downdie

@tanyakanrl Bisanya gini

Guys, Prabowo baru tanda tangani Keppres Nomor 4 Tahun 2026 membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Kedengarannya serius dan penuh urgensi. Dan mungkin memang ada urgensinya. Tapi setelah gue baca susunan pengurusnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan secara serius. Strukturnya dulu: Ketua: Airlangga Hartarto — Menko Perekonomian. Ketua kedua: Prasetyo Hadi — Mensesneg. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Wakil Ketua 1: Purbaya Yudhi Sadewa — Menkeu. Wakil Ketua 2: Rosan Roeslani — Menteri Investasi dan Hilirisasi. Wakil Ketua 3: Rachmat Pambudy — Menteri PPN/Bappenas. Dan sekarang gue mau mulai bertanya: Satu — ini Satgas atau duplikasi kabinet? Airlangga adalah Menko Perekonomian. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas kementerian. Purbaya adalah Menkeu. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengelola fiskal dan anggaran negara. Rosan adalah Menteri Investasi. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mempercepat investasi. Rachmat adalah Kepala Bappenas. Tugasnya sudah dari hari pertama adalah merencanakan pembangunan nasional. Lalu Satgas ini dibentuk untuk mengerjakan apa yang belum mereka kerjakan selama ini? Kalau jabatan-jabatan yang sudah ada ini tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masalahnya bukan di struktur organisasinya. Masalahnya ada di eksekusi. Dan membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama tidak akan memperbaiki eksekusi. Dua — satu orang, dua jabatan, satu pertanyaan besar: Prasetyo Hadi sekarang menjabat sebagai: Mensesneg yang secara administratif adalah salah satu jabatan paling padat di pemerintahan. Semua dokumen kepresidenan, semua koordinasi administratif istana, semua surat yang masuk dan keluar dari Presiden lewat mejanya. Dan sekarang ditambah Ketua Satgas Ekonomi yang tugasnya mengoordinasikan percepatan program pemerintah, menetapkan langkah strategis terintegrasi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan melaksanakan tugas lain dari Presiden. Dua jabatan. Dua set tanggung jawab yang masing-masing sudah full time. Gue bukan orang pemerintahan. Tapi gue pernah pegang tiga proyek sekaligus di kantor dan hasilnya tidak ada satu pun yang selesai dengan benar. Bukan karena orangnya tidak kompeten. Tapi karena waktu dan energi manusia itu terbatas. Ini bukan soal meragukan kemampuan Prasetyo Hadi. Ini soal prinsip manajemen dasar yang berlaku untuk siapapun. Tiga — soal Prasetyo Hadi yang dari Partai Gerindra: Ini yang perlu digarisbawahi. Mensesneg adalah jabatan yang secara ideal harus bersifat teknis dan administratif tidak terlalu terikat pada kepentingan partai tertentu. Karena tugasnya adalah melayani Presiden secara administratif, bukan mengadvokasi kepentingan partai. Ketika Mensesneg sekaligus Ketua Satgas Ekonomi juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pertanyaan yang wajar adalah: kepentingan siapa yang paling diprioritaskan dalam pengambilan keputusan Satgas ini? Ini bukan tuduhan. Ini adalah pertanyaan tata kelola yang legitimate dan harus bisa dijawab secara transparan. Empat — Satgas ini bukan yang pertama: Pemerintahan Indonesia punya tradisi panjang membentuk satgas setiap kali ada masalah yang tidak kunjung selesai. Satgas percepatan ini. Satgas investasi itu. Satgas koordinasi ini. Satgas sinergi itu. Dan pola yang berulang selalu sama: dibentuk dengan Keppres yang terdengar serius lalu dalam beberapa bulan menghilang dari perbincangan publik tanpa laporan hasil yang bisa diakses rakyat. Gue tidak bilang Satgas ini pasti akan bernasib sama. Tapi beban pembuktiannya ada pada pemerintah bukan pada publik yang mempertanyakan. Lima — konteks fiskalnya yang tidak bisa diabaikan: Satgas ini dibentuk di tengah kondisi di mana: Defisit APBN sudah 0,93% dari PDB hanya dalam tiga bulan pertama 2026 sebelum dampak perang Iran masuk. Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia jadi negatif. Cadangan devisa BI turun ke level terendah sejak Juni 2024. Harga minyak di atas 100 dolar dan rupiah tertekan. Di kondisi seperti ini yang dibutuhkan bukan tambahan struktur koordinasi. Yang dibutuhkan adalah keputusan fiskal yang tegas, komunikasi yang meyakinkan ke pasar, dan eksekusi kebijakan yang konsisten. Semua itu bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian yang sudah ada kalau mereka diberi mandat yang jelas dan dibiarkan bekerja tanpa hambatan birokrasi yang berlapis. Membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama yang sudah memegang jabatan masing-masing lalu menambah beban jabatan ke satu orang yang sudah punya tanggung jawab penuh bukan percepatan. Itu adalah penambahan lapisan birokrasi yang akan membutuhkan koordinasi tambahan antara Satgas dan kementerian yang sudah ada. Dan koordinasi tambahan artinya rapat tambahan. Rapat tambahan artinya waktu tersita. Waktu tersita artinya eksekusi makin lambat. Kalau memang ada masalah percepatan pertanyaannya harus dijawab dulu: apa yang menghambat percepatan selama ini? Regulasinya? Anggarannya? Koordinasinya? Atau kemauannya? Karena kalau jawabannya adalah koordinasi maka Menko Perekonomian sudah ada untuk itu sejak hari pertama. Dan kalau jawabannya bukan koordinasi maka Satgas ini tidak akan menyelesaikan masalahnya.

