야 우닿랗야 🐳

Noted

enak ya yg tinggal di jabodetabek asal konser gak perlu mikirin harga tiket pesawat, aku di medan ini udah muak kali liatnya, bisa”nya lebih murah ke luar negri, kek mana uang mau berputar, yg ada orang” semua buang uang ke negara lain, wokk wokk pantekkk

"kamu lagi sering ngulik politik ya" NGGAK. nggak kak, kalau saya ngulik politik saya ngobrolin aja strategi amrik, cina, dll. ini mah lagi menyuarakan suara rakyat, suara kakak juga, makanya nyimak, biar suaranya ga sumbang.

padahal ini tuh bukan lagi ngomongin politik dunia, ini sekarang keadaannya beneran bare minimum harus diketahui seluruh rakyat indo, soalnya menyangkut hajat hidup kita semua

akun priv nya carmen pun kayaknya ikut nge-rt ini

salah satu hal paling gampang yg bisa kita lakuin sekarang adalah berisik. NEVER STAY SILENT because our noise forces people to look and silence is exactly what they want. mumpung ketikan, tweet, dan story masih gratis jadi jangan pelit suara buat hal-hal yg emang harus dikawal

Rasio 13:1 ini semacam "operasi pengepungan pasif total". Taktik: memagari ruang gerak agar stay di "panggung yg udah disiapkan", menutup merging point dg elemen cair di sekitar, filter utk memutus pasokan massa dr belakang. Gol: de-eskalasi dg seminimal mungkin represi fisik.

Kembalikan TNI Ke Barak Ya, Tugas Utamanya Jaga Perbatasan NKRI. #kembalikantnikebarak #demomahasiswa #aksimahasiswa #bemui #foryou

Kasih cermin

narasi buzzer: pendemo hadang jalan bikin lalu lintas macet parah, pekerja terganggu realita: diblokade aparat 😊

❗️SEMARANG❗️ Masih bertahan sampai sore ini di depan gedung kantor Gubernur Jawa Tengah.

jadi inget kata ibu2 driver di semarang, dana mbg itu tuh emang jatuhnya di korupsi presiden sendiri supaya bisa nyalon lagi next periode... masuk akal

Skandal korupsi Makan Bergizi Gratis terkuak, tiga mantan petinggi BGN & sejumlah pihak swasta terjerat. Diduga para tersangka mendapat aliran dana insentif miliaran rupiah per hari dari afiliasi yayasan. Modus terendus Kejagung atas praktik jual-beli titik SPPG, mark up anggaran pengadaan motor listrik, sepatu hingga TV 75 inch. Di tengah proses hukum, mampukah pemerintah mengevaluasi total program MBG dari pusaran korupsi? Saksikan #DipoInvestigasi episode “BONGKAR SKANDAL KORUPSI MBG!”, Senin, 15 Juni 2026, pukul 20.30 WIB, di @KompasTV! 📺: kompas.tv/live

Pukul 16.45 WIB. Peserta unjuk rasa aksi berorasi di pelataran Gedung DPRD Jawa Barat. Sementara di barisan depan, barisan polwan yang memakai rompi negosiator menghadapi massa.

Kelompok mahasiswa Uhamka dicegat polisi di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, saat hendak berdemonstrasi ke Bundaran Hotel Indonesia pada Senin (15/06). Lewat aksi ini, mereka mendesak pemerintah menyetop pemborosan APBN hingga memulihkan ekonomi.

Within 48 hours of the June 10 nonsubsidized fuel price hike, demonstrations broke out at five locations across Indonesia. The wave began in Kendari, spread to Bandung, and peaked in Jakarta on June 12 with the "Toward a Bankrupt Indonesia" protest. The Kendari origin mattered: it showed that economic pressure is a lived reality felt first in regions with the thinnest margins, not an agenda manufactured by elite campuses. The author argues the Jakarta response revealed a creeping militarization that arrives through administrative mechanisms rather than open proclamation, operating in three layers. First, the most visible: 500 soldiers stood at the front of the cordon, framed officially as "assistance to the police." Second, the subtler one: a June 11 Defense Ministry letter mobilized roughly 500 Reserve Component members, despite Article 63(1) of Law No. 23/2019 permitting such mobilization only under an explicit defense threat. Third, the quietest: spatial restriction through legal ambiguity, with police citing a governor regulation that contains no actual prohibition on protesting at the Hotel Indonesia traffic circle. This convergence contradicts recent reform efforts. The KPRP had recommended body cameras, graduated use-of-force protocols, and independent monitors, all absent on June 12. The revised Police Law, passed in a five-day sprint, instead widened the overlap between policing and civilian governance through a new Article 28A. The danger, the author warns, is accumulation: each repetition normalizes the next and lowers the threshold for what follows. 📣 "Today, 500 soldiers are accepted as standard assistance; tomorrow, their presence will no longer be questioned." 📚Read the insight from D. Nicky Fahrizal, Researcher of the Department of Politics and Social Change CSIS in csis.or.id/A/StudentProte…

🔴Mahasiswa Demo di Medan Merdeka, Tuntut Perbaikan Ekonomi twitter.com/i/broadcasts/1…

Ingat ya guys. Yang bikin macet itu yang ngeblokir, bukan yang mau demo.

Tapi negara lain UMR-nya jauh lebih gede, seskabnya jauh lebih tau aturan, menterinya dipilih karena beneran bisa kerja dan yang terpenting.. presidennya ga bikin program ngawur yg ujungnya cuma buang2 duit dan jadi lahan korupsi sampai bikin ekonomi jeblok.

Salah satu keputusan anggota dewan yang membuat kita beram adalah ketika suatu rapat yang harusnya terbuka dan transparan di lakukan dengan cara yang tertutup dan di selesaikan lobi² dibawah meja. Kami makin curiga