Adi Wahyu 🇮🇩 🇵🇸 🇿🇦

Resenya itu yang bikin gemes - oyenrese. 🐈😹 dodi_mahendra_45

btw this is the link -> cartesian.app

Yang perlu modul buat bikin konten digital (artikel, video, event, workshop) Gue udah ada barangnya. Full e-commerce flow. Physical goods lagi otw dev. Cloud hosting lagi on roadmap. Udah support doku, midtrans, dan auto-subscribe. Pricing udah ada masa aktif. Kupon pun udah ada. Tiket event pun udah bisa jualan. Invoice Pajek dan faktur siap. Magento mahal punya lor, masih harus custom2. Barang gue udah siap buat kebutuhan bisnis di Indo. Yang mau jadi distributor/customiser, bisa juga. Kodenya udah prompt-friendly. DM aja 📬

Halo:) Kemarin ada banyak usul untuk ditambah tools PDF Fill Form di 'Your Everyday Tools' supaya bisa membantu pengisian form. Sekarang sudah ada PDF Fill Forms, tapi hanya bisa untuk standard PDF AcroForm fields (yang biasa digunakan di official documents seperti perpajakan dan fillable PDFs). Unduh update-nya di codeberg.org/listyantidewi/… Selamat mencoba

Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia. Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026. Dan datanya bukan dari sembarang sumber. Dari Forbes. Dari LHKPN. Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah. Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas: 50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026. APBN Indonesia? Rp3.800 triliun. Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh. Satu tahun. Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu. Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari. Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam. Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri: Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih. Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang. Dua belas orang. Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun. Siapa? Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma. Ada juga Menteri Perumahan Rakyat. Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya. Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri: Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI. Dua ratus lima puluh dua tahun. Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun. Itu bukan angka. Itu absurditas. Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri. Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama. Di antara satu korps yang sama. Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya: Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili. Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta. Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili. Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap: Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa? Rp93 triliun per tahun. Sembilan puluh tiga triliun. Setiap tahun. Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang. Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar. Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun. Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh. Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan. Hanya dari 50 orang. Hanya 2%. Per tahun. Tapi itu tidak terjadi. Dan Celios menjelaskan kenapa: Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan. Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi. Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan. Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini: Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir. Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki. Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan. Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas. Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian. Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret: Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen. Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek. Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya. Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan. Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama. 50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya. Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini. Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya. Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.

Someone just open-sourced a complete structured Quran database for developers and researchers. 100% Free.

Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, izinkan saya Ririe, mewakili Ibam dan anak-anak kami, menyampaikan Surat Terbuka kepada Pemimpin tertinggi negeri, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon perlindungan hukum dari ketidakadilan yang kami hadapi. Agar kebenaran tidak dikalahkan oleh hal-hal di luar fakta persidangan. Agar keadilan benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya. Kami percaya, negara tidak boleh membiarkan warganya merasa sendirian dalam menghadapi ketidakadilan. Semoga surat ini sampai dan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Demi keadilan berdiri setegak-tegaknya di negeri ini. Demi hilangnya rasa takut dari mereka-mereka yang dengan jujur dan tulus hendak membantu negara dengan keahlian mereka. Terima kasih, Bapak Presiden @prabowo 🙏🏻

