ngambil value "sopan santun dari anak ke orangtua", sama "sesama keluarga gaboleh nolak permintaan." Tapi mereka gak mau ngambil value bahwa "orangtua harus tanggungjawab nafkahin anaknya dengan layak", sama "keluarga gaboleh toxic dan saling menghargai." Facad nya doang Kekeluargaan. Aslinya, valuenya juga pilah-pilah wkwk