Nana

Yang setuju, mohon diposting ulang.

Mohon di up gais karna media belum ada berita in tentang kejadian ini. Kebakaran besar terjadi di jalur pipa gas menyusul ledakan pagi ini di Gampong Blang Rubek, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia.

BREAKING: media Jepang menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing" --- Antek-antek asing mendunia guys.

@ARSIPAJA Plis masyarakat Desa dan Kabupaten, jangan mau dibodohi. Kedelai kita Impor, Gandum Impor, Gula Impor. Semua jadi naik bahkan ke Tempe, Tahu, dan Mie karena transaksinya pakai Dollar 😭

Demo Asli Hari Buruh 1 Mei 2026 Depan @DPR_RI ada penangkapan & intimidasi. Yang di Monas dapat sembako.

Apalagi yang lebih gelap dari ekonomi Indonesia? Jawabannya adalah pendidikan Indonesia. Secercah fajar pun belum kelihatan, masih gelap gulita. Dari dulu emang gak bagus2 amat juga sih. Tapi sejak pandemi dengan belajar online, terus kena kurikulum merdeka, kok bukannya membaik malah tambah gelap. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Dan jangan lupa, guru dan dosen itu buruh loh. (ini bener2 double blow buat Ki Hajar Dewantara. Sudah Internationale yang terjemahkan dibuat joget, keesokan harinya ide pendidikan beliau juga dikhianati)

Tau gak kenapa kita harus berisik sama Pemerintah? Inkompetensi ini taruhannya nyawa. Nyawa lho nyawa. Yang kalo udah ilang kaga bisa balik lagi. Ilang karena sistem bobrok/ human error. Udah ilang terus gak ada yang tanggung jawab. Cuma jadi angka. Kan bangsat!

dulu dosen ilmu negara gw bilang kalau tonggak suatu negara tuh ada tiga; kesejahteraan rakyat, kesetaraan pendidikan, dan keadilan penegakkan hukum. indonesia nggak tiga2nya anjir 😭

Aktivis buruh disuruh jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seorang pensiunan jenderal baliho disuruh jadi Kepala KSP. Seorang birokrat kehutanan disuruh mengurus pangan. Seorang tukang survei disuruh jadi Kepala Bakom. Dan seorang kapitalis disuruh memimpin Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional. Semua penunjukan ini terasa absurd dan saling bertolak belakang,Saya curiga ini bukan kebetulan. Apakah seluruhnya bagian dari agenda besar menuju 2030

Indonesia itu dirusak bukan oleh generasi muda. Tapi oleh generasi tua nya.

Pendidikan itu hak, public goods, alat untuk menyadarkan bahwa ada situasi penindasan di sekitarnya Kalau cuma dianggap ga relevan, jurusan gue Ilmu Pemerintahan harus dibubarin paling pertama karena ujung-ujungnya pemimpin pemerintahan kita juga penjual martabak 🙃

bener ga?

Bagaimana mungkin seseorang dengan jiwa kapitalis yang kuat ditunjuk menjadi Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional? Apakah Presiden Prabowo memiliki rencana untuk mengeksploitasi habis-habisan hutan Indonesia? Apakah ini langkah untuk merampok kekayaan alam yang tersisa? Penunjukan Hashim sebagai ketua satgas ini sangat berbahaya dan patut menjadi alarm merah bagi kita semua yang peduli dengan kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Aksi damai mahasiswa di Jayapura pada 27 April 2026 berujung pembubaran oleh aparat. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan serius tentang ruang kebebasan berpendapat di Indonesia. Mahasiswa sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan aksi dan menegaskan tujuan mereka: menyuarakan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Papua. Namun, respons di lapangan justru diwarnai tindakan represif dan penangkapan.

Setelah Hiroshima-Nagasaki dibom atom, Kaisar Hirohito: Berapa jumlah guru yang tersisa? Setelah resmi jadi presiden, Karbowo: Berapa total anggaran pendidikan yang bisa dikurangi? Dari sini tampak jelas mana yang mau membangun negara, mana yang mau membangun bisnis. 👍🏼

