tity (Ø,G) Arichain ၊||၊ DeSpeed ၊||၊

PLEASE BANTU RETWEET YA 😢🙏🏻 OPEN DONASI bantu dakwah dai di pulau Nias untuk membina para mualaf ban motor dakwahnya sudah berkali kali bocor dan sekarang sudah tidak bisa lagi di pakai 😢 Ada yang siap memudahkan kesulitan dai pedalaman? Semoga menjdi wasilah kemudahan urusannya ya 😢🤲🏻 #Zakat

*KEWAJIBAN JOKOWI TUNJUKKAN IJAZAHNYA KE PUBLIK.* *Oleh : Muhammad Said Didu* *Publik berhak tahu keaslian ijazah Jokowi karena ijazah tersebut sudah sering digunakan untuk mendapatkan jabatan publik.* Kasus ijazah Joko Widodo mulai muncul tgl 3 Oktober 2022 saat Bambang Trimulyono mengajukan gugatan ijazah Joko Widodo yang digunakan pada Pilpres 2019. Atas gugatan tersebut malah berdampak pada Bambang Trimulyono dan Gus Nur yg dijatuhi hukuman 6 tahun dg tuduhan ujaran kebencian. Dari mulai kasus tersebut dan puluhan laporan dugaan ijazah palsu tersebut, jawaban Jokowi konsisten : 1) *pihak pelapor yang harus membuktikan tuduhannya.* 2) *saya hanya akan menunjukkan ijazah asli di pengadilan.* Padahal berkali-kali pengadilan tentang ijazah tersebut, Jokowi tidak pernah hadir. Ada kesalahan mendasar dari jawaban Jokowi tersebut karena yang diminta publik adalah *apakah saat Jokowi mendaftar untuk mendapatkan jabatan publik (Wakikota, Gubernur, dan Presiden) menggunakan persyaratan yang sah - termasuk ijazah ?* Karena Jokowi pernah menggunakan ijazah yang dimiliki sebagai syarat mendapatkan jabatan publik, maka ijazah tersebut menjadi “milik” publik (terbuka untuk publik). Berbeda jika Jokowi tidak pernah menggunakan ijazah tersebut untuk jawara publik maka publik tidak punya hak mengetahui keaslian ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi menjadi milik publik (harus terbuka) untuk publik karena : 1) dokumen (ijazah) tersebut sudah menjadi dokumen negara karena sudah menjadi bagian administrasi negara saat digunakan untuk mendapatkan jabatan negara. 2) dengan ijazah tersebut Jokowi sudah mendapatkan gaji berbagai fasilitas dari uang rakyat sejak menjabat sampai sekarang sehingga seluruh rakyat berhak untuk mengetahui keaslian dan keberadaan ijazah tersebut. 3) dengan ijazah tersebut, Jokowi telah menggunakan pengaruhnya sehingga anaknya menjadi Wapres, Ketua Umum Partai, dan menantunya menjadi Gubernur serta pengaruh lainnya. Artinya Ijazah tersebut Jokowi mendapatkan jabatan yang sudah digunakan untuk banyak kepentingan dan keuntungan. *Kesimpulan :* 1) Tidak benar sikap Jokowi menganggap bahwa Ijazah yang dimiliki adalah milik pribadi yang tidak boleh dibuka karena ijazah tersebut sebenarnya sudah menjadi milik publik karena pernah digunakan untuk mendapatkan jabatan publik. 2) sesuai prinsip butir 1) tersebut, maka tuntutan rakyat agar Jokowi menunjukkan ijazahnya adalah hak rakyat. 3) karena Jokowi pernah menggunakan ijazahnya untuk mendapatkan jabatan publik maka *Jokowi berkewajiban menunjukkan ijazahnya ke publik.*

Join DAC Chain Testnet 👉 inception.dachain.io/?ref=DAC868908

@dac_chain just got faucet, but linking email still problem on me

gDAC We see & appreciate all your feedback. The team is actively working round the clock to fix bugs & roll out new updates on Inception. Keep them coming! 🫡

@dac_chain 👉 sign up DAC Testnet using referral: inception.dachain.io/?ref=DAC868908

Inception: DAC L1 Testnet is Now Live. • Sign up, connect wallet: inception.dachain.io • Earn QE through on-chain & off-chain activity • Stack badges & climb the leaderboard before Mainnet Refer to get ahead. Being early matters. Everything you need to know ↓

DAC | Quantum Chain @dac_chain. DAC Inception and earn QE on the DAC testnet. 💛 Claim early Gold Badge 👉 Join/Register • Claim Faucet • Do Tasks • Earn QE 👉 inception.dachain.io/?ref=DAC868908

I boycott any Brands who funds Israhell.

**MAAF, SEBENARNYA TIDAK PERLU BERTELE-TELE MENAMPILKAN MACAM-MACAM FOTO LAMA JOKO WIDODO DI ERA MASA KULIAHNYA, SEBENARNYA CUKUP TUNJUKKAN KEASLIAN IJAZAHNYA, KAN HANYA ITU MASALAHNYA?**

Seorang anggota parlemen Spanyol baru saja memperingatkan Parlemen Eropa: hentikan Isr*el sekarang, atau apa yang menimpa P413st1na akan terjadi pada dunia.

