Humas Polri

Delapan puluh tahun Bukan sekadar perjalanan waktu Melainkan kisah panjang pengabdian Tentang komitmen untuk menjaga Dan ketulusan untuk melayani Zaman terus bergerak Kesetiaan tetap menjadi hal yang utama Setiap jengkal negeri berhak merasakan kehadiran negara Kami ada untuk menghubungkan yang jauh Menguatkan yang lemah Melindungi yang berharga Dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah Di lautan yang luas Perbatasan negeri Di jalur-jalur yang mempertemukan jutaan harapan Hingga di desa-desa yang jauh dari keramaian Pengabdian itu terus membara Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini Tetapi tentang masa depan yang kita siapkan bersama Menumbuhkan kepercayaan Merawat harapan Delapan puluh tahun Bhayangkara Bertumbuh bersama Indonesia Atas nama seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Bhayangkari saya mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80 Polri Untuk Masyarakat Salam Presisi #HariBhayangkara80 Polri Untuk Masyarakat

Dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi kembali datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof. Dr. Juanda, menegaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia wajib mendukung langkah Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi, termasuk perkara dugaan korupsi pasokan batu bara, Asabri, dan Jiwasraya. Menurutnya, korupsi merupakan persoalan serius yang telah berdampak luas terhadap pembangunan bangsa. Karena itu, proses penegakan hukum harus mendapat dukungan penuh agar berjalan profesional, objektif, dan mampu mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai alat bukti yang dimiliki penyidik. Prof. Juanda juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan sinergi seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hingga hakim. Di sisi lain, masyarakat diminta tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta memberikan ruang kepada penyidik untuk bekerja secara independen tanpa intervensi.

Menjadi seorang perwira bukan berarti berhenti belajar. Dalam penutupan pendidikan Taruna Akpol Angkatan ke-58, Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M. Si., M.M., berpesan kepada 282 Calon Perwira Remaja Polri agar selalu rendah hati dan tidak ragu belajar dari senior maupun anggota di lapangan, meski memiliki pangkat yang lebih tinggi. Pengalaman dan pengetahuan personel di lapangan merupakan modal penting untuk membentuk kepemimpinan yang kuat. Wakapolri juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik, memperkuat kemampuan manajerial, memiliki kepekaan terhadap situasi, serta mampu menjadi pengendali operasional yang efektif di satuan. Dengan menjunjung tinggi nilai Tribrata, Catur Prasetya, dan semangat "Polri untuk Masyarakat", para perwira muda diharapkan mampu menjadi pemimpin yang adaptif, profesional, serta terus menjaga nama baik keluarga, almamater, dan institusi Polri sepanjang masa pengabdian.

Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Metro Jaya telah mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkedok kafe karaoke yang dikenal sebagai “Tenda Biru”. Dalam penanganan kasus ini, polisi melibatkan Kementerian PPPA, KPAI, UPT PPA DKI Jakarta, hingga Dinas Sosial (Dinsos) DKI dan Jawa Barat. Beberapa anak di bawah umur yang ditemukan di lokasi telah dievakuasi oleh polisi ke tempat yang aman. "Para pelaku ini melakukan eksploitasi kepada anak untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial dengan menjadikan mereka sebagai pendamping tamu laki-laki di beberapa kafe. Karena di dalam lokalisasi itu ada beberapa kafe, dari sekian kafe, kami indikasikan ada empat tempat atau empat kafe yang kami temukan ada anak-anak yang dieksploitasi di sana,” ucap Dirres PPA-PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol. Dr. Rita Wulandari Wibowo, S.I.K., M.H., Rabu (8/7). Berdasarkan pemeriksaan 12 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing tersangka berperan sebagai kasir, marketing, perekrut, dan pengelola kafe. Pelaku memasang tarif sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu per tamu, korban rata-rata hanya menerima tips sebesar Rp 100 ribu. Sementara pengelola mengambil bagian yang besar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), hingga pasal-pasal terkait eksploitasi dalam KUHP baru dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara.

