Borpay

Apa dg cara buat bukti potong penyetoran sendiri , KJS (411128-100) atau dengan buat mandiri kode biling ? Tapi kode KJS 411128-409 untuk kontruksi tidak ada di coretax ?

@kring_pajak Kami Prusahaan Kontruksi, mngrjakan proyek di dlm negeri unt prusahaan asing yg tdk punya NPWP. Prusahaan tsb mbayar nilai tagihan full ke Kami tnpa ptong pph 4(2). Bgm cara Kami mnyetor sendiri & lapornya di coretax ?

PT A merupakan PT konstruksi biasanya seluruh penjualan dikenakan PPh final 2,65%. Dia melakukan ekspor ke korea, apakah atas penjualan impor tersebut dilaporkan PPh final 2,65 yang dibayarkan sendiri oleh PT A? atau atas penjualan ini dikenakan PPh 17 tarif umum? @kring_pajak

Lima cara berpikir: - Berpikir kritis mencegah kita mudah percaya. - Berpikir analitis membantu kita mengurai masalah. - Berpikir sistemik membuat kita melihat dampak. - Berpikir reflektif mengubah pengalaman menjadi pelajaran. - Berpikir lateral membuka jalan yang tidak terpikirkan. Masalah yang berbeda memerlukan cara berpikir yang berbeda. ivanlanin.medium.com/5-jalan-ninja-…

resign itu hak pekerja, ga bisa bisa ditolak asalkan persyaratan sudah sesuai. ini kata kemnaker terkait resign ditahan perusahaan:

@galihiyahiya @dinopattidjalal Soalnya kita berkomunikasi dengan manusia. Kalau manusia dari awal ga suka sama pejabatnya, ya percuma. Substansi pasti ga didengerin.

"Don't buy Crypto, it’s risky" Truk itu lewat jembatan hampir roboh terus selamat. Orang lihat: “tuh kan aman” Padahal…itu bukan aman, itu cuma belum kejadian aja. Sebagai orang kebencanaan, saya sering lihat pola yang sama: kita terlalu cepat menyimpulkan dari satu kejadian, padahal risikonya masih ada di depan. Kadang yang kita sebut “berani” sebenarnya cuma “belum kena giliran”.

Hai, Kak. Sesuai dengan penjelasan Pasal 56 ayat 4 PP 20/2026 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dan mempekerjakan orang lain, penghasilan dari usaha tersebut bukan merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Sehingga termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final. Tks*Pura

Hai, Kak. Secara umum Faktur Pajak dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat penerimaan pembayaran dilakukan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu. Saat dibuatnya Faktur Pajak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) PER-11/PJ/2025 harus dibuat pada: a. saat penyerahan BKP dan/atau JKP; b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; d. saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau e. saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN. Apabila pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP, maka faktur pajak dibuat saat pembayaran dilakukan. Sepanjang pembayaran hanya dilakukan 1 kali (langsung lunas dan sebelumnya tidak terdapat uang muka/cicilan), maka penerbitan faktur pajak tidak melalui mekanisme/ceklis uang muka dan pelunasan. Tks*Lari

@jellypastaa pernah baca, selama statusnya masih "karyawan", bakalan gampang ditendang dan diganti ,, kerja sewajarnya saja, bahkan dulu owner gue sendiri yg ngomong begitu

@BudiBukanIntel Bener banget. Setialah sama skill dan sesama pekerja, bukan sama perusahaan yang gampang ganti lo kayak ganti ban truk. Hedonistic treadmill itu jebakan, makin lo kerja keras makin lo haus, tapi yang untung tetap bos yang gaji lo pas-pasan.

