hiSyam

Indonesia > beware of those NGOs like konde > funded by USAID

Ada partai politik nasional yang ingin menghapus amendemen I-IV dan menghapus Pasal 1 ayat 3, "Indonesia adalah negara hukum." Agenda itu ditetapkan langsung di AD/ART partai itu. Parahnya, agenda itu menolak memasukan bagian Penjelasan UUD naskah asli. Mungkin kamu tidak tahu bahwa sebelum amendemen, UUD 1945 secara resmi terdiri dari tiga bagian; pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Masalahnya, bagian penjelasan baru ditambahkan dan ditetapkan pada 1946. Ia bukanlah bagian dari ketetapan Sidang PPKI 18 Agustus 1945. Jadi, yang partai ini inginkan hanyalah pembukaan dan batang tubuh UUD naskah asli saja. Penjelasannya dibuang. "Murni dan konsekuen." Kalau kalian pernah membaca bagian penjelasan UUD, konsekuensi yuridis agenda ini menjadi jelas. Secara formal, partai ini berambisi membubarkan negara hukum dan mengembalikan Indonesia menjadi negara preman. Apabila partai ini berhasil, kalimat pembuka naskah skripsi tiap mahasiswa fakultas hukum akan berubah menjadi seperti ini: "Indonesia adalah negara preman."

Soeharto tak pernah diseret ke ruang sidang. Pada 3 Agustus 2000, Kejagung menetapkan Soeharto pribadi sebagai *terdakwa* korupsi Kasus 7 Yayasan. 7 yayasan itu harusnya mengelola uang yang dititipkan bank-bank milik negara. Eh, hampir Rp 6 triliun hilang dicuri Soeharto. Dalam dakwaan itu, yang mencuri bukan Tommy, bukan anak atau antek Soeharto, melainkan Soeharto pribadi sebagai ketua yayasan-yayasan itu. Oleh Jaksa Agung Marzuki Darusman dan timnya, Soeharto terbukti dan tertangkap basah dengan tangannya sendiri berbuat kriminal mencuri uang cash dari negara sebesar ~Rp 6 triliun. Fatal. Persidangan disiapkan dalam keadaan mencekam. Pasalnya, gedung Kejaksaan Agung baru saja dibom sejam setelah Tommy Soeharto diperiksa di atas kasus korupsi lain (tak ada hubungannya dengan Kasus 7 Yayasan). Pada 31 Agustus 2000, Soeharto tidak hadir dari persidangan dakwaannya karena "sakit". Yang hadir adalah bom. Bom besar itu ditaruh di sebuah bus di samping tempat persidangan tempat Soeharto seharusnya berada. Bom tersebut meledak. Pada 14 September 2000, Soeharto kembali bolos dari persidangan karena "sakit". Sehari sebelumnya, Bursa Efek di SCBD baru saja meledak oleh serangan bom teroris. 15 orang tewas tercabik menjadi potongan tubuh manusia yang gosong. Bergerak atas informasi yang dimilikinya, Presiden Gus Dur memerintahkan kepolisian untuk segera memeriksa Tommy Soeharto dan gerombolan preman FPI yang Tommy pelihara sebagai tersangka utama pengeboman Bom Bursa Efek. Keadaan negara sangat mencekam. Orang takut keluar rumah karena takut bom. Pegawai kejaksaan dan kehakiman lebih cemas lagi, mengingat mereka *sudah* dibom. Bagaimana kalau bom selanjutnya meledak di wajah mereka, atau wajah anak mereka? Seminggu kemudian pada 23 September 2000, tim dokter mengumumkan bahwa sebenarnya Soeharto yang mengaku-ngaku sakit sampai bolos sebenarnya sehat-sehat saja secara fisik. Hanya saja, ia berkelakuan "mengalami sakit mental" dan "syarafnya terganggu" selama diperiksa, sehingga tak layak disidang. Seminggu kemudian pada 28 September 2000, majelis hakim menyetop dakwaan terhadap Soeharto dan menghentikan persidangan. Soeharto berhasil lolos. 8 tahun kemudian, Soeharto mati. 2 tahun kemudian pada 2010, kehebohan melanda kasus penggugatan kerugian Yayasan Supersemar. Soeharto boleh saja mati, tetapi negara yang bank-bank BUMN nya dirampok Soeharto masih ada. Selama bertahun-tahun, negara menuntut uangnya kembali, misal sebanyak Rp 4.4 triliun dari Yayasan Supersemar. Ketika vonis hampir dijatuhkan, terjadi suatu trik sulap. Kertas dokumen putusan kasasi ternyata tidak sengaja mengalami salah ketik, sehingga salah satu paket ganti rugi yang harus dibayarkan Yayasan Supersemar bukan Rp 185 miliar, melainkan Rp 185 juta saja. Karena salah ketik. Ups. Akhirnya kesalahan ketik kecil ini berhasil diperbaiki 5 tahun kemudian. Selama 5 tahun itu, segala cara aksi legal dilancarkan untuk menunda putusan finalnya. Ternyata, yang harus membayar uangnya bukan keluarga Cendana sebagai ahli waris Soeharto yang saat masih presiden menguasai langsung yayasan-yayasan itu via jabatan formal, melainkan badan yayasan itu sendiri sebagai suatu entitas terpisah. Gerombolan keluarga Cendana membayar ganti rugi ke negara sebanyak nol rupiah. Pengacara keluarga Cendana, O.C. Kaligis, besorak menyombong: "Kami menang mutlak". Soeharto dan keluarganya bukan hanya lolos dari penjara, melainkan juga lolos dari harus mengembalikan Rp 4.4 triliun uang cash yang telah mereka curi lewat Yayasan Supersemar. Yang harus membayarnya malah orang lain. Sampai hari ini, uang cash 4.4 triliun rupiah yang dirampok Soeharto dari bank-bank milik negara masih disimpan dalam pundi-pundi raksasa kekayaan dan aset pribadi keluarga Cendana.