Gita Wirjawan

Menulis sebuah buku rasanya terkesan asing, seakan sesuatu yang jauh dari kegiatan saya sehari-hari. Namun setelah lima tahun perjalanan Endgame, lebih dari 200 percakapan dengan tokoh lintas bidang, dari para narator nasional hingga pemikir dunia, dan berbagai dorongan dari orang-orang terdekat —segala keresahan dan harapan akhirnya terkulminasi dalam satu karya yang baru saja rampung saya tulis. Keresahan yang kerap kita lihat dari lanskap global yang makin terpecah, membuat muncul banyak pertanyaan: Apakah kawasan dengan 700 juta penduduk, ekonomi terbesar ke-enam di dunia senilai US$ 4 triliun, yang kaya dan beragam namun telah mampu menjaga perdamaian dan stabilitas selama ratusan tahun, akan tetap berada di luar kesadaran global? Tidakkah kita bisa bernegosiasi dengan sejajar, bukan hanya mengikuti perintah? Bahkan menjadi diplomat dunia, penjembatan dunia—sebuah contoh dari kawasan yang telah mahir hidup berdampingan secara damai antar tetangganya selama berabad-abad. Melalui buku ini, saya mencoba menelusuri berbagai dimensi yang saling terhubung: sejarah, ekonomi, pendidikan, keberlanjutan, hingga teknologi seperti kecerdasan buatan dan internet. Untuk mempertanyakan, dari titik mana kita bisa memulai perjalanan ini? Buku ini saya tujukan bagi teman-teman muda, penerus harapan kawasan kita, yang mungkin selama ini merasa jauh dari diskusi semacam ini. Kalau setelah teman-teman baca dan mulai muncul satu saja ide baru, satu pertanyaan baru, atau satu tekad kecil untuk memperbaiki kota, provinsi, atau bahkan kawasan ini—itu sudah cukup untuk saya. Dan jika apa yang saya tulis bisa menyulut gerakan, sekecil apa pun, demi masa depan kawasan kita, itu menjadi anugerah besar bagi saya. Jam 5 sore ini, saya berbagi sedikit cerita dan refleksi seputar buku ini. Silahkan bergabung dan menyimak, jika berkenan. sgpp.me/what-it-takes Terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan teman-teman selama ini. Let the journey continue.

Keputusan pemerintah harus dihormati. Namun dalam demokrasi, ia tidak luput dari komentar maupun kritikan. Di satu percakapan dengan Nadiem, Ia pernah bilang bahwa dirinya bekerja untuk kepentingan generasi berikutnya. Ia masuk dengan sebuah blueprint dan impian: membangun ulang lingkungan bagi ratusan ribu siswa dan guru, membangun kembali pondasi dari mana sebuah bangsa belajar. A revolutionary in the making. Saya mengenal keluarga Makarim selama puluhan tahun. Dalam semua waktu itu, di seluruh anggotanya, ketidakberesan tidak pernah menjadi sesuatu yang saya saksikan atau rasakan. Tidak sekali pun. Nadiem selalu menjadi, sejauh yang saya tahu, persis seperti apa yang ia katakan hari itu: seseorang yang bekerja untuk masa para penerus bangsa yang belum bisa bersuara. Setahun tujuh bulan kemudian, kita ada di sini. Kesalahan Nadiem mungkin adalah bahwa kenaifannya disalahpahami sebagai kurangnya rasa hormat terhadap memori institusional (kebiasaan sebuah lembaga dalam pola komunikasi, kerja, dan koordinasi yang telah mengakar puluhan tahun). Kenaifan ini tidak unik. Ia niscaya akan menjangkiti siapapun dari luar yang diminta atau ingin berkontribusi untuk bangsa dan negara. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan pemerintah telah dan akan berdampak pada beberapa hal yang cukup struktural: 1.⁠ ⁠Proses penegakan hukum dan translasi ketidakpastian menjadi risiko. Bayangkan Anda hendak berinvestasi ke sebuah negara di mana hukumnya tidak jelas — di mana pendiri unicorn pertama Indonesia harus menghadapi 18 tahun atas dasar konstruksi hukum yang sulit dipertahankan oleh banyak ahli hukum. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Nadiem salah atau tidak?" Tapi: "Apakah ini tempat di mana kita bisa membangun?" Ketika hukum tidak memberikan kepastian, negara kehilangan kemampuannya untuk mengukur dan mengomunikasikan risiko kepada dunia luar. Ketidakpastian hukum adalah risiko yang tidak bisa dipricing — dan modal global tidak bersedia tinggal di tempat yang tidak bisa menjawab pertanyaan paling dasar: seberapa besar risikonya, dan siapa yang terlindungi ketika jawabannya tidak jelas? ⁠2. Pengedepanan inovasi teknologi. Pelajaran yang paling mudah diserap dari sidang ini adalah: main aman. Jangan punya keyakinan. Jangan berinovasi. Pilih yang paling aman secara administratif, bukan yang terbaik. Ketika pilihan teknologi bisa dijadikan dakwaan, ketika gagasan baru bisa menjadi jebakan, tidak ada ruang lagi bagi ide untuk tumbuh, inovasi untuk dipeluk, atau perubahan untuk disambut. Yang tersisa hanyalah birokrasi yang memilih selamat atas segalanya. Bahwa konformis adalah postur yang paling aman di dalam sistem. 3.⁠ ⁠Masa depan talenta bangsa. Yang paling fatal: kasus ini menjadi jera bagi mereka yang seharusnya melanjutkan bangsa ini. Bahwa seseorang yang berpendidikan, yang berniat baik, yang berani mencoba membangun dari nol akan dimuntahkan mentah-mentah oleh negara yang berusaha ia tolong. Platform ini dibangun untuk mendiskusikan ide, bukan peristiwa. Namun episode yang kita saksikan tidak lepas dari sesuatu yang katalitik, untuk kepentingan nation building ke depan. Dan kualitas itu, keinginan untuk memperbaiki sistem yang mungkin belum berkenan, mendongkrak edukasi bangsa, adalah salah satu yang paling langka di sebuah birokrasi. Menjadi tragedi tersendiri ketika upaya mengintelektualisasi bangsanya, menjadi batu rajam untuk dirinya sendiri. No one is perfect. May the great force be on the right side of history.

