kolak🍊 #1312

Alternative Universe that I've read (and I liked) 🧼🎠🎡🍇🦑🧃🦹🙋🏻‍♀️🎡🌂♑💟

WKWK ternyata sama aja njir nuduh yg demo dibayar 😂

tawarin aku Spotify yg bisa pake akun sendiri no replace dongg #zonauangㅤ

Total biaya pendaftaran UTBK SNBT tahun 2025 dengan biaya per peserta 200ribu adalah 172,2 M atau setara dengan 0,14 hari MBG. MBG libur sehari, kalian semua bisa UTBK gratis 😭

Gonna say ini semua karena uang pendidikan dipangkas untuk dana mbg =]

itu provinsi aceh blm pulih wok

mirror selfie yg diidamkan gen z :

600,000 dead in Gaza..

gangerti kenapa setiap hal berbau pendidikan di negara ini pasti dipersulit

real or fakta?

Guru yang melakukan mogok kerja (strike) di Indonesia, dianggap sebagai tindakan ilegal Tapi giliran Pemerintah mengakali UUD 1945 khususnya mengurangi Anggaran Pendidikan 20%, masih diperbolehkan

You can’t be serious saying that feminism isn’t necessary when situations like this STILL occur today

She is absolutely right.

Guys, ini kabar yang berat dan perlu disampaikan dengan jujur tanpa filter. Israel sedang membom kawasan pemukiman sipil di Tyre, Lebanon Selatan sebuah kota yang sudah berdiri lebih dari 4.000 tahun dan merupakan salah satu kota tertua yang masih berpenghuni di dunia. Bukan pangkalan militer. Bukan gudang senjata. Rumah-rumah warga sipil. Yang perlu digarisbawahi keras adalah konteks hukum internasionalnya. Serangan yang secara sengaja menargetkan kawasan sipil tanpa justifikasi militer yang jelas itu bukan sekadar tindakan brutal itu kejahatan perang berdasarkan Konvensi Jenewa yang sudah diratifikasi hampir seluruh negara di dunia termasuk Israel sendiri. Bukan opini, bukan perspektif itu hukum internasional yang tertulis hitam di atas putih. Dan yang paling menyakitkan adalah polanya yang berulang tanpa konsekuensi nyata. Ini bukan pertama kalinya Tyre dibom. Ini bukan pertama kalinya kawasan sipil Lebanon hancur. Setiap kali ini terjadi dunia ramai sebentar, PBB keluarkan pernyataan kecaman, negara-negara Barat bilang "sangat prihatin" dan tidak ada yang berubah. Israel tidak pernah benar-benar dimintai pertanggungjawaban secara hukum internasional karena perlindungan veto Amerika di Dewan Keamanan PBB selalu jadi tameng yang melindungi mereka dari konsekuensi apapun. Dan ironinya yang paling menyakitkan adalah ini terjadi di saat yang sama ketika Amerika berteriak soal "rules-based international order" sebagai justifikasi perang mereka melawan Iran. Rules-based order yang mana yang kalian maksud yang berlaku untuk semua negara atau yang hanya berlaku untuk negara-negara yang tidak kalian sukai? Dua standar yang berbeda dalam satu napas adalah bukan keadilan itu hipokrisi yang sudah terlalu lama dibiarkan mengatur dunia.

@tempodotco Uang kita ada, otak bapak yang gaada.

kalau uang kita ada, tolong dulu sumatera yang masih gapunya listrik dan tidur di tenda🥲

mau prime video dong #zonauang

jujur bener bgt bikin kesel liat dia ngomong

Girl you should be more scared of being poor than being unmarried…

Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta. Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya. Gugatannya soal apa? Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna. Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Dan ini bukan gugatan receh. Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar. Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons. Batas waktunya 9 Maret 2026. Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun. Diam total. Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan. Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta. Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi. ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat. Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya. Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah. Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi. Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus. Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil. Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri. Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia. Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur. Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.