ic4n

Ada anggota @DPR_RI yang mendadak jadi si paling vokal minta Dirut KAI mundur. Tapi entah kenapa, suaranya hilang total kalau urusannya: • Kepala BGN, padahal ribuan kasus keracunan MBG + insentif tetap cair meski SPPG tutup • Dirut BNI, soal pengawasan KCP Aek Nabara yang amburadul • Dirut Agrinas, urusan impor CBU pikap India • Menteri PPPA, dengan ide absurd soal gerbong wanita • Menteri Pariwisata, yang bingung sendiri ngurus sektornya Standarnya ternyata fleksibel. Keras ke satu pihak, sunyi ke yang lain.

Luar biasa 'garang' Hakim Militer kita. Sama penjahat mungkin bisa tegas, tapi kenapa sama korban yang sedang sekarat pemulihan malah pakai ancaman jemput paksa? ​Fokuslah memberikan perlindungan, bukan malah menambah beban mental korban. Hukum seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi korban, bukan instrumen untuk kembali menindas martabat mereka yang sudah jadi tumbal. Berhentilah bersikap arogan di atas penderitaan rakyat. share.google/B5rPJNtbwYnH2t…

Busseettt... Udah jadi korban masih juga diancam pidana penjara.

Fantastis ! Badan Gizi Nasional diketahui menyewa lisensi Zoom untuk periode April–Desember 2026 dengan total anggaran Rp5,7 miliar, atau sekitar Rp633 juta per bulan. Angka ini menuai sorotan, mengingat biaya langganan Zoom secara umum berada di kisaran ratusan ribu rupiah per bulan yaitu Rp226 ribu untuk paket Pro dan Rp249 ribu untuk paket Bisnis. ____________

Ini KPK serius diem aja?

Kondisi rupiah saat ini adalah bukti ekonomi bangsa telah salah urus bung @DavidEfendhi. Hampir semua nilai tambah, dinikmati bangsa asing.

Guys, ini info paling gila hari ini...... ada sesuatu yang nggak masuk akal banget lagi beredar soal program pemerintah ini dan jujur, ini bukan cuma aneh… tapi udah mulai keliatan ngeri + sistematis Jadi gini… Ada info kalau titik SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu terus nambah setiap hari. Padahal di sisi lain, portal resmi buat daftar mitra katanya udah ditutup sejak 1 Desember 2025. Sekarang coba pikir logikanya pelan-pelan… - Portal pendaftaran ditutup - Tapi jumlah titik terus bertambah - Bahkan dilaporkan tiap hari ada penambahan Pertanyaannya simpel: Masuknya dari mana? Ini bukan soal “ah mungkin ada update internal”… Kalau sistemnya transparan, harusnya: - Ada pengumuman resmi - Ada mekanisme khusus - Atau minimal ada penjelasan ke publik Tapi kalau yang terjadi malah “tiba-tiba nambah”… ya wajar kalau publik mulai mikir: ini data real atau cuma angka di atas kertas? Dan makin panas lagi ketika dikaitin sama isu bayaran… Ketika satu titik SPPG bisa dapat sekitar 6 juta per hari. Kalau itu benar, berarti: Makin banyak titik → makin besar anggaran yang keluar Makin besar anggaran → makin besar juga potensi “mainannya” Kasarannya sppg nya tidak benaran ada tapi insentifnya jalan terus sppg bodong atau fiktif Di sinilah mulai kerasa pedasnya… Karena ini bukan cuma soal angka nambah. Ini soal uang negara + transparansi + kepercayaan publik. Yang bikin miris bukan cuma dugaan “aneh-aneh”-nya… tapi pola yang sering kejadian: - Sistem ditutup ke publik - Data tetap berjalan di belakang layar - Publik cuma dikasih hasil akhir tanpa tahu prosesnya Kalau kayak gini terus, ya jangan heran kalau muncul kecurigaan: Ini beneran program jalan… atau sekadar laporan yang ‘dibikin jalan’?” Gue gak bilang ini pasti ada pelanggaran. Tapi yang jelas: Kalau logika sederhana aja gak nyambung, berarti ada yang harus dijelasin. Karena di era sekarang, masalahnya bukan cuma korupsi atau enggak… tapi kepercayaan publik itu dibangun dari transparansi. Dan kalau transparansi hilang, yang muncul bukan cuma kritik tapi ketidakpercayaan yang jauh lebih bahaya coba di cek tuh situs bgn udah lama tutup tapi hampir tiap hari laporan banyak sppg baru

Prabowo masa lalu, sedang berpesan kepada dirinya sendiri di masa depan:

14. Anggaran perjalanan dinas: Rp. 20 T per tahun. Ini pemborosan. Harus dicoret. Jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke LN.

Bisa viral gak ini? Makin banyak warga sipil yang mati di tangan TNI.

Rincian Kontrak Pengadaan Semir & Sikat Sepatu BGN (Data LKPP): Semir: PT Gajah Mitra Paragon — Rp 610.231.050 PT Tempa Bersama — Rp 230.158.500 CV Globalindo Garment Industries (semir hitam) — Rp 74.646.000 PT Bijee Galang Indonesia (semir padat) — Rp 136.104.540 Hexagen Indo Global (semir hitam) — Rp 67.056.990 PT Arrnic Setiajaya — Rp 133.326.050 Sikat Semir: PT Arrnic Setiajaya — Rp 34.657.700 CV Globalindo Garment Industries — Rp 19.404.000 Hexagen Indo Global — Rp 17.431.260 PT Tempa Bersama — Rp 59.829.000 PT Bijee Galang Indonesia — Rp 35.379.960 PT Gajah Mitra Paragon — Rp 158.627.700 Total nilai kontrak: Rp 1.576.852.750

Pantaskaaah????

