Baskoro Junianto

@motulz Kok bisa ya kepikiran lawan arah

Ayo tebak.. merk mobilnya apa? :D Gue nebak di awal.. eh bener lho... hihihi

@ndreamon Saya baru dapat bukunya dari seorang teman, ya saya juga ayah yang selalu berduka setelah putri saya tercinta pergi selamanya. Semoga buku ini bisa menjadi teman saya.

Kalau hari ini berat untukmu, silakan klik ini twitter.com/intent/tweet?t… Terima kasih untuk kamu

@IndiHomeCare parah tiba2 tagihan jadi 3 kali lipat tanpa pemberitahuan, layanan makin buruk

@JhonSitorus_18 @Pontifex @Bullbull_Merah Suka sekali dengan foto ini

@Pontifex @Bullbull_Merah Terimakasih Pope, Indoensia sayang Pope ❤️

Terima kasih atas sambutan yang luarbiasa yang telah diberikan kepada saya. Semoga Tuhan memberkati kalian dan membuat kalian terus bertumbuh dan bertahan dalam kedamaian dan kasih persaudaraan.

@detikcom Mau cari sedikit untung, mungkin buat nutupin investasi woosh, mungkin lho..

Pemerintah akan ubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK untuk memastikan subsidi tepat sasaran. finance.detik.com/berita-ekonomi…

@DedynurPalakka Kita juga gak bego dan udah tau kalo MK bukan pembuat UU, tapi begitu ada putusan MK lantas DPR bikin RUU Pilkada itu yang geblek! Makanya yg geblek harus dilawan.

Logika konstitusionalnya memang seharusnya begitu 👍🇮🇩✌

@NarasiNewsroom Mau ngomong jorok takut dosa gw, aslik pingin nampol

Pernyataan itu disampaikan anggota Baleg DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, saat menyampaikan pandangan partai dalam rapat pengambilan keputusan terkait RUU Pilkada di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024). Habiburokhman bilang, pembahasan RUU Pilkada hari ini menjadi angin segar demokrasi di DPR. Ia mengklaim DPR kembali menegakkan marwahnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Habiburokhman juga menyebut bahwa keputusan ini menyelamatkan hak konstitusi dari pihak-pihak yang tak punya kewenangan menyusun Undang-Undang. Baleg DPR RI dalam rapat kerja bersama DPD dan pemerintah menyepakati batas usia calon kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sementara terkait ambang batas partai politik, Baleg tetap memberlakukan syarat minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah untuk mengajukan calon pada Pilkada. | Narasi Daily

@NenkMonica Gayamu kebanyakan pak.. pulang aja sana bobok

Kacung Penguasa keluar dari Gedung DPR RI

Cocok!

@Gunawan75_ Untung saya gak diundang.. ya iyalah

Demi kemerdekaan apa demi Mukidi..? Klu demi kemerdekaan Tdk harus di IKN kali.. tempat yg Blm layak di paksakan akhirnya Biaya bengkak..

Herman Miller reintroduces classic pieces originally designed in the 1940s. 🪑 #FurnitureDesign #HermanMiller ow.ly/VqlA30sFoef

Atau pura pura KAGET

Keadilan untuk Dini Sera Afriyanti: Tolak Vonis Bebas Ronald Tannur! - Tandatangani Petisi! chng.it/yzw2kbhRt6 via @ChangeOrg_ID

That’s me

Macetnya Pancoran Tegal Parang gak ada obatnya

@RadioElshinta Tanpa unsur kesengajaan tapi dengan kesadaran

Jurnalis SCTV, Syamsuddin Tobone mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Dirlantas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Dodi Darjanto yang menolak diwawancara terkait operasi patuh Tinombala 2024 karena memakai ponsel merek China, di Tugu Titik Nol Kilometer, Kora Palu pada Rabu (17/7). "Oh saya tidak mau di wawancara pake HP. HP-mu merek China lagi. Suruh direkturmu belikan HP yang canggih. Begitu yang disampaikan pak Dirlantas ke saya," kata Syamsuddin Tobone, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis(18/7). Menurut Dodi, ia mengaku bahwa tindakannya adalah kekhilafan yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan. "Saya juga turut prihatin dan saya juga sangat bersalah dan mohon maaf," kata Dodi Darjanto dikutip dari Liputan6.com, Sabtu (20/7). #PonselMerekChina #JurnalisPalu #Palu

@ARSIPAJA Matiin aja pak Ogah nya juga