ANGGARAN KOMDIGI Pemeliharaan akuarium lt 7 gedung utama : 153 juta Sewa tanaman hias lt 7 gedung komdigi, ruang wamen dan rumah dinas : 1,1 M 👍👍

@worksfess Mauu nder

work! ada yang minat nyobain tes toefl gratis buat dicantumin di cv kah? Aku ada info tes toefl gratis dapet sertifikat lagi lumayan lah buat tambahan di cv. Kalau ada yg mau komen ya, nanti sender dm atau cek qrt

Anjay, dana riset se-Indonesia raya cuma 2 hari MBG.

Guru madrasah swasta berdemonstrasi agar diangkat menjadi ASN PPPK, kemudian dicemooh karena yang menggaji guru swasta adalah yayasan, bukan kewajiban negara. Tapi negara bisa mengangkat pegawai SPPG dibawah naungan Yayasan swasta menjadi ASN PPPK. Persoalannya, anggaran yang digunakan untuk mengangkat pegawai SPPG dibawah Yayasan/ Swasta menjadi PPPK adalah anggaran pendidikan, yang seharusnya bisa digunakan untuk mengangkat guru madrasah swasta menjadi ASN PPPK.

Guys, BGN baru umumkan langkah baru soal MBG dan gue mau bedah ini dengan kepala dingin tapi jujur. Prabowo minta MBG difokuskan ke anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. BGN sedang siapkan Tim Optimalisasi Penerima Manfaat. Kedengarannya bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama ini harusnya dari awal. Program MBG diluncurkan sejak awal pemerintahan Prabowo. Sudah berjalan berbulan-bulan. Sudah habiskan anggaran triliunan rupiah. Dan baru sekarang April 2026 ada wacana untuk memilah siapa yang sebenarnya butuh dan siapa yang tidak? Ini pertanyaan yang harusnya dijawab sebelum program diluncurkan bukan setelah sudah berjalan dan sudah habiskan uang negara dalam skala masif. Kedua logika tidak boleh dipaksakan itu problematis. BGN bilang siswa dari keluarga mampu tidak wajib menerima MBG. Presiden menekankan tidak boleh dipaksa. Tapi di lapangan MBG selama ini didistribusikan berbasis sekolah. Semua siswa dalam satu sekolah dapat. Tidak ada pemilahan. Kalau memang dari awal tidak mau memaksa kenapa mekanismenya bukan berbasis data sejak hari pertama? Kenapa baru sekarang mau survei dan validasi? Ketiga tim baru di atas struktur yang sudah ada. BGN sudah punya struktur. Sudah punya koordinasi dengan Kemensos dan Kemendikdasmen. Sekarang bikin lagi Tim Optimalisasi Penerima Manfaat yang akan terjun langsung ke lapangan untuk validasi data. Pertanyaannya: selama ini data dari Kemensos dan Kemendikdasmen tentang keluarga tidak mampu itu ke mana? DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah ada sejak lama dan berisi data jutaan keluarga miskin yang sudah terverifikasi. Kenapa tidak langsung pakai itu dari awal? Jawaban paling jujurnya: karena program ini dari awal didesain untuk skala masif dan kecepatan bukan untuk ketepatan sasaran. Keempat konteksnya perlu diingat. BGN yang sama baru saja habiskan Rp113 miliar untuk 31 paket EO dalam satu tahun. Motor listrik yang kontroversial. Laptop yang dipertanyakan. Dan sekarang mau bikin tim baru lagi untuk survei lapangan. Setiap pembentukan tim baru artinya biaya operasional baru. Gaji. Perjalanan dinas. Koordinasi. Dan dalam ekosistem birokrasi Indonesia tidak ada yang gratis. Yang sebenarnya dibutuhkan bukan tim baru. Yang dibutuhkan adalah transparansi data yang sudah ada. Audit menyeluruh tentang siapa yang selama ini menerima MBG dan apakah mereka yang benar-benar butuh. Dan evaluasi jujur tentang berapa persen anggaran yang sampai ke piring anak yang stunting bukan ke EO, motor listrik, dan overhead administratif. Langkah memfokuskan MBG ke anak yang benar-benar butuh adalah langkah yang benar. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tapi kalau langkah yang benar ini baru diambil setelah lebih dari satu tahun program berjalan dan dieksekusi dengan membentuk tim baru alih-alih mengoptimalkan data dan sistem yang sudah ada maka ini lebih terlihat sebagai respons terhadap tekanan publik daripada sebagai reformasi sistem yang sungguh-sungguh. Seeing is believing. Bukan mendengar rencana. Tapi melihat hasilnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) belanja tablet, motor, kaos, sampai semir sepatu dengan total triliunan rupiah pada 2025. Apa saja rinciannya dan kenapa pengadaan ini dikritik sebagai "alarm serius bagi tata kelola keuangan negara"? bbc.com/indonesia/arti…

