We Are The X

@ggodsgiven @itstime4changed Yaaa itu... Klo bener2 sesuai Hal surat, maka PPPK akan dilewati dan ga diusulkan @KemenkesRI

@ASN_UnderCover @itstime4changed tiap persuratan itu pake hirarkis kan pasti, itu dari level staff, sampe eselon 3-2-1 nya yang ttd hirarki sama sekali ga mempermasalahkan isi suratnya kah? wkwkwk😂😂

denger2 ini surat viral kemana2 sampe instansinya geger wkwk sampe link pengajuannya ditakedown. kalo gw jadi menkes nya gw pecat tu anak buah satu, ngadi2. tapi keknya ya menkes nya bego juga jadi ga kaget 😌

@NakesPuskesmas Di akun X sebelah, saya mencoba koreksi terkait Hal. Tp sepertinya ignored. Coba @KemenkesRI dapat memperhatikan frasa Non ASN, yg berarti PPPK tidak masuk dalam Hal yg dimaksud dalam surat. Kasian PPPK Nakes

Perasaan Program Prioritas Presiden di bidang Kesehatan itu Cek Kesehatan Gratis (CKG) deh yang notabene ujung tombak pelaksanaannya ada di Puskesmas. Lah ini program prioritas mana yg dijadikan alasan buat alih status otomatis jadi CPNS? Itu kasian para Nakes di Puskesmas jalanin banyak program Kemenkes tapi soal kesejahteraan selalu gak diprioritasin 🥲

@vindikasi @KemenkesRI Yap okey... We'll see... bagaimana akhir dari perkara 84/PUU-XXIV/2026 ?

@ASN_UnderCover @KemenkesRI Mungkin maksud kamu "Let's see". Tapi sepertinya lebih cocok "we'll see".

[Pengalihan Non ASN ke CPNS 2026] Benarkah ada pengalihan Non ASN ke CPNS di Kemenkes? Mohon dibaca hingga selesai. Berikut beberapa hal yang bisa kami sampaikan: 1. Berdasarkan hasil penelusuran, surat No KP.01.01/D.I/2611/2026 tersebut benar dikeluarkan Kemenkes. 2. Ada 41 RS + 1 Balai Besar Biomedis yang sudah mengajukan sesuai jadwal (tidak bisa kami sampaikan lebih detil) 3. Beberapa status kepegawaian existing yang diusulkan menjadi CPNS: - Pegawai BLU - Kontrak Unit Usaha - PPPK - Visiting (Dokter) - Mitra - Outsourcing Diskresi 4. Ini baru hanya bersifat PENGUSULAN - Belum pasti disetujui. - Belum ada mekanisme yg rinci untuk prosesnya. Jadi teman-teman jangan khawatir, kuota kalian untuk CPNS 2026 tidak akan berkurang karena surat ini. Fokus belajar, jangan sampai kendor. Nah, belajar kalian sudah sampai mana? Kalau kamu belum puas dengan nilai kamu, atau bahkan kamu belum mulai belajar, atau bingung mau mulai dari mana, atau hanya pingin lihat bagaimana soal CPNS, atau ga sanggup bayar tryout (seperti ratusan followers kami yang lulus di CPNS sebelumnya tanpa tryout) atau stuck dan belum bisa mengerjakan 110 soal SKD di bawah 90 menit (karena test aslinya 100 menit) maka kamu harus ke lynk.id/vindikasi/WJWl… karena belajar pemetaan pola soal disitu bisa buat kamu ngerjakan 110 soal SKD CPNS, dari platform apapun, dalam 45-50 menit.

@vindikasi @KemenkesRI Wkwkwkwk... Let see...

@ASN_UnderCover @KemenkesRI Yang kami sampaikan tidak perlu dikoreksi, karena sudah benar. Bahwa, yg diusulkan statusnya : - PPPK - Outsourcing - Mitra - Pegawai BLU - Dokter Visiting - Dll dan Kemenkes RI juga sudah aware terkait hal ini.

@vindikasi Oleh sebab itu saya koreksi, agar @KemenkesRI juga ikut cek. Dibaca ulang : ...Non ASN menjadi CPNS. PPPK = ASN (UU 20/2023) Saya koreksi poin 3, bahwa PPPK tidak termasuk dalam surat itu. Terlepas itu usulan dsb. Jika usulan benar2 ditrima maka bisa terjadi kesalahan

@ASN_UnderCover Dibaca ulang : "beberapa status kepegawaian yang diusulkan", dan kami sudah bahas di

Berdasarkan informasi @direktoridosen ini, kasian donk PPPK di @KemenkesRI, ga bisa peralihan status menjadi CPNS.

@msaid_didu Boleh, sejak 2023 ada namanya RPATA. Tp vendor kena sanksi xx‰ per hari. Jdnya vendor wanprestasi

Pengadaan 2025 ? Mana boleh pengadaan melewati tgl 31 Desember 2025. Kapala BGN ini menganggap kita semua bodoh.

@geloraco @KPK_RI @bpkri @KejaksaanRI berani usut ? Sy rasa ga akan berani wkwkwkwk

Viral Motor Listrik untuk Operasional MBG Bikin Iri Warganet, Kepala BGN Sebut Pengadaan 2025 gelora.co/2026/04/viral-…

Dan kalian masih merasa bahwa harus berangkat lebih pagi dan pulang lebih malam ? Cukup 8-16 atau 9-17 Omong kosong dengan efisiensi wkwkwkwkwk.... bbc.com/indonesia/arti…

@LambeSahamjja Cek data, klo ga salah ada Qris yg mengenakan biaya harian Rp. 1.999,-

The power of Rp500 biar kebayang Asumsi warung kelontong: •Transaksi QRIS: 100 transaksi/hari •Fee ke pelanggan: Rp 500/transaksi Hitungan: Sehari: 100 × 500 = Rp 50.000 Seminggu: 50.000 × 7 = Rp 350.000 Sebulan: 50.000 × 30 = Rp 1.500.000 Setahun: 1.500.000 × 12 = Rp 18.000.000 Kalau lebih rame dikit (200 transaksi/hari): Sehari: Rp 100.000 Sebulan: Rp 3 juta Setahun: Rp 36 juta Gimana kalo 300- 1000 transaksi perhari udah kayak dividen cok

@raykairi Ada data import nya ?

