#MERDEKA'1945 ✊🇲🇨

:: Mati Bersama Gratis. [MBG] Kecamatan Cipongkor. #StopMBG ••

KEBENARAN AKAN MENEMUKAN JALANNYA... ALLAH BERSAMA KITA. @DokterTifa @MSKaban3 @realAmienRais @dinsyam_02 @RoySuryoWatch

Dosen UI Sebut Pemerintahan Prabowo Subianto ‘Terburuk’ Sejak Merdeka! democrazy.id/dosen-ui-sebut…

Jangan biarkan Bpk Presiden @prabowo berjibaku sendirian menjelaskan program MBG yang habiskan uang rakyat sktr Rp 355 triliun Oleh : Muhammad Said Didu Berbagai pernyataan Bapak Presiden terkait MBG tidak tuntas karena para pembantu Presiden tidak menjelaskan lebih rinci lagi agar rakyat dapat memahami secara utuh. Minimal terdapat 11 pertanyaan yang perlu penjelasan lebih rinci antara lain : 1) Sumber Anggaran MBG dari penghematan. Menkeu dan Banggar DPR harus menjelaskan pos anggaran apa saja yg dihemat sktr Rp 308 triliun tsb ? Jika tidak diuraikan, maka rakyat berpendapat bhw itu bukan penghematan tapi hanya pengalihan anggaran. 2) Pernyataan Setkab bahwa Anggaran MBG tidak mengambil anggaran Pendidikan. Penjelasan ini sangat kontraversial dan salah karena jelas-jelas anggaran MBG adalah bagian dari anggaran pendidikan sebesar 20% APBN. Artinya karena ada anggaran MBG di pos anggaran pendidikan maka program terkait pendidikan dikurangi sebesar anggaran MBG. 3) Sudah lakukan suspend 1.000 SPPG. Data ini butuh penjelasan dari BGN dan diumumkan ke publik dapur mana saja yg telah disuspend. 4) Pemilik SPPG sebagian besar terkait dengan kekuasaan. Data lapangan menunjukkan bahwa dari sktr 25.000 SPPG yang sudah selesai dari target sktr 36.000 SPPG, sebagian besar dimiliki oleh lembaga atau pihak yang dekat dengan kekuasaan dan yang terbanyak adalah SPPG yang terkait dg Polisi. BGN harus menjelaskan transparasi dan sistem lelang SPPG. 5) Bisnis MBG - bisnis karpet merah tanpa resiko. BGN harus menjelaskan kenapa memilih model bisnis yang sangat menguntungkan investor SPPG dimana dari anggaran Rp 15.000 yang disediakan, sebesar Rp 5.000 (33,33 %) langsung jadi hak pemilik SPPG. Sisanya Rp 10.000 utk makanan yang disesuaikan dg harga bahan makanan. Jika harga makanan naik maka porsinya yg dikurangi - ini tanpa resiko bisnis. 6) Penyebab keracunan MBG bebas pertanggungjawaban hukum ? BGN dan pihak kepolisian harus menjelaskan kenapa kasus banyak keracunan makanan MBG yang telah terjadi tidak ada sanksi hukum apapun yg diberikan kepada SPPG. 7) Kualitas MBG. BGN harus menjelaskan kenapa setiap protes rakyat terhadap kualitas dan kuantitas MBG yg tidak sesuai dengan Anggaran tidak ada tanggung jawab SPPG. 8) Pemilik dan Pegawai SPPG bagaikan warga kelas I. BGN harus menjelaskan kenapa pemilik dan pegawai SPPG seakan “kastanya” lebih tinggi dari pihak yang terkait dg MBG. Bahkan di berbagai tempat, pihak SPPG seakan “atasan” guru dan pimpinan sekolah. 9) Pengelolaan anggaran dan Manajeman SPPG dilakukan Sentralistik oleh BGN. BGN harus menjelaskan kenapa sistem pengelolaan dan penguasaan anggaran MBG yang SANGAT BESAR dilakukan secara terpusat. 10) *mAnggaran yang harus tetap atau Program MBG yang harus jalan ? BGN dan Menkeu harus memberikan penjelasan tambahan atas penjelasan Bapak Presiden bahwa anggaran MBG tidak akan diubah. Apakah maksudnya anggaran yang harus tetap atau program yang harus jalan dan harus lebih baik dengan anggaran yg lebih efisien. 11) MBG meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menkeu, Bappenas, dan BGN harus menjelaskan dengan angka apakah betul terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari penggelontoran uang rakyat sktr Rp 355 triliun tersebut ? Itulah minimal 11 pertanyaan pokok agar program MBG bisa berjalan baik dan betul-betul buat rakyat.