Setiap orang memiliki mimpi. Setiap orang memiliki potensi. Dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengabdi. Oleh sebab itu, Polri terus memperkuat rekrutmen penyandang disabilitas sebagai wujud komitmen membangun institusi yang semakin inklusif. Melalui kesempatan yang terbuka, setiap individu dapat menunjukkan kemampuan, kompetensi, dan dedikasinya tanpa dibatasi oleh kondisi fisik. Karena yang menjadi ukuran bukanlah keterbatasan, melainkan semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang lebih inklusif, di mana setiap langkah pengabdian memiliki arti, dan setiap kesempatan terbuka bagi siapa saja yang mampu dan berkomitmen. Polri untuk Masyarakat. 🇮🇩

Keputusan yang tepat tidak lahir dari tebakan. Keputusan yang tepat lahir dari data, analisis, dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat. Itulah arah baru pendidikan di Akademi Kepolisian. Melalui Laboratorium Sosial Sains Kepolisian dan Kelas Tematik, taruna tidak hanya belajar teori, tetapi juga dilatih menganalisis persoalan nyata menggunakan big data, Artificial Intelligence (AI), dan pendekatan evidence-based policing. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pendidikan Polri untuk membentuk perwira yang berpikir kritis, humanis, dan siap menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.

Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M. Si., M.M., memimpin Upacara Penutupan Pendidikan Taruna Akpol Angkatan ke-58 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (10/7). Batalyon Akpol Angkatan ke-58 bernama Ksatriya Hawin Sarwahita, terdiri dari 249 taruna pria dan 33 taruni wanita sebagai perwira Polri siap mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. "Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 282 Capaja yang telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan dengan baik. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras, disiplin, dan dedikasi selama menempuh pendidikan di Bumi Bhayangkara, Akademi Kepolisian,” kata Wakapolri menyampaikan pesan Kapolri Jenderal Polisi. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si. Dalam kesempatan itu, Wakapolri menyampaikan ucapan selamat dari pimpinan Polri kepada para capaja yang lulus dengan prestasi terbaik. Yakni mereka yang menyandang predikat Adhi Makayasa, Ati Tanggap, Ati Tanggon, Ati Trengginas, dan Srikandi Cendekia. Sementara bagi lulusan yang belum meraih penghargaan, Kapolri berpesan agar tidak berkecil hati karena perjalanan karier dan kesempatan untuk meraih prestasi masih terbuka luas.

Warga Desa Ketam Putih dan Desa Pematang Duku Timur, Kecamatan Bengkalis, kini merasakan manfaat Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II Polda Riau. Jembatan ini diresmikan bersama 80 jembatan lainnya di Provinsi Riau pada Rabu (8/7) oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si. Kehadiran jembatan tersebut menjadi akses baru bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain memudahkan pelajar menuju sekolah, jembatan ini juga membantu nelayan mempercepat akses mencari nafkah dengan lebih aman dan efisien. Pemerintah dan warga Kabupaten Bengkalis turut mengapresiasi pembangunan tersebut sebagai bukti kontribusi Polri dalam mendukung pembangunan daerah. Kini, Jembatan Merah Putih Presisi menjadi simbol kolaborasi Polri, pemerintah, dan masyarakat untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga.

