cum on feel the noize

ngeliatin dua sisi aja kebetulan kabem2 yg ga setuju mbg gue ajak stream pd takut yauda gue liatin dlu aja penerima dan benefit mbg kamis gue stream sm org yg ga setuju mbg ko beda pendapat = buzzer kah? mindset domba anjing

Ngambek sih abis ini 😂🙏

Terpantau di bandung sudah ada provokator yang tiba tiba menyerang dengan kembang api ke arah ketua kordinator aksi dan polisi 🚨🚨🚨 Pukul 17.33 WIB.

Ngambek sih abis ini 😂🙏

orang-orang bilang "menyimpang" dan "gak normal." gimana dengan kawan difabel? mereka dianggap "menyimpang" dan "gak normal" juga kah? kenapa iya dan kenapa tidak?

Sepertinya, yang berhak hidup nyaman di negeri ini hanya para penikmat subsidi atau kelas bawah. Sementara kelas menengah dan atas tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa terdampak, apalagi ikut bersuara. Menurut logika para buzzeRp, hanya penerima subsidi yang boleh protes. Kelas menengah harus diam karena dianggap "orang kaya", seolah-olah begitu seseorang tidak masuk kategori miskin, haknya sebagai warga negara untuk mengkritik kebijakan otomatis gugur. Padahal, di antara kalangan kelas menengah dan kalangan atas, ada profesional yang menggerakkan roda ekonomi, ada pelaku usaha yang selama ini memberikan "insentif dan subsidi" kepada kelas bawah berupa lapangan pekerjaan. Dari aktivitas profesional dan pelaku usaha tersebut, para kelas bawah memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk membeli BBM subsidi dari pemerintah. Subsidi tidak turun dari langit, subsidi dibiayai oleh uang negara, dan uang negara berasal dari penerimaan yang dikumpulkan dari masyarakat juga : pajak dari profesional dan pelaku usaha. pekerja, konsumsi, investasi, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Artinya, kelas menengah dan atas bukan pihak asing dalam skema itu. Mereka justru ikut berkontribusi membiayai negara. Saat negara membutuhkan penerimaan, mereka dipuji sebagai "tulang punggung ekonomi", didorong untuk patuh pajak, diminta terus berbelanja dan berinvestasi demi menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun ketika sebuah kebijakan dinilai merugikan mereka, mendadak statusnya naik kasta : dianggap bukan rakyat yang layak diperjuangkan, tidak boleh mengeluh karena dicap terlalu mampu. Rakyat bukan hanya mereka yang menerima subsidi. Rakyat juga pekerja yang gajinya dipotong pajak setiap bulan, pedagang yang usahanya terdampak biaya operasional, profesional yang menjaga produktivitas ekonomi, serta pelaku usaha yang menggaji karyawannya. Jangan ukur kewarganegaraan berdasarkan status penerima manfaat, bukan berdasarkan hak yang sama sebagai warga negara. Dan itu justru bertentangan dengan semangat bahwa setiap rakyat berhak didengar, tanpa harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya cukup miskin untuk boleh bersuara.

Hasil dari demo yg dibanggakan oleh kaum keok 2 hari yg lalu. Cuma sampah berserakan.

"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri” — Ir. Soekarno “Pemimpin harus tegas dan mampu mengambil keputusan yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas segalanya” — B. J. Habibie "Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu” — Gus Dur “Yang nyinyir-nyinyir-nyinyir biar aja itu. Nyenyenyenye” — ….