Ari Tjahjawandita

Ketika berkunjung ke rumah Dubes Iran, TGB ditunjukan Bahwa Alquran yg mereka miliki sama dgn Alquran Sunni. Dubes Iran pun mengajak dtg ke Iran utk cek langsung agar tak mudah termakan fitnah. Hati2 dgn yg selalu membenturkan Sunni - Syiah terutama dlm Perang di Iran.

@kukuhya @BudiBukanIntel Bajer bangs*t ya?

Yah notif gw penuh ginian dah 😓😓😓

Krn menulis bahwa Indonesia masih tak dapat izin dari Iran u/lewat Hormuz, banyak yg nuduh saya ngawur. Indonesia tetap tdk boleh masuk! Sedangkan China, Russia, India, Iraq Pakistan sudah boleh. Coba baca: express.co.uk/news/world/219…

@Xbacottetangga @Delta_tofu @triebuanadewi Lah Ini mah udah masuk ranah podana lah... penggelapan milik orang lain. Wajib diproses hukum x.com/i/status/20410…

Centuries before the UN’s conventions on trade & sea laws, the Bugis of South Sulawesi already compiled the Amanna Gappa Code, a sophisticated maritime & commercial law in 17th century. Some elements are still practiced today! 📷NB 27 H Amanna Gappa, National Library, Jakarta.

Pernyataan sikap bersama, Magdalene dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) terkait tindakan pembatasan terhadap publikasi berita Magdalene oleh Komdigi. @lbhpersjakarta @AJIIndonesia @safenetvoice @AMSI_ID @amnestyindo

Seberapa sulit umat kristiani beribadah di Indonesia? > GKI Yasmin (Bogor, 2008-2023): Disegel 15 tahun meski menang di Mahkamah Agung hingga akhirnya jemaat terpaksa menerima relokasi lahan. > HKBP Filadelfia (Bekasi, 2012): Gereja disegel paksa pemerintah daerah hingga jemaat harus bertahun-tahun ibadah di pinggir jalan dan depan Istana Negara. > Gereja St. Yoseph (Karimun, 2020): Izin IMB digugat dan renovasi bangunan ditolak massa secara anarkis meski status hukum gereja sudah legal. > HKBP Maranatha (Cilegon, 2022): Pembangunan gereja ditolak keras oleh warga dan pejabat daerah melalui aksi tanda tangan penolakan di kain kafan. > Ibadah Natal Maja (Lebak, 2022): Bupati melarang perayaan Natal di lingkungan ruko dan memaksa jemaat pergi ke wilayah lain yang jaraknya sangat jauh. > GKKD (Lampung, 2023): Seorang oknum Ketua RT melompat pagar dan masuk paksa ke dalam gereja untuk menghentikan ibadah yang sedang berlangsung. >GKII Binjai (Sumut, 2023): Sekelompok massa mengintimidasi dan membubarkan ibadah jemaat di dalam Mall Suzuya karena alasan perizinan lokasi. > Gereja Mergosari (Sidoarjo, 2024): Warga desa menggeruduk sebuah ruko dan membubarkan jemaat yang sedang berdoa secara paksa dengan teriakan keras. > Doa Rosario UNPAM (Tangsel, 2024): Mahasiswa yang sedang berdoa bersama di rumah kontrakan diserang oleh massa hingga menimbulkan kericuhan dan luka fisik. > GBI Desa Gadung (Babel, 2024): Warga menghentikan paksa renovasi bangunan gereja meski jemaat sudah bertahun-tahun beribadah dengan tenang di lokasi tersebut. > GEKI (Medan, 2023): Jemaat dilarang ibadah di dalam mal sehingga mereka terpaksa menggelar doa di trotoar depan kantor Wali Kota Medan. > Gereja Mawar Sharon (Binjai, 2023): Ibadah jemaat di dalam ruko diganggu oleh aksi demonstrasi massa yang menutup akses masuk pintu gereja. > GKI Citra Raya (Tangerang, 2021): Pembangunan gereja diprotes kelompok warga setempat meski pihak gereja sudah mengurus izin lokasi selama belasan tahun. > GPdI Metland Cileungsi (Bogor, 2023): Ibadah rutin di sebuah ruko didatangi warga yang melakukan penolakan terhadap aktivitas keagamaan di lingkungan mereka. > GKPI Jambi (Jambi, 2015): Pemerintah daerah melakukan pembongkaran paksa terhadap tiga bangunan gereja sekaligus karena alasan tidak memiliki IMB. > GBI Penjagalan (Jakarta Utara, 2023): Sekelompok orang menghentikan paksa ibadah sekolah minggu anak-anak di sebuah ruko karena alasan keberatan warga. > GPdI Benai (Riau, 2021): Bangunan gereja yang masih bersifat semi-permanen dirusak dan dibakar oleh oknum tak dikenal akibat penolakan keberadaan gereja. > Gereja Kristus Raja (Cilacap, 2020): Proses pembangunan gereja Katolik ini sempat terhenti lama akibat adanya desakan dan protes dari kelompok masyarakat setempat. > Gereja Pantekosta (Pamanukan, 2023): Ibadah yang dilaksanakan di dalam rumah pribadi warga dibubarkan massa karena dianggap mengganggu ketertiban umum lingkungan. > Gereja Tanjung Morawa (Deli Serdang, 2022): Jemaat dilarang menggunakan ruko miliknya sendiri untuk beribadah oleh warga yang menuntut penyegelan bangunan tersebut.