Ini Ibam, bicara sendiri agar Ririe terlindungi. Betul, ketika belum jadi tersangka, saya dapat ancaman: buat pernyataan "mengarah ke atas" kalau tidak kasusnya "akan diperluas". Saya tolak, ngga mau bohong & zalim. Tiga minggu kemudian, saya jadi tersangka. Saya tolak bukan untuk lindungi Nadiem, tapi karena memang ngga pernah ada arahan dari Nadiem ke saya agar pengadaannya jadi Chromebook semua. Seperti yang terungkap dari 22x sidang, tidak ada sama sekali arahan dari atas seperti itu. Saya hanya diminta memberi masukan netral dan objektif sebagai konsultan. Artinya, ketika menerima ancaman tersebut saya dihadapkan ke dua pilihan: Berbohong mengarang cerita menuduh orang lain untuk menyelamatkan diri sendiri. Atau, berpegang kepada integritas, kejujuran, dan kebenaran yang saya yakini, dan menolak untuk berbohong. Dengan shalat istikharah dan kesadaran penuh akan risikonya, saya memilih jalan yang kedua: kejujuran. Insya Allah selalu berpegang pada kejujuran akan berujung pada kebaikan untuk saya, Ririe, dan keluarga kecil kami. Kalau tidak di dunia, maka di akhirat kelak. Lalu jawabannya apa ketika saya menolak untuk berbohong? "Oke, kami perluas.” Saya tidak berdaya. Ya Allah, apa lagi yang bisa kami lakukan ketika dihadapkan pada pilihan seperti itu? Pegangan kami hanya prinsip integritas dan kejujuran. Ketika konsekuensinya beberapa minggu kemudian saya dinyatakan tersangka, kami hanya bisa memperbanyak istighfar dan ikhtiar. Kami jalani dan hormati proses hukum yang ada dengan tabah, kami berniat jelaskan di persidangan fakta-fakta yang membuat terang, kami masih percaya dengan hukum Indonesia. Mungkin ngga banyak yang tahu, tapi Ririe istri saya adalah seorang sarjana dan magister hukum. Di Belanda dulu kami banting tulang nabung dan berhemat banyak, supaya bisa bayar uang kuliah S2 Ririe. Dari Ririe, saya belajar banyak tentang hukum Indonesia, apa saja yang mungkin terjadi, dan bagaimana hukum kita tetap memungkinkan pembelaan yang efektif. Baik, mari berjuang di persidangan, luruskan seluruh tuduhan. Satu persatu fakta di persidangan muncul dengan terang benderang, satu persatu tuduhan bisa kami bantah. Sampai akhir rangkaian sidang, 57 orang saksi dihadirkan, tidak ada bukti saya menerima keuntungan dari perkara ini, tidak ada bukti masukan saya karena konflik kepentingan, tidak ada bukti saya mengarahkan. Yang terungkap malah saya sebagai konsultan sudah menyarankan Chromebook diuji dulu, pejabat menolak pengujian dan memutus Chromebook, nama saya dicatut di SK, masukan saya dipelintir. Kami merasa pembelaan hukum kami sudah maksimal, kebenaran sudah terungkap, tinggal menumpu harapan pada keadilan dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mulia, yang kami merasa sudah sangat objektif dan penuh kearifan sepanjang persidangan. Namun, ketika JPU menyebutkan tuntutan 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara tambahan... Ini titik kezaliman yang sangat terang benderang, tekanan kepentingan yang sangat kentara, saya memutuskan pembelaan saya tidak lagi bisa hanya di persidangan. Besok saya akan sidang pembelaan (pleidoi) dan kami bersurat kepada Presiden @prabowo Subianto serta @KomisiIII DPR, untuk memohon perlindungan hukum dari kriminalisasi, ketidakadilan, intimidasi, serta pengkambinghitaman yang sudah sekentara ini. Kami takut untuk bicara? Takut ada intimidasi lain? Itu risiko yang jelas, tapi kami tidak gentar. Tuntutan 22,5 tahun dan belasan miliar yang tidak mampu kami bayar mungkin dianggap akan membuat kami terdiam, tapi kami malah semakin berani untuk melawan kriminalisasi ini. Mohon bantuan, dukungan, dan perlindungannya dari masyarakat Indonesia, dari pekerja kreatif dan pekerja pengetahuan, serta dari semua yang ingin bantu negara atau takut dizalimi negara. Kami berjuang bukan untuk kami sendiri, tapi agar tidak ada lagi kriminalisasi dan ketakutan bagi mereka yang tulus mau bantu Indonesia. Kami masih percaya Indonesia bisa menjaga dan menghadirkan keadilan dalam kasus kami.