Gw ngomong gini karena dah ngerasain dari jadi owner sampe jadi krani supir diperusahaan trucking kecil Setialah pada profesi kalian jangan pada perusahaan atau manusia, berserikatlah dengan sesama pekerja Gausah ngoyo kerja kalo duit lu cuma dpake buat hedonistic treadmill karena lu kerja keras sampe kena mental, badan da keringat lu ga jadi apa apa Kalian tuh bukan kapitalis, bukan biliuner, kalian itu pekerja yang kena stockholm syndrome

Kenapa orang-orang malah berpusat pada orientasi seksual Teddy? Ini, kan, terlalu spekulatif, gak ada buktinya juga, dan andai benar pun tidak ada hubungannya dengan kelayakannya memegang jabatan publik. Mungkin ini bukan opini populer, ya, tapi saya tidak begitu peduli dengan hal itu. Karena sebenarnya ada banyak hal yang perlu diperhatikan dari Teddy: Pertama, jabatan Seskab itu secara hukum nyaris kosong. Menurut @grok (setelah saya tanya), berdasarkan Perpres Nomor 148 Tahun 2024, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Sekretaris Kabinet. Jabatannya diakui, tapi mandatnya tidak diatur. Namun, masalahnya... Kedua, posisi Teddy cuma eselon II.a, alias setara direktur (dulu Seskab setingkat menteri, lalu diturunkan supaya Teddy tidak perlu pensiun dari militer). Tapi praktiknya, tanggal 30 Mei 2026, Gus Ipul datang "menghadap" dan menunggu di kantor Seskab. Seorang menteri yang seharusnya lapor langsung ke Presiden malah datang dan duduk menunggu di kantor eselon II. Kan, kocak. Ketiga, Teddy itu perwira TNI aktif (tolong koreksi jika keliru, @grok). Ini kan jelas melanggar UU TNI karena menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang diizinkan. Ketika dulu dwifungsi dilucuti Gus Dur, sekarang dwifungsi itu muncul kembali lewat pintu belakang, bahkan sebagiannya terang-terangan. Tapi rangorang malah fokus sama buntad-bunted. Ya Rabb...

meminta uang kepada calon karyawan untuk biaya administrasi kontrak atau meterai adalah pelanggaran nyata terhadap Pasal 53 Seluruh biaya pembuatan perjanjian kerja wajib ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Pasal 53 UU 13 tahun 2003

@hrdgenz 22% hanya utk badan usaha omset diatas 50 milyar/th. yg dibawah itu 11%. ini aturan lama ga ada yg diubah. bedanya di aturan lama badan usaha 4 th pertama bsa pake skema 0.5%, tahun ke 5 wajib pembukuan dgn norma pajak 11%. utk yg pribadi dgn omset maks 4.8m/th tetep 0.5%.

tarif normalnya segitu emang pak. tarif 0,5% dari omset itu cuma untuk umkm non pembukuan. banyak perusahaan non-umkm (omset >4,8M setahun) curang, mecah2, omset dan usaha biar seolah2 umkm dan nikmatin fasilitas itu. masalah besar atau kecil tergantung margin. dulu sifatnya final, untung rugi yaa 0,5% ratenya. sekarang kan pakai pembukuan, kalo margin tipis yaa bisa jadi lebih dikit bayarnya, even kalo rugi jadi ga bayar apa2. the thing is: aturan ini cuma mencoba menegakkan aturan agar tidak disalahgunakan oleh pihak2, yg ga berhak

Sedikit tambahan. 22% itu bukan kenaikan tarif, tapi tarif normal untuk pajak penghasilan badan. kalo masih di bawah 50M malah ada fasilitas diskon rate 50% (agak teknis itungannya, intinya partially kena tarif 50% x 22% = 11% only) x.com/i/status/20616…

Jakarta is not for everyone Ada orang yg emang ga bisa bear sm kegilaannya. Pace-nya, harsh-nya, smuanya. Bkan brarti mreka lemah, cm emang bkn cup of tea mreka aja Lagian makin ke sini, redistribusi opportunity jg makin nyebar ke kota lain, LN + remote No pressure buat stay

gw cuma mau bilang : PP 20/2026 ini bagus karena nutup celah pihak2 yg ga layak dapet fasilitas tarif umkm untuk manfaatin fasilitas tsb melalui skema bunching dan firm splitting (mecah usaha dan omset) yg aneh itu ya orang2 ga ngerti yg bikin berita bombastis. my take: banyak kebijakan plenger rezim. yg ini bukan salah satunya.

kalian bisa kasian sama perusahaan tapi ga kasian ke pekerja yg haknya dilanggar perusahaan? lo bahlil sih. jauh jauh sanaa