@iPoopBased @wordfangs @Steam @Steam_Support @valvesoftware Ntaps! Biar dia digeruduk lawyer korporasi level internasional.

Dear @steam, @Steam_Support, @valvesoftware, a staff member from Indonesia's Ministry of Communication (Komdigi) whose previous job was literally working as a government-paid social media buzzer just publicly accused you of "deliberately publishing fake ratings that disturb the public" and claimed Steam "allegedly violated Indonesian law." instead of fixing their own system, a ministry staff member went online and blamed you for it. just wanted you guys to know what's being said over here. cc @IGN @PCGamer

hi @Steam they’re claiming that steam is conducting fake rating. is this true?

@triwul82 @threadreaderapp unroll

ALARM DARURAT: APBN TEKOR Rp240 TRILIUN! Selamat Datang di "Jurang Fiskal" Indonesia. Kabar buruk pagi ini: Menkeu Purbaya mengumumkan APBN per Maret 2026 defisit Rp240,1 Triliun. Lonjakan tekor mencapai 140% dibanding periode yang sama tahun lalu. Apakah ini awal dari kebangkrutan fiskal? Mari kita bedah. Utas ; oleh Tim Gantangan. cnnindonesia.com/ekonomi/202604…

Masalahnya… 1. gim2 yg didistribusikan ke luar umumnya sdh ada ratingnya atau keterangan mengenai isi gimnya, 2. rating IGRS ngaco. Yg dilakukan Kemkominfo kalau ditributor gim “ga patuh”, gim/platformnya diblokir, alih2 mengedukasi masyarakat.

Fungsi Indonesia Game Rating System (IGRS) ini seharusnya menjadi rambu yg menjadi panduan bagi pemain gim dan ortu utk memainkan satu gim atau ga. Pemerintah kudu membarengi dg sosialisasi & edukasi ke masy.

@menuembegejelek Knp tdk memastikan wadah makanannya sdh: - bersih tdk ada sisa makanan, - ditutup dan ditumpuk rapi oleh para siswa? Ini bisa jadi pembelajaran bagi siswa utk tdk menyia2kan satu butir nasi pun dan mengelola sampah. CATATAN: TDK BERLAKU KALAU MAKANANYA TDK LAYAK SAJI

Bukti paling telanjang bahwa kehadiran embege bukan untuk pemenuhan gizi. Satu dari berjuta kemudharatan embege; melecehkan dan merendahkan marwah guru dan pekerja-pekerja pendidikan. SARU!