@utnyel Makasihhh kakkk!!!!!

@shitdowny tiati kak di replymu ada penipu x.com/utnyel/status/…

Ada gak sih chat gpt premium yang ga login akun orang, jadi akun kita di add gitu, kalo ada mau dong drop fee ya #zonauang #zonajajan

MBG jalan gapapa banget, tujuan MULIA buat mengurangi angka kelaparan untuk anak sekolah dan preventif stunting untuk ibu hamil. Tapi tolong, kaji ulang, evaluasi ulang. Udah ga bener banget, toxic.

Guys, Mahfud MD baru ngomong sesuatu yang bikin gua tidak bisa langsung lanjut scrolling begitu saja. Di podcast terbarunya dia bahas anggaran MBG yang sudah lama jadi bahan omongan tapi baru benar-benar diekspos dengan data yang konkret. Dan yang bikin gua berhenti adalah satu detail kecil yang justru paling menggambarkan betapa bermasalahnya tata kelola program ini. Kaos kaki. Rp100.000 per pasang. Untuk 17.000 pasang. Total 6,9 miliar rupiah. Mahfud sampai angkat kaos kakinya sendiri di depan kamera dan bilang kaos kaki yang dia pakai itu Rp100.000 dapat tiga pasang dibeli online. Dan untuk anggaran MBG satu pasang kaos kaki dihargai Rp100.000. Untuk program makan siang anak-anak. Kaos kaki. Tapi ini bukan hanya soal kaos kaki yang overpriced. Ini adalah simptom dari sistem yang jauh lebih bermasalah. Mahfud ceritakan data dari survei Policy Research Center yang melibatkan 1.168 responden semuanya penerima langsung MBG. Hasilnya sangat mengejutkan. 88 persen mengatakan program ini lebih banyak dinikmati oleh politisi dan pengelola dapur daripada anak-anak penerimanya. 87 persen mengatakan MBG rawan korupsi. 79 persen mengatakan kualitas makanan sengaja diturunkan untuk mengambil keuntungan. Dan yang paling menohok dari semua pihak yang diuntungkan, anak-anak dan keluarga yang seharusnya jadi penerima manfaat utama hanya dapat 6,5 persen. Sementara elit dan pejabat publik dapat 44,5 persen dan pengelola dapur SPPG dapat 44 persen. Program yang katanya untuk anak-anak hanya 6,5 persen manfaatnya yang benar-benar sampai ke anak-anak. Mahfud juga cerita pengalamannya sendiri keliling daerah. Di NTB dia ketemu orang yang sudah punya dapur MBG dan penghasilannya per bulan sudah ratusan juta. Sudah jadi bahan candaan di kalangan tertentu eh kamu udah punya dapur belum? Dan yang punya dapur itu bukan orang sembarangan. Itu aktivis, orang-orang yang punya koneksi politik, yang punya akses ke jaringan yang tepat. Tapi yang menurut gua paling penting dari semua yang Mahfud katakan adalah satu pertanyaan yang dia lempar dengan sangat jelas. Prabowo sudah keras-keras ancam koruptor. Programnya bagus. Niatnya bagus. Tapi yang di bawah tidak menjalankan dengan benar, laporannya tidak akurat, dan tidak ada satupun aparat hukum yang memeriksa kebocoran ini secara serius. KPK diam. Kejaksaan diam. Kepolisian diam. Padahal kasusnya ada di mana-mana. Mahfud bilang sesuatu yang sangat tepat kalau pemerintahan berganti suatu saat nanti besar kemungkinan semua masalah hukum dari program ini akan terbongkar sekaligus. Karena sejarahnya selalu begitu. Yang sekarang aman-aman saja rezim berganti semuanya dibuka. Lebih baik dari sekarang ditata dengan benar. Lebih baik dari sekarang ada yang berani periksa. Karena semakin lama dibiarkan semakin dalam masalahnya. MBG itu programnya benar dan rakyat yang benar-benar kekurangan memang senang mendapatkannya. Tidak ada yang menyangkal itu. Tapi antara niat baik di atas dan eksekusi di lapangan ada jurang yang sangat lebar yang diisi oleh kepentingan politik, jaringan rente, dan kebocoran yang sistematis. Dan selama tidak ada yang mau memeriksa dengan serius uang pajak kita terus mengalir ke kaos kaki seharga Rp100.000 per pasang dan dapur-dapur yang pemiliknya sudah bisa mentraktir orang makan malam mewah setiap bulannya.

