Hadar Nafis Gumay

Sebagian besar masy. setuju/ cocok dgn sistem pemilihan kepala daerah scr langsung, bukan dipilih oleh DPRD,dgn jumlah (%) yg meyakinkan, yaitu 66,1% (survei LSI Denny JA) & 77,3% (survei Litbang Kompas). Parpol di @DPR_RI & Presiden @prabowo perlu perhatikan aspirasi rakyat ini.

Jangan2 memang dlm 1,5 th RUU dlm Prolegnas tdk ada produknya. Waktu lewat percuma. Pimpinan @DPR_RI dan para Ketua Parpol perlu mengingatkan para Anggotanya untuk bekerja. Jika tdk, mungkin mereka memang lbh memilih pemilu yg mahal, kotor, dan brutal!

Dr Sukidi Mulyadi: lawan hantu totalitarianisme.

@ZakkiAmali Tidak perlulah. Negara yg banyak hutang dan rakyat hidup susah. Harusnya para elit TNI yg hidup berkecukupan dan dibiayai negara, haruslah yg paling mampu di depan menjadi contoh hidup dan keluarkan kebijakan berhemat.

Apakah perlu banget beli 12 jet Pilatus PC-24???

Buletin PRLDM hadir!🥳 Pemilu bukan sekadar prosedur 5 tahunan, tapi fondasi kualitas demokrasi. Regulasi adil, penyelenggara independen, dan peserta berintegritas = demokrasi yang representatif. Unduh gratis di perludem.or.id 😉

Ambang batas parlemen kerap dianggap jalan pintas menyederhanakan sistem kepartaian. Padahal, penyederhanaan tak hanya soal jumlah partai, tapi juga sebaran kekuatan kursi di parlemen. Selengkapnya di rumahpemilu.or.id/bagaimana-seha…

Kami bersama Andrie dan kami mendesak Negara untuk: • Usut Tuntas dan Tangkap Pelaku: Mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap pelaku lapangan serta mengungkap aktor intelektual di balik serangan ini. • Jamin Perlindungan Pembela HAM: Menuntut negara untuk

.@PSHKIndonesia dan @jentera mengecam keras tindakan yang terjadi terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator @KontraS. Serangan terhadap Andrie adalah ancaman terhadap prinsip negara hukum dan ruang sipil.

Solidaritas untuk Andrie Yunus, usai nobar terbatas "Pesta Babi" di Universitas New South Wales, Australia. "Makin ditekan, makin melawan" "Jadi berani karena Andrie"

Negara harus hentikan tindakan keji di luar hukum. Negara justru harus melindungi ekpresi kritis warganya. Tetap semangat teman2 @KontraS . Mendoakan kesehatan Mas Andrie Yunus dpt segera pulih.

MKMK Tolak Buka Laporan Adies di DPR: Lebih Baik Saya Diberhentikan cnnindonesia.com/nasional/20260…

Putusan pelanggaran etik ini seharusnya jadi alarm bagi pejabat lain untuk tidak menggunakan private jet.

Mirip pimpinan @KPU_ID yg menggunakan private jet sampai 59 x penerbangan ke sebagian besar bukan daerah 3T dgn alasan untuk pengawasan logistik. Mereka dinyatakan terbukti melanggar kode etik oleh @DKPP_RI

Indeks Persepsi Korupsi turun. Nggak kaget sih. Kecuali kalau Anda terkecoh dengan “pameran uang” waktu memajang tersangka korupsi belakangan ini. Semua peringkat memang turun, yang naik cuma kepercayaan diri pemerintah. Udah gitu aja.

Harusnya materi perbaikan pengaturan pilkada langsung itu dibahas satu paket dengan revisi UU Pemilu. Sebab, MK sudah nyatakan bahwa pilkada adalah pemilu dan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi norma antara pilkada dan pemilu. Apalagi banyak kebutuhan objektif untuk memperbaiki kredibilitas pengaturan pilkada langsung untuk mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pelaksanaannya baca: meningkatkan mutu pengelolaan). Justru kalau tidak dibahas akan bertentangan dengan rancang bangun desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah sebagaimana telah diputus MK dalam Putusan No. 135/PUU-XXII/2024, dimana pilkada akan dilakukan serentak dengan pemilu DPRD. Jadi, mestinya dilakukan kodifikasi pengaturan pemilu dan pilkada dalam satu naskah UU yang sama, bukan malah dipisahkan. UU Pilkada perlu direvisi, namun bukan untuk mengubah sistem pemilihan langsung menjadi melalui DPRD, tapi untuk memperbaiki tata kelolanya.

yang membuat pemilu-kada mahal adalah pelanggaran hukum/tindakan kriminal oleh calon dengan membeli suara pemilih, partai, dan wewenang penyelenggara (kpu/kpud) dan pengawas (panwas) sehingga pemilu-kada sebagai wilayah dan barang publik dibajak menjadi wilayah dan barang private. demikian juga dalam pemilihan anggora legislatif (dpr/dprd) dan pemilihan presiden.

Dalam membahas perubahan UU Pemilu, dikatakan Pilpres ttp akan dilakukan scr langsung. Tentu saja krn perubahan sistem pilpres, misalnya kembali Presiden dan Wk. Pres. dipilih oleh MPR, ya hrs lewat amandemen UUD. Lain levelnya, tdk dibuka skrg kalau memang rencana :-( @perludem

instagram.com/reel/DTridGMDZ… Di atas pernyataan Waka DPR @bang_dasco . Berdampak nampaknya penolakan masy ramai2 terkait gagasan pilkada oleh DPRD. Tdk dibahas DPR skrg, bisa saja kemudian, tahun depan :-). Perubahan sistim tetap saja bisa terjadi :-(

DPR akan fokus pada perubahan UU Pemilu tahun ini, yg tdk memuat hal terkait pemilihan kepala daerah di dalamnya, menunjukan sikap menolak bbrp Putusan MK yg menyatakan bahwa pilkada adalah pemilu.