oggy without the cockroaches

Ghouls 'N Ghosts... but MORPHIN' TIME!!

Guys, Prof. Rhenald Kasali baru ngobrol panjang dengan dua pengusaha besar wakil presiden direktur Toyota Indonesia dan ketua bidang ketenagakerjaan APINDO dan yang keluar dari obrolan ini adalah salah satu gambaran paling jujur tentang kondisi ekonomi Indonesia yang pernah gue dengar dari kalangan pelaku usaha. Intinya satu kalimat: ekonomi kita di atas kertas terlihat baik. Tapi di lapangan ceritanya sangat berbeda. Pertumbuhan 5% tapi siapa yang merasakan? Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 5%. Angka yang bagus di atas kertas. Tapi salah satu narasumber langsung menggunakan analogi yang menurut gue paling tepat menggambarkan situasi ini: Ibarat gelas airnya separuh. Yang diomongkan pemerintah itu yang separuh terisi. Tapi yang kosong itu yang harus kita perhatikan. Yang kosong itu: pengangguran muda yang mencapai 17-20%. 60% angkatan kerja masih di sektor informal. Daya beli yang terus melemah. Dan data PHK yang diperdebatkan antara pemerintah dan pelaku industri karena keduanya pakai definisi dan metodologi yang berbeda. Soal BBM ini yang paling kompleks dan paling penting: Indonesia adalah satu-satunya negara besar di kawasan yang masih menahan harga BBM di tengah harga minyak dunia yang melonjak karena konflik Iran. Di satu sisi ini kebijakan yang melindungi daya beli kelas menengah bawah yang kalau BBM naik langsung jatuh ke kategori miskin. Tapi di sisi lain ini adalah bom waktu fiskal. Proyeksi beban subsidi BBM 2026 kalau minyak di 105 dolar: Rp441 triliun. Anggarannya hanya Rp210 triliun. Selisih lebih dari dua kali lipat dan harus ditutup dari mana? Dan yang lebih menggelitik dari salah satu narasumber: Yang disubsidi seharusnya orangnya bukan komoditinya. Bukan semua orang yang beli BBM disubsidi. Yang disubsidi adalah yang tidak mampu. Ini adalah kritik yang sudah disuarakan bertahun-tahun oleh para ekonom dan tidak pernah dieksekusi dengan benar. Karena untuk mensubsidi orang bukan produk dibutuhkan data yang akurat tentang siapa yang miskin. Dan data itu seperti yang sudah kita bahas berkali-kali masih berantakan di Indonesia. Barang-barang yang mulai hilang dari pasar dan ini serius: Ini yang menurut gue paling jarang dibahas di konten mainstream. Akibat Hormuz yang terganggu dan volatilitas logistik global beberapa bahan baku industri mulai langka di Indonesia: Plastik hilang. Sulfur hilang. Gas industri terganggu sehingga pabrik pupuk tidak bisa produksi optimal. Aluminium mulai langka karena banyak diproduksi di Qatar yang distribusinya terganggu. Komponen magnetik mulai sulit. Semikonduktor belum parah tapi berpotensi kena dampak karena bergantung pada rare earth materials. Dan ada satu faktor yang sering diabaikan: asuransi kapal. Bukan hanya blokade fisik yang menghentikan kapal. Perusahaan asuransi yang menolak menanggung risiko pengiriman melalui jalur konflik itu sama efektifnya dengan blokade. Kapal tidak bergerak bukan karena tidak bisa tapi karena tidak ada yang mau menanggung risikonya. Pengangguran muda angka yang mengerikan: 17-20% pengangguran di kalangan usia 20-30 tahun. Ini bukan angka kecil. Dan konteksnya lebih berat: setiap tahun ada 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar. Sementara setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya menyerap sekitar 200.000-300.000 tenaga kerja kalau padat karya. Artinya di pertumbuhan 5% sekalipun yang terserap paling banyak 2 juta orang. 