Voter Education

Terdapat perbedaan kontras dalam gaya kepemimpinan dan dukungan politik terhadap Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo di awal pemerintahan mereka. Jokowi memulai pemerintahan dengan dukungan politik sangat minimalis. Koalisi partai pendukungnya hanya menguasai 37% suara parlemen. Seluruh pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPR dikuasai partai oposisi. Dampaknya beberapa program dan kebijakan pemerintah dihambat di DPR, bahkan muncul ancaman pemakzulan. Kabinet Jokowi hanya terdiri dari 34 menteri dan 3 wakil menteri. Tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap Jokowi juga rendah hanya sekitar 45%, terutama ketika dia menaikkan harga BBM subsidi pada November 2014. Tingkat kepuasan masyarakat baru meningkat ketika program-program Jokowi mulai menunjukkan hasil: pembangunan infrastruktur, berbagai jenis bantuan sosial termasuk mulai berlakunya BPJS, serta gaya Jokowi yang suka “blusukan”. Pada April 2016 tingkat kepuasan masyarakat mencapai sekitar 67%, serta dukungan politik yang meningkat dengan bergabungnya Golkar dan PPP ke Jokowi, Sebaliknya Prabowo sejak awal didukung partai dan kabinet yang maksimal. Dengan dukungan hampir 100% partai di parlemen, Prabowo membentuk kabinet sangat gemuk dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri. Tingkat kepercayaan kepada Prabowo diawal pemerintahannya mencapai 80%, tetapi setelah satu setengah tahun tampaknya stagnan dan cenderung menurun. Program Prabowo paling masif dan memakan biaya sangat besar, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dinilai kontroversial. Demikian pula penonaktifan sekitar 8 juta peserta BPJS bantuan pemerintah menimbulkan banyak keluhan masyarakat bawah. Pengalaman Jokowi dan Prabowo ini menunjukkan bahwa besarnya dukungan politik tidak dengan sendirinya menjamin capaian pemerintahan yang lebih besar. Efektivitas pemerintahan tidak semata ditentukan oleh ukuran koalisi atau gemuknya kabinet, tetapi juga sejauh mana program pemerintah dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dukungan politik yang besar dapat memuluskan pengambilan keputusan, tetapi keberhasilan tetap bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan eksekusi. Dalam perspektif ini, pemerintahan yang lahir dari keterbatasan politik justru dapat menghasilkan capaian yang lebih impresif daripada pemerintahan yang sejak awal menikmati dukungan hampir tanpa batas.

Terdapat perbedaan kontras dalam gaya kepemimpinan dan dukungan politik terhadap Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo di awal pemerintahan mereka. Jokowi memulai pemerintahan dengan dukungan politik sangat minimalis. Koalisi partai pendukungnya hanya menguasai 37% suara parlemen. Seluruh pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPR dikuasai partai oposisi. Dampaknya beberapa program dan kebijakan pemerintah dihambat di DPR, bahkan muncul ancaman pemakzulan. Kabinet Jokowi hanya terdiri dari 34 menteri dan 3 wakil menteri. Tingkat kepercayaan/kepuasan terhadap Jokowi juga rendah hanya sekitar 45%, terutama ketika dia menaikkan harga BBM subsidi pada November 2014. Tingkat kepuasan masyarakat baru meningkat ketika program-program Jokowi mulai menunjukkan hasil: pembangunan infrastruktur, berbagai jenis bantuan sosial termasuk mulai berlakunya BPJS, serta gaya Jokowi yang suka “blusukan”. Pada April 2016 tingkat kepuasan masyarakat mencapai sekitar 67%, serta dukungan politik yang meningkat dengan bergabungnya Golkar dan PPP ke Jokowi, Sebaliknya Prabowo sejak awal didukung partai dan kabinet yang maksimal. Dengan dukungan hampir 100% partai di parlemen, Prabowo membentuk kabinet sangat gemuk dengan 48 menteri dan 56 wakil menteri. Tingkat kepercayaan kepada Prabowo diawal pemerintahannya mencapai 80%, tetapi setelah satu setengah tahun tampaknya stagnan dan cenderung menurun. Program Prabowo paling masif dan memakan biaya sangat besar, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dinilai kontroversial. Demikian pula penonaktifan sekitar 8 juta peserta BPJS bantuan pemerintah menimbulkan banyak keluhan masyarakat bawah. Pengalaman Jokowi dan Prabowo ini menunjukkan bahwa besarnya dukungan politik tidak dengan sendirinya menjamin capaian pemerintahan yang lebih besar. Efektivitas pemerintahan tidak semata ditentukan oleh ukuran koalisi atau gemuknya kabinet, tetapi juga sejauh mana program pemerintah dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dukungan politik yang besar dapat memuluskan pengambilan keputusan, tetapi keberhasilan tetap bergantung pada kualitas kepemimpinan dan kemampuan eksekusi. Dalam perspektif ini, pemerintahan yang lahir dari keterbatasan politik justru dapat menghasilkan capaian yang lebih impresif daripada pemerintahan yang sejak awal menikmati dukungan hampir tanpa batas.

Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang mencoba memadukan gaya dua pendahulunya: Sukarno dan Soeharto. Secara visual dan simbolis, pengaruh Bung Karno sangat jelas—mulai dari penggunaan baju safari saku empat dan peci hitam dalam hampir setiap penampilan publik, hingga pidato panjang yang sarat dengan retorika dan semangat nasionalisme. Prabowo cenderung pada hal-hal besar, seperti Kabinet Merah Putih yang gemuk (lebih dari 100 menteri plus wamen), mirip Kabinet Dwikora era Sukarno yang dijuluki “Kabinet 100 Menteri.” Prabowo juga kesannya memiliki obsesi menjadi salah satu pemimpin dunia, sebagaimana Bung Karno dahulu menjadi salah satu pemimpin Gerakan Non-Blok. Di sisi lain, dalam berbagai kebijakan ekonomi dan politik, Prabowo mirip Soeharto yang memfokuskan pada sentralisasi dan stabilitas kekuasaan, mengooptasi partai dan ormas, meniadakan oposisi, memberikan peran besar kepada militer dan polisi dalam tugas di luar pertahanan & keamanan, menempatkan perwira-perwira tinggi militer dan polisi pada jabatan sipil yang strategis; dan memasukkan nilai-nilai militer ke dalam birokrasi sipil. Seperti halnya Soeharto, Prabowo juga mencanangkan program swa sembada beras & ketahanan pangan Kombinasi gaya ini akan menghadapi tantangan besar, terutama pada kemampuan keuangan negara. Proyek-proyek ambisius seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menggerogoti anggaran negara. Tanpa manajemen anggaran yang tepat, ambisi besar ini tidak hanya berisiko pada kegagalan ekonomi, tetapi juga tambahan harga yang harus dibayar berupa matinya demokrasi.

@its_mizuko_ @Qudsia_Malik33 6

@Qudsia_Malik33 Noo

Most people rush and fail… don’t be one What's your answer?

Presiden sering menggunakan retorika untuk memenangkan hati publik. Namun, ketika terjadi kesenjangan antara apa yang dikatakan dengan realitas di masyarakat, kredibilitas rezim bisa rontok. Surplus kekuasaan--- dengan strategi merangkul seluruh partai politik, serikat buruh, ormas keagamaan dll---tidak akan mampu menghentikan protes atau demo masyarakat. Jika pengangguran meningkat, kesejahteraan rakyat menurun, korupsi merajalela, rakyat miskin dan kaum buruh akan bergerak secara spontan. Dalam demokrasi, oposisi sejati tidak datang dari partai politik, melainkan dari realitas masyarakat sehari-hari; oposisi tidak datang dari parlemen melainkan dari jalanan. Bagi rakyat kehidupan ekonomi keluargalah yang utama. Selama kebutuhan hidup stabil dan terjamin, mereka tidak peduli dengan gaya kepemimpinan Presiden. Namun seperti kata pepatah “the stomach can not wait: perut tidak bisa menunggu. Jika harga bahan pokok meroket, PHK meledak dan kemiskinan melonjak, maka rakyat bisa saja bergerak menuntut perubahan. Pemerintahan itu ibarat kapal yang sedang berlayar, sebetulnya jangan diisi terlalu penuh. Jika kapal mau tenggelam para “tikus-tikus” penumpang akan berlompatan ke luar menyelamatkan diri, dan mencari kapal yang baru. Nakhoda akan dibiarkan sendirian.

