RedBook

@18fesss "My d is so mighty it can convert a person politically."

Tujuan dari gugatan kami di MK adalah, selain menyelamatkan siswa kami. Juga menyelamatkan guru guru kami entah itu PPPK, PPPK Paruh Waktu, honorer serta memberikan kesempatan sebesar besarnya kepada guru swasta Dari 223 Triliun Anggaran Pendidikan yg digunakan untuk MBG

Alasan kami menggugat MBG di MK, karena persoalan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah menurun drastis, yang berakibat di rumahkannya para guru ASN PPPK. Fenomena ini bak domino, satu persatu kepala daerah merumahkan para guru PPPK ini. Ingat, kita sudah menyalakan tanda bahaya. Namun pemerintah abai dan sibuk menggaji pemilik SPPG biar lebih giat berjoget dengan gaji 6 juta perhari. Perang Iran dan krisis minyak hanya mempercepat malapetaka ini. Ulasan lengkap saya tulis di opini kompas, "Reset Pendidikan."

Kalo Kopdes MP dijadikan supplier utama MBG tanpa transparansi & audit jelas, berpotensi menciptakan monopoli baru dan membuka celah mark-up anggaran. Program rakyat, tapi jalurnya eksklusif. Supplier dikunci, pengawasan abu-abu. Perputaran uang ke kalian aja. Yg main itu2 lagi💩

Vietnam resmi bekerjasama dengan Rusia untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Hal ini membuat Indonesia semakin tertinggal. HDI kalah Skor PISA kalah Logistics performance index kalah Tata kelola korupsi kalah Peringkat Bola kalah juga Menang bagian mana kita gaes? ©purbabangkabltg on IG

Businesses holding crypto still face a bad tradeoff: Custodians -> counterparty risk MPC -> third-party dependency Hardware wallet -> one point of failure SSP Enterprise changes that. Transactions require approval from multiple people, each confirming on their own devices.

Egress fees are how cloud providers tax your success. The more traffic your app gets, the more they charge you for data you already own. FluxCloud charges zero.

Semakin menegaskan, manfaat utama MBG bukan memberi makan anak sekolah tetapi memperkaya pelaksana p̶r̶o̶y̶e̶k̶n̶y̶a̶ programnya. 👍🏼

💚 dosa hari pertama lebaran : berbohong

Janjinya dulu, pendidikan gratis, faktanya, penerimaan mahasiswa baru akan dibatasi di kampus negeri.. Mau joget gemoy, dah lemes..🤪

Guys Prabowo baru saja digugat di PTUN Jakarta. Bukan oleh partai oposisi. Bukan oleh politisi. Tapi oleh koalisi masyarakat sipil CELIOS, AJI, WALHI, Indonesia for Global Justice, dan beberapa organisasi lainnya. Gugatannya soal apa? Perjanjian dagang Indonesia-Amerika yang Prabowo tanda tangani tanggal 19 Februari 2026 tanpa persetujuan DPR. Tanpa partisipasi publik yang bermakna. Namanya Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Dan ini bukan gugatan receh. Pasal yang dilanggar sudah jelas. Pasal 11 UUD 1945 presiden mau bikin perjanjian internasional soal perdamaian, perang, atau perdagangan harus minta persetujuan DPR dulu. UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pasal 2 dan 10 juga dilanggar. Sebelum gugatan ini masuk CELIOS sudah kirim surat keberatan resmi ke Presiden tanggal 23 Februari. Berdasarkan undang-undang Presiden punya 10 hari kerja untuk merespons. Batas waktunya 9 Maret 2026. Tidak ada respons. Tidak ada tanggapan. Tidak ada tindakan apapun. Diam total. Dan diam itu dalam hukum administrasi negara — bukan berarti tidak ada masalah. Justru sebaliknya. Diam itu memperkuat landasan gugatan. Dua hari setelah batas waktu habis gugatan resmi didaftarkan ke PTUN Jakarta. Koalisi juga minta provisi agar PTUN menunda pelaksanaan ART selama proses sidang berlangsung sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Bhima Yudhistira dari CELIOS bilang sesuatu yang perlu digarisbawahi. ART bukan perjanjian dagang biasa. Ini perjanjian yang secara fundamental mengubah arah kebijakan ekonomi Indonesia dari kedaulatan nasional menuju ketergantungan struktural pada kepentingan Amerika Serikat. Dan ini perlu dikaitkan dengan yang sudah gw bahas sebelumnya. Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah memutuskan bahwa Trump tidak berwenang menentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya fondasi hukum dari sisi Amerika juga bermasalah. Malaysia sudah batalkan perjanjian serupa setelah putusan itu keluar. Bilang terang-terangan — perjanjiannya tidak ada lagi. Dan sekarang Indonesia punya dua masalah sekaligus. Dari dalam perjanjian ditanda tangani tanpa prosedur konstitusional yang benar. Digugat di PTUN oleh masyarakat sipil. Dari luar fondasi hukum perjanjian itu dari sisi Amerika juga sudah digugurkan pengadilannya sendiri. Perjanjian yang dari dua sisi hukumnya bermasalah. Dan tidak ada satu pun penjelasan publik yang transparan dari pemerintah soal manfaat konkretnya bagi rakyat Indonesia. Feri Amsari sudah bilang ini dari awal kalau presiden tidak patuh konstitusinya sendiri dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan sekadar prosedur. Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.

‼️ Lagi-lagi konten jelek nan wagu ‼️ Baca sajian makanan yg pedomannya 'Isi Piringku' dari Kemenkes dulu sana, baru kerja di dapur. Kerja 'sepele' kan ya tetep butuh belajar. "Terus kami harus gimana?" HARUS TUTUP! Keberadaan dan kerja-kerja kalean sungguh gak guna. 🫵🏻

Mau mendamaikan negara orang, negara sendiri enggak diurusin.

Insentif kader posyandu berkurang, PMT Posyandu ditiadakan, pengadaan sarana prasarana deteksi tumbuh kembang anak terhambat. Risiko stunting di desa meningkat

Urusan air kental dia cepat, giliran urusan air keras dia lambat ☝️

Tega2nya, penderitaan orang lain dieksploitasi dgn begitu vulgar demi kepentingan menaikkan citra program. Konten paling bajingan pada 2026. Dan ini baru Maret.

Jahat bener anjinggg

Ketika ada ginian gw makin yakin bahwa indonesia sebagai negara ini udah busuk sebusuk busuknya, warga bantu warga trus pajak gue dikemanain anjing? Mbg? Stop mbg!