Hidup sebagai +62

@kyeblue_ Gilak, jijik

Tiba tiba lewat konten bapak dan anak lelakinya, tp pas bgt buffering di part ini😭

Pada Senin (27/4/2026), Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta. Yang dilantik hari ini: 1. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq 2. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan 3. Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Muhammad Qodari 4. Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menggantikan Angga Raka Prabowo 5. Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi 6. Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia, menggantikan Sahat Manaor Panggabean Ini merupakan reshuffle kelima sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024

@FabrizioRomano So saddd for legendary figure

🚨⚠️ Luka Modrić has suffered a double fracture of his cheekbone against Juventus yesterday. He’s expected to be 100% ready for the World Cup with Croatia.

@PopCrave Then go back to school

Zara Larsson says she wishes she went to college: “A part of me wishes I went to college because I didn’t even finish high school. I hate saying that because it doesn’t match my brain, like, I’m a smart girl. But someone has to entertain the educated and that’s my job. And I take that seriously.”

Guys, pemerintah baru saja mengumumkan akan menggelar rapat lintas kementerian pada Selasa 28 April 2026 untuk membahas lonjakan harga plastik global. Satu kalimat yang menurut gue merangkum segalanya: Harganya sudah naik dulu. Baru besok dibahas. Fakta yang sudah terjadi sebelum rapat itu bahkan dimulai: Harga plastik global sudah naik 30% sampai 100%. Bukan angka kecil. Bukan naik sedikit. Seratus persen. Dua kali lipat. Kemasan berkontribusi sekitar 20-25% dari harga pokok produk makanan dan minuman. Kalau kemasan naik 100% harga pokok ikut naik sekitar 20-25%. Produsen sudah mulai naikkan harga jual. Dan yang sudah terasa di pasar: beras, minyak goreng bukan barangnya yang naik, tapi kemasannya. Beberapa pemasok bahan baku plastik sudah memberi sinyal: stok habis paling lambat Mei atau Juni 2026. Artinya dalam hitungan minggu bukan bulan, bukan tahun ada potensi kekosongan bahan baku kemasan plastik untuk industri makanan dan minuman nasional. Dan respons pemerintah: "Besok kita akan bahas dalam rapat tim Satgas." "Tunggu, besok baru dibahas." Itu jawaban Airlangga Hartarto Menko Perekonomian pada 27 April 2026. Tidak ada detail kebijakan. Tidak ada langkah darurat. Tidak ada angka. Tidak ada timeline. Hanya: tunggu, besok baru dibahas. Ini yang bikin gue tidak habis pikir: Sinyal kenaikan harga plastik global bukan muncul tiba-tiba kemarin. Ini adalah dampak dari: Konflik Iran-AS yang mengguncang jalur distribusi energi dan petrokimia. Gangguan rantai pasok global yang sudah berlangsung sejak awal 2026. Penurunan produksi industri hulu plastik dalam negeri sekitar 30% yang artinya sudah ada data ini dari internal industri. Pelaku industri sudah tahu. GAPMMI sudah tahu sejak rapat koordinasi 13 April 2026 dua minggu sebelum pemerintah akhirnya mau rapat. Dua minggu. Informasi sudah ada. Peringatan sudah disampaikan. Dan rapat baru dijadwalkan setelah harga sudah naik di pasar. Hitung dampaknya ke rakyat secara konkret: Kalau kemasan berkontribusi 25% dari harga pokok dan plastik naik 100% harga pokok naik 25%. Kalau produsen bisa naikkan harga jual 5% saja mereka masih rugi 20%. Artinya banyak yang akan memilih kurangi volume produksi atau tutup. Dan ini bukan hanya soal kemasan premium. Ini soal plastik sederhana untuk bakso, daging beku, beras, minyak goreng kebutuhan pokok yang dibeli rakyat setiap hari. Daya beli masyarakat yang sudah tertekan. Kelas menengah yang sudah turun dari 57 juta menjadi 47 juta. Tabungan yang sudah mendekati nol. Dan sekarang harga kebutuhan pokok ikut naik karena kemasannya mahal. Pola yang terlalu familiar: Ini bukan pertama kalinya pemerintah bertindak setelah masalah sudah terjadi bukan sebelumnya. Minyak goreng langka dan mahal rapat setelah langka. Beras mahal rapat setelah mahal. 33.000 anak keracunan MBG evaluasi setelah keracunan. Daycare menyiksa 53 anak pernyataan setelah viral. Harga plastik naik 30-100% rapat setelah naik. Pola yang sama. Berulang. Terus menerus. Soal solusi yang ditawarkan industri dan ini yang paling masuk akal tapi belum dieksekusi: GAPMMI sudah minta pemerintah buka akses impor bahan baku plastik dari negara alternatif. Bukan impor produk jadi tapi bahan baku untuk diproduksi dalam negeri. Itu solusi yang konkret. Yang bisa dieksekusi relatif cepat. Yang tidak butuh berbulan-bulan kajian. Tapi sampai rapat dijadwalkan Selasa 28 April — belum ada keputusan apapun soal itu. Dan pertanyaan yang paling fundamental: Apakah kita terlalu berharap kepada pemerintah? Mungkin iya. Mungkin memang itulah masalah terbesarnya. Bukan karena pemerintahnya tidak tahu. Tapi karena sistem pengambilan keputusannya terlalu lambat untuk merespons krisis yang bergerak cepat. Di saat perang di Timur Tengah mengguncang harga komoditas global dalam hitungan hari birokrasi kita masih bergerak dalam hitungan minggu. Rapat dulu. Kajian dulu. Koordinasi lintas kementerian dulu. Baru keputusan. Dan di antara waktu rapat pertama dan keputusan akhir pasar tidak berhenti. Harga tidak berhenti naik. Stok tidak berhenti berkurang. Dan rakyat tidak berhenti harus belanja. Harga plastik sudah naik 30-100%. Pemasok sudah kasih sinyal stok habis Mei-Juni. Harga beras dan minyak goreng sudah mulai bergerak karena kemasannya mahal. Industri sudah minta solusi sejak dua minggu lalu. Dan pemerintah baru mau rapat besok. Ini bukan soal kita terlalu berharap. Ini soal sistem yang dirancang untuk bergerak lambat dan harga yang selalu lebih cepat naik dari kecepatan birokrasi meresponsnya. Yang selalu bayar selisihnya adalah rakyat. Bukan pejabatnya.

