nnaru!

Simple beauty hacks you need

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus.” — Prabowo Subianto addresses the Sumatra disaster during the cabinet meeting.

ACEH Peta ini memperlihatkan bahwa banjir besar yang melumpuhkan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki langsung oleh Prabowo Subianto melalui PT Tusam Hutani Lestari, perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektare hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara. Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.​ Banjir yang menerjang baru-baru ini datang ketika curah hujan ekstrem turun di kawasan yang sudah lama dikapling izin-izin tersebut, sehingga air hujan tidak lagi tertahan oleh hutan dan tanah yang sehat. Air mengalir deras membawa lumpur dan kayu ke pemukiman, menjadikan banjir bandang di Aceh sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa dekade terakhir, menenggelamkan ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi.​ Wilayah yang disorot dengan garis ungu di peta—Pidie Jaya, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues hingga Aceh Singkil—adalah kabupaten dengan banjir terparah yang resmi berstatus siaga darurat. Di banyak titik, penjelasan resmi memang menyebut luapan sungai setelah hujan lebat berhari‑hari, tetapi peta ini menambahkan lapisan fakta lain: hulu sungai yang sama sudah dibebani 30 izin tambang minerba seluas lebih dari 132 ribu hektare ditambah konsesi kayu dan HTI yang membentang hingga ke batas permukiman.​ Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kawasan Linge di Aceh Tengah, tempat PT Tusam Hutani Lestari menguasai hampir 100 ribu hektare hutan dan telah lama diprotes warga karena merampas ruang hidup mereka dan mengubah hutan adat menjadi kebun industri pinus. Dengan demikian, bencana ini bukan hanya soal hujan dan alam, tetapi juga soal kepemilikan lahan raksasa oleh elit politik, termasuk presiden, yang ikut menentukan seberapa parah air bah menerjang kampung‑kampung di hilir.