Uncertainty cannot be eliminated. But a wise nation learns to translate it into something measurable, allocable, and ultimately buildable. That was the heart of my conversation with @psjahrir of Danantara in Palo Alto. A role in Indonesia's quest for technological innovation that can never be underrated.

A staggering illustration of how wealth concentration disproportionately outshines income concentration. The “1-and-50 disaster” (top 1 percent of population roughly owns 50% of all wealth) skews political decision making. Much more in democratic, as opposed to non-democratic, countries. As oligarchs are more unified by an obsession with protecting their fortunes, they help create an illusion of democracy - manifested in rising levels of income without exposing rising concentration of income and wealth. A seeming distribution of voice (“democracy”) which doesn’t often translate into distribution of public goods for the many. Inequality is a human constant throughout history. But, participatory inequality is at unprecedented levels - pervasively in developed and developing economies. Oligarchs dominate not despite, but due to democracy.

Had a chat with Minister of Investment and Downstream Industry of Indonesia, Rosan Roeslani. Proud of the investment realization in the first quarter of 2026 (around IDR500 trillion or USD30 billion, of which 50% was FDI or capital allocation from overseas) - an unprecedented level and a key element in boosting economic growth and job creation. Only investments, not rhetoric, create jobs. China, Japan, Singapore, South Korea, and other key countries’ increasing role in allocating economic capital is a reality driven by geopolitical evolution and Indonesia’s prospect of serving as a hub for offshoring manufacturing opportunities by major powers. Key to ensure a robust combination of both economic and technological capital so that Indonesia moves up the value chain (away from extractive nature) and global geopolitical order. An aspired eventuality that will help increase the country’s agency in the ever changing world order and ability to distribute public goods. This is where institutional capacity becomes decisive. Having a sovereign wealth fund helps any nation earn and maintain a seat at the table of global economic and geopolitical order. The institution’s putting points on the board help play the ultimate role of translating uncertainties (unknown unknowns) into risks (known unknowns). A key metric that will help catapult capital formation to greater heights.

Karena pada akhirnya kapital mencari kepastian. Dan disitulah peran STEM berada, di mana dia membantu mengurangi subjektivitas dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan tapi juga meningkatkan kapasitas untuk berpikir dan mengukur ketidakpastian. Tugas sebuah negara adalah mentranslasi ketidakpastian menjadi risiko yang bisa diukur. Bukan menjawab masa depan dengan harapan semata, melainkan dengan institusi, tata kelola, dan arah jangka panjang yang jelas. Jadi pertanyaannya sederhana: siapkah ekosistem Indonesia membangun kedua kapasitas itu?

Inovasi penting, tapi juga kemampuan menarik modal. GDP Indonesia memang bertumbuh, di mana Investasi menyumbang sekitar 29% terhadap GDP. Tapi apakah mungkin untuk membuat pertumbuhan ini konsisten? Apakah kita mampu menciptakan ekosistem yang membuat modal global merasa lebih nyaman untuk masuk?

Kemarin saya sempat ngobrol dengan Purbaya, dan salah satu yang kami diskusikan adalah soal pendidikan STEM dan perannya dalam pembangunan bangsa. Percakapan itu mengingatkan saya pada sesuatu jauh di masa lampau Indonesia, tepatnya tahun 1888.

Full episode: sgpp.me/randy-goebel

What if the Global South could redefine the future of AI? I sat down with Randy Goebel, an AI scientist and advocate of open science to explore the sustainability crisis behind large language models and the costly cycles that define AI's history. He made it clear: for Southeast Asia and the Global South, the future of AI depends not on hardware, but on building and sustaining intellectual capital.

Much remains to be done. The science is largely settled. The civilization capable of acting on it, however, is still a work in progress.

This is also where multipolarity becomes opportunity rather than obstacle. West and China working together in engineering and capital  may be the only realistic path to making clean energy truly affordable for the global south. Because until clean energy is genuinely affordable across the developing world, conventional energy will continue to prevail.

Climate change is a physics problem, yet mankind persists in treating it as a political one. I recently had the privilege of moderating a panel at the inaugural Stanford Sustainability Forum with @PranavAdani, Ana Paula Pessoa, and @yicuistanford alongside Arun Majumdar, @laurenepowell, Edward Norton, Nobel laureates, former UN Secretary-General Ban Ki-moon, former Secretary of State @CondoleezzaRice, @tomfriedman, and chef and humanitarian @chefjoseandres — grappling with the most consequential question of our time: how do we move fast enough? @stanforddoerr @StanfordEnergy

3-1 past Denmark and into the Uber Cup semis. All the best, go get em! #TUC2026

Tune in: sgpp.me/tom-ginsburg

Democracy holds elections. But what makes them meaningful? In an era of polarization, algorithmic amplification, elite capture, and institutional distrust, my conversation with @tomginsburg asks a deeper question: what sustains constitutional democracy, and what erodes it from within?