subhan

Bos bersama ajudan dgn status magang. Kantor Beacukai Balikpapan

BREAKING: ​Rupiah resmi menyentuh titik terendah sepanjang masa, Rp17.505. Angka ini melampaui rekor kelam krisis 1998 di Rp16.800. [Sebuah Utas]

Sekelas AHY tidak didengar.... Apalagi rakyat ya !

sedih banget punya menteri ga ngerti apa2

santai banget sih kalian~ Rp17.416👀🚨

@AqilaKafi bjir udah gede aja😭

makasih condet

“Accumulation of wealth at one pole is at the same time accumulation of misery, slavery, and brutality at the opposite pole.” — Karl Marx

Hbd our biggest what if @aniesbaswedan

Gimana gaes menurut kalian

Guys, ada rapat yang menurut gue sangat jarang terekspos ke publik tapi ampaknya sangat nyata ke kehidupan sehari-hari dan yang bikin menarik adalah jalannya rapat ini sangat tegang, penuh saling lempar tanggung jawab, dan Menkeu Purbaya yang memimpin rapat tidak segan-segan memotong dan menyudutkan para pejabat. Ini adalah sidang debottlenecking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa di Kawasan Industri Makassar proyek yang sudah bertahun-tahun macet dan tidak jalan-jalan. Konteksnya dulu apa itu PLTSa dan kenapa penting: Makassar adalah salah satu kota yang sedang darurat sampah. Proyek PLTSa adalah solusi yang secara konsep bagus sampah kota diolah menjadi energi listrik. Investor asing sudah masuk, sudah keluar uang lebih dari 15 juta dolar AS untuk lahan, izin, desain, dan berbagai persiapan. Tapi proyeknya macet karena masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan kalau semua pihak mau bergerak. Prabowo sudah marah-marah di rapat-rapat soal proyek ini yang tidak jalan. Dan Purbaya dipanggil memimpin sidang untuk mencari jalan keluar. Masalah utama yang terungkap dalam rapat: Ada dua regulasi yang berlaku dan saling tabrakan. Perpres 35 adalah regulasi lama yang mewajibkan pemerintah kota membayar tipping fee semacam biaya pengolahan sampah kepada investor. Untuk Makassar dengan volume 1.000 ton sampah per hari, tipping fee ini nilainya sekitar Rp380.000 per ton. Dalam 20 tahun kontrak itu bisa mencapai Rp2,5 triliun dari APBD beban yang sangat berat untuk keuangan daerah. Perpres 109 adalah regulasi baru yang menghapus tipping fee. Biayanya disubsidi masuk ke dalam harga beli listrik yang naik dari 13,5 sen per kwh menjadi 20 sen per kwh ditanggung PLN dan Danantara. Secara konsep jauh lebih menguntungkan untuk pemda karena tidak ada lagi beban langsung dari APBD. Logisnya Makassar mau pindah ke Perpres 109. Tapi masalahnya di sini investornya sudah terlanjur beli lahan di lokasi tertentu sesuai kontrak lama, sudah keluar uang miliaran, tapi lahannya ternyata bermasalah. Masalah lahannya seperti apa: Dari 31 bidang lahan yang diperlukan sesuai kontrak, baru 28 yang sudah bersertifikat HGB atas nama PT SUS. Tiga bidang belum selesai. Tapi yang lebih kritis adalah satu tanah yang dibeli dari BNI masih ada persoalan hukum yang belum selesai sampai hari ini. Dan kondisi fisik lahannya pun bermasalah. Investor memaparkan bahwa lahannya setengah rawa, perlu pengerasan tanah dengan cut and fill sedalam 6 meter, aksesnya ada tiga jalan tapi ketiganya sudah penuh antrian truk sampah dan sulit dilalui kendaraan konstruksi. Ini bukan masalah kecil ini bisa menambah waktu dan biaya konstruksi secara signifikan. Di sisi lain Walikota Makassar punya lahan alternatif di TPA yang sudah dikuasai pemkot, seluas sekitar 10 hektar cukup untuk lokasi pabrik. Tapi investor menolak pindah ke sana karena harus mulai dari nol lagi izin