dipy

tiket museum makin mahal 😍 harga buku makin mahal 😍 ukt makin mahal 😍 nanti yang bisa sekolah dan kuliah cuma anak-anak pejabat dan oligarki aja 😍

Saat dilantik: Rp 15.400 Saat ini: Rp 17.300 cc @prabowo

canva sehari #zonauang

@66lhcs mango float sih favorit

Ini😭😭😭

Ini KPK serius diem aja?

@ardisatriawan @anfirasat pake duit pribadi lu aja wok kata gue mah

Login.

branding “presiden pernah makan di sini”jujur jelek bgt hari gini siapa yang suka sama presidennya

@txtdrbekasi 🥹🥹🥹

Bapak ini harus viral, bayangin guru honorer gaji 2juta harus ngayuh sepeda dari Jakbar - Jakut setiap hari demi mengajar karena motornya hilang 🎥: Kompas.com

kok blum rame yg bahas demo kaltim ya

Ini namanya music-washing ya gaes. Sengaja dibikinin konser artis-artis biar nutupin kondisi negara yang lagi carut marut

adulting adalah pindah-pindahin saldo direkening biar ga kena biaya admin.

dulu ada capres yang punya kebijakan memberikan pajak dan cukai untuk makanan minuman manis negara memperoleh pendapatan, sedangkan masyarakatnya dapet sehatnya (angka diabetes dan obesitas menurun). ini bagus, satu batu dua burung. eh yang menang makan gratis dan joget-joget

Ya karena orang tua mereka ga sejahtera. Masalah struktural ga akan selesai pake MBG

E-ktp ilang didenda, sedangkan data warganya bocor diem aja. Selalu nyari celah cuan dari rakyat tp ngasih hak keamanan data aja ga mampu

Semakin banyak gugatan MBG di MK.

Guys, KPK baru rilis sesuatu yang menurut gue harusnya jadi headline utama semua media hari ini. KPK menemukan 8 potensi korupsi dalam program MBG dengan anggaran yang naik dari Rp71 triliun di 2025 menjadi Rp171 triliun di 2026. Dan gue mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana: Kalau KPK sudah tahu kenapa belum ada yang diusut? Delapan potensi korupsi yang KPK temukan: - regulasi pelaksanaan lemah. - mekanisme bantuan pemerintah -pendekatan terlalu terpusat pada BGN. - konflik kepentingan dalam penentuan mitra pelaksana. - transparansi lemah. - standar dapur belum terpenuhi. - pengawasan keamanan pangan minimal. - tidak ada indikator keberhasilan yang terukur. Dan sekarang gue mau fokus ke hal yang paling mengganggu: KPK punya tugas pokok berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 yang sangat jelas: menyelidiki, menyidik, menuntut, mengkoordinasi, mensupervisi, memantau, dan mencegah korupsi. Bukan hanya membuat daftar potensi korupsi lalu minta perbaikan dengan sopan. Kalau KPK sudah punya temuan 8 titik rawan korupsi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun pertanyaannya bukan apa rekomendasinya? Pertanyaannya adalah: siapa yang sudah dipanggil untuk diperiksa? Karena kalau jawabannya tidak ada maka KPK tidak sedang menjalankan fungsi penindakan. KPK sedang menulis laporan tahunan. Yang paling bikin gue tidak habis pikir: Anggaran MBG naik 140% dalam satu tahun dari Rp71 triliun ke Rp171 triliun. Hampir dua setengah kali lipat. Dan di saat yang bersamaan KPK baru merilis laporan bahwa kerangka regulasi, tata kelola, dan mekanisme pengawasannya belum memadai. Artinya anggaran naik duluan. Sistemnya belum siap. Dan KPK tahu ini. Kalau ini terjadi di perusahaan swasta direksinya sudah dipanggil pemegang saham. Kalau ini terjadi di lembaga donor internasional auditnya sudah dimulai dari hari pertama. Tapi di sini yang keluar adalah tujuh rekomendasi yang akan dikirim ke BGN dan berharap mereka mau memperbaiki diri sendiri. Dan ini yang paling gilanya KPK punya wewenang untuk tidak hanya merekomendasikan tapi untuk menyelidiki. Punya wewenang untuk memanggil. Punya wewenang untuk menyita dokumen. Punya wewenang untuk menetapkan tersangka. Tapi yang keluar dari lembaga ini soal MBG sampai hari ini baru sebatas laporan tahunan dan tujuh rekomendasi tertulis. Sementara di survei publik 88% responden bilang manfaat MBG lebih banyak dinikmati pejabat dan pengelola dapur. Hanya 6,5% yang dirasakan anak-anak sebagai penerima yang seharusnya. Sementara puluhan kasus keracunan terjadi tanpa ada satu pun SPPG yang dicabut izinnya secara publik. Sementara Rp1,6 miliar habis untuk sikat dan semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Dan KPK merekomendasikan agar sistem pelaporan keuangannya diperbaiki. Tugas KPK bukan hanya menulis laporan tentang potensi korupsi. Tugas KPK adalah menindak korupsi. Kalau 8 potensi korupsi sudah teridentifikasi dalam satu program dengan anggaran Rp171 triliun dan tidak ada satu pun langkah penindakan yang dimulai maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya tata kelola MBG. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KPK masih punya nyali untuk menjalankan fungsinya?? atau hanya punya kemampuan untuk mendokumentasikan masalah yang tidak akan pernah diselesaikan. Karena rakyat Indonesia tidak butuh dokumen tentang korupsi yang mungkin terjadi. Rakyat butuh seseorang yang berani menindak korupsi yang sudah terjadi. kalo kpk aja gk berani ?? berharap kesiapa lagi kah kita rakyat ??

Halo @BNI Kalau kasus Suster Natalia uang jemaatnya gak bisa dikembaliin, saya tutup rekening ya.

BERI GW TENAGA BUAT SETRIKA PLIS…