Guys, ada momen di rapat DPR seorang anggota DPR marah dan heran Dan yang ngomong ini bukan aktivis. Bukan pengamat. Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka. Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar: Kalau kita sudah punya big data orang datang ngurus KTP masa dimintain fotokopi KK lagi? Gua punya KTP untuk apa? Masih dimintai fotokopi KTP. Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing. Negara kita kayak begini. Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang. Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi. Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun. Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia: Indonesia punya e-KTP sejak 2011. Ada chip NFC. Ada data biometrik. Teknologinya canggih. Anggarannya triliunan rupiah. Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD. Bedanya satu hal: Malaysia benar-benar memakainya. Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin. Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis. Tidak perlu antri. Tidak perlu surat keterangan. Tidak perlu aplikasi. Tidak perlu fotokopi. Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kuota habis bayar harga normal. Tidak bisa diakali. Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen. Hasilnya: pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi. Indonesia? e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi. Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu: Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena enggak pernah kelar. Kalimat itu keras. Tapi tidak salah. Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun: Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal. BNI punya data nasabah sendiri. Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi. KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus. BPJS punya database sendiri. Kemendikbud punya data sendiri. Kemensos punya data sendiri. Semua lembaga membangun silo data masing-masing. Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing. Semua dengan tender masing-masing. Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan. Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun. Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human: Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara. Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal. Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan. Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen. Tanpa uang. Tanpa apa-apa. Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK. Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita. Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh. Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa. Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Makanya saya bilang KTP itu hak asasi. Soal keamanan data ini juga perlu diangkat: Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong. Gimana keamanan data kita ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Masa kita terus diganggu hal seperti ini? Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi. Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab. Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit: Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri. Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu. Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya. "Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus." Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP. Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

Perbedaan cara menangani tawanan perang: 🔻Hamas memperlakukan tawanan zionis dengan sangat manusiawi serta menjaga mereka agar tetap sehat tanpa ada penyiksaan. 🔻 Zionis memperlakukan tawanan Palestina lebih buruk dari binatang, menyiksa dan mempermalukan para tawanan hingga membunuhnya di dalam penjara. Dari gambar ini dunia mengetahui siapa teroris yang sebenarnya.

VIRALKAN TERUS KEBIADABAN israel YANG MELAMPAUI BATAS. TERMOBARIK, senjata yang menghilangkan nyawa dan fisik manusia.. Ini semua terjadi di GAZA PALESTINA 😭 Wahai muslim Ringankan Tanganmu, Gunakan jari-jemarimu ‼️ Manfaatkan HAPEMU ‼️

ROCKY GERUNG, SATU SATUNYA CARA MENYELAMATKAN NKRI YA ADILI JOKOWI... MUMPUNG MASIH HIDUP, KALO SUDAH MATI KAN DIADILI MALAIKAT....‼️ #RakyatSiapNepalkanJokowi #RakyatSiapNepalkanJokowi 🆘🆗

Mau maling anggaran Negara Tapi bawa2 Gizi anak bangsa Kan bangsat si hama serangga botak

🚨 BREAKING: China Just Shocked the World with This Bold Move! China has banned businessmen from profiting off education for kids aged 6–15 😳 No more private school money-making. No more treating education like a business. Authorities say: “Children are not a revenue model.” The goal? ✔️ Reduce family pressure ✔️ Make education more equal ✔️ Kill the profit-driven school system This decision is now going viral globally and raising one big question: 👉 Should other countries do the same?

Ini dianggap sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan dalam seluruh sejarah perang. Saat seorang tentara Israel melakukan penembakan jarak jauh terhadap seorang wanita tua di Gaza yang sedang memegang tangan cucunya, sambil mengangkat bendera putih, setelah pasukan pendudukan memberikan jaminan aman untuk melewati. Melupakan dan Mengabaikannya adalah kejahatan.

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan: negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan. Angkanya dulu: 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah. Dikali iuran Rp42.000 per bulan. Dikali 12 bulan. Hasilnya: Rp113 triliun per tahun. Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran: Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles: Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Satu kalimat. Tapi isinya sangat berat. Karena kita semua tahu angka-angkanya: MBG: Rp171 triliun per tahun. Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK. Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun. Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang. BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun. Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar. Selisihnya bahkan lebih murah. Dan dampaknya jauh lebih terukur. Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan: Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau. Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan. Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas. Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan. Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu. Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan. Harus bayar BPJS mandiri. Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah. Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif. Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS. Harus bayar penuh. Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan. Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup: Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban: kita akan perbaiki data Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan. Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian. Solusi paling simpel: tanggung semuanya. Selesai. Tidak perlu verifikasi. Tidak perlu data yang sempurna. Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis. Apakah ini fiskal realistis? Rp113 triliun per tahun terdengar besar. Tapi mari bandingkan: MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai. Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau. Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif. Yang paling bikin gue geleng-geleng: Ini bukan ide baru. Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan. Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya. Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga. Sri Lanka. Bangladesh. Bahkan beberapa negara Afrika. Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak. Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur? Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral. Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara. Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi: Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

🗿

“Jika kita tidak menghentikan Israel tepat waktu, ia akan melakukan kepada seluruh dunia apa yang telah dilakukannya kepada rakyat Palestina.” — Anggota parlemen Spanyol, Irene Montero

1. Ditanya Ijazah nya > Sewa Pengacara 2. Ditanya Ijazah nya > Ditongolkan Preman 3. Ditanya Ijazah nya > Bayar BuzzeRp 4. Ditanya Ijazah nya > polis bergerak 5. Ditanya Ijazah nya > Pidato Playing Victim 6. Ditanya Ijazah nya > Memainkan diri nya di Fitnah #DukungJKHantamJokowi