Guys, Prabowo baru saja melantik enam pejabat baru. Dan gue mau bedah satu per satu siapa mereka, dari mana latar belakangnya, dan apakah penempatannya masuk akal. 1. Mohammad Jumhur Hidayat — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Latar belakang Jumhur adalah aktivis buruh dan tokoh politik. Dia dikenal sebagai Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan pernah aktif di lingkaran oposisi era Jokowi. Belakangan merapat ke kubu Prabowo. Kompetensi di bidang lingkungan hidup? Ini yang perlu dipertanyakan. Jumhur tidak punya track record substansial di isu lingkungan, konservasi, atau pengelolaan sumber daya alam. Menteri Lingkungan Hidup adalah posisi yang sangat teknis dan sangat kritis terutama saat Indonesia menghadapi tekanan internasional soal deforestasi, target net zero emission, dan negosiasi carbon credit. Ini bukan posisi yang bisa diisi hanya berdasarkan loyalitas politik. Dan ini terjadi tepat di saat TPL baru saja dicabut izin hutannya yang artinya isu lingkungan hidup sedang sangat panas. 2. Hanif Faisol Nurofiq — Wakil Menko Pangan Hanif adalah birokrat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia pernah menjabat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dari sisi kompetensi teknis ini salah satu penempatan yang paling masuk akal dari enam nama ini. Background di kehutanan dan planologi relevan dengan isu pangan terutama terkait lahan pertanian, konversi lahan, dan kebijakan agraria yang bersinggungan dengan ketahanan pangan. Tapi pertanyaannya: kenapa dia dipindah dari lingkungan hidup ke pangan sementara Jumhur yang tidak punya background lingkungan justru masuk ke kementerian yang Hanif tinggalkan? 3. Dudung Abdurachman — Kepala Staf Kepresidenan Dudung adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat jenderal bintang empat. Pensiunan militer. Tokoh yang dikenal vokal dan tidak jarang kontroversial semasa aktif. Ini adalah pola yang sudah gue dan banyak pengamat soroti sebelumnya: militer aktif atau pensiunan terus mengisi posisi-posisi sipil strategis. Kepala Staf Kepresidenan adalah posisi yang secara historis diisi oleh tokoh sipil politisi senior, teknokrat, atau akademisi yang memahami dinamika pemerintahan sipil dan komunikasi publik. Menempatkan mantan KSAD di posisi ini memberikan sinyal yang tidak kecil: bahwa lingkaran kepresidenan semakin didominasi latar belakang militer. Dan itu adalah sinyal yang sangat diperhatikan oleh pengamat demokrasi — baik di dalam maupun luar negeri. 4. Muhammad Qodari — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Qodari adalah pendiri dan Direktur Eksekutif IndEX Research lembaga survei politik. Dia dikenal sebagai analis politik dan konsultan komunikasi politik yang sudah lama berkecimpung di dunia survei dan strategi elektoral. Yang menarik dan kontroversial adalah Qodari adalah salah satu orang pertama yang secara publik mendorong wacana Prabowo-Gibran sebagai pasangan di Pilpres 2024. Bahkan sebelum banyak pihak lain berani bicara soal itu. Dari sisi kompetensi komunikasi dia punya pengalaman. Tapi ada pertanyaan tentang independensi dan konflik kepentingan: apakah seorang yang sangat terlibat dalam elektoral politik sebuah kandidat bisa menjalankan fungsi komunikasi pemerintah yang seharusnya melayani kepentingan publik bukan kepentingan politik partisan? 5. Hasan Nasbi — Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sekarang digeser ke posisi Penasihat Khusus. Gue sudah membahas Hasan Nasbi sebelumnya dalam konteks Teddy Indra Wijaya di mana Hasan Nasbi memberikan penjelasan yang tidak akurat soal posisi Seskab dan UU TNI. Selamat Ginting menyebutnya sebagai bukti bahwa "komunikasi publik pemerintah itu buruk di era Prabowo karena orang-orang di sini enggak ngerti tentang komunikasi publik." Menggesernya dari Kepala Kantor Komunikasi ke Penasihat Khusus apakah ini promosi, degradasi, atau sekadar rotasi untuk memberi tempat bagi Qodari? Tidak jelas. Yang jelas: kalau kinerjanya di posisi sebelumnya sudah mendapat kritik tajam menempatkannya sebagai penasihat dengan pengaruh yang mungkin lebih tidak terlihat tapi tetap ada bukan solusi yang menyelesaikan masalah. 6. Abdul Kadir Kading — Kepala Badan Karantina Indonesia Kading adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Mantan anggota DPR. Tidak ada rekam jejak yang signifikan di bidang karantina, biosafety, atau pengelolaan perbatasan dari sisi fitopatologi dan kesehatan hewan. Badan Karantina Indonesia adalah lembaga teknis yang sangat penting terutama dalam konteks: Mencegah masuknya hama dan penyakit tanaman yang bisa menghancurkan pertanian. Mengawasi perdagangan hewan dan produk hewan di perbatasan. Menjadi garda terdepan melindungi ketahanan pangan dari ancaman biologis. Ini bukan posisi yang bisa diisi hanya berdasarkan latar belakang legislatif. Ini butuh orang yang benar-benar paham karantina, biosafety, dan regulasi perdagangan internasional terkait produk pertanian. Menempatkan politisi PKB di sini sangat sulit untuk tidak membacanya sebagai bagi-bagi posisi koalisi daripada penempatan berbasis kompetensi. Pola dari enam penempatan ini: Satu — militer terus masuk ke ruang sipil. Dudung sebagai Kepala Staf Kepresidenan adalah konfirmasi terbaru dari tren yang sudah sering dikritisi. Dua — balas jasa politik masih kental. Qodari yang mendorong wacana Prabowo-Gibran sejak awal sekarang dapat posisi. Kading dari PKB koalisi dapat posisi. Jumhur yang merapat ke Prabowo dapat posisi. Tiga — kompetensi teknis tidak selalu jadi pertimbangan utama. Menteri Lingkungan Hidup tanpa background lingkungan. Kepala Karantina tanpa background karantina. Empat — komunikasi kepresidenan tetap jadi fokus besar. Dua dari enam posisi Qodari dan Hasan Nasbi berkaitan dengan komunikasi. Ini menunjukkan pemerintah sadar bahwa narasi publiknya bermasalah. Tapi apakah mengisi posisi komunikasi dengan orang-orang berlatar belakang konsultan elektoral adalah solusi yang tepat — itu pertanyaan yang sangat valid. Dari enam pejabat yang dilantik hari ini yang paling bisa dipertanggungjawabkan secara kompetensi adalah Hanif Faisol Nurofiq. Yang paling kontroversial secara tata negara adalah Dudung Abdurachman. Yang paling jelas sebagai balas jasa politik adalah Kading dan Qodari. Dan yang paling mengkhawatirkan dari sisi mismatch kompetensi adalah Jumhur di lingkungan hidup. Seperti yang sudah gue bahas sebelumnya mengutip data Feri Amsari: 65% menteri di kabinet Prabowo tidak matching antara latar belakang pendidikan dan jabatan yang mereka pegang. Pelantikan hari ini tidak memberikan tanda bahwa tren itu sedang diperbaiki.

