needcashmore

Gue tinggal udah 4 tahun di Jepang. Gaji gue 3x lipat dibanding di Indonesia. Tapi setiap akhir bulan gue tetap nyaris broke. Ini thread tentang sisi gelap Jepang yang nggak akan lo temukan di feed Instagram siapapun. Baca sampai habis terutama kalau lo lagi ngerencanain pindah ke sana.

Bagi yang mau ke Jepang terutama buat kerja, pls kalian baca thread kakak ini biar g buta-buta banget. Banyak yang ke Jepang akhirnya nyesel karena: 1. Potongan Pajak banyak 2. Disuruh lembur 3. Kerja capek (lmao aneh sih klo mau kerja g capek jd bos aje lu) 4. Dibully orang Jepang. (Dikecilkan) biasanya ini yang g bisa bahasanya. Tp kalian bisa bahasa nya pun blm tentu si jepun berhenti bully kalian. 5. Biaya hidup mahal ⚠️kalo kalian prediksi ga bakal tahan mental akan ini, aku saranin silahkan di Indonesia aja. Krn klo kalian dh terbang, g tahan, kalian nyusahin terutama SO/LPK yang berangkatin kalian. Kedua orangtua. Kalian pasti harus bayar denda dan bayar tiket pulang lg. blm klo kalian berangkat pke utang segala.

80 Tahun Indonesia merdeka, selama itu punya menteri kesehatan selalu dokter tapi baru punya gebrakan besar setelah menkesnya lulusan Teknik. Harusnya jadi evaluasi dan muhasabah dokter-dokter sih wkwkwk. Btw ini cerdas banget komunikasinya pake analogi nilai A-D.

Nadiem berpesan kepada anak-anak muda: Tolong dicermati kasus Ibam ini, jangan tunggu kejadian serupa menimpa kalian atau keluarga kalian

Tonton kepanikan pejabat saat upaya mengkambinghitamkan Ibam runtuh di sidang 👇🏼 Masukan netral Ibam, dipelintir pejabat jadi Chromebook, sambil bilang itu arahan Ibam. Pejabat tersebut akui terima aliran dana, dan membocorkan spek Chromebook ke vendor pemenang. Tapi dia bebas, tidak jadi tersangka sama sekali, sedangkan Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp16,9 miliar, dan tambahan 7,5 tahun penjara jika tidak bisa bayar. Dan kami sudah pasti tidak bisa bayar, Rp16,9 miliar itu dari salah paham surat saham, dan hanya "patut diduga" tanpa adanya bukti aliran dana sama sekali. Tapi kebenaran sudah terungkap lewat fakta-fakta di persidangan. Dari semua kebenaran yang terungkap, perkara Chromebook untuk kasus Ibam ini sebenarnya sederhana. Ibam sebagai konsultan, sudah netral, profesional, tanpa kewenangan, tanpa kuasa, namun dikambinghitamkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan. Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara adil, jernih, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Namun tuntutan 22,5 tahun yang tidak masuk akal dan penuh ketidakadilan seperti menampar harapan kami tersebut. Kekuatiran kami terhadap adanya kriminalisasi terstruktur semakin dalam. Kini harapan kami tertumpu pada teman-teman sekalian yang membaca pesan kami. Tolong, suarakan ketidakadilan ini. Kepada Presiden Prabowo, kepada Komisi III DPR, kepada siapapun yang kita tahu punya kepedulian dan kemampuan menyediakan perlindungan hukum dari kriminalisasi. Sembilan hari menuju putusan. Kita masih bisa jadikan perkara ini preseden baik bagi semua profesional yang ingin berbakti bagi negara dengan keahlian mereka. Bahwa tetap bisa ada perlindungan hukum dari kriminalisasi bagi seluruh pekerja pengetahuan yang ingin bantu Indonesia.