Platform gratis ini memungkinkan siapa pun merancang proyek elektronik secara otomatis hanya dengan mengetik ide Sebuah tools bernama Blueprint hadir sebagai “Claude Code” untuk elektronik Pengguna cukup menuliskan proyek yang diinginkan, lalu sistem akan langsung menghasilkan diagram wiring, daftar komponen, hingga panduan perakitan untuk Arduino atau Raspberry Pi Seluruh fitur tersedia secara gratis

@rasjawa Pengalaman pribadi mengurus SKB waris Desember 2025, selamat syarat sudah siap gak ribet kok, poin pentingnya objek warisan harus dilaporkan oleh almarhum (pewaris) di SPT tahunan dan orang yg mengajukan SKB harus sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir (terlambat gpp)

Halo :) Karena akun GitHub aku kena flag, jadinya untuk 'Your Everyday Tools' aku mirror reponya di BitBucket dan Codeberg ya.. Ini link-nya: - Codeberg: codeberg.org/listyantidewi/… - BitBucket: bitbucket.org/your-everyday-… Sekaligus sudah ada update untuk: - PDF Tools — Sign PDF - Document Conversion — Markdown to PDF, Markdown to Word - Spreadsheet — CSV Toolkit - Image Tools — Color Palette, SVG to PNG, SVG Optimizer - QR & Barcodes (category renamed) — Generate Barcode - Audio & Video — Convert Subtitles, Burn Subtitles

Guys, ada usulan dari DPR yang menurut gue seharusnya jadi topik paling ramai dibicarakan hari ini tapi sayangnya tenggelam di antara semua berita geopolitik dan drama pengadaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan: negara tanggung 100 persen iuran BPJS Kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Dan hitungannya sudah dia paparkan langsung di rapat dengan Kementerian Kesehatan. Angkanya dulu: 225,94 juta orang peserta di luar kategori Pekerja Penerima Upah. Dikali iuran Rp42.000 per bulan. Dikali 12 bulan. Hasilnya: Rp113 triliun per tahun. Dan Charles langsung melempar pertanyaan yang menurut gue paling tepat sasaran: Mampu enggak negara? Mampu Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu. Dan ini yang paling pedas dari seluruh pernyataan Charles: Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Satu kalimat. Tapi isinya sangat berat. Karena kita semua tahu angka-angkanya: MBG: Rp171 triliun per tahun. Dengan 8 potensi korupsi yang sudah diidentifikasi KPK. Dengan pengadaan sikat semir sepatu Rp1,6 miliar. Dengan motor listrik Rp1,2 triliun. Dengan kaos kaki Rp100.000 per pasang. BPJS Kesehatan 100 persen untuk seluruh rakyat: Rp113 triliun per tahun. Dengan manfaat yang langsung terasa setiap orang yang sakit bisa berobat tanpa takut tidak bisa bayar. Selisihnya bahkan lebih murah. Dan dampaknya jauh lebih terukur. Masalah yang mendorong usulan ini dan ini realita yang menyakitkan: Sistem BPJS sekarang punya lubang besar yang sudah lama diketahui tapi tidak kunjung diselesaikan: data kepesertaan yang kacau. Ada ratusan ribu bahkan jutaan warga miskin yang secara data masuk kategori mampu karena kesalahan pendataan. Mereka masuk desil 8 atau lebih tinggi di atas kertas. Tapi di lapangan mereka tidak sanggup bayar iuran bulanan. Charles mencontohkan seorang ibu di Jakarta suaminya kerja serabutan, penghasilan tidak menentu. Tapi karena data administrasinya salah dia tidak masuk kategori penerima bantuan. Harus bayar BPJS mandiri. Sementara hidup di Jakarta dengan Rp2 juta sebulan saja sudah susah. Dan ketika mereka tidak bayar kepesertaannya nonaktif. Mereka jatuh sakit tidak bisa berobat dengan BPJS. Harus bayar penuh. Ini adalah ironi terbesar dari sistem yang seharusnya melindungi rakyat yang paling rentan. Kenapa solusi verifikasi data" tidak cukup: Pemerintah selalu menjawab masalah ini dengan satu jawaban: kita akan perbaiki data Tapi perdebatan soal verifikasi data sudah berlangsung bertahun-tahun. Sementara itu setiap hari ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat karena terjebak di limbo administratif antara "mampu" di atas kertas dan "tidak mampu" di lapangan. Charles menyebut ini dengan sangat tepat: perdebatan verifikasi data yang tidak kunjung selesai hanya memperpanjang ketidakpastian bagi warga yang paling butuh kepastian. Solusi paling simpel: tanggung semuanya. Selesai. Tidak perlu verifikasi. Tidak perlu data yang sempurna. Semua warga negara Indonesia dapat BPJS gratis. Apakah ini fiskal realistis? Rp113 triliun per tahun terdengar besar. Tapi mari bandingkan: MBG 2026: Rp171 triliun dalam satu tahun, dengan tata kelola yang menurut KPK sendiri belum memadai. Kalau dari anggaran-anggaran itu ada yang bisa dirasionalisasi Rp113 triliun untuk BPJS gratis 100 persen bukan angka yang tidak mungkin dijangkau. Dan ini investasi yang paling langsung dampaknya ke rakyat terbawah yang sekarang tidak punya jaring pengaman kesehatan yang efektif. Yang paling bikin gue geleng-geleng: Ini bukan ide baru. Konsep universal health coverage sudah lama dibicarakan. Negara-negara yang jauh lebih miskin dari Indonesia sudah menjalankannya. Thailand menjalankan sistem kesehatan universal sejak 2002 dengan premi nol untuk semua warga. Sri Lanka. Bangladesh. Bahkan beberapa negara Afrika. Indonesia dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara masih berdebat soal siapa yang berhak dapat BPJS subsidi dan siapa yang tidak. Sementara di sisi lain anggaran negara mengalir ke motor trail, kaos kaki Rp100.000, dan sikat semir sepatu dengan harga tiga kali lipat pasar. Rp113 triliun untuk kesehatan gratis semua rakyat Indonesia atau Rp171 triliun untuk program makan yang menurut survei 88% manfaatnya dinikmati pejabat dan pengelola dapur? Ini bukan pertanyaan yang sulit dijawab secara moral. Yang sulit adalah menjawabnya secara politik karena selalu ada kepentingan yang lebih besar dari kesehatan rakyat yang masuk dalam kalkulasi anggaran negara. Charles sudah berani mengajukan pertanyaan yang tepat. Sekarang tinggal satu pertanyaan lagi: Adakah yang berani menjawabnya dengan aksi nyata?