Bayangin dia ngorok gegoleran semalem sewa kamarnya 200 juta. Sementara itu, kemarin banyak anak Indonesia udah nangis terharu keterima SNBT, lalu ibunya malah bingung "nanti bayarnya gimana?"

Wahai rakyat jelata, mari kita tonton sebuah pertunjukan kelas elite.. Selesai pesta mewah di Four Seasons Paris, Pak Seskab pulang ke tanah air langsung disambut 'hutan' karangan bunga di kantornya. Dan tebak, isinya mayoritas dari pengembang kakap PIK-2. Ini bukan sekadar ucapan ulang tahun, ini adalah perayaan 'perkawinan' antara pemegang kuasa dan pemegang modal. Saat kalian pusing memikirkan harga kebutuhan pokok dan cicilan yang makin mencekik, mereka sedang sibuk bertukar pesan cinta lewat proyek-proyek raksasa. Jangan tanya kenapa kebijakan seringkali tidak pro-rakyat. Gimana mau pro-rakyat, kalau pandangan mata penguasa saja sudah tertutup rapat oleh megahnya bunga dari para konglomerat? Kita ini bagi mereka cuma angka, penyokong pajak, dan penonton setia. Masih mau percaya kalau kebijakan mereka untuk rakyat? Atau jangan2 , kita memang hanya figuran di negeri milik mereka sendiri?

Guys, Mahfud MD baru keluarkan kritik yang menurut gue salah satu yang paling tajam dan paling berbobot sejak pemerintahan Prabowo berjalan. Bukan karena Mahfud asal ngomong. Tapi karena dia menggunakan buku Prabowo sendiri sebagai standar penilaiannya. Senjata yang dipakai Mahfud: buku Paradoks Indonesia: Sebelum menjabat Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia yang bahkan dibagikan ke setiap anggota kabinet. Di dalamnya Prabowo menekankan tiga hal: strategi yang benar, manajemen pemerintahan yang baik, dan pemerintahan yang bersih. Mahfud menggunakan standar yang Prabowo buat sendiri itu untuk menilai implementasinya sekarang. "Itu standar yang beliau buat sendiri. Namun sekarang, demokrasi kita melemah. DPR hampir tidak pernah lagi mempersoalkan kebijakan Presiden secara kritis." Tiga poin kritik utama Mahfud: Satu melemahnya checks and balances. DPR yang seharusnya jadi penyeimbang kekuasaan hampir tidak pernah mengkritisi kebijakan presiden secara substantif. Koalisi yang terlalu besar membuat fungsi pengawasan parlemen praktis tidak berjalan. Dua autocratic legalism. Mahfud menyoroti fenomena di mana hukum dibentuk hanya untuk melegitimasi kehendak penguasa tanpa partisipasi publik yang bermakna. Hukum dipakai sebagai alat bukan sebagai pagar. Tiga penegakan hukum yang tebang pilih. Ini bukan tuduhan baru tapi Mahfud menegaskannya dengan konteks yang lebih besar soal arah demokrasi Indonesia. Soal desakan mundur yang mulai bermunculan: Mahfud juga merespons soal sejumlah tokoh yang menyuarakan desakan agar Prabowo mundur. Posisinya jelas: itu bukan makar. Itu bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. "Kritik yang muncul bukanlah upaya menggulingkan pemerintah. Ini adalah bagian dari demokrasi." Dan ini penting karena ada kecenderungan untuk melabeli kritik keras sebagai destabilisasi atau makar. Mahfud secara eksplisit membantah framing itu. Yang membuat kritik Mahfud berbeda: Mahfud bukan oposisi ideologis yang dari awal menentang Prabowo. Dia mantan Menko Polhukam yang punya akses langsung ke dalam sistem. Dan dia tidak menyerang dari luar dia menggunakan dokumen yang Prabowo buat sendiri, yang bahkan disebarkan ke seluruh kabinet, sebagai tolok ukurnya. Ini bukan serangan personal. Ini audit berbasis janji tertulis. "Objektivitas seorang pemimpin bisa dinilai dengan membandingkan janji tulis dan implementasi di lapangan."

Anda capek dengan berita MBG...? Tunggu...! masih ada berita 'menarik' lainnya... Pemerintah Siapkan Penyaluran 1.000 Rumah Subsidi bagi Karyawan Dapur MBG... Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menyalurkan 1.000 unit rumah subsidi kepada karyawan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG)... Demikian disampaikan Rektor Universitas Pertahanan Jonni Mahroza seusai pertemuannya dengan Menteri PKP Maruarar Sirait di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025) malam... “Kami juga dapat alokasi untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebanyak 1.000 unit rumah, khusus untuk SPPI yang akan mengawaki SPPG di seluruh Indonesia... titik-titiknya nanti akan terbagi empat zonasi yang sudah diatur oleh BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat),” jelasnya... Sejahtera karyawan dapur MBG... 🤔 Jangan tanya apa yang didapat guru... 😓

News:🚨Prabowo diam-diam buka pintu langit Indonesia lebar-lebar buat militer AS! Blanket overflight rahasia disetujui, besok ditandatangani kedaulatan udara RI tinggal kenangan!

TNI makin ngadi -adi? Kmrn jg papasan dg truk TNI di perjalanan desa, di kelokan, ga mau minggir dikitpun & ttp kenceng 😒

kita tau ini gak beres tapi sedihnya kita gak bisa berbuat apa-apa. mengkritik MBG pun dianggap musuhh 🥹

Ubedilah Badrun : Prabowo - Gibran adalah beban bangsa.