KPK

Selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H, bagi #KawanAksi yang memperingati.

KPK berharap aset ini dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan oleh Pemkab. Indragiri Hilir untuk mendukung kinerja pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.

Pada 7 Mei lalu, KPK barang rampasan negara berupa 13 bidang tanah senilai Rp3,6 M kepada Pemkab. Indragiri Hulu, Riau.

Untuk memberikan efek jera yang efektif kepada pelaku korupsi, hukuman pidana penjara tidaklah cukup, Namun KPK juga merampas harta milik pelaku korupsi dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat, salah satunya melalui hibah.

Dari perkara yang berawal dari peristiwa tangkap tangan ini, KPK berkomitmen untuk terus melakukan pendalaman hingga pihak-pihak yang terlibat dalam mufakat jahat ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

Para tersangka diduga saling bermufakat jahat untuk mengubah hasil temuan BPK atas laporan keuangan Kab. Muara Enim.

Jakarta, 11 Juni 2026 KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka korupsi terkait temuan audit laporan keuangan BPK Provinsi Sumatera Selatan pada Pemkab. Muara Enim dan menahan 2 di antaranya.

KPK mengapresiasi peran serta masyarakat melalui pengaduan yang telah disampaikan. KPK juga mengimbau pemerintah daerah agar tetap akuntabel dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung integritas dan masa depan Indonesia.

Perkara yang berawal dari peristiwa tangkap tangan ini diduga terkait dengan suap PBJ di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya, KPK berhasil mengamankan barang bukti senilai Rp1,9 Miliar.

Jakarta, 9 Juni 2026 KPK menetapkan dan menahan Bupati Muara Enim serta 3 orang lainnya sebagai tersangka korupsi, terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

KONFERENSI PERS PENAHANAN TERSANGKA DARI PERISTIWA TANGKAP TANGAN DUGAAN TPK SUAP DI PEMKAB MUARA ENIM x.com/i/broadcasts/1…

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang terus mengawal dan mendukung tindak lanjut perkara ini. Dari perkara ini, KPK juga mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, agar berjalan transparan, akuntabel, dan adil.

Para tersangka dari pihak swasta ini diduga berperan secara aktif untuk meminta serta melakukan pengondisian distribusi kuota haji khusus tambahan, serta kuota haji T0 melalui serangkaian pertemuan. Tersangka juga diduga melakukan pemberian uang kepada sejumlah pihak di Kementerian Agama.

Jakarta, 8 Juni 2026 KPK menahan 2 orang sebagai tersangka korupsi dari pihak swasta terkait perkara pembagian kuota ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024.

Konferensi Pers Kegiatan Tangkap Tangan Dugaan TPK Terkait Suap PBJ dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Tahun 2025-2026 x.com/i/broadcasts/1…

Selengkapnya: kpk.go.id/id/ruang-infor… (6/6)

Untuk itu, pada 25 Mei 2026, KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas dan transparansi pelaksanaan SPMB. (5/6)

[BERITA KPK] Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo menegaskan apabila praktik gratifikasi dianggap biasa di lingkungan pendidikan, maka toleransi terhadap korupsi berisiko tumbuh sejak dini. Maka perlu ada keberanian menolak memberi maupun menerima gratifikasi. (1/6) 🔗kpk.go.id/id/ruang-infor…