Di tengah situasi darurat, aksi cepat dan kepedulian menjadi penyelamat. Aksi heroik Bhabinkamtibmas Polsek Bagor, Aipda Sutrisno, menuai apresiasi luas setelah videonya viral di media sosial. Saat kecelakaan Bus Sugeng Rahayu yang terjun ke sungai di kawasan Jembatan Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timut, Sabtu (4/7), ia sigap membantu proses evakuasi para korban. Di tengah kepanikan, Aipda Sutrisno menggendong seorang balita bernama Al Arsy Wildan yang sempat tercebur ke sungai usai kecelakaan. Balita tersebut mengalami luka robek di bagian leher kanan dan segera dibawa menggunakan ambulans menuju rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Berkat kesigapan personel Polri bersama warga yang bahu-membahu melakukan evakuasi, kondisi korban kini berangsur membaik setelah menjalani perawatan intensif.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendukung langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri yang telah meningkatkan penanganan dugaan korupsi skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara ke tahap penyidikan. Menurut Bambang, penyidikan tidak hanya perlu berfokus pada kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menelusuri dampak yang ditimbulkan terhadap pelayanan publik, sistem kelistrikan nasional, hingga operasional infrastruktur strategis. Ia menilai pendekatan penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengembangkan seluruh aspek hukum yang relevan apabila ditemukan bukti pendukung. Selain menelusuri aliran dana (follow the money), Bambang juga mendorong penyidik menerapkan pendekatan follow the disruption, yaitu mengungkap bagaimana dugaan penyimpangan tata kelola pasokan batu bara dapat berdampak pada terganggunya pasokan listrik dan kepentingan masyarakat luas.

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendukung penuh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dalam mengungkap tiga kasus dugaan korupsi. Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra mengatakan dukungannya terhadap jajaran Kortastipidkor Polri harus mengusut tuntas kasus ini serta menindak tegas pelaku yang terlibat sesuai hukum di Indonesia. "Semua institusi negara punya tugas masing-masing. Kalau ada proses penggeledahan, pemeriksaan, atau penyitaan, biarkan berjalan sesuai hukum. Jangan ada intervensi, jangan ada tekanan, dan jangan ada upaya menggiring opini untuk melemahkan aparat yang sedang bekerja. Negara harus menunjukkan bahwa hukum lebih tinggi dari jabatan,” ujar Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra dalam keterangannya, Kamis (9/7). Seperti diketahui, polisi menggeledah salah satu kafe di Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel) kemarin. Penggeledahan dilakukan terkait sejumlah kasus antara lain tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel. Sementara itu, Kakortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa pengungkapan korupsi ini merupakan atensi dari Presiden RI Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan dukungannya terhadap langkah Kortas Tipidkor Polri dalam mengusut dugaan korupsi pasokan batu bara yang diduga menyebabkan pemadaman listrik massal. Sahroni menilai pengusutan perkara tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto, untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Ia meminta seluruh pihak mendukung proses penyidikan agar berjalan transparan serta tidak menghambat upaya pengungkapan perkara. Kortas Tipidkor Polri saat ini masih mendalami dugaan penyimpangan pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU periode 2018 hingga 2026. Polri memastikan proses hukum terus berjalan dengan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi, serta menelusuri dugaan kerugian negara yang mencapai sekitar Rp5 triliun.

Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan semua pihak dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Pemerhati Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Edi Hasibuan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dalam mengusut sejumlah perkara dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, proses penyidikan harus diberikan ruang untuk berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Edi juga menegaskan bahwa siapa pun yang mencoba menghalangi atau mengintervensi proses penegakan hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum demi terwujudnya kepastian hukum, rasa keadilan, dan efek jera bagi pelaku korupsi.

