Van Lith Garis Lucu
28.8K posts
@vanlith_gl
Nyalakan! Kobarkan! Lucukan!
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengusulkan agar warga yang kehilangan KTP dikenai denda. Katanya, permintaan pencetakan ulang KTP karena hilang sering terjadi dan membebani biaya negara. Beban biaya itu timbul karena pencetakan ulang KTP tidak dikenai biaya untuk warga. “Banyak sekali warga itu kurang lebih apa ya, tidak terlalu bertanggung jawab terhadap penggunaan atau merawat KTP dan identitas kependudukan lain. Jadi gampang hilang dan lain-lain,” ucap Bima saat rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR tentang RUU Adminduk di Kompleks Parlemen yang dikutip, Kamis (23/4). Ia mengungkapkan, dalam sehari, bisa ada puluhan ribu warga yang melaporkan KTP-nya hilang. Menurutnya, warga harus dibuat lebih bertanggung jawab atas data kependudukannya. Ia pun mengusulkan denda. 📸: Dok. Kemendagri RI. Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play. 📝: newsupdate | update | news | oneliner | R325 | E164 | E116 #bicarafaktalewatberita #kumparan
🔴Ketua Kopdes Merah Putih di Sleman speak up, ungkap resiko mengerikan, nih yang ngomong pelaku sendiri... Analisa Risiko Nyata: Satu Koperasi di Satu Desa Oleh: Bambang Sutrisno Ketua KDMP Sidokarto, Sleman, DI Yogyakarta Mari kita hitung sederhana. Dengan kepala dingin, tidak emosi, ini juga saya berpotensi dituding mengeluh atau sambat. Karena biasanya di grup kalau ada yg speak up langsung dituding cengeng, lemah, kakean sambat, keluh kesah bahkan ada yg usul ngeledek : "group diganti jadi group ketua koperasi sambat." 😊🤣 Saya adalah pengusaha UMKM (Usaha Mikir Keluarga Megap Megap). Kalau tulisan salah, saya mohon maaf, wong namanya rakyat ngeluarin uneg uneg, mungkin karena kurang literasi jadinya malah dipandang bodoh. Tapi gak papa, daripada dipendam ..🤭 Ini itung itungan saya wong cilik yg ditunjuk jadi ketua koperasi desa Sidokarto. Pinjaman: Rp3 miliar. 2.5M untuk bangunan, alat prasarana dan kendaraan. 500 juta modal muter usaha. Ini utang bosskuh bukan hibah, bunga 4% per tahun. Jadi begitu kita ready duit modal diterima dan bangunan sudah dibikin, maka bulan depan kita sudah harus bayar angsuran 50 juta / bulan. Atau Cicilan: Rp600 juta per tahun 👉Untuk menghasilkan Rp50 juta laba bersih per bulan: Jika margin bersih koperasi 5%, maka harus menghasilkan: Rp50 juta ÷ 5% = Rp1 miliar omzet per bulan. Artinya koperasi harus memutar omzet: ± Rp33 juta per hari, stabil. Kalau margin hanya 3% (lebih realistis untuk retail sembako), maka: Rp50 juta ÷ 3% = Rp1,67 miliar omzet per bulan. Apakah semua desa punya daya beli sebesar itu? Belum tentu.!!! Apakah pengurus koperasi punya pengalaman ngelola duit sebesar itu stabil beberapa tahun? Coba cek, ketua koperasi yg berlatar belakang pengusaha dengan omzet di atas 1 M sebulan, ada gak? KDMP bukan bisnis warung kelontong di desa yg omzetnya cuma beberapa desa. Tapi harus 33 juta perhari. Biar bisa bayar angsuran 50 juta perbulan. Itu belum buat bayar pegawai, SHU dll. Pegawai digaji, para patriot pengurus koperasi dapat SHU, yg dibayar dengan Yen, yen Ono sisa keuntungan setelah bayar angsuran dan biaya operasional.😊🤭 Skenario Gagal Bayar 1️⃣ Macet Ringan Koperasi hanya mampu menghasilkan laba Rp35 juta per bulan. Defisit Rp15 juta per bulan. Setahun defisit Rp180 juta. Kemungkinan akan terjadi restrukturisasi. 2️⃣ Macet Sedang Koperasi hanya mampu bayar Rp25 juta per bulan. Defisit Rp25 juta per bulan. Setahun defisit Rp300 juta. ✓Cashflow tertekan. ✓Pengurus mulai disalahkan. ✓Kepercayaan mulai retak. 3️⃣ Gagal Total (Zonk) Koperasi tidak menghasilkan laba sama sekali. Lubang Rp600 juta per tahun. Bunga tetap berjalan. Status kredit bermasalah. Sekarang hubungkan dengan kondisi desa yang ruang fiskalnya sudah sempit. Jika desa harus ikut menopang atau terdampak skema pembiayaan, alias yang bayar utang dibebankan dana desa maka: ✓Pembangunan jalan bisa berhenti. ✓Saluran air tertunda. ✓Program pemberdayaan terpangkas. ✓Infrastruktur kecil desa terancam macet. Dalam ekonomi publik, ini disebut crowding out: anggaran pembangunan tersedot untuk menambal risiko usaha.