@AjieQomarudin @imaqueennz Sebagai anak administrasi negara merasa ga guna banget asli, kita belajar buat ngerti bikin kebijakan dari keresahan, analisis lintas sektor, buat naskah akademik, forecasting, dan proses panjang lainnya. Ini malah ngaco, asbun, ga ngertiii

@imaqueennz Mana kebijakannya bukan dri uu tapi menurut pikiran dia trs jadi kebijakan

KELUYURAN ke Luar Negeri hingga 49x dalam 1,5 Tahun ? Buseet dah bilangnya efisiensi, kritik ga digubris, pulang2 ga bawa hasil nyata dan transparan, ekonomi n apbn tekor dengan banyak ketidakpastian tnp ada prioritas pengangan dari pemerintah. Emang agak laen firaun satu ini.

Guys, lu pada tau gak? Ketua BGN baru aja klarifikasi soal anggaran makan gratis, tapi jujur ya, denger penjelasannya malah bikin gue makin pengen nanya: Ini Mau Ngasih Makan Anak Sekolah Atau Mau Buka Toko Elektronik? Gue beneran gagal paham sama logikanya. Dia bilang datanya meluruskan tapi buat gue ini mah malah makin bengkok. Nih, kita pretelin satu-satu biar lu tau yang dia bilang: 1. Laptop 5.000 Unit: Klarifikasi Dia: Bukan 32.000 unit kok, cuma 5.000 unit doang di tahun 2025. Logika: Woy, Pak! 5.000 unit itu kalau satu laptop harganya 10 juta (standar kantor), totalnya 50 miliar Itu baru urusan administrasi doang. Pertanyaannya: Ini Badan Gizi atau Call Center? Emang anak-anak di pelosok kalau laper mau disuapin motherboard? 2. Alat Masak 245 Miliar: Klarifikasi Dia: Pagu alat dapur cuma Rp 252 Miliar, realisasinya Rp 245 Miliar buat 315 titik. Logikanya: Berarti satu dapur jatahnya sekitar 780 juta Lu bayangin, modal 780 juta cuma buat beli alat masak di satu lokasi? Itu mah udah bisa buka resto fine dining di Jakarta Pusat Rakyat itu pengen liat dapurnya ngebul pake bahan makanan lokal, bukan liat perabotan dapur seharga mobil mewah yang ujung-ujungnya mungkin cuma dipake buat masak mie instan kalau anggarannya bocor. 3. Bayar EO 113 Miliar Klarifikasi Dia: BGN ngaku butuh EO karena internal belum siap. Logikanya : Ini paling ngeri. Lu bikin badan baru dapet duit triliunan tapi lu bilang Gue gak siap kerja, makanya gue sewa orang lain? Terus gaji lu buat apa? Rp 113 Miliar cuma buat bayar EO itu pemborosan Itu duit bisa buat gaji ribuan Ibu-ibu PKK di desa buat masakin anak-anak mereka sendiri. Kenapa duitnya malah lari ke pengusaha EO di Jakarta? Bau-bau bagi-bagi jatah proyeknya kenceng banget di sini 4. Drama Kaos Kaki Klarifikasi Dia: Itu pengadaan Universitas Pertahanan, bukan BGN. Logikanya: Saling lempar tanggung jawab?? klasik Mau Unhan, mau BGN, itu semua pake DUIT APBN, duit pajak gue dan lu semua Publik nanya kenapa program makan gratis ada bau-bau belanja kaos kaki lewat kampus militer? Jawabannya malah teknis "swakelola". intinya mah sama aja: Duit rakyat diputer-puter di antara mereka sendiri sampe kita pusing ngelacaknya Jangan mau dibego-begoin pake istilah Paguatau Realisasi" Intinya simpel: Anggaran makan gratis ini rawan banget lumer di jalan buat beli barang-barang yang gak ada hubungannya sama perut anak sekolah. Mereka lebih sibuk belanja laptop dan bayar EO daripada mastiin peternak ayam dan petani lokal dapet orderan. Klarifikasi ini cuma strategi "pemadam kebakaran" biar rakyat bisa tenang sementara, padahal lubang boroknya makin kelihatan. Gimana menurut lu, Guys? Masih percaya sama klarifikasi gajelas kayak gini, atau lu ngerasa ada yang lagi pesta pora pake duit makan siang anak-anak?

Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan. Bukan karena Mahfud asal ngomong. Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya. Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia: Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet. Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang. "Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis." Tiga poin kritik utama Mahfud: Satu melemahnya checks and balances. DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan. Dua autocratic legalism. Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar. Tiga penegakan hukum yang tebang pilih. Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia. Soal desakan mundur yang mulai bermunculan: Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur. Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. "Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi." Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu. Yang membuat kritik Mahfud berbeda: Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem. Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya. Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis. "Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."

Padahal yang mengkritisi itu fokusnya bukan menggulingkan. Cuma pengen programnya dikaji ulang karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Tapi malah kaya nantang. Ayo coba saja gulingkan saya dengan mekanisme yang ada. Angel.

Kita udah ngebahas anggaran yang dihabiskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pengadaan motor listrik, Galaxy tab, sampe kaos kaki yang harganya Rp. 100 ribu sepasang... Ternyata masih ada anggaran luar biasa besar lain yang dihabiskan oleh BGN, yaitu anggaran untuk pembayaran event organizer (EO) yang mencapai Rp. 113,9 miliar... Rp113,9 miliar anggaran publik digelontorkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membayar jasa Event Organizer (EO)... data PBJP mencatat 31 paket pekerjaan dengan total kontrak mencapai Rp113.916.541.381, tersebar ke 16 perusahaan... Di tengah wacana efisiensi dan prioritas belanja publik, angka ini menimbulkan pertanyaan: seberapa urgen pengeluaran ratusan miliar untuk kegiatan seremonial dibanding kebutuhan langsung masyarakat...? Perusahaan dengan nilai kontrak terbesar antara lain Maria Utara Jaya (Rp18,47 miliar), Anugrah Duta Promosindo (Rp17,42 miliar), dan Falah Eka Cahya (Rp16,59 miliar)... kalo diakumulasi, tiga vendor teratas aja udah menyerap lebih dari Rp52 miliar, hampir setengah dari total anggaran EO... Publik berhak mempertanyakan indikator output dari belanja sebesar ini: apakah kegiatan yang diselenggarakan benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, atau sekadar memenuhi kebutuhan administratif dan seremoni kelembagaan...? Transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial, sebab setiap rupiah anggaran negara sejatinya bersumber dari pajak rakyat—yang semestinya kembali dalam bentuk program yang terasa, bukan sekadar acara yang terlihat... Sumber : perspektiv.idn

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

@worksfess Plis mau kak

Yang mau persiapan interview pakai bahasa Inggris, comment ya! Aku ada e-book simulasi interview in english gratis nih, entar aku DM. Work!