haiii temen temen #zonauang, ni akuu bru aja bikin web app namany Invoiceku.. aplikasi invoice generator yang 100% gratis tis tisss ☝🏻😋😋 bisa custom branding, warna, watermark, dan lain laiinnn.. hhayy 😎😎 link ny dibawah yahh.. 👇🏻

ANTHROPIC RILIS PANDUAN RESMI 33 HALAMAN UNTUK CLAUDE SKILL Anthropic baru saja meluncurkan panduan komprehensif setebal 33 halaman yang membahas optimalisasi penggunaan Claude secara praktis dan sistematis Dokumen ini menyoroti pendekatan berbasis persistent instructions, memungkinkan pengguna menjalankan perintah tanpa perlu pengulangan atau penjelasan ulang di setiap interaksi Panduan tersebut mencakup alur terstruktur mulai dari Skill, Memory, hingga Automation dan Systems, yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi hingga potensi monetisasi Materi ini disebut sebagai salah satu referensi paling aplikatif dalam memahami kapabilitas Claude secara end to end Pengguna disarankan untuk segera mempelajari panduan ini mengingat relevansinya dalam pengembangan workflow berbasis AI

Halo :) Ini aku ada kode program buat everyday tasks seperti convert PDF, resize PDF, split PDF, generate QR code, remove image backrgound, unit converter, dll (bisa lihat di referensi screenshots terlampir). Kamu bisa unduh kode programnya di github.com/listyantidewi1… dan jalanin secara lokal di komputer kamu, supaya data-data kamu nggak bocor ke mana-mana.