Saya ingatkan lagi postingan saya beberapa bulan yang lalu. MBG itu ibarat piara monster yang harus dikasih makan terus. Ia memang bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk melanjutkan kekuasaan (baca: 2029). Kini, APBN kita sudah memasuki lampu kuning, menjelang merah. Anggaran sudah menipis, sementara kita mendapat tekanan dari harga minyak dunia dan rupiah yang terus terpuruk. Pemerintah perlu melakukan penghematan. Salah satu cara tentu saja menghentikan MBG. Tapi dipihak lain, jika MBG distop, ia akan memakan tuannya sendiri. 900 ribu orang yang bekerja di SPPG tidak akan tinggal diam kalau MBG distop begitu saja. Cukong2 MBG yang terancam keuangannya juga akan membiayai demo besar2an untuk memaksakan supaya MBG tidak dihentikan. Benar2 buah simalakama. Buat yang belajar bahasa Inggris, istilahnya "caught between a rock and a hard place". Atau yang lebih canggih: found him/herself between Scylla and Charybdis. Catatan: Scylla adalah monster laut, dan Charybdis adalah pusaran air mematikan. MBG memang dari awal sudah seharusnya tidak dilaksanakan langsung secara masif

kejatuhan negara dimulai dari direndahkannya pendidikan

Dollar mau nyentuh 17.500, euro 20.000, IHSG Anjlok, investor asing cabut, Phk dmna-mna, Bahan baku naik, bbm naik. Presiden kita malah kondangan cokk

Dipersidangan besok, lewat pihak terkait. Pemerintah pasti bakal menghalalkan segala cara buat membenarkan MBG tetap di dalam anggaran pendidikan Bahkan menggunakan Pengusaha SPPG yang dianggap inspiratif bagi pihak mereka, untuk menutupi MBG yang telah menggerus kesejahteraan guru guru kami. Kita mahasiswa, guru & seluruh elemen pekerja pendidikan serta orang orang yang peduli akan pendidikan. Akan berhadapan dengan kapitalisme yang dibekingi oleh Negara.