👩🏻‍🦰

Ini terkait bocoran Pesta Babi itu ya? keren juga grafiknya, gue save ahh...

Sakit hati banget liatnya, Kasihan si kakek sampe gemeteran gitu 😭😭😭

Menolak lupa.

KOK BISA-BISANYA GUE TAU DARI MEDIA LUAR???

Dalam video yang diunggah ke YouTube oleh seorang pria Jepang pada Mei 2026, terlihat para mucikari di Lokasari silih berganti menawarkan jasa prostitusi anak, mulai dari menunjukkan foto-foto gadis di HP hingga membawa langsung anak-anak tersebut ke hadapan pelanggan.

105 RIBU MOBIL DIIMPOR DARI INDIA UNTUK KDMP DAN DPR NGGA TAHU.. NEGERI MACAM APA INI??

Gejolak panas di Kalimantan Timur Selamat berjuang anak muda Jangan berhenti sebelum terguling

VOC HIDUP LAGI???

Opo ora malu dibantah langsung oleh Profesor Ekonomi Universitas Indonesia 😂 mister presiden? Sudahilah membodohi rakyat‼️

appreciate segye's efforts to win seori's heart next week but for the sake of typical romcom pls be a couple at ep 10 iykyk hhshshshaa #myroyalnemesis

Sejelek-jeleknya capres 1 dan 3 waktu kemarin, kayaknya nggak mungkin deh sampai ada pidato yang bawa-bawa orang desa nggak pakai dolar, atau ngomongin tangan petani kasar sampai habis salaman mesti pakai minyak. Serius, itu statement bikin sakit hati banget didengernya.

Ribuan guru madrasah memadati gedung DPR kemarin, kalo isu pendidikan & kesejahteraan guru tidak menjadi prioritas utama pemerintah. Kebangetan sih….

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling memalukan dalam sejarah ekonomi Indonesia. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan membawa laporan 10 perusahaan yang melakukan under invoicing ke makan siang bersama Prabowo. CPO. Batu bara. Manipulasi data ekspor. Perusahaan melaporkan harga ekspor jauh di bawah harga riil dengan cara membuat perusahaan di luar negeri dan menjual ke sana dengan harga murah, lalu di luar negeri dijual dengan harga sesungguhnya. Hasilnya: pendapatan di Indonesia terlihat kecil. Pajak dan royalti yang dibayar ke negara kecil. Tapi keuntungan riil masuk ke rekening di luar negeri. Dan ini berlangsung selama 34 tahun. Dari 1991 sampai 2024. Kerugian negara: Rp15.400 triliun. Dan ini pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: Selama 34 tahun di mana Bea Cukai? Di mana Direktorat Jenderal Pajak? Di mana KPK? Di mana semua lembaga yang dibayar dari pajak rakyat untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi? Prabowo bilang ini adalah data dari PBB. Artinya data ini bukan baru kemarin ada. Data ini sudah diketahui secara internasional. PBB sudah mencatatnya. Dunia sudah tahu. Tapi selama 34 tahun tidak ada yang bertindak di dalam negeri. Dan ini yang paling menohok: Purbaya bilang dia punya data 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing. Dia bawa laporannya ke makan siang dengan presiden. Tapi dia tidak mau mengungkap nama perusahaannya. "Kalau ditanya saya akan jawab tapi kalau enggak ditanya tidak." Perusahaan yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun namanya tidak boleh disebutkan ke publik. Rakyat yang membayar pajak. Rakyat yang kehilangan Rp15.400 triliun potensi penerimaan negara selama 34 tahun. Rakyat yang anggaran pendidikannya dipotong. Rakyat yang subsidi BBM-nya terus dikurangi. Rakyat yang guru-gurunya digaji Rp1,5 juta per bulan. Rakyat itu tidak berhak tahu siapa yang mencuri uang mereka. Dan ini yang perlu dipahami soal Bea Cukai: Kasus ini tidak muncul dari kerja keras pemerintah yang tiba-tiba menemukan under invoicing setelah 34 tahun. Ini muncul setelah tertangkapnya sejumlah petugas Bea Cukai. Ketika petugas yang selama ini menjadi kunci karena mereka yang menandatangani dan memvalidasi data ekspor mulai tertangkap, barulah praktik ini mulai terungkap. Artinya: Bea Cukai bukan tidak tahu. Bea Cukai adalah bagian dari sistemnya. Pejabat yang seharusnya mencegah manipulasi data ekspor adalah pejabat yang selama ini membiarkan atau bahkan memfasilitasinya. Dan ketika mereka tertangkap barulah semua ini keluar ke permukaan. Dan ini angka yang harus benar-benar dipahami: Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Anggaran pendidikan Indonesia per tahun: Rp700 triliun. Uang yang dicuri dari negara melalui under invoicing bisa membiayai pendidikan Indonesia selama 22 tahun tanpa perlu memungut pajak sepeser pun dari rakyat. MBG yang diklaim untuk rakyat menghabiskan Rp335 triliun per tahun. Uang yang dicuri melalui under invoicing bisa membiayai MBG selama 46 tahun. Rp15.400 triliun. Hilang. Selama 34 tahun. Dan tidak ada satu pun orang yang masuk penjara karenanya. Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini: Prabowo sekarang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia badan baru yang akan menjadi satu-satunya eksportir komoditas strategis. Batu bara. CPO. Ferroalloy. Alasannya: untuk menghentikan under invoicing. Tapi pertanyaannya sangat sederhana: kalau Bea Cukai yang selama ini menjadi kunci pintu ekspor sudah bisa disuap apa yang memastikan Danantara tidak bisa disuap juga? Kalau 10 perusahaan teratas yang melakukan under invoicing tidak bisa disebutkan namanya ke publik apa jaminan bahwa perusahaan yang sama tidak akan bekerja sama dengan badan ekspor baru ini? Kalau selama 34 tahun tidak ada yang dihukum — mengapa sekarang akan berbeda? Dan ini yang Ahok pernah bilang tentang Pertamina dan sangat relevan sekarang: "Dalam satu jabatan di militer hanya boleh dua kali kepangkatan." Bukan soal militer tapi soal sistem. Sistem yang benar bukan yang mengandalkan kejujuran satu orang. Sistem yang benar adalah yang membuat ketidakjujuran sangat sulit dan sangat mahal untuk dilakukan. Pertamina di bawah Ahok efisien bukan karena semua orang tiba-tiba jujur. Tapi karena dia membangun sistem yang membuat kecurangan sangat sulit disembunyikan. Ask the Chairman Anything. Audit menyeluruh. Penolakan supplier yang tidak sesuai spesifikasi meski ada tekanan. Danantara tidak punya satupun dari sistem itu. Belum ada audit yang transparan. Belum ada laporan keuangan yang dipublikasikan. Belum ada mekanisme pengawasan independen. Dan sekarang diberi wewenang mengelola ekspor komoditas senilai ratusan miliar dolar per tahun. Dan ini yang paling relevan dengan konteks lebih besar: Mahfud MD di UII bilang: ada autocratic legalism hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan. Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu. Under invoicing selama 34 tahun adalah bukti paling konkret dari itu. Sistem yang seharusnya mencegah pencurian digunakan untuk memfasilitasinya. Bea Cukai yang seharusnya memverifikasi malah memvalidasi kecurangan. Dan tidak ada undang-undang, tidak ada lembaga, tidak ada kekuatan yang cukup kuat untuk menghentikannya selama lebih dari tiga dekade. Sampai petugas Bea Cukai mulai tertangkap. Dan barulah semuanya terbuka. Rp15.400 triliun hilang dari negara ini selama 34 tahun. Cukup untuk membiayai pendidikan gratis selama 22 tahun. Cukup untuk menggaji guru berkualitas selama puluhan tahun. Cukup untuk membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke berkali-kali lipat. Tapi tidak ada yang masuk penjara. Tidak ada nama yang boleh disebutkan. Dan solusinya adalah membentuk badan baru tanpa audit transparan, tanpa pengawasan independen, tanpa hukuman keras yang membuat orang takut. Singapura memberantas korupsi dengan hukuman yang membuat pelakunya tidak punya masa depan. China mengeksekusi koruptor. Arab Saudi menyita seluruh aset. Indonesia membuat badan baru. Dan tidak menyebut nama siapa yang sudah mencuri Rp15.400 triliun dari rakyatnya.

