DPP PKB

Halal Bihalal dan Apresiasi Kaderisasi PKB 2026 berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Dalam momen ini, Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, mengapresiasi capaian kaderisasi PKB yang telah menjangkau 1.564 angkatan dengan lebih dari 144 ribu alumni. Gus Muhaimin menegaskan kaderisasi PKB sudah berada di jalur yang tepat, namun seluruh kader diingatkan untuk tidak cepat puas dan terus meningkatkan kualitas ke depan. #PKB @cakimiNOW

Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas saat upaya perdamaian justru dibayangi aksi militer yang memperkeruh situasi. Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga merusak kepercayaan dalam hubungan antarnegara. Syamsu Rizal, Anggota Komisi I DPR RI FPKB, menegaskan bahwa Indonesia harus konsisten memperjuangkan keadilan, termasuk mendorong pertanggungjawaban atas jatuhnya prajurit TNI yang sedang menjalankan misi perdamaian dunia. #PKB

Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, mendorong penguatan akses pembiayaan melalui ekosistem terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, hingga penjaminan kredit, agar pelaku UMKM bisa terbebas dari jeratan rentenir dan terus berkembang. #PKB

Universitas Terbuka @UnivTerbuka adalah wujud pelayanan pemerataan pendidikan di Indonesia. Sebanyak 2,3 juta alumni UT yang tersebar di berbagai ruang strategis merupakan potensi besar untuk terlibat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Maka, @kemenkopmRI bersama IKA UT berkomitmen dalam nota kesepahaman untuk bergerak menjalankan program pemberdayaan. Di antaranya penguatan riset dan kajian pemberdayaan, dukungan beasiswa dan keberlanjutan studi lulusan Sekolah Rakyat, hingga pengembangan UMKM alumni. Bergerak, bergerak, berdaya! @Dr_Moeldoko

Impor gula rafinasi yang terus dibiarkan tanpa kontrol dinilai semakin menekan petani tebu lokal dan melemahkan industri gula nasional. Kondisi ini bukan hanya soal harga, tapi juga menyangkut keberlanjutan sektor strategis yang berperan penting dalam ketahanan pangan Indonesia. Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI FPKB, menegaskan bahwa banjirnya produk impor bertarif nol persen telah membuat banyak pabrik dalam negeri tidak beroperasi dan petani kehilangan daya saing. Ia mendorong adanya pembenahan kebijakan agar petani lokal tidak terus dirugikan. #PKB @nasimkhanNKI

Kenaikan harga avtur berdampak langsung pada lonjakan harga tiket pesawat. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, kebijakan ini memicu kekhawatiran karena berpotensi membebani masyarakat dan membatasi akses mobilitas publik. Menurut Rivqy Abdul Halim, Anggota Komisi VI DPR RI, jika kebijakan ini dianggap sebagai langkah darurat, maka harus jelas indikator, batas waktu, serta mekanisme evaluasinya agar tidak menjadi kebijakan permanen yang merugikan rakyat. #PKB @RivqyHalim

BPJS Kesehatan harus selalu hadir untuk rakyat, karena kesehatan adalah hak dasar dan bukti bahwa negara tidak pernah absen melindungi warganya, tanpa kecuali. Dalam pertemuan tadi bersama jajaran Direksi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI , Kami kembali menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas. Sejalan dengan arahan Presiden @prabowo, seluruh kebijakan harus benar-benar berpihak pada rakyat. Tidak boleh ada yang tertinggal, apalagi dalam urusan kesehatan. PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah menerapkan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.

Negara tidak boleh abai terhadap masa depan anak bangsa! Zainul Munasichin, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, menyoroti nasib anak-anak pekerja migran yang rentan terabaikan, mulai dari tidak memiliki dokumen resmi hingga minim perlindungan dan akses layanan dasar. Ia menegaskan pentingnya penguatan payung hukum, percepatan pendataan dan pemulangan, serta jaminan akses pendidikan dan kesehatan agar setiap anak mendapat haknya tanpa diskriminasi. #PKB @zainul_munas