baru, AMDAL baru, desain ulang, dan waktu yang jauh lebih lama. Sementara investasi sudah keluar besar di lokasi yang lama. Momen paling tegang di rapat Purbaya langsung menyudutkan Ibu Nani: Di tengah presentasi, Purbaya tiba-tiba memotong dan bertanya langsung ke Nani Hendiarti, Deputi Kemenko Pangan, yang hadir sebagai perwakilan regulator: "Bu Nani, Bos. Ibu yang ngasih usulan seperti itu rupanya. Kenapa ada usulan seperti itu? Kan itu Anda putuskan sudah lama waktu Ibu di Maritim kan. Harusnya waktu buat peraturan ini pun enggak ada grandfather clause yang membuat ketidakpastian. Ibu yang bikin aturannya nih kejelasan ke saya kenapa ada usulan seperti itu yang membuat ketidakpastian baru." Ibu Nani mencoba menjelaskan bahwa prakarsa regulasinya dari KLH, bukan dari Marves dan bahwa Perpres 109 justru dirancang untuk mempercepat, bukan mempersulit. Tapi Purbaya tidak begitu puas dengan jawaban itu. Ini momen yang penting karena menunjukkan bahwa masalah di lapangan ini sebagian lahir dari ketidaksinkronan antar kementerian dalam merancang regulasi tidak ada klausul transisi yang cukup jelas untuk proyek-proyek yang sudah berjalan di bawah aturan lama. Solusi tengah yang Purbaya tawarkan: Setelah mendengar semua pihak, Purbaya mengusulkan jalan tengah yang masuk akal: gunakan lahan lama milik investor yang sudah siap dan sudah ada izinnya tapi jalankan dengan skema Perpres 109. Artinya tidak ada lagi tipping fee untuk Makassar, biayanya masuk ke harga listrik yang ditanggung pusat. Investor tidak perlu pindah lokasi dan kehilangan investasi lahan yang sudah dikeluarkan. Pemkot tidak perlu keluar biaya tipping fee Rp2,5 triliun selama 20 tahun. "Yang penting ini harus jalan. Kenapa? Bapak Presiden pengin ini yang PLTSa ini jalan. Dia sudah marah-marah kalau itu rapat-rapat dihalang-halangi." Walikota Makassar pada prinsipnya setuju — tapi masih ada kekhawatiran soal status lahan yang bermasalah secara hukum dan proses yang belum bersih dari pemerintahan sebelumnya. Dia tidak mau mengambil risiko kalau di belakang hari ada masalah hukum yang datang ke pemerintahan yang baru. Yang paling ironis dari seluruh rapat ini: Investor asing sudah masuk, sudah keluar uang lebih dari 15 juta dolar, sudah punya kantor, sudah ada tim di lokasi, menyatakan percaya diri dengan Indonesia dan Makassar tapi proyeknya tidak jalan karena masalah koordinasi antar pemerintah Indonesia sendiri. Antara pemkot dan investor soal lahan. Antara pemkot lama dan pemkot baru soal warisan kontrak. Antara kementerian yang berbeda soal siapa yang bertanggung jawab atas regulasi yang bikin bingung. Sementara Makassar darurat sampah. Setiap hari 1.000 ton sampah perlu dikelola. Dan solusinya sudah ada investor sudah siap, teknologinya sudah ada, dananya sudah ada tapi macet karena birokrasi yang tidak sinkron. Rapat ini adalah gambaran nyata dari tantangan terbesar pelaksanaan proyek strategis di Indonesia bukan soal tidak ada investor, bukan soal tidak ada teknologi, bukan soal tidak ada regulasi. Tapi soal sinkronisasi regulasi lama dan baru yang tidak beres, koordinasi antar lembaga yang saling lempar, dan warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya yang membebani pemerintahan baru. Purbaya memimpin rapat ini dengan gaya yang jelas tidak sabar dan itu mungkin memang yang dibutuhkan. Karena selama ini rapat-rapat seperti ini berakhir dengan tidak ada keputusan, dan proyeknya tetap macet. Apakah solusi tengah yang ditawarkan Purbaya akan berjalan itu yang harus dikawal.