Stop.....✋️✋️✋️⚠️⚠️⚠️ Buka mata kalian wak TOP 5 Daftar Pemilik Perusahaan Penghancur Hutan di Papua 1. Keluarga MARTIAS FANGIONO 🌴 Menguasai hampir jutaan hektar lahan di Papua 2. Anthony Salim 🌴Menguasai ratusan ribu hektar 3. Seung Eun-ho 🌴Menguasai ratusan ribu hektar 4. Jimmy Widjaja 🌴Menguasai puluhan ribu hektar 5. Rosna Tjuatja 🌴Menguasai puluhan ribu hektar Yang paling sakitnya beberapa perusahaan penghancuran hutan tersebut terdaftar di luar negeri, yang artinya hutan kita di hancurkan pajaknya untuk bangun negara luar.

Waspadai tindakan @prabowo dlm kaitannya dng kebijakan perang AS. Track tecordnya sejak jd Presiden adalah mengkhianati negara. Mulai dari gabung dlm BoP, jual kedaulatan negara dng perjanjian dagang, membiarkan pesawat AS melintasi udara RI, kini menjadikan RI pusat pemeliharaan pesawat militer AS. Arahnya bisa2 ia menjadikan RI sbg pangkalan militer AS. Tolak RI dijadikan obyek kebijakan AS. Tolak kolonialisme AS. #StopPengkhianatanNegara #IndonesiaBukanNegaraBagianAS

Ga ada beritanya & ga rame di Twitter. Akupun baru tau kalo ada demo dari Threads. Gila.

Saya tidak bangga Indonesia dicap sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Saya mendukung hukuman mati bagi koruptor.

majalah matra being consistent from 2004 till like MAY 2026 is diabolical😭😭😭

Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili. Di tengah rupiah Rp17.700. Di tengah badai PHK yang mengintai. Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan. Di tengah anggaran pendidikan yang dipotong 44% untuk MBG. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan: Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa. Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu: Seribu Layar Bioskop Di desa. Dari APBN. Dari uang pajak rakyat. Di 2027. Dan ini yang paling menggelikan: Alasannya mulia. Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah. Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal. Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu: Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa? Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung: 88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1. IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia. Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara. 50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis. Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan. Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak. Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang. Tapi DPR punya solusi: Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak. Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada. Bukan perpustakaan desa. Bukan laboratorium sains. Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur. Tapi bioskop. Dan ini logika yang paling sederhana: Dr. Tirta sudah bilang: rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten. Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya. Ahok sudah bilang: kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas. Mahfud MD sudah bilang: demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar. Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya. Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop. Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur. Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya. Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya. Dan ini yang paling menohok: Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan Tidak butuh bioskop. Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78. Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing. Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian. Karena bioskop tidak mengubah nasib. Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah. Dan angkanya bicara sendiri: 1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN. Uang yang sama bisa dipakai untuk: menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai. Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu. Tapi yang diusulkan adalah bioskop. DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat. Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop. Rakyat yang pintar akan tanya: kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa? Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema? Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional? Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.