Christ

@worksfess Ambil aja, tambang kan?

work! Mohon bantuannya karena sender masih bimbang 🥹

@yappingfess diem lu bau ketek

Salah nggk sih sender cut off temen sender yang hadiahin deodorant? maksudnya scra nggk lngsg dia ngatain ketek sender bau gitu hah? emng sih sender nggk pernah pke deodorant, soalnya menurut sender ketek sender nggk bau. Jadi deodorantnya sender buang yap!

@yappingfess Bro lu aman?

yap! kenapa gak ada tagline "Men support Men"? karena mereka nggak saling support? bukan, karena pria tidak perlu diingatkan.

@bayuajibandoro @Urrangawak Padahal menurut saya dan rekan saya yg bergerak di bidang kreatif termasuk jasa video dan desain harga segitu untuk proyek seperti itu adalah harga yg wajar dan normal

Izin saya menambahkan konteks biar diskusinya lebih tajam. Kasus ini bukan cuma soal "jasa editing dihargai Rp 0." Itu memang bagian paling mencolok dan bikin emosi, tapi masalah strukturalnya lebih dalam. Amsal Christy Sitepu itu videografer yang bikin video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo, masing-masing Rp 30 juta. Videonya jadi, sudah tayang di YouTube, dan 20 kepala desa yang jadi saksi di persidangan bilang tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Satu pun tidak ada yang komplain. Yang bikin masalah adalah, auditor Inspektorat Karo menetapkan harga wajar cuma Rp 24,1 juta per video. Selisih Rp 5,9 juta dikali 20 desa, jadilah "kerugian negara" Rp 202 juta. Dan di dalam perhitungan RAB versi auditor itu, lima komponen pekerjaan kreatif, yaitu penciptaan ide/konsep, cutting, editing, dubbing, dan penggunaan mic/clip-on, semuanya dipatok Rp 0. Nol. Alasannya? Tidak ada kwitansi fisik pembelian dari pihak ketiga. Karena proses editing itu terjadi di kepala dan di depan layar komputer, bukan beli semen yang ada notanya. Nah, ini yang perlu kita lihat lebih jernih. Logika auditor itu memang cacat, tapi cacatnya bukan karena orangnya bodoh. Cacatnya karena Standar Harga Satuan di hampir semua pemda di Indonesia memang tidak punya acuan untuk menghargai kerja kognitif. Pemda fasih menghitung harga semen per sak, aspal per ton, konsumsi rapat per orang. Tapi tarif per jam kerja editor video? Biaya amortisasi lisensi software editing? Tidak ada pedomannya. Jadi ketika auditor dihadapkan pada komponen yang tidak bisa dibuktikan dengan nota belanja fisik, mereka ambil jalan paling "aman" secara birokrasi, yaitu menolkannya, daripada dianggap subjektif oleh BPK di atasnya nanti. Tapi bukan berarti itu bisa dibenarkan Yah. Menolkan nilai editing sama saja bilang bahwa raw video bisa langsung jadi video koheren tanpa campur tangan manusia. Menolkan ide kreatif sama saja bilang storyboard, konsep visual, dan narasi itu muncul dari udara kosong. Ini penyangkalan total terhadap kekayaan intelektual. Dan ada masalah hukum yang mungkin luput dari perhatian publik. Amsal didakwa pakai Pasal 3 UU Tipikor, yang intinya soal "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan." Masalahnya, Amsal itu vendor swasta. Dia tidak pegang jabatan di pemerintahan, tidak punya akses untuk mencairkan dana APBDes, tidak punya wewenang administratif apa pun. Yang punya wewenang otorisasi pencairan dana itu justru kepala desa. Tapi 20 kepala desa itu cuma dijadikan saksi, bukan tersangka. Yang ditahan justru penyedia jasanya. Agak aneh kalau dipikir, ya. Saya nggak bilang Amsal pasti benar seratus persen. Bisa saja ada selisih harga yang perlu dipertanyakan. Tapi kalau memang ada kelebihan bayar, mekanisme koreksinya seharusnya lewat jalur administrasi atau perdata, bukan langsung dilompati jadi pidana korupsi. Apalagi dengan nominal yang kalau dipecah per desa cuma selisih kurang dari Rp 6 juta. Besok, 30 Maret, Komisi III DPR akan gelar RDPU soal kasus ini. Dan vonis dijadwalkan 1 April. Semoga majelis hakim punya keberanian untuk melihat bahwa ada yang salah dengan cara kita menghargai kerja kreatif di negara ini. Karena kalau preseden ini dibiarkan, siapa yang berani ambil proyek pemerintah lagi? Ini perspektif saya yah, bisa jadi ada sudut yang belum saya lihat.