@b0ombo0mcar Caperrrrr

anak itb di konser aja masih ngelaprak

@StockMKTNewz The market overreact?

OPENAI AND MICROSOFT $MSFT JUST ANNOUNCED AN AMENDED PARTNERSHIP AGREEMENT Here's what changes: Microsoft will no longer pay a revenue share to OpenAI OpenAI can now serve its products to customers across any cloud provider Microsoft continues to participate in OpenAI's growth as a major shareholder and retains a license to OpenAI IP through 2032 Revenue share payments to Microsoft continue through 2030 (Source Reuters)

Yg salah adalah yg subs 😂😂😂😂😂 wtf dude, kaya ga ada mentor yg lbh kredibel aja

Baru tahu nih....... ternyata band Jamrud berasal dari Cimahi, Jawa Barat, Indonesia.

@sama Yoi got some problem?

we have updated our partnership with microsoft. microsoft will remain our primary cloud partner, but we are now able to make our products and services available across all clouds. will continue to provide them with models and products until 2032, and a revenue share through 2030.

@salam4jari Ini benera

Gak sia2 ada reshuffle sore ini 😂

@Sidemen @wroetoshaw @KSI Dont talk then

When you’re talking about the problem and the problem walks in

@TheDunkCentral @sam_amick Politicz?

The NBA could expand the lottery to 18 teams, per @sam_amick “according to league and team sources, a heavy frontrunner has emerged among the three proposed solutions to curb the widespread tanking problem that put such a stain on this season: Option No. 1, in which 18 teams would be part of the draft lottery (rather than the current 14) and the bottom 10 teams would all have an 8 percent chance of landing the No. 1 pick. The remaining odds — 20 percent in all — would be divided among the remaining eight teams. In the current system, the bottom three teams all have a 14 percent chance of landing the No. 1 pick and the odds decline from there.” (Via nytimes.com/athletic/72340…)

@benshapiro Mansion what?

That's a lie. But hey, if you curse a lot, maybe people won't notice that you promote stealing, murder, terrorism, and communism from your multimillion dollar mansion while zapping your dog.

@KobeissiLetter What happen

BREAKING: Microsoft stock, $MSFT, falls -5% after announcing that its OpenAI license will now be nonexclusive and it will no longer pay revenue share to OpenAI.