Presentasi singkat selama 30 menit dari peneliti “Coding Agents” di Anthropic dinilai lebih padat insight dibanding ratusan kursus berbayar tentang vibe coding Cukup sisihkan waktu sebentar video ini berpotensi mengubah cara kamu memanfaatkan AI secara drastis

bukti nyata 1 langkah kecil bisa berarti besar.. meet Arief Kamaruddin pemuda 34 tahun dari Ciliwung yang bikin gubernur Jakarta gelar rapat khusus soal ikan sapu-sapu kenapa dia mulai gerak > dari kecil hobi jala ikan > dulu dapetnya udang atau lele liar > sekarang isinya sapu-sapu semua > spesies asli ciliwung hancur sisa 20 spesies > sapu-sapu ini invasif dan nggak ada predator cara kerjanya hardcore > turun ke sungai 1-3 jam tiap hari > kadang nyari sampe jam 2 pagi > nyemplung ke air keruh beracun > ngeraba akar pohon pake tangan kosong > resiko: beling, paku, ulerdapet ikan, patahin lehernya, lalu kubur impactnya nggak main-main > viral sampe masuk podcast close the door > gubernur dki langsung instruksi walikota > dinas gelar operasi massal tiap jumat > di jaksel kemaren tembus hampir 7 ton > rilis warning bahaya makan sapu-sapu ciliwung strateginya pinter dia pake sapu-sapu cuma buat pintu masuk tujuan utamanya nyentil isu sampah dan limbah karena kalo bahas sampah doang publik gampang abai dari jaring seadanya, dia sukses maksa birokrasi buat turun tangan. di tempat kalian ada sosok seniat ini nggak?

Sebagai engineer Indo yang belajar banyak dari Ibam, baca ini sakit hati rasanya. Satu-satunya saran buat teman-teman tech di titik ini: usahakan cari jalan untuk berkarier di luar negeri. Kalaupun stay, jauh-jauh dari public sector atau pemerintahan, tetap di private sector. Teknologi di Indonesia sudah selesai. Investasi terbaik saat ini yang bisa kita berikan buat generasi berikutnya: berkarya sebaik-baiknya di luar negeri dan membangun network seluas-luasnya. Selamat tinggal keadilan, selamat jalan teknologi Indonesia. Unicorn era was a nice ride.