Guys, lu pada tau Gayus Tambunan? Pegawai pajak. Golongan 3A. Gaji sekitar Rp12 juta sebulan. Yang punya rekening Rp28 miliar. Dan itu baru yang ketahuan. Gayus Halomon Tambunan lahir 1979 di Jakarta. Kerja di Direktorat Jenderal Pajak tepatnya di subdirektorat banding pajak. Posisinya bukan posisi strategis tingkat tinggi. Dia bukan direktur. Bukan pejabat eselon satu. Tapi posisinya adalah posisi kunci. Karena di situlah ditentukan nasib sengketa pajak antara perusahaan-perusahaan besar dan negara. Di sinilah pajak miliaran bisa dikurangi. Sanksi bisa dihapus. Dan semua itu dengan imbalan tertentu. Dan sistem pengawasannya? Nyaris tidak ada. Ini yang bikin gue diem lama. Gayus bukan orang yang tiba-tiba jadi jahat. Dia adalah produk dari sistem yang memberinya kekuasaan besar tanpa kontrol memadai. Dalam kultur birokrasi yang sudah terlanjur permisif terhadap penyimpangan. ICW bilang posisi Gayus adalah posisi kunci dalam ekosistem mafia pajak. Dan hampir mustahil dia mengelola aliran dana miliaran sendirian tanpa bantuan atau perlindungan dari internal DJP, institusi perbankan, atau aparat penegak hukum. Gayus bukan pelaku tunggal. Dia simpul kecil dari jaringan yang jauh lebih besar. Lalu kasusnya meledak. Dan negara mulai bergerak. Tapi geraknya aneh. Dari rekening Rp28 miliar yang ditemukan penyidikan awal hanya menjerat Gayus dalam satu kasus penggelapan pajak senilai Rp395 juta. Rp395 juta. Dari rekening Rp28 miliar. Ini bukan ketidakmampuan investigasi. Ini pilihan. Pilihan untuk melihat sesempit mungkin supaya yang di balik Gayus tidak perlu disentuh. Dan hasilnya? Maret 2010 Pengadilan Negeri Tangerang membebaskan Gayus. Bebas. Dengan rekening Rp28 miliar yang sumber uangnya tidak pernah dijelaskan secara memadai. Publik marah. Dan kemarahan itu masuk akal. Tapi yang paling gila bukan vonisnya. Yang paling gila adalah September 2010, ketika Gayus sudah berstatus tahanan, publik dikejutkan oleh foto yang beredar di media. Gayus dengan rambut palsu dan identitas palsu ketahuan nonton turnamen tenis internasional di Bali. Sebagai tahanan. Yang seharusnya ada di balik jeruji. Dan ini bukan kebetulan. Ini bukan kelalaian. Gayus sendiri mengaku dia membayar oknum petugas rutan dan aparat agar bisa bebas bergerak. Dia tidak kabur lewat tembok. Dia jalan keluar lewat pintu yang sengaja dibuka. Dan dari sini semuanya mulai terbongkar bukan karena sistem bekerja. Tapi karena media bekerja. Foto-foto itu tersebar. Investigasi jurnalistik masuk. Publik menekan. Dan baru setelah tekanan itu mencapai titik didih negara mulai bergerak serius. Ini yang kemudian dikenal sebagai asal-usul istilah yang kita kenal sekarang no viral, no justice. Tanpa foto itu mungkin Gayus selesai dengan dakwaan kecil dan hukuman ringan. Dan dunia tidak pernah tahu. Akhirnya Gayus masuk pengadilan serius. Januari 2011 vonis 7 tahun. Publik marah, jauh dari tuntutan jaksa yang 20 tahun. Banding naik jadi 8 tahun. Masih dianggap tidak sebanding. Kasasi ditolak Mahkamah Agung. Tapi kasus tidak berhenti di satu perkara. Satu per satu kasus lain disidangkan terpisah pencucian uang, pemalsuan paspor, penyuapan pejabat rutan, suap aparat. Total akumulasi hukuman dari semua perkara sekitar 30 tahun penjara. Tapi ini yang paling penting dan paling jarang dibahas. Di ruang sidang, Gayus mulai bicara. Dia mengaku tidak bekerja sendirian. Dia sebut nama-nama. Dia klaim ada oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim yang terlibat dalam jaringannya. KPK memeriksa. Media meliput. Publik berharap. Dan kemudian sunyi. Sebagian besar nama yang disebut Gayus tidak pernah benar-benar sampai ke meja pengadilan. Pengakuannya berhenti jadi wacana. Tidak berkembang jadi tersangka baru dalam skala besar. Dan ini adalah pola yang selalu berulang di Indonesia. Individu dihukum. Sistem diselamatkan. Gayus dipenjara 30 tahun. Tapi struktur yang memungkinkan mafia pajak dan mafia hukum tumbuh tidak pernah sepenuhnya dibongkar. Pertanyaan yang paling jujur dari kasus ini bukan berapa tahun Gayus dipenjara. Tapi apa yang benar-benar berubah setelah Gayus? Apakah sistem perpajakan lebih bersih sekarang? Apakah posisi-posisi kunci di DJP sekarang punya pengawasan yang memadai? Apakah masih ada Gayus-gayus lain yang belum ketahuan kamera? Kalau jawabannya tidak pasti maka kasus Gayus Tambunan bukan sejarah yang sudah selesai.

