Sofian Khalief

Presiden kita ini benar benar tidak punya rem untuk tidak mengambur hamburkan uang negara. Coba istana jelaskan ke rakyat secara gamblang tentang hasil nyata dari tiap kunjungan yang dilakukan hampir tiap minggu melawat ke luar negeri? Berapa anggaran negara yg dihabiskan hanya untuk berpergian? Pantaskah itu dilakukan saat rupiah terpuruk terhadap dollar, harga saham merosot dan remuk di mata investor, serta banyak rakyat sedang kesulitan ekonomi karena harga harga kebutuhan yang makin mahal? Apa tidak ada orang di sekeliling presiden yg bisa menasehati agar pak Prabowo lebih punya empati, hingga mendahulukan bekerja berdasarkan prioritas dan akuntabilitas?

Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang. 150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan. Bukan karena perusahaannya bangkrut. Bukan karena kinerjanya buruk. Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya. Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat. Dan ini yang paling miris: Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan. Dia datang meminta solusi. "Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru. Sekarang ekonomi semua sulit, semua harga sudah naik, kebutuhan makin tinggi. Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup." "Cari kerja sulit, Pak. Kami banyak yang hanya tamatan SMA." Kalimat itu "cari kerja sulit, Pak" menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka. Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami: Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong. Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa. Artinya sederhana: gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah. Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya. Bukan karena ada keluhan dari konsumen. Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu. Dan ini yang paling pedas: 150 karyawan kehilangan pekerjaan. Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil. Dan ini baru satu kabupaten. Lombok Tengah. Dengan 25 gerai yang ditutup. Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama? Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha: Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja. Bukan karena lo salah. Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal. Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan. Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa mereka takut masuk. Hari ini Alfamart. Besok siapa? Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar: Badai PHK sedang mengintai. Rupiah di Rp17.700. Lapangan kerja tidak tumbuh. Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar. Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana." Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot. Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar. Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak. Mereka hanya minta bisa tetap bekerja. Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit. Dan jawaban yang mereka dapat adalah: datang ke kantor Bupati mengantri memohon dengan harapan ada yang mendengar. Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi. Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.

Rocky gerung sudah resah juga ya ... Setuju kawan2?

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.

YANG PENTING NGOMONG

nih guys dengerin, jadi rakyat ga usah bermimpi bisa kaya raya 🫵🤣 kata presiden, rakyatnya tidak bermimpi utk mengalami kehidupan yg kaya raya banyak2 bersyukur deh jd wni, masih hidup dan bisa makan udah bagus 😂

Awak bingung harus respons macam mane 😭😭😭

Pantesan kalah 3 kali Pantesan dinilai 11/100 Pantesan diberhentikan BJ Habibie Ternyata beneran se gak layak itu jadi presiden.

Mau tanya ke Pak Anies deh, sekarang masih 11/100 apa makin merosot nilainya? 😂😂😂

Yang ngedumel "ya allahhhhh" tiap liat prabowo pidato boleh retweet

SBY buruk, Jokowi buruk. Tapi mereka sama sekali gapernah ngomong kayak gini dalam forum resmi. Seorang presiden, pemimpin negara bicara dengan kapabilitas yang cuma seperti ini. Orang-orang yang memilih dia karena kasihan atau karena apapun, kalian berdosa sekali untuk seluruh manusia di negeri ini. Bajingan kalian dan pilihan kalian. Bedebah.

Sayang banget kan... 🥹🥹🥹

Prabowo: "Rupiah begini dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok! Ya kan?"

mimpi basah mulu ni si gembrot

“Bapak pahlawan ekonomi saya pak”😭😭🥺😔 Bayangin ya… S1 di Brown University, S2 di Harvard University pada masanya sepintar apa coba?! Balik ke Indo ngasih kontribusi ke negara dengan bikin 4 juta lapangan pekerjaan buat rakyat, lanjut memperluas kontribusi lagi di Pemerintahan, eh tau-tau DITUNTUT TOTAL 27,5 tahun untuk KASUS GAIB (pidana penjara 18 tahun, denda 1M (subsidair 190 hari), dan pidana tambahan uang. Pengganti (809M) dan 4.8T (subsidair 9 tahun) atas SEDERET DENGAN DAKWAAN 0 BUKTI!! kasus yang sampe sekarang publik aja masih bingung “ini barang buktinya mana?” 😭😭

Apapun kecuali menaikkan gaji guru, dosen, dan nakes.

Sedangkan kasus MBG, IKN mangkrak, orang2 itu pada hidup tentram 🤡 What a dzalim country

lagian tolol bngt sih milih prabowo

kalo ngikutin logic yang sama kaya tom lembong & nadiem makarim, harusnya yang ngusulin IKN juga ditangkep yah

Terbukti 10thn ditipu mulyono bukannya sadar malah lanjut part 2 milih anak belernya dan monokotil narsistik yg pikirannya berhenti di tahun 90an.