Di negara yang memproklamasikan keadilan sosial sebagai tujuan akhir bernegara, kasus bunuh diri seorang bocah akibat jeratan kemiskinan seperti terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu tentu sebuah paradoks dan mencoreng khittah bernegara kita. Negara, dengan dalih apa pun, dengan seluruh kebijakan yang diproduksinya, tidak boleh membuat pembenaran yang justru mengoyak rasa kemanusiaan itu. Tugas negara adalah memberi nisbah pembangunan atas wajah kemiskinan sehingga masyarakat tidak semakin tersisih di tengah derap kemajuan bangsanya. Itulah sesungguhnya mandatory dan peran profetis negara yang tampaknya harus diberi ruh kembali dalam sebuah visi dan peta jalan yang jelas. Salah satu jalan yang tampaknya mampu membangun sebuah self of urgency adalah dengan mengembangkan paradigma baru pemberdayaan masyarakat dalam setiap kebijakan sosial yang dilahirkan. Nilai penting sebuah kebijakan mempunyai perspektif pemberdayaan tidak terbatas pada kewajiban negara menjamin pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga negara, tetapi juga kemampuan mengajak seluruh lapisan masyarakat secara substantif melakukan mobilitas vertikal secara bersama-sama serta memberikan akses atas berbagai sumber daya yang dimiliki. Negara dan “Mandatory” Pemberdayaan Baca di sini komp.as/4tpzcu3 Opini 6 April 2026 Ditulis oleh A Muhaimin Iskandar (@cakimiNOW) Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia #Opini #AdadiKompas

Ratna Juwita Sari, Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, mendukung penerapan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai upaya mengurangi ketergantungan energi fosil dan mendorong energi terbarukan. Namun, ia menegaskan implementasi harus dikaji matang agar berkelanjutan, efisien, dan tidak membebani masyarakat. #PKB @IYA_Juwita

Kumpul anak muda biarn tetap semangat muda ! Jalan sehat dan sarapan bersama #pengurusharian @DPP_PKB

Selamat Hari Paskah bagi seluruh umat Kristiani. Semoga damai, sukacita, dan semangat kebersamaan senantiasa menyertai kita semua. #PKB #Paskah2026 @cakimiNOW @EmHasanuddin

Selamat memperingati Wafat Isa Almasih. Semoga makna pengorbanan dan kasih yang diperingati hari ini menghadirkan damai, keteguhan iman, serta harapan baru bagi kita semua. #PKB

Hari ini saya membersamai para kepala daerah PKB di seluruh Indonesia, halal bihalal sekaligus menyatukan komitmen, memperkuat soliditas, dan memastikan setiap amanah yang mereka emban dijalankan sebaik mungkin. Kita ingin kepala daerah PKB dikenal bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena kinerjanya, keberpihakannya kepada rakyat, dan kemampuannya menjaga kepercayaan publik. Jadilah tokoh eksekutif yang layak difotokopi oleh generasi penerus nanti. Apa yang Anda lakukan hari ini harus bisa menjadi contoh yang membanggakan di masa depan.

Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin @cakimiNOW menghadiri acara Sinergitas Percepatan Pencapaian Program Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 yang diikuti kepala daerah dari PKB seluruh Indonesia. Gus Muhaimin menekankan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, tapi amanah yang harus diwujudkan lewat kerja nyata dan keteladanan. Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya menjabat, tapi harus menjadi contoh yang bisa ditiru dan membawa perubahan nyata bagi rakyat. #PKB #GusMuhaimin

Selamat Kepada HRD ; Haji Ruslan Daud sebagai Ketua DPW PKB Nangro Aceh Darusalam Selamat membantu rakyat Aceh Maju Sejahtera

Selamat ulang tahun Pak Sekjen DPP PKB @EmHasanuddin ✨️ Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah serta terus menginspirasi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Amiin 🙏 #PKB

Cak Imin Lantik Pengurus PKB Aceh, HRD Ketua-Tgk Mujlisal Sekretaris news.republika.co.id/berita/tcs9w62…

Kukuhkan DPW PKB, Gus @cakimiNOW Siap Kawal Masa Depan Aceh Beliau menyoroti urgensi penanganan bencana alam yang kerap melanda Aceh, seperti banjir dan longsor. Ia menegaskan bahwa langkah rehabilitasi dan rekonstruksi harus menjadi prioritas nasional, mengingat dampaknya yang berulang terhadap kehidupan masyarakat. m.pkb.id/12974/kukuhkan…