Pemimpin populis biasanya berupaya memenangkan hati rakyat melalui kekuatan retorika. Lewat pidato panjang lebar dan menggebu-gebu, mereka menyatakan tekad serta memberikan berbagai janji kesejahteraan, meskipun belum tentu dilaksanakan. Pemimpin populis cenderung selalu mengeklaim programnya sukses dan keadaan baik-baik saja, bahkan ketika kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Jika ada media atau tokoh yang melontarkan kritik berdasarkan fakta dan data, mereka akan dilawan dengan tuduhan menyebarkan kebohongan. Oleh karena itu, “musuh” utama presiden populis adalah media arus utama, baik cetak maupun televisi, serta kaum intelektual publik yang konsisten melakukan kritik untuk menyampaikan kebenaran objektif. Sebaliknya, pemimpin populis sering menggunakan narasi pasca-kebenaran (post-truth). Bagi mereka, yang utama bukanlah fakta atau data, melainkan apa yang dipercayai oleh masyarakat. Pemimpin populis tidak akan jatuh hanya oleh kritik, bagaimanapun kerasnya. Mereka didukung oleh basis massa di media sosial yang akan melawan kritik tersebut, termasuk melakukan perundungan terhadap para pengkritik. Namun, keberhasilan retorika narasi post-truth ini memiliki batas. Mereka akan jatuh ketika retorika berbenturan dengan realitas ekonomi yang kasat mata, seperti krisis ekonomi. Saat janji kesejahteraan dihadapkan pada lonjakan harga pangan, inflasi yang tak terkendali, kejatuhan nilai tukar, ambruknya harga saham, meroketnya utang pemerintah, meningkatnya kemiskinan absolut, hingga pengangguran massal. Di situlah mereka bisa tumbang; baik secara konstitusional melalui kotak suara, maupun melalui demonstrasi di jalanan, atau kombinasi dari keduanya. Itulah yang terjadi di Sri Lanka (2022) dan Nepal (2026), juga Indonesia (1998).

Presiden Prabowo kembali hadir di May Day 2026 Monas. Ia tampak akrab berjoget didampingi beberapa tokoh buruh seperti Menteri LH Jumhur Hidayat (KSPSI), Said Iqbal (Partai Buruh), Andi Gani Nena Wea (KSPSI), dan Ely Rosita Silaban (KSBSI). Seperti biasa, Prabowo berpidato panjang lebar penuh retorika, memberi komitmen dan janji untuk kesejahteraan buruh, termasuk percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan. Beda dengan 10 tahun era Jokowi di mana relasi penguasa-buruh penuh tensi terutama pasca-Omnibus Law—bahkan Jokowi tak pernah menemui pimpinan dan massa buruh di lapangan—kini hubungan itu bergeser, menjadi lebih cair dan mesra. Secara politik, pendekatan Prabowo sangat akomodatif sekaligus kooptatif: merangkul pimpinan buruh ke lingkaran kekuasaan.

Bagi saya reshuffle kabinet kemarin (27/4/2026) merupakan fenomena politik menarik. Jumhur Hidayat, seorang tokoh buruh dan aktivis yang sangat vokal mengkritik Jokowi dan pernah di penjara di era Jokowi, diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Sementara dua tokoh vokal pendukung Jokowi, Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari posisinya kembali digeser-geser. Nama jabatannya masih keren, tetapi perannya sebagai "komunikator" kebijakan Presiden Prabowo kesan saya semakin dipinggirkan. Apakah Presiden mulai mengkonsolidasikan kekuatan politiknya lepas dari pengaruh politik Jokowi? Yang jelas Jumhur Hidayat adalah seorang veteran aktivis yang sangat tangguh yang juga pernah di penjara di era Soeharto. Menurut saya, Jumhur dkk-nya bisa berperan banyak dalam mendukung Prabowo untuk periode 2029-2034, meski belum tentu mereka mendukung Gibran.

Peran pengawasan DPR (Komisi III) dalam beberapa kasus "penegakan hukum" yang bertentangan dengan rasa keadilan perlu diapresiasi. Jika pengawasan seperti ini dilakukan dengan konsisten akan berdampak positif terhadap menurunnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan oleh aparat penegak hukum. Tetapi, bagaimana sikap/peran DPR dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andrie Yunus yang ditangani oleh Puspom TNI, bukan oleh kepolisian???

Menurut akun The Spectator Index: IRAN MENGONFIRMASI PEMIMPIN TERTINGGI ALI KHAMENEI TELAH DIBUNUH DAN MENYATAKAN 40 HARI MASA BERKABUNG.