LIPS

Duh dapat Kado May Day 2026 nih kawaaaan

Silahkan unduh, cetak, dan gunakan saat turun ke jalan.

Di saat yang sama, serikat buruh bersama aliansinya yang masih memilih politik jalanan diburu,ditangkap, serta dipukuli. Lantas, bagaimana momentum May Day tahun ini? majalahsedane.org/merebut-kembal…

Pada 1 Mei 2025, kita dipertontonkan bagaimana pelanggar HAM berat yang telah terpilih menjadi presiden memberikan pidato dan menyanyikan lagu Internasionale dengan terbata-bata di atas panggung dengan backdrop gaya realisme sosialis.

Serangan cyber kembali terjadi! Kali ini menyerang Biro Hukum dan Advokasi PP KASBI-Ifan yang juga merupakan Korlap Aksi Mayday Aliansi GEBRAK. Stay safe! Fokus ke Mayday. Mayday ini milik kita, milik rakyat, bukan milik penguasa. #mayday #mayday2026 #kasbi #mudaberanimilitan

Mari berhimpun dan ramaikan jalanan untuk memperingati 1 Mei di jalanan! Saatnya mobilisasi!

May Day adalah hari perlawanan—atau ia kehilangan maknanya sama sekali. Dalam tulisan Ifan Ibrahim, kita diajak memaknai kembali May Day. majalahsedane.org/may-day-2026-a…

Menurut Nonon Cemplon, penulis artikel ini, menuntut perusahaan menyediakan daycare menjadi salah satu upaya untuk mengurangi beban rumah tangga buruh, terutama bagi buruh perempuan. majalahsedane.org/mengapa-perlu-…

Tulisan ini mengungkap fakta-fakta miris tentang bagaimana keluarga buruh memastikan pengasuhan anak di tengah tuntutan kerja dan tekanan ekonomi.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menuju May Day 2026 di tengah situasi krisis ekonomi, menguatnya militerisme dan informalisasi. majalahsedane.org/pernyataan-sik…

May Day sebentar lagi, siapkan diri anda untuk turun ke jalan menyuarakan hak-hak rakyat.

Setelah Ubedilah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya, anggota kami yang lain @feriamsari Feri Amsari juga dikriminalisasi dengan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kami Serikat Pekerja Kampus mengecam keras tindakan kriminalisasi terhadap para anggota kami, dan mendesak ...

📢Setelah 22 Tahun, RUU Perlindungan PRT Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang di Hari Kartini!✊🏼 Dua dekade lebih rakyat berjuang, mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PPRT. Setelah 22 tahun berlalu, Pemerintah secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang di Hari Kartini, 21 April 2026, pukul 11.28, hari ini. Ketua DPR RI, Puan Maharani hari ini bersama pemerintah mengesahkannya dalam Rapat Paripurna Tingkat 1 DPR RI. “RUU PPRT mulai hari ini sah menjadi UU.” Sejak 20 April 2026 kemarin, Panja DPR RI menggelar pleno rapat kerja pengambilan keputusan Tingkat 1 rencana pengesahan RUU PPRT secara maraton. Ketua Panja RUU PPRT yang dipimpin Bob Hasan, selanjutnya membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah kepada DPR, yaitu sebanyak 409 pasal DIM pada DPR RI. Sejumlah materi yang terdapat dalam UU PPRT yang disahkan hari ini ini memuat 12 bab dan 37 pasal, yang di dalamnya juga mengatur hak dan jaminan kepastian hukum negara mengakui PRT sebagai pekerja. Koordinator JALA PRT, Lita Anggraini menyatakan, bahwa UU PPRT ini selain memperjuangkan pengakuan, juga menjadi langkah penting perlindungan bagi para PRT untuk menuju situasi kemanusiaan yang beradab. Momen ini menjadi sejarah baru bagi para pekerja rumah tangga. Namun, perjuangan belum usai. Setelah UU ini disahkan, tahap selanjutnya adalah membuat peraturan di bawah UU. DPR RI memberikan waktu selama setahun dalam menyusun peraturan di bawah UU. Terus kawal! Sebab, implementasi UU PPRT harus berpihak pada para PRT dan benar-benar menjamin hak-hak dengan berlandaskan keadilan. 📷 Laras Ciptaning Kinasih/Konde.co #KawalSampaiLegal #RUUPPRT #UUPPRT

Klaim itu dianggap menyesatkan, karena didasarkan pada rata-rata global yang tidak transparan, sementara fakta di pabrik-pabrik pemasok Nike, banyak buruh terseok-seok dalam memenuhi kebutuhan hidup meski telah bekerja penuh waktu. majalahsedane.org/bagaimana-nike…

Berkali-kali Nike mengklaim telah membayar upah buruhnya 2x lipat dari upah minimum. Klaim tersebut disangkal habis-habisan oleh serikat dan para buruhnya di banyak negara, termasuk Indonesia.

Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam memastikan hak atas jaminan sosial kesehatan rakyat di tengah konflik perburuhan dan krisis ekonomi. majalahsedane.org/luka-lama-yang…

Kebijakan penonaktifan 13,5 juta kepesertaan BPJS Kesehatan PBI mengingatkan kita pada kasus penonaktifan BPJS Kesehatan buruh Freeport korban pemecatan massal 2017.