Mau share sedikit fact yg gak fun sama sekali. Vietnam menguasai pasar patin kawasan ASEAN karena belajar dari Indonesia. Indonesia dapet apa? Ya dapet patin fillet import doang yg ada di banyak restoran dimana namanya jadi dori. Bukti kebodohan pemerintah kita dimasa lalu.

@NakesPuskesmas Menarik ini... Aturannya ada ? Dmn ?

Tadi cerita sama teman yg kebetulan suaminya dari kalangan si ijo loreng. Katanya si ijo yg jadi pengawas untuk penyiapan hingga pembangunan kopdes dapat insentif 6 jt/bulan. Hidup Koperasi 😌

@picoez Ibu adalah pusaka... doa ibu menggetarkan 'arsy...

"Yaa Allah, hamba hanya ingin ibuku tak bersedih." Hanya kalimat itulah yang bisa kulangitkan ketika suatu malam sekitar Januari 2016, ada telpon dari ibu yang memberi kabar bahwa adikku bungsu pergi dan tidak bisa dikontak hapenya. Dia hanya mengirimkan pesan pada ibu bahwa dia sedang ada masalah, tapi tidak cerita ada masalah apa. Aku hanya bisa menenangkan ibu pada malam itu dengan janji bahwa insyaAllah besok pagi aku akan pulang ke rumah ibu. Telpon ditutup. Setelahnya, aku telpon teman yang anggota kepolisian (dulu punya akun twitter juga) untuk minta tolong melacak keberadaan adik. Tapi malam itu dia tidak bisa membantu karena sedang di luar kota. Dia berjanji besok pagi akan diusahakan mencari informasi.

Sepertinya mirip saiya ... Wkwkwk...

@itstime4changed Relate Min ,,, @abdimuda_id @ASN_UnderCover @asnbiasasaja @umbiygudahtipes @umbidaerah @BuruhPemda

@hasyimmah @pandji Silahkan mas @pandji, kami terbuka dikritik sampe seampas2nya... Tp tidak dengan diksi yg menyesatkan Seperti : kerja 4 hari seminggu, padahal huruf W di WFH adalah work yg artinya kerja.

Ketika selama ini saya kritik polisi, nggak ada akun polisi yang menyerang saya. Tapi ketika saya kritik ASN, lihat begitu banyak ASN yang menyerang saya di twit saya di bawah ini. Andai di Mens Rea, @pandji bilang: "Polisi kita membunuh, tentara kita berpolitik, ASN kita kerjanya blablabla..." saya yakin Pandji akan dikeroyok ASN di media sosialnya. Ada juga komentar yang bilang bahwa dia sebagai ASN juga rakyat jelata. Rakyat jelata adalah rakyat biasa, bukan aparat. ASN itu namanya saja sudah aparatur! Sejelata-jelatanya ASN kan seumur hidup dapat jaminan untuk menerima gaji dan pensiunan dari negara. Beda dengan orang usaha swasta seperti saya, ya nggak pernah dapat kepastian apapun terkait pendapatan dari negara ini. Poinnya, semua yang digaji sama negara ya harus siap dikritik. Dan kenapa saya sebut buzzer ASN, karena ada ajakan bahwa ASN untuk "merapatkan barisan". Hasilnya: ribuan ASN menjadi buzzer untuk dirinya masing-masing. Pejabat eksekutif legislatif yudikatif, tentara, polisi, ASN, semua itu dibayar oleh rakyat. Kok malah marah-marah kirim pasukan nyerang yang mengkritik kinerjanya... Ketika Pandji bilang: "polisi kita membunuh", itu kita juga tahu bahwa tidak semua polisi membunuh. Tapai apakah boleh Pandji bilang begitu? Ya boleh karena faktanya: ADA POLISI MEMBUNUH. Kalau saya mengkritisi kinerja ASN yang menurut Jawa Pos ada celah libur di hari Jumat karena WFH, ya itu juga tak berarti semua ASN. Kenapa jadi banyak akun ASN yang marah-marah. Polisi aja nggak marah dibilang Pandji begitu. Fakta bahwa ada peluang ASN jadi kerja cuma 4 hari karena WFH di hari Jumat itu memang ada. Saya mengkritisi itu. Kok pada ngamuk. Kalau nggak terima ya tolong dong pastikan bahwa nggak ada ASN yang kinerjanya seperti itu saat WFH.

@txttransportasi Saran saya, klo ditunjuk jd PPK jangan mau..

Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan, Rabu (1/4/2026). Mantan Direktur Lalu Lintas & Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Danto, mengaku diperintahkan oleh Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi, untuk mengumpulkan dana terkait kepentingan Pemilihan Presiden & Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024. Dalam keterangannya, Danto menjelaskan bahwa pengumpulan dana dilakukan melalui para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) & kontraktor proyek. (medan.kompas.com/read/2026/04/0…)

@txtdaritaxpayer Dapat honor, sudah dipotong pas terima honor. Tp di coretax tercantum kurang bayar. Loh padahal sudah dipotong pas terima honor, yaa saya hapus biar nihil. Coretax aneh

Ada yang ngajarin begini emangnya?