1,5 juta sisanya tidak terserap. Dan angka itu berulang setiap tahun. Ke mana mereka pergi? Ke sektor informal. Ke gig economy. Tanpa jaminan sosial. Tanpa kepastian penghasilan. Dan tidak membayar pajak yang berarti basis pajak kita tidak tumbuh proporsional dengan jumlah penduduk produktif. Masalah struktural yang paling jarang diakui deindustrialisasi: Indonesia yang seharusnya sedang dalam fase industrialisasi justru mengalami deindustrialisasi. Kontribusi manufaktur terhadap GDP kita sekarang hanya 18% sementara Lee Kuan Yew mewajibkan Singapura mempertahankan 25% GDP dari manufaktur karena sadar itu fondasi ekonomi yang kuat sebelum bisa naik ke tahap services yang lebih sophisticated. Kenapa manufaktur kita melemah? Beberapa sebab yang disebutkan langsung oleh pelaku industri: Lartas yang makin menggurita. Larangan terbatas rekomendasi teknis yang harus didapat dari kementerian sebelum bisa impor bahan baku. Yang tadinya 30% dari total impor di tahun 2011 sekarang sudah 70%. Artinya 70% barang yang diimpor butuh persetujuan tambahan dari kementerian teknis. BUMN yang masuk ke bisnis tanpa infrastruktur. Contoh konkret: ada kebijakan yang mengharuskan 40% kebutuhan gula rafinasi industri dipasok oleh BUMN. Tapi BUMN itu tidak punya pabrik gula rafinasi. Jadi mereka menitipkan ke swasta dan dapat margin di tengah-tengah. Tanpa produksi. Hanya karena punya akses kebijakan. Ini yang dimaksud dengan rent seeking cari cuan bukan dari nilai tambah tapi dari posisi istimewa di sistem regulasi. Daerah yang sekarat dan ini dampak langsung efisiensi anggaran: Transfer ke daerah dipotong lebih dari Rp200 triliun dari angka yang direncanakan. Pemda yang tadinya punya anggaran untuk pembangunan sekarang hanya cukup untuk operasional harian. Tidak ada anggaran untuk perbaikan jalan. Tidak ada anggaran untuk pembangunan sekolah. Tidak ada anggaran untuk stimulus ekonomi lokal. Dan karena tidak ada pemasukan pemda yang terpaksa kreatif mencari sumber lain: naikkan pajak daerah. PBB naik 1.000% di beberapa daerah. Pajak kendaraan dikejar. Tapi di tengah ekonomi yang melemah menaikkan pajak adalah tindakan bunuh diri. Kata salah satu narasumber secara harfiah: Menaikkan pajak dalam situasi ekonomi terpuruk itu namanya tindakan bunuh diri. Karena orang yang makin terbebani pajak akan kurangi konsumsi. Konsumsi turun bisnis tutup. Bisnis tutup lebih sedikit yang bayar pajak. Pendapatan pajak daerah malah turun. Lingkaran spiral ke bawah. Yang paling kritis dari seluruh diskusi ini: Pertanyaannya sekarang: apakah Presiden tahu bahwa implementasi kebijakan di level kementerian tidak selaras dengan visi 8% dan 19 juta lapangan kerja yang dicanangkan? Pertanyaan itu dilontarkan langsung oleh pengusaha senior yang hadir dalam RDP DPR. Bukan tuduhan. Tapi pertanyaan yang sangat valid karena gap antara kebijakan yang diumumkan di level presiden dan implementasi yang terjadi di level kementerian teknis itu nyata dan berdampak langsung ke lapangan. Presiden bilang lartas akan dihapuskan. Kenyataannya lartas malah makin banyak. Dari 30% ke 70%. Indonesia sedang menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus internal dan eksternal untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Di atas kertas angka-angkanya masih terlihat oke. Pertumbuhan 5%. BBM belum naik. Cadangan devisa masih ada. Tapi di lapangan: bahan baku industri mulai langka. Pengangguran muda di 17-20%. Daerah sekarat karena transfer dipotong. Manufaktur menyusut. 60% tenaga kerja masih informal. UMKM menahan konsumsi. Dan selama narasi resmi terus menekankan yang separuh gelas yang penuh tanpa jujur mengakui separuh yang kosong kebijakan yang diambil tidak akan pernah tepat sasaran. Kalau kita menipu diri sendiri soal penyakit kita dokter akan kasih obat flu untuk penyakit yang lebih serius.