Guys, ada kasus di Yogyakarta yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah ada dan menurut gue tidak mendapat perhatian sebesar yang seharusnya. Daycare Little Aresha, Yogyakarta. 53 anak mengalami kekerasan. Dari total 103 anak yang terdaftar. Lebih dari separuhnya. Bukan satu dua anak. Lebih dari separuh. Apa yang terjadi kepada anak-anak itu: Diikat tangan dan kakinya. Tidak diberi makan dan minum secara layak. Dibiarkan tidur tanpa alas hanya pakai popok. Ini bukan kelalaian biasa. Ini adalah penyiksaan sistematis terhadap anak-anak yang bahkan belum bisa bicara untuk menceritakan apa yang mereka alami. 13 orang sudah ditetapkan tersangka dari pimpinan lembaga sampai staf lapangan. Dan pertanyaan yang paling perlu dijawab: Berapa lama ini terjadi sebelum ketahuan? Daycare punya 103 anak terdaftar. 53 mengalami kekerasan. Itu berarti ini bukan kejadian sekali ini adalah pola yang berlangsung cukup lama sampai lebih dari separuh anak menjadi korban. Di mana pengawasannya selama itu? Puan Maharani angkat bicara dan ini yang valid: Ketua DPR menyebut ini adalah alarm keras tentang lemahnya perlindungan anak di fasilitas pengasuhan. Dia menyoroti satu hal yang menurut gue sangat tepat: izin operasional saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah mekanisme kontrol yang berjalan aktif inspeksi berkala, kanal pengaduan yang mudah diakses orang tua, dan standar kompetensi pengasuh yang benar-benar diterapkan. Dia juga mengingatkan amanat UU KIA Pasal 30 yang mewajibkan pemberi kerja menyediakan fasilitas daycare layak bagi ibu bekerja. Semua pernyataan itu benar. Semua itu valid. Tapi di sinilah masalahnya: Pernyataan Puan keluar pada 27 April 2026 setelah kasus viral dan polisi sudah menetapkan 13 tersangka. Bukan sebelum. Bukan saat pengawasan seharusnya berjalan. Tapi setelah 53 anak sudah menjadi korban dan kasusnya sudah meledak di publik. Dan ini bukan hanya soal Puan. Ini adalah pola yang sangat konsisten dari pemerintah kita: Sibuk ke kondangan. Sibuk ke luar negeri. Sibuk jadi penengah Iran dan AS. Sibuk di National Summit MBG. Sibuk bagi-bagi jabatan. Dan baru berbicara soal perlindungan anak setelah 53 anak sudah disiksa. Soal sistem yang tidak jalan dan ini yang paling fundamental: UU Perlindungan Anak sudah ada. UU KIA sudah ada. Kementerian PPPA sudah ada. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah ada. Tapi 53 anak disiksa di satu daycare dan tidak ada satupun sistem itu yang mendeteksi sebelum kasusnya viral. Artinya semua lembaga itu ada secara administratif. Tapi fungsinya tidak berjalan di lapangan. Inspeksi berkala yang Puan minta? Seharusnya sudah berjalan sejak daycare itu dapat izin. Tidak perlu menunggu 53 anak jadi korban baru minta. Kanal pengaduan yang mudah diakses? Kalau memang ada dan berfungsi kenapa orang tua dari 53 anak tidak bisa mengaksesnya sebelum ini meledak? Standar kompetensi pengasuh? Kalau memang ada standarnya bagaimana 13 orang bisa beroperasi menyiksa anak-anak tanpa ada yang menangkap? Yang paling menyakitkan dari seluruh situasi ini: Orang tua menitipkan anak ke daycare bukan karena pilihan. Tapi karena kebutuhan. Karena mereka harus bekerja. Karena tidak ada pilihan lain. Dan kepercayaan yang mereka berikan kepercayaan paling besar yang bisa diberikan orang tua dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjaga. Tapi kepercayaan itu juga dikhianati oleh sistem yang seharusnya memastikan tempat-tempat seperti ini tidak bisa beroperasi dengan cara seperti itu. Dan sistem itu gagal. Bukan satu kali. Tapi berulang kali sampai lebih dari separuh anak di satu daycare menjadi korban. Apa yang seharusnya dilakukan sekarang bukan hanya diucapkan: Satu — audit menyeluruh semua daycare yang beroperasi di Indonesia. Bukan hanya di Yogyakarta. Berapa yang punya izin resmi? Berapa yang sudah diinspeksi dalam satu tahun terakhir? Berapa yang tidak pernah diinspeksi sama sekali? Dua — kanal pelaporan yang benar-benar bisa diakses orang tua. Bukan nomor hotline yang tidak pernah diangkat. Tapi sistem yang responsif dan ada konsekuensinya. Tiga — standar pengasuh yang terverifikasi bukan hanya di atas kertas. Termasuk cek rekam jejak dan psikologis sebelum seseorang bisa bekerja di fasilitas pengasuhan anak. Empat — sanksi yang benar-benar menjerakan bagi pengelola daycare yang melanggar bukan hanya ditutup sementara. 53 anak. Satu daycare. Lebih dari separuh menjadi korban kekerasan sistematis. Dan responnya dari pejabat adalah pernyataan pers setelah kasusnya viral. Negara yang sibuk mengurusi siapa menteri apa, siapa dapat proyek mana, siapa yang ikut National Summit dengan empat menteri tapi tidak punya sistem yang bisa mendeteksi penyiksaan 53 anak sebelum kasusnya meledak di media sosial. Ini bukan hanya soal satu daycare yang jahat. Ini soal negara yang tidak hadir di tempat yang paling dibutuhkan di antara anak-anak yang paling rentan. Dan kalau pernyataan Puan hari ini tidak ditindaklanjuti dengan audit nyata, kebijakan nyata, dan akuntabilitas nyata maka pernyataan itu tidak lebih dari reaksi PR yang akan dilupakan begitu ada berita besar berikutnya.

@WatcherGuru Same strategy i guess

JUST IN: Michael Saylor's 'Strategy' buys 3,273 Bitcoin worth $255 million.

@Go_Jover What happen to mahito

NEW YUJI AND MAHITO ART BY YUJI IWASAKI FOR JUJUTSU KAISEN MODULO!!!

@Kalshi Divestment?

JUST IN: Microsoft will no longer pay revenue share to OpenAI

Biasanya 40°C wkwkwk