Komitmen Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M. Si., M.M., dalam mendorong reformasi dan transformasi Polri mendapat pengakuan dari kalangan akademisi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menganugerahkan penghargaan The Visionary Leader of National Security sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan visionernya dalam memperkuat kualitas SDM, mengembangkan scientific policing, mentransformasi pendidikan kepolisian, serta membangun kolaborasi strategis antara Polri dan perguruan tinggi. Penghargaan tersebut dinilai menjadi dukungan terhadap langkah Polri dalam mewujudkan institusi yang semakin profesional, modern, humanis, dan adaptif menghadapi tantangan keamanan nasional maupun global melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan riset.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meresmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi tahap II di wilayah hukum Polda Riau, Rabu (8/7). Pembangunan ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung arahan Presiden RI untuk memperkuat konektivitas hingga ke wilayah desa. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas masyarakat, membantu anak-anak mengakses pendidikan, serta membuka jalur ekonomi yang lebih baik bagi warga di pelosok. Hingga saat ini, sebanyak 110 Jembatan Merah Putih Presisi telah berdiri di wilayah Riau dan 807 jembatan telah dibangun secara nasional. Melalui sinergi dan kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat, Polri terus berupaya menghadirkan manfaat nyata demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Di balik setiap seragam, ada pengabdian yang dijalankan dengan tulus demi menjaga, melindungi, dan melayani masyarakat. Melalui Hoegeng Awards 2026, detikcom bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada polisi-polisi teladan dari seluruh Nusantara yang menghadirkan integritas, inovasi, dedikasi, serta kepedulian bagi perempuan, anak, kelompok rentan, hingga masyarakat di wilayah tapal batas dan pedalaman. Semangat "Polri untuk Masyarakat" menjadi cerminan bahwa setiap langkah pengabdian selalu ditujukan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nantikan penganugerahan Hoegeng Awards 2026 dalam tayangan live streaming YouTube Divisi Humas Polri pada akhir Juli 2026. Mari kita berikan penghormatan kepada para Bhayangkara yang menjadikan pengabdian sebagai panggilan hidup serta keteladanan sebagai inspirasi bagi Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memastikan kesiapan personel dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau. Saat meninjau kesiapan penanganan karhutla di Kabupaten Kampar, Kapolri menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengoptimalkan langkah pencegahan dan penanganan, sekaligus memperkuat sinergi bersama TNI, Basarnas, BNPB, BPBD, Manggala Agni, hingga sektor swasta. Selain menyerahkan tambahan peralatan pendukung, Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapan sumber air, edukasi kepada masyarakat, serta komunikasi yang terintegrasi guna mengantisipasi meningkatnya risiko karhutla pada musim kemarau dan dampak El Nino.

Saat meninjau kesiapan penanganan karhutla di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (8/7). Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si., memastikan sinergi seluruh stakeholder terus diperkuat, mulai dari TNI-Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Kolaborasi ini menjadi fondasi utama menghadapi potensi karhutla yang diperkirakan meningkat seiring musim kemarau dan fenomena El Nino. Selain itu, Kapolri juga menyerahkan berbagai peralatan pendukung, seperti kendaraan operasional, alat berat, hingga perlengkapan pembuatan sumur bor untuk memastikan respons penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Kapolri turut menginstruksikan seluruh jajaran agar mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan titik rawan, penguatan koordinasi, serta memastikan ketersediaan sumber air sebagai upaya meminimalkan risiko kebakaran sejak dini.

Dukungan terhadap penyidikan dugaan pelanggaran kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) terus mengalir. Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai langkah Kortas Tipidkor Polri menjadi upaya penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mencegah terulangnya krisis pasokan batu bara yang berpotensi memicu pemadaman listrik. Ia menegaskan, perusahaan tambang yang terbukti mengabaikan kewajiban DMO harus dijatuhi sanksi tegas, mulai dari denda, larangan ekspor, hingga pencabutan izin usaha. Menurut Fahmy, penegakan hukum yang konsisten disertai penguatan sistem pengawasan pasokan batu bara menjadi kunci menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi terus mengalir. Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyatakan dukungan penuh kepada Kortastipidkor Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah PLTU yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp5 triliun. Menurut IPW, perkara tersebut harus diusut secara menyeluruh karena menjadi salah satu kasus besar yang perlu mendapat perhatian serius. Penyidikan yang profesional dan transparan dinilai penting untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya, Kortastipidkor Polri telah meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan setelah menemukan dugaan manipulasi dokumen terkait kualitas dan kuantitas pasokan batu bara. Proses penyidikan saat ini masih terus berjalan dengan mendalami alat bukti, memeriksa para saksi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengungkap fakta secara menyeluruh.