Hari ini, saya menghadiri peringatan Hari Buruh tahun 2026 di Kawasan Monumen Nasional, bersama ratusan ribu buruh dan masyarakat yang menyambut dengan hangat.
Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan buruh melalui berbagai kebijakan konkret. Di antaranya adalah memastikan perlindungan bagi awak kapal perikanan, memberikan perlindungan bagi pekerja transportasi online termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan, serta menerbitkan Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas PHK.
Selain itu, saya juga menegaskan kebijakan pembatasan outsourcing yang hanya berlaku di enam sektor, serta mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga oleh DPR.
Melalui langkah-langkah ini, semoga kesejahteraan buruh semakin meningkat, seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak dan berkeadilan, serta pemerintah terus hadir dan bertekad memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Monumen Nasional, Jakarta, 1 Mei 2026.
Roy Suryo cs, ijazah Jokowi udah clear asli kata UGM & Polda. Lo pada masih sok jago? Segera dibui aja, biar gak nambah malu. Tukang hoax level dewa, tapi otaknya kacang goreng!
Baca di sini: makassar.kompas.com/read/2026/04/2…
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa sekitar 1.720 SPPG yang ditutup sementara tetap menerima anggaran Rp 6 juta per hari dari pemerintah. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelatihan karyawan serta pemenuhan standar operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
~TR #BGN#SPPG#Insentif6Juta
Seorang pedofil berseragam layaknya parcok diajak olahraga jantung oleh orang tua & warga disekitaran komplek Chandra Lama, Kota Bekasi.
Pelaku kerap melakukan pelecehan kpd anak kecil perempuan dibawah umur di pos polisi sekitar komplek dgn modus memberi uang jajan.
Bakar!
Sejak Indonesia merdeka, hanya satu orang yg dimusuhi koruptor, mafia anggaran, mafia migas, anggota dewan dan penghianat bangsa.
Beliau adalah JOKOWI, pemimpin rakyat sejati.
"Sebagai warga negara yang baik pastilah menghormati proses-proses hukum ya, artinya Pak Jokowi sudah pernah menyampaikan bahkan menjadi satu sikap bagi beliau 'jika diminta oleh pengadilan, maka saya akan perlihatkan ijazah saya di sidang nanti' agar semuanya jelas," kata Ketua Bidang Politik DPP PSI Bang Bestari Barus.
Baca selengkapnya di sini:
news.detik.com/berita/d-84616….
Jokowi kata @ReflyHZ jahat karena ngga mau menunjukkan ijasahnya pada mereka.
Sementara semua orang di Republik ini tau kalau yang menuding dan meributkan ijasah Jokowi PALSU adalah mereka.
Kita mengenal mereka dengan geng TIRORiS yang tinggal separoh karena satu membernya bernama Rismon Sianipar memilih angkat kaki dari barisan.
Sekarang Rismon Sianipar berbalik arah melawan mantan geng nya dulu dan itu pun lagi-lagi salah Jokowi.
Kasihan mereka ini, sepertinya energi untuk melawan Jokowi yang lebih banyak diamnya sudah mulai mengering.
Sekarang narasi yang mereka mainkan bukan lagi PALSU tapi JAHAT dan semua orang tau bahwa yang paling jahat dari segara kejahatan adalah FITNAH.
Mereka ini tinggal tunggu hari perhitungan biar di siksa di alam kubur, lalu pindah ke neraka jahanam level paling dasar 🤭🔥✍️📣
Justru kita yang heran, kenapa kita memaksakan seseorang yang sudah bukan pejabat negara lagi untuk menunjukkan ijasahnya dihadapan kita, memangnya kita punya hak apa terhadapan dokumen pribadi seseorang, walaupun seseorang itu adalah mantan Presiden.
Bukannya saat dulu menjelang pendaftaran untuk menjadi pejabat negara, semua dokumen resmi yang dibutuhkan sudah diperiksa dan diverifikasi oleh pihak penyelenggara negara.
Dalam negara hukum, tidak ada kewajiban bagi seorang warga negara termasuk mantan Presiden-untuk membuka dokumen pribadinya kepada publik tanpa dasar hukum yang sah.
Seluruh persyaratan administratif untuk menjadi Presiden telah diverifikasi oleh lembaga resmi negara, dan hasilnya memiliki kekuatan hukum sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan.
Oleh karena itu, tuntutan publik yang memaksa pembukaan dokumen pribadi di luar mekanisme hukum tidak hanya lemah secara konstitusional, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip hak privasi dan merusak tatanan negara hukum itu sendiri.
Jadi kalau mau berkelahi sama Jokowi pake jalur hukum, jangan pake jalur Trial by public opinion.
Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masa depan generasi bangsa melalui pembangunan 1.179 SPPG di seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah nyata dalam memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hingga saat ini, ratusan SPPG telah beroperasi dan memberikan manfaat bagi jutaan penerima. Pembangunan yang terus berjalan diharapkan mampu memperluas jangkauan program secara merata. Bersama Polri, kita wujudkan generasi sehat menuju Indonesia yang lebih kuat serta Menjamin Ketahanan Pangan dan #GiziUntukAnakIndonesia