Chandra Winata

lu ke tiktok deh, kasian banget guru2 honorer dirujak, dikatain, dan nggak dihargain sama sekali :(

🚨 Poin pertama adalah valid dan benar. Ini juga merupakan sebuah pernyataan sikap kami. Implementasi MBG seharusnya tidak boleh mengganggu dan membebani guru atau rekan-rekan di satuan pendidikan. Perhatikan 2 video di bawah. Terus terang saja, kami amat sangat membenci pemandangan seperti ini. Semenjak ada embege, ini adalah fenomena umum yang terjadi di sekolah-sekolah ketika menjelang pulang dan/atau selesai jam makan siang. Guru-guru dibebani pembagian ompreng, mengurus ompreng kosong, menghitung totebag agar jumlahnya genap demi menghindari denda kehilangan. Bahkan BGN sengaja menaruh daftar upah di juknis mereka untuk rekan-rekan / guru dari satuan pendidikan dan itu didasari dari jumlah porsi yang dibagikan. Kami sangat yakin, menurut BGN angka itu pasti sudah cukup adil dan sepadan. Dasar otak pesuruh jancok. Begitupula juga SPPG. Sehingga jika ada kehilangan atau jumlah ompreng kembali yang tak genap, sebagai kaki tangan BGN, SPPG akan dengan senang hati menegur dan memarahi guru yang bertanggungjawab. Jabingan. Rp20.000 untuk <100 penerima manfaat. Itu berarti kalo <90 ga ada upah sama sekali gitu?? Guru tuh punya mental tanpa pamrih sebenernya. Gemar membantu apalagi kalau memang itu disukai murid-muridnya. Makanya kalo SPPG nyuruh ini-itu ya mereka mau-mau aja sebetulnya. Tapi sekali mereka mendengar mayoritas muridnya menolak, maka mereka juga akan menolak dengan tegas. Mereka naruh murid-muridnya sebagai top priority mereka. Kalau toh ada murid nolak tapi guru tetep maksa nerima dan maksa ngebagiin, itu biasanya oknum. Tapi cukup realistis juga, di tengah himpitan upah guru yang kecil, ada tawaran beberapa rupiah dari eksternal sekolah, maka ya pasti ada tuh yang maksa ngembat, seperti beberapa kasus yang pernah kami singgung. Ini relasi antar satuan pelayanan yang gak sehat. Dampak buruknya yang nanggung siswa sebagai penerima manfaat. Nah, pertanyaannya, dengan insentif pasti 6jt/hari, kenapa BGN atau SPPG gak putar otak aja gimana caranya supaya ompreng dan totebag bisa terdistribusi dengan rapih ke satu per satu penerima manfaat, dan kembali dalam jumlah yang genap, tanpa harus membebani guru? Kenapa harus melibatkan rekan-rekan satuan pendidikan dengan teknis / mekanisme yang jauh dari kata ringan?