Mengapa Negara Menzalimi Suami Saya, yang Tulus Berkorban Banyak Untuk Negara? Sebagai istri, sakit hati rasanya. Enam belas tahun aku kenal Ibam, dia ngga money oriented. Niatnya tulus. Kalau sudah mau bantu, dia akan benar-benar bantu. Ibam dituntut penjara 15 tahun dan harus bayar Rp16,9 miliar, kalau tidak maka pidananya ditambah 7,5 tahun. Berarti, Ibam dituntut 22,5 tahun penjara. Ibam, yang pernah menolak tawaran puluhan miliar karena merasa misi bantu negara lewat bangun teknologi masih belum selesai. Sekarang ironisnya dituduh korupsi. Padahal sampai 57 saksi diperiksa, tidak ada satu pun bukti Ibam memperkaya diri. Tidak ada konflik kepentingan untuk memperkaya orang lain. Dia hanya konsultan teknis, rela tolak tawaran asing, turun gaji demi negara, ngga punya jabatan dan kewenangan, selalu profesional dan netral dalam kasih masukan, tapi terjebak dalam pusaran para elite birokrasi. Masukan teknis Ibam yang sudah terdokumentasi baik, transparan akan kelebihan dan kekurangan, diceritakan sepotong-sepotong saja oleh pejabat pengadaan. Sehingga seakan-akan Ibam memaksa hanya Chromebook. Untungnya, Ibam punya banyak dokumentasi yang sudah jadi bukti di persidangan. Sudah terungkap di sidang bahwa: 1. Ibam bukan pejabat, tapi konsultan yayasan. Gaji Ibam sama sekali bukan dari APBN. 2. Ibam baru kenal Nadiem setelah dia jadi menteri. Ngga ada persekongkolan, dan ngga pernah ketemu personal. 3. Di banyak bukti chat & notulen rapat: Ibam tidak mengarahkan pengadaan, tidak buat kajian, bahkan Ibam minta kementerian untuk uji Chromebook dulu. 4. Pejabat Eselon I akhirnya mengakui: dia yang menolak masukan pengujian Ibam, dia yang memutuskan Chromebook lewat SK yang dia keluarkan. 5. Ahli IT telah menyatakan masukan Ibam sudah netral dan profesional, sesuai best practice keahlian, serta benar dalam menyerahkan keputusan ke kementerian. Puncaknya, nama Ibam dicatut ke dalam SK pengadaan yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Dalam pengesahan kajian Chromebook yang ditugaskan SK, tidak ada tanda tangan Ibam. Terungkap juga di sidang, belasan pejabat, termasuk yang berupaya ‘menyalahkan’ Ibam, mengakui telah menerima ratusan juta rupiah suap dari vendor. Namun mereka semua bebas, tidak ada yang jadi tersangka. Disaat mereka bebas, Ibam ditahan dan dituntut penjara. Bagiku perkara ini jelas. Suamiku bukan pelaku, tapi korban permainan elite birokrasi yang seenaknya melempar semua keputusan mereka pada Ibam. Sekarang, kami hampir sampai di ujung jalan. Ibam dituntut 22,5 tahun penjara. Dua terdakwa lain, pejabat Eselon II di Kemendikbud, yang mengatur pengadaan dan sudah mengakui ada aliran dana sampai miliaran rupiah, dituntut 6 tahun saja. Semakin kontras ketika surat tuntutan sendiri mengakui: tidak ada aliran dana ke Ibam. Tuntutan bilang di laporan SPT 2021, kekayaan Ibam naik Rp16,9 miliar. Ibam sudah tunjukkan bukti di persidangan kalau itu dari saham Bukalapak yang didapat jauh sebelum Ibam menjadi konsultan Kemendikbud, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Chromebook atau Gojek. Bukti itu ditolak JPU dalam tuntutannya. Mereka bilang karena Ibam sudah resign, sahamnya hangus. Mereka tidak paham kata-kata dalam surat pemberian saham, bahwa yang hangus hanya “saham yang belum diberikan”. Padahal, sebelum resign juga ada sebagian saham yang sudah diberikan. JPU menyatakan, karena mereka tolak bukti itu, Rp16,9 miliar Ibam diduga hasil korupsi, jadi mereka tuntut 15 tahun ditambah 7,5 tahun. Bagi kami, ini puncak dari kezaliman. Ibam yang tidak pernah, sekali lagi, TIDAK PERNAH ADA ALIRAN DANA SAMA SEKALI, dikriminalisasi atas prestasinya bantu negara, yang tidak ada hubungannya dengan perkara. Dua minggu lagi putusan Ibam akan dibacakan oleh Majelis Hakim, kami tetap berharap keadilan putusan bisa sesuai dengan fakta persidangan. Karena, ini bukan sekedar perkara hukum, ini menyangkut nasib seseorang, masa depan keluarga kami, anak-anak kami, serta kemerdekaan kami sekeluarga. Setahun terakhir ini adalah masa yang sangat berat bagi kami. Keluarga kami kehilangan penghasilan, kesehatan jantung Ibam kian memburuk, bahkan tabungan hidup kami terkuras habis untuk biaya medis dan biaya hukum. Namun, aku bersaksi bahwa Ibam adalah seorang perintis. Hidupnya penuh perjuangan dari kecil, insya Allah kami siap bangun dari nol lagi. Hanya saja, jika pengabdian untuk Indonesia harus dibayar semahal ini. Jika bukti persidangan sudah seterang ini, dan jika upaya mengkambinghitamkan Ibam sudah sekentara ini, dia tetap dipenjara puluhan tahun... Ini adalah ketidakadilan yang teramat pahit. Bukan hanya bagi Ibam, tapi bagi siapa pun yang pernah atau akan bantu bangsa ini dengan niat tulus. Apa memang berbakti bagi merah putih seberbahaya ini? Apa memang tidak ada keadilan bagi orang jujur yang sudah berkorban banyak bagi negara? Tolong bantu kami mencari keadilan untuk Ibam selagi masih ada waktu. Mohon bantu bagikan tulisan ini, pada rekan atau kerabat, konsultan atau pejabat, siapapun yang bisa bantu menyuarakan keadilan dan memberi perhatian. Agar tidak ada lagi profesional seperti Ibam yang jadi korban kriminalisasi. Jakarta, 16 April 2026 Ririe - Istri dari Ibrahim Arief (Ibam)