Dirjen PPMD

Semangat pagi para pengabdi Desa !!!….. Ada sisa2 dokumentasi Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Prov. Jawa Timur. “Mars Mengabdi Desa” @AhmadErani @DitjenPKP @KemenDesa @tppindonesia @taufikmadjid71 @SatgasDanaDesa @PokjaDesa Full Song | youtu.be/68TN9ZC05fY

22) @AhmadErani : Meskipun saya sudah tidak lagi di @DitjenPPMD @DirjenPPMD dedikasi dan hati saya tetap untuk Desa. @jokowi @Pak_JK @KSPgoid @EkoSandjojo @SatgasDanaDesa @KemenDesa @tppindonesia

21) @AhmadErani Saya titip pesan agar panggilan hidup kita mengawal desa lebih di hayati, niatkan waktu pikiran dan tenaga kita sebagai sedekah untuk saudara kita di desa. @jokowi @puan_maharani @KemenDesa @EkoSandjojo @KSPgoid @tppindonesia @taufikmadjid7

20) inti dari collaborative goverment adalah dengan rendah hati mengakui pekerjaan ini akan lebih efektif dikerjakan bersama-sama, ini masanya kita harus bergandengan tangan.

19) Isu mengenai kawasan harus didorong untuk menciptakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan menjadi satu kesatuan Collaborative government.

18) Ketiga mencegah terjadinya persaingan desa-desa, karena akan sangat merugikan desa itu sendiri dan menguntungkan para tengkulak tentunya.

17) Yang kedua posisi tawar desa, level posisi tawar tidak akan terjadi jika masih terdapat rantai pasok yang panjang.

16) Tidak hanya hulu saja, yang namanya hilir juga harus dikuasai oleh warga desa, syaratnya harus ada skala ekonomi. Mereka harus berkumpul untuk berkolaborasi , bergabung sehingga dimungkinkan untuk memiliki posisi tawar.

15) Argumen pertama kenapa harus ada kawasan. Desa akan tetap nestapa jika dia hanya menyediakan bahan baku. Sedang produsen lain menciptakan nilai tambah.

14) @AhmadErani Tidak ada petani yang bermartabat tanpa tanah dan sejahtera tanpa tanah. Sudah ada program Pemerintah tentang Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial @KemenDesa @KSPgoid @jokowi

13) Pastikan tidak ada praktek makelar penjualan asset2/tanah warga desa yang dilakukan oleh kepala desa maupun pendamping untuk keperluan/kepentingan pihak lain.

12) @AhmadErani : Pendamping Desa @tppindonesia @KemenDesa harus pastikan desa sadar dan paham kewenangan lokal berskala desa dalam gengaman.

11) Hal yang paling berhaga dalam Unadang-Undang Desa yaitu Hak asal usul dan Kewenangan lokal Desa itu sendir.

10) Hak dan Kewenangan desa harus benar2 di pahami, karena itu merupakan hal yang berharga dari pada jumlah besaran Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa.

9) Begitu ruang untuk Desa dan masyarakat di buka, pasti tidak akan terbendung inisiasi-inisiasi, gagasan dan Kreasi desa dalam upaya melakukan pembangunan dan pengembangan potensi desanya.

8) Berbagai kreasi yang dilakukan di desa2 bahkan diluar imajinasi kita sudah banyak terdapat di semua kabupaten, dengan bermunculannya gagasan dan inisiasi pengembangan kapasitas serta innovasi pengembangan potensi sumber daya desa.

7) Diluar anggaran Dana Desa, ada sekitar 500-an Triliun anggaran yang masuk ke desa dari berbagai Kementerian, jika anggaran tersebut menggunakan skema yang sama dengan Dana Desa. Dapat di pastikan hasil yang dicapai menjadi 3 kali lipat.

6) Dengan adanya skema Dana Desa ternyata pembangunan desa sangat murah jika di bandingkan jumlah APBN kita yang jumlahnya 2 ribu Triliun lebih.

5) Sebagai Kritik penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah banyak terjadi inefisiensi yang mengakibatkan pemborosan anggaran.

4) Sekarang Desa dan masyarakat desa sudah banyak berlomba-lomba untuk menyajikan transparansi penggunaan anggaran Desanya.