@indrawxyz @postcolsandwich Aplikasinya tidak inklusif pulak… Kudu pakai Android. 🤦🏻

Iseng cek jumlah aplikasi yang diluncurkan kementerian dan pemerintah daerah.. ternyata total ada 27 RIBU aplikasi (sumber dari komdigi) emang udah overload app ini indonesia🤯 contoh: > daftar foto passport > isi bbm pertalite > mrt lrt jakarta beda app

@alfariz220 Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021, lokapasar yang namanya katalog elektronik tempat pengadaan barang & jasa pemerintah harus direvisi karena ini yang celahnya.

Ada yang namanya korupsi yang nggak kelihatan korupsi. Barangnya ada, laporannya rapi, harganya sesuai aturan. Tapi uangnya kemana? Dana BOS punya yang namanya pagu batas harga maksimal pengadaan barang yang ditetapkan secara nasional. Contohnya begini, printer boleh dibeli maksimal Rp 5 juta. Berlaku dari Jakarta sampai pelosok Kalimantan. Harga pasar aslinya mungkin Rp 3 juta. Selisih itu bukan kecelakaan tapi celah. Cara main nya begini, sekolah beli barang ke vendor di harga pagu maksimal Rp 5 juta. Harga pasar aslinya Rp 3 juta. Selisih Rp 2 juta masuk kantong oknum. Tapi vendor perlu dibungkam. Solusinya oknum kasih "cashback" ke vendor sekitar 20% dari selisih tadi yaitu Rp 400 ribu. Vendor sudah untung normal dapet bonus pula Rp 400 ribu. Itu bukan keuntungan itu uang tutup mulut.🤐 Gw punya usaha di bidang jasa. Pernah dapat tawaran jadi vendor dari sebuah sekolah plat merah. Gw di iming-imingi "cashback." Gw ketawa waktu denger istilahnya. Tapi setelah sistemnya dijelaskan gw langsung nolak. Banyak teman seprofesi yang ambil. Bukan karena mereka nggak tau itu salah. Tapi karena sistemnya sudah terlalu normal untuk ditolak. Ini bukan spekulasi. Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 dari KPK menemukan: 40% sekolah terindikasi nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa, dan 47% diduga melakukan penggelembungan biaya. Hampir separuh sekolah bukan oknum lagi. Lalu di mana pengawasnya? KPK sendiri mencatat 49,9% sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa secara tidak transparan, dan 54% tidak terbuka soal penggunaan dana. Setengah dari semua sekolah tidak transparan dan pengawasnya tahu. Tapi sistemnya jalan terus. Pertanyaannya bukan "ada nggak yang mengawasi?" Tapi mengawasinya untuk apa? Guru honorernya bergaji 300 ribu. Tapi di sekolah yang sama, pos pengadaan dan pemeliharaan bisa menyerap ratusan juta per tahun dengan vendor yang sudah tau berapa "cashback"-nya sebelum deal. Uangnya ada. Sistemnya yang memilih ke mana ia pergi.