NEVER STOP TALKING ABOUT PALESTINE!

BIAYA DINAS 48 KALI PRABOWO 1.5 TAHUN, HAMPIR 2.4 TRILIUN BISA BANGUN 480 SEKOLAH, 1200 JEMBATAN DESA, 73 BEASISWA MAHASISWA MISKIN 18 bulan pertama menjabat, Prabowo sudah keliling ke 28 lebih negara sebanyak 48-49 kali. Rekor tertinggi dibanding dua presiden sebelumnya dalam periode yang sama. tapi yang bikin publik berpikir dua kali bukan frekuensinya, melainkan biayanya. Berdasarkan estimasi yang beredar, satu kali kunjungan luar negeri presiden dapat menghabiskan sekitar Rp 20 miliar, mencakup operasional pesawat kepresidenan, akomodasi, pengamanan Paspampres, serta kebutuhan delegasi. sementara dari sumber lain, estimasi per kunjungan bisa mencapai Rp 10 hingga Rp 50 miliar tergantung tujuan, durasi, dan besar rombongan. pakai angka tengah yang paling sering disebut yaitu Rp 20 miliar per kunjungan, maka: 48 kunjungan dikali Rp 20 miliar = Rp 960 miliar, hampir Rp 1 triliun hanya dalam 18 bulan pertama. kalau pakai estimasi tertinggi Rp 50 miliar per kunjungan, angkanya tembus Rp 2,4 triliun. INI BISA BELI APA SAJA? SEKOLAH DASAR NEGERI BARU biaya pembangunan satu unit sekolah dasar baru di Indonesia berkisar antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 3 miliar tergantung lokasi dan kapasitas. pakai angka Rp 2 miliar per sekolah: Rp 960 miliar dibagi Rp 2 miliar = 480 sekolah dasar baru. artinya dengan total biaya perjalanan luar negeri 18 bulan Prabowo, Indonesia bisa membangun hampir 500 gedung sekolah dasar baru. bayangkan berapa desa terpencil yang bisa punya sekolah layak hari ini. REHABILITASI RUANG KELAS RUSAK masalah pendidikan Indonesia bukan cuma kurang sekolah, tapi juga banyak ruang kelas rusak berat. biaya rehabilitasi ruang kelas rusak berat berkisar Rp 150-250 juta per ruang. pakai Rp 200 juta per ruang: Rp 960 miliar bisa merehabilitasi 4.800 ruang kelas. JEMBATAN DESA biaya pembangunan jembatan desa sederhana berkisar Rp 500 juta hingga Rp 1,5 miliar per unit tergantung panjang dan material. pakai Rp 800 juta per jembatan: Rp 960 miliar bisa membangun 1.200 jembatan desa. masih ada ribuan desa di Indonesia yang terisolasi karena jembatan rusak atau tidak ada. anak-anak seberang sungai, petani tidak bisa jual hasil panen, ambulans tidak bisa masuk. 1.200 jembatan itu bukan statistik, itu 1.200 komunitas yang hidupnya berubah. BEASISWA MAHASISWA MISKIN program Bidikmisi atau KIP Kuliah memberikan beasiswa sekitar Rp 12-15 juta per mahasiswa per tahun untuk biaya hidup dan kuliah. pakai Rp 13 juta per orang: Rp 960 miliar bisa membiayai 73.000 lebih mahasiswa dari keluarga tidak mampu selama satu tahun penuh. LALU APA PEMBELAAN PEMERINTAH? pemerintah tidak diam soal ini. dalam kunjungan ke China November 2024, Prabowo pulang membawa komitmen investasi senilai USD 10,07 miliar atau sekitar Rp 157,6 triliun. D ari rangkaian kunjungan September 2025 yang mencakup Jepang, Kanada, Belanda, dan sidang PBB, tercatat komitmen investasi sebesar USD 23,8 miliar atau sekitar Rp 380 triliun. kalau klaim investasi ini benar-benar terealisasi, return dari biaya perjalanan itu jauh berlipat ganda. Kalo benar Guru diminta hemat, kementerian diminta hemat, tapi presiden terbang hampir setiap bulan ke luar negeri. kontras ini mengingatkan publik pada pernyataan Prabowo pada 2014, ketika ia menyebut "jika saya presiden, tidak boleh pejabat RI plesiran ke luar negeri. diplomasi aktif itu penting dan tidak bisa dihentikan begitu saja. Indonesia perlu hadir di panggung global, menarik investasi, dan membangun aliansi strategis. tidak ada yang bisa membantah itu. Namun dibanding angka 480 sekolah. 1.200 jembatan desa. 73.000 mahasiswa miskin yang bisa kuliah. angka-angka itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa setiap rupiah uang negara punya opportunity cost yang nyata.

Ketua BEM UGM menjadi bintang tamu di Kaltim. Statementnya : "pemimpin yang bodoh tak akan mau menemui rakyatnya yg pintar"

The lack of news on Gaza isn’t because the genocide is over. It’s because Israel slaughtered the journalists and Western media pretends there’s a ceasefire.

LUCU BGT JING

Sampai dgn tgl 6 Mei 2026 presiden @prabowo dan 38 anggota kabinetnya belum melaporkan harta kekayaan mereka.

wtb tiket 5sos in jkt section GA underprice yaaaa dm

yang pengen bubarin mbg boleh retweet

"Line Spacing 1.5” "Font size 12" "Font style Times New Roman" "Your literature review is too scanty" "Your citation is poor" “Include all of abbreviations” "Print 4 copies, 3 for the department and one for you" This is where it ends... like I said "the most useless thing in University Education, is Project."