Baru 3 hari di Serpong udah stress. Dari hotel mau ke ICE susah jalan kaki. Kemana2 harus naik mobil. Trotoar pelit, manusia kayak dianggap gak ada. Ini kota yang katanya direncana sama planner, tapi jadinya gini amat 😐🫤

Guys, BGN baru saja mengakui sesuatu yang menurut gue perlu dibaca dengan sangat teliti. Mereka beli layanan video conference senilai Rp5,7 miliar. Dan gue mau breakdown ini sampai ke angka paling dasarnya karena begitu kamu lihat detailnya, susah untuk tidak geleng-geleng kepala. Faktanya dulu: BGN membeli layanan video conference untuk periode April sampai Desember 2026 9 bulan. Nilainya Rp5,7 miliar. Kapasitas: 5.000 pengguna aktif dan bisa menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi. Alasannya: untuk koordinasi antara BGN pusat, pemerintah daerah, dan kepala SPPG di seluruh Indonesia. Mari hitung matematikanya: Rp5,7 miliar dibagi 9 bulan = Rp633 juta per bulan. Per hari = Rp21 juta per hari hanya untuk video conference. Sekarang bandingkan dengan fakta yang sudah kita ketahui: BPOM tidak punya anggaran untuk sampling keamanan pangan MBG. Total yang tersedia: Rp2,9 miliar untuk memastikan makanan 27.000 SPPG aman dimakan anak-anak. Artinya: BGN menghabiskan dua kali lipat anggaran sampling BPOM hanya untuk video conference selama 9 bulan. Sementara anak-anak yang keracunan sudah 6.457 orang dan tidak ada satu pun sampel makanan yang diuji secara independen oleh BPOM karena tidak ada anggarannya. Dan ini yang paling tidak masuk akal: BGN bilang mereka butuh layanan dengan kapasitas 50.000 peserta dalam satu sesi. Untuk apa? Jumlah SPPG saat ini sekitar 27.000. Jumlah pegawai BGN di level eselon I sampai III tidak mungkin puluhan ribu orang. Kapasitas 50.000 peserta dalam satu sesi itu bukan kebutuhan koordinasi program. Itu kapasitas konser virtual. Konteks yang membuat ini makin berat: Di program yang sama di bulan yang sama ada: Motor listrik Rp1,2 triliun yang gudangnya masih terkunci. Semir sepatu yang harganya tiga kali lipat pasar. Kaos kaki Rp100.000 per pasang. Digitalisasi Rp3,1 triliun. Dan sekarang video conference Rp5,7 miliar untuk 9 bulan sementara BPOM tidak bisa sampling karena anggarannya tidak ada. Satu pertanyaan yang paling perlu dijawab: Kalau BGN punya Rp5,7 miliar untuk video conference mengapa anggaran Rp2,9 miliar untuk BPOM sampling tidak bisa dialokasikan? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini adalah pertanyaan alokasi anggaran yang sangat konkret dan harus dijawab secara publik. Karena pilihan antara "pastikan makanan aman dimakan" versus "pastikan koordinasi via video conference lancar" seharusnya bukan pilihan yang sulit. Yang pertama menyangkut keselamatan anak-anak. Yang kedua menyangkut kenyamanan rapat pejabat. BGN memilih membeli video conference enterprise Rp5,7 miliar sementara lembaga yang bertugas memastikan makanan mereka tidak meracuni anak-anak tidak punya cukup anggaran untuk sampling. Bukan karena tidak ada uang. Tapi karena prioritasnya berbeda. Dan prioritas yang keliru dalam program yang sudah membuat 6.457 orang keracunan itu bukan kesalahan administrasi kecil. Itu adalah cerminan dari bagaimana program ini dijalankan sejak awal: lebih banyak uang untuk infrastruktur, branding, dan koordinasi lebih sedikit yang sampai ke piring anak-anak dan ke sistem yang memastikan piringnya aman.

Apa cerita masa SMP yang masih kalian ingat?

Kalo ke Bandung wajib nyoba dua ini capt, Bebek Ali Borme & Bebeke Om Aris. Keduanya adalah kakak-beradik. Ali Borme Kakaknya, dulu jualan dpn rumah sakit Borromeus. Aris adiknya, dulu jualan depan Unpad DU. IMO, Bebek Kaleyo rasanya aman aja, gak bisa nandingin 2 itu.

Acara semewah ini byk yg tanya anggaran dari mana? Jawabannya jelas, pokoknya ada.😂 Satu kementerian melayani rakyat.❌ Satu kementerian melayani satu pejabat.✅

kalian tau gak? mba mba ini ngoceh kosong ttg NGO begini, gajinya dari APBN, karna doi salah satu staff ahli di kementerian.