Logika Jaksa penuntut umum bahaya banget ‼️ Jasa editing video dikasih harga Rp 1.000.000 di bilang markup. Jaksa bilang jasa editor harusnya Rp 0. Ini jadi alarm buat para editor dan para kreator. Faktanya : •Editor bekerja berjam jam •Videografer bekerja berhari hari. •Kreator bekerja dg skill, alat mahal dan pengalaman. Ini bukan masalah hukum ini penghinaan terhadap "profesi kreatif"

@tanyakanrl nabung buat laptop dulu aja, wasap dll masih bisa pake laptop

💚 Menurut kalian gmn ges, krn aku juga blm ada pemasukan yg rutin perbulan buat bisa cover hp dan laptop sekaligus

“Mau move wa ga” Emangg bedanyaaaa apa kalo chat an di dm or dilain aplikasiii lagian kalo obrolannya juga tetep sama kan? Ntar kalo ditanya “emang apa bedanya sama disini?” Ntar pundung wkwk

@tanyakanrl Serius tanya, emang kenapa kalo darah kita didonorkan ke perokok? Bukannya ga ngaruh ke kitanya ya?

💚 punya preferensi orang yang mau dibantu itu boleh, kan?

P @A_MutheJKT48

@tanyakanrl kirim ini nder

Dikatain temen gue perkara beli HP samsung harga 17 juta, kenapa ga beli iphone sekalian DIHHH TERSERAH GUEEE LAHH DUIT² GUE JUGA 💚

Ada aku : Fiony ~ #PertaruhanCintaJKT48

@sbmptnfess FK freshgrad koas dulu, bayar bukan dibayar

Kok gaada kedokteran ya? Serendah itu kah gaji fresh grad anak FK? ptn!

apabila di penjara karna ide di anggap 0 maka semua arsitek/konsultan yg dibayar berdasar "ide" adalah kriminal 🤝

Izinkan aku nimbrung sebagai vendor pemerintah yang sering berhadapan dengan Auditor dan Pengawas Keuangan. Biasanya, project tingkat daerah akan mengacu sama standar harga yang tercantum di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Memang di sana, banyak item jasa yang tidak tercantum dan tidak dihargai. Jalan amannya, biasanya PH/EO yang sudah biasa kerja sama pemerintah justru akan mark-up biaya peralatan entah dari harga atau jumlahnya. Demi bisa membayar jasa orang-orang yang sudah bekerja. Subsidi silang lah, istilahnya. Inilah sulitnya bekerja di bawah aturan birokrasi yang banyak loop-hole-nya. Yang "mark-up" dan sesuai dengan sistem justru lebih aman secara hukum, dibanding yang jujur apa adanya.

Info kaos murah tapi bukan murahan buat cowo dong

@lidamaulidash Selain di video tersebut, mereka kalo konser ngerokok jg btw

Pilihan personal: gak nonton wawancara, podcast, konten, apalagi video klip, yang ada orang ngerokok. Beda dong sama film yang ada adegan merokoknya, terutama kalau adegan itu penting untuk bangunan cerita. Saya berharap ada pengaturan terkait isu kesehatan publik di internet.

@spwagetti Beli kingfinix aja, pake kalo maen ML doang

SUMPAHH BELI APA YA BIAR HP GA PANAS NGEFREM PAS MAIN ML ih iph 15 jelek bgt bete

@UGM_FESS Kaya loker aja nih berpenampilan menarik

@tanyakanrl Di antara itu paling mending R50i

💚 pilihin donggg, user-nya mereka tolong kasih tau kelebihan dan kekurangan, THX🫰🏻 NO AFF!!

@yappingfess Kalo kata temenku yg kaya gitu sebutannya magadir nder

temen temen tolong bantu saran cara nolak nya🙏🩷