Tonton kepanikan pejabat saat upaya mengkambinghitamkan Ibam runtuh di sidang 👇🏼 Masukan netral Ibam, dipelintir pejabat jadi Chromebook, sambil bilang itu arahan Ibam. Pejabat tersebut akui terima aliran dana, dan membocorkan spek Chromebook ke vendor pemenang. Tapi dia bebas, tidak jadi tersangka sama sekali, sedangkan Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp16,9 miliar, dan tambahan 7,5 tahun penjara jika tidak bisa bayar. Dan kami sudah pasti tidak bisa bayar, Rp16,9 miliar itu dari salah paham surat saham, dan hanya "patut diduga" tanpa adanya bukti aliran dana sama sekali. Tapi kebenaran sudah terungkap lewat fakta-fakta di persidangan. Dari semua kebenaran yang terungkap, perkara Chromebook untuk kasus Ibam ini sebenarnya sederhana. Ibam sebagai konsultan, sudah netral, profesional, tanpa kewenangan, tanpa kuasa, namun dikambinghitamkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan. Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara adil, jernih, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Namun tuntutan 22,5 tahun yang tidak masuk akal dan penuh ketidakadilan seperti menampar harapan kami tersebut. Kekuatiran kami terhadap adanya kriminalisasi terstruktur semakin dalam. Kini harapan kami tertumpu pada teman-teman sekalian yang membaca pesan kami. Tolong, suarakan ketidakadilan ini. Kepada Presiden Prabowo, kepada Komisi III DPR, kepada siapapun yang kita tahu punya kepedulian dan kemampuan menyediakan perlindungan hukum dari kriminalisasi. Sembilan hari menuju putusan. Kita masih bisa jadikan perkara ini preseden baik bagi semua profesional yang ingin berbakti bagi negara dengan keahlian mereka. Bahwa tetap bisa ada perlindungan hukum dari kriminalisasi bagi seluruh pekerja pengetahuan yang ingin bantu Indonesia.

Akun Instagram resmi instansi pemerintah pusat, tapi isinya seperti ini:

Tonton kepanikan pejabat saat upaya mengkambinghitamkan Ibam runtuh di sidang 👇🏼 Masukan netral Ibam, dipelintir pejabat jadi Chromebook, sambil bilang itu arahan Ibam. Pejabat tersebut akui terima aliran dana, dan membocorkan spek Chromebook ke vendor pemenang. Tapi dia bebas, tidak jadi tersangka sama sekali, sedangkan Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp16,9 miliar, dan tambahan 7,5 tahun penjara jika tidak bisa bayar. Dan kami sudah pasti tidak bisa bayar, Rp16,9 miliar itu dari salah paham surat saham, dan hanya "patut diduga" tanpa adanya bukti aliran dana sama sekali. Tapi kebenaran sudah terungkap lewat fakta-fakta di persidangan. Dari semua kebenaran yang terungkap, perkara Chromebook untuk kasus Ibam ini sebenarnya sederhana. Ibam sebagai konsultan, sudah netral, profesional, tanpa kewenangan, tanpa kuasa, namun dikambinghitamkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan. Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara adil, jernih, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Namun tuntutan 22,5 tahun yang tidak masuk akal dan penuh ketidakadilan seperti menampar harapan kami tersebut. Kekuatiran kami terhadap adanya kriminalisasi terstruktur semakin dalam. Kini harapan kami tertumpu pada teman-teman sekalian yang membaca pesan kami. Tolong, suarakan ketidakadilan ini. Kepada Presiden Prabowo, kepada Komisi III DPR, kepada siapapun yang kita tahu punya kepedulian dan kemampuan menyediakan perlindungan hukum dari kriminalisasi. Sembilan hari menuju putusan. Kita masih bisa jadikan perkara ini preseden baik bagi semua profesional yang ingin berbakti bagi negara dengan keahlian mereka. Bahwa tetap bisa ada perlindungan hukum dari kriminalisasi bagi seluruh pekerja pengetahuan yang ingin bantu Indonesia.

temen expat gw ke aldi burger dia cuman bergumam, banyak sekali pelanggaran hak cipta disini. makan. pulang. dah gt aja

Under international law, transit through waterways like the Strait of Hormuz must remain open and free of charge. This is what leaders made clear in their call on reopening the Strait today. Any pay-for-passage scheme will set a dangerous precedent for global maritime routes. Iran has to abandon any plan to levy transit fees. Europe will play its part in restoring the free flow of energy and trade, once a ceasefire takes hold. The EU’s Aspides naval mission is already operating in the Red Sea and can be quickly strengthened to protect shipping across the region. This could be the fastest way to provide support.