Pelajar SMK mengirim surat kepada Presiden, ia menolak menerima MBG dan meminta jatah makan MBG miliknya diberikan untuk kesejahteraan guru. Para pelajar kita, ada yang pikirannya tajam dan halus perasaannya. Rafif Arsya, anda membuat sejarah. 🔥🔥🔥🔥🔥

@nitipnyawa @NakesPuskesmas Kok stok diinput? Bukannya seharusnya stok untuk barang X otomatis dihitung menggunakan rumus: Stok_t = Stok_{t-1} + Pembelian_t – Pemakaian_t ?

@NakesPuskesmas alm ibuk di puskesmas bagian farmasi haduhh aku yg ngisi laporan tiap bulan pusing satu obat di klik satu2 buat ngisi sisa stock blm ada menu search manual jd scroll2 itu dlu ya 2th lalu ntar sekarang ribet menn

1.306 Rumah Sakit Se-Indonesia Disanksi Kemenkes memberikan sanksi berupa: - Penurunan status akreditasi - Pembekuan izin operasional sementara Menariknya, RS di Indonesia saat ini mencapai 2.924 (BPS 2025), itu berarti yg disanksi mencapai 44%, dan mostly milik pemerintah

@Justkodok1 Tanpa tanda kutip? Wk wk wk! 😂

Oknum

Pemilu 2029, pemilihnya: 1) Anak-anak yang baru pertama punya hak pilih, dikasih makan MBG selama tahunan. 2) Ortunya anak-anak kelas menengah ke bawah yang dapat MBG setiap hari, gak perlu repot nyiapin makanan dan budget buat anaknya. 3) Masyarakat grassroot yang dapet kontrak kerjaan dari SPPG, buat masak MBG, nyopirin mobil nganterin makan ke sekolah, dapet kerjaan tetap dari situ. 4) Para pedagang dan petani yang hasil bumi dan jualannya diborong oleh ribuan SPPG setiap hari. 5) Sarjana baru yang keterima jadi ribuan PPPK di bawah BGN, jadi ahli gizi dan pelaksana lapangan. 6) Para pejabat dan aparat yang buka yayasan jadi SPPG meski dengan segala konflik kepentingan. 7) Para elit yang dukung kekuasaan supaya mereka tetap bisa dapat konsesi HGU atau IUP buat buka hutan, nanam sawit, dan tambang. 8) Anggota ormas yang nurut buta sama pemimpin dan elitnya, sementara elitnya dikasih konsesi tambang. 9) Para grassroot yang menerima bantuan sosial bertuliskan "istana" setiap ada pejabat blusukan. 10) Para pejabat yang tunjangannya 10-20 kali lipat gaji rata-rata rakyat di kotanya sendiri ditambah segala fasilitas yang ada. *** Mereka akan memilih siapa lagi kalau bukan petahana atau penerusnya? Kalian masih percaya politik elektoral? Ada calon yang cukup kuat yang bisa melawan itu semua?

Pemerintahan Prabowo Subianto telah menetapkan 77 PSN, 29 di antaranya PSN baru, salah satunya militerisasi proyek lumbung pangan dan PSN tebu di Merauke.  Kedua proyek ini dikelola konglomerat sawit dan Andi Syamsuddin Arsyad alias Isam, pengusaha Kalimantan Selatan yang bisnisnya moncer di bawah Jokowi dan menyokong Prabowo. Di lapangan, PSN Merauke itu telah membabat hutan tanpa perhitungan, menyerobot lahan ulayat orang asli Papua, yang diproteksi dan dikerjakan oleh ribuan tentara Indonesia, institusi trauma orang Papua selama bertahun-tahun. projectmultatuli.org/anatomi-kegela…