Arif Kusuma retweetledi
Guys, Prof. Siti Zuhro peneliti senior politik dari LIPI dan BRIN baru bongkar sesuatu yang menurut gue paling jujur yang pernah disampaikan soal kondisi pemerintahan Prabowo sekarang.
Bukan dari kubu oposisi.
Bukan dari aktivis yang sudah punya agenda.
Tapi dari akademisi yang bahkan pernah duduk langsung berhadapan dengan Prabowo dan mengakui sosoknya santun dan cerdas.
Kenapa kritiknya makin keras dan makin vulgar?
Prof. Siti tidak melihat ini sebagai sesuatu yang aneh. Justru ini adalah buah dari demokrasi yang sudah berjalan lima kali pilpres langsung sejak 2004.
Rakyat merasa ikut memiliki.
Pilpres bukan oleh MPR tapi oleh rakyat langsung.
Maka pertanggungjawaban presiden memang kepada rakyat dan rakyat punya hak untuk bertanya, mengevaluasi, mengkritisi.
Yang berbeda sekarang adalah mediumnya terbuka luar biasa.
Tidak perlu institusi.
Tidak perlu ormas.
Satu orang dengan handphone bisa langsung menyuarakan kekecewaannya ke jutaan orang.
Masalah utamanya:
kesenjangan antara retorika dan realita:
Di 100 hari pertama survei kepuasan Prabowo di atas 80%. Semua lembaga survei sepakat.
Kenapa setinggi itu?
Bukan karena program sudah berjalan.
Tapi karena statement-nya menggembirakan.
Keberpihakannya kepada rakyat terasa jelas dari cara dia bicara.
Tapi begitu senjang kayak bumerang dia.
Berbalik.
Dan akumulasinya terjadi pelan-pelan.
Setiap janji yang belum terwujud menambah lapisan kekecewaan.
Sampai akhirnya yang keluar bukan lagi kritik yang halus tapi suara yang vulgar dan tanpa basa-basi.
Soal kabinet yang terlalu besar:
Prof. Siti menggunakan kalimat yang gue rasa paling tepat menggambarkan masalahnya:
Kaya struktur tidak identik dengan kaya fungsi.
Kabinet sebesar ini secara teori administrasi sangat sulit untuk efektif dan efisien.
Dan yang terjadi kemudian adalah Prabowo selalu pasang badan untuk kelemahan kabinetnya mengambil semua tanggung jawab.
Akibatnya semua pertanyaan publik kini mengarah langsung ke Prabowo.
Bukan ke menteri terkait.
Dan itu risiko yang diciptakan sendiri.
Soal laporan ABS Asal Bapak Senang:
Ini yang menurut gue paling serius dari seluruh diskusi.
Ada kekhawatiran bahwa informasi yang masuk ke Prabowo sudah disaring terlalu rapi.
Pintu masuk ke presiden disebut sangat terbatas berbeda dengan Jokowi yang pintunya lebih banyak.
Hasilnya:
Prabowo berpidato dengan narasi yang menggembirakan tapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang sudah diketahui publik lewat citizen journalism.
Kalau sampai tidak terinformasikan mestinya istana kalau sayang Pak Prabowo sebagai presiden, lebih mengutamakan info yang kredibel.
Yang betul-betul tidak menimbulkan senjang dengan publik.
Dan publik sekarang tidak bisa dibohongi.
Tidak ada yang bisa disembunyikan di era ini.
Soal DPR yang diam:
Prof. Siti mengingatkan satu hal yang fundamental dalam demokrasi: tidak mungkin ada pemerintahan yang sehat tanpa oposisi yang berfungsi.
PDIP sendirian sama seperti PKS sendirian dulu di era SBY. Tidak efektif. Dan akibatnya fungsi pengawasan yang harusnya dilakukan DPR kini dilakukan oleh rakyat sendiri.
"Wakilnya tidak jalan. Maka rakyat sendiri yang bersuara. Berpodcast sendiri. Merekam sendiri. Tidak takut, apa adanya dipertontonkan."
Soal MBG dan Koperasi Desa yang perlu ditata ulang:
Prof. Siti bukan menolak program-program ini.
Tapi dia menyoroti satu masalah mendasar: semuanya top down.
Koperasi Desa yang dananya diambil dari dana desa kepala desa tidak happy.
Dan ketidakhappian kepala desa menjalar ke seluruh sistem kekerabatan di desa.
MBG yang harusnya diprioritaskan untuk daerah 3T dan basis stunting justru dikasih juga ke Jakarta dan kota-kota besar yang tidak membutuhkan.
"Apakah betul Jakarta harus dikasih MBG juga?
Kota-kota di Jawa yang sudah besar?
Kalau menurut saya itu tidak tepat sasaran."
Dan soal Prabowo sendiri penilaian yang jujur:
Prof. Siti tidak membenci Prabowo.
Dia mengakui presiden ini cerdas, bacaannya luas, santun dalam pertemuan langsung.
Tapi ada satu masalah yang tidak bisa diabaikan: Prabowo terkesan elitis.
Tidak punya pengalaman hidup dalam kekurangan yang membuat seorang pemimpin benar-benar luwes dengan rakyat.
Dan gaya komunikasinya yang menggebu seperti Bung Karno di era yang berbeda justru menimbulkan respons negatif. Karena orang menunggu implementasi bukan inspirasi.
"Beliau ini eksekutif loh. Eksekutor. Tidak terlalu banyak sambutan tapi eksekusi.
Pesan terakhir yang paling gue ingat:
"Menuju Oktober 2026 sepatutnya pemerintahan Pak Prabowo memberikan relief yang konkret.
Bukan kata-kata.
Bukan pidato.
Seeing is believing.
Kata-kata sudah tidak cukup lagi."
Dan soal ancaman menertibkan pengamat — Prof. Siti menjawab dengan tenang:
Mengkritisi kebijakan yang merugikan rakyat itu wajib.
Bukan makar.
Bukan mendongkel.
Tapi wajib.
Itu modalitas kita membangun negara dengan kedaulatannya.
Indonesia
