Bakul Tempe

Sebenarnya dimana sih letak Kerugian Negara yang dituduhkan kepada Gus Yaqut itu, beneran ada atau tidak? Simak nih ulasan dari Yik @Stakof

Guys, ada dokumen yang beredar dari SD Negeri Dawung 1, Jenar, Sragen dan menurut gue ini adalah salah satu hal paling mengejutkan yang pernah muncul dari ekosistem MBG. Ini adalah surat pernyataan persetujuan orang tua untuk program MBG. Dan ada satu klausul di dalamnya yang menurut gue perlu dibaca berulang kali sampai benar-benar dipahami implikasinya: Apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan, saya menyetujui bahwa penyelesaian masalah akan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dengan pihak penyelenggara tidak menyalahkan salah satu pihak maupun lainnya." Dalam bahasa hukum yang sederhana: Dengan menandatangani surat ini orang tua secara tertulis melepaskan hak mereka untuk menuntut pihak penyelenggara kalau anak mereka keracunan atau mengalami hal yang tidak diinginkan akibat program MBG. Tidak boleh menyalahkan siapapun. Diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada jalur hukum. Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi: 33.000 anak sudah terdampak keracunan MBG hanya dalam April 2026. BPOM tidak punya anggaran sampling untuk memastikan makanan aman. 1.700 SPPG sudah di-suspend karena ketahuan mengakali porsi makanan. Dan di tengah semua itu orang tua diminta menandatangani surat yang isinya: kalau anakmu kenapa-kenapa, jangan tuntut siapapun. Secara hukum ini adalah klausul yang sangat bermasalah: Hak atas keselamatan dan kesehatan adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi. Pasal 28H UUD 1945 menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera dan mendapat pelayanan kesehatan. Hak atas ganti rugi kalau terjadi kerugian akibat kelalaian pihak lain itu adalah hak hukum dasar yang diatur dalam KUHPerdata. Klausul dalam surat ini pada dasarnya meminta orang tua untuk melepaskan hak konstitusional dan hak hukum perdata mereka dalam sebuah dokumen yang ditandatangani atas nama program pemerintah. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen klausul yang membebaskan satu pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain tidak sah secara hukum. UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab seperti ini. Siapa yang menyusun surat ini dan mengapa itu penting: Surat ini dikeluarkan atas nama SPPG Yayasan Djumbir Mulia Abadi dan Dapur SPPG Sragen Jenar Milale 02 bukan atas nama BGN atau pemerintah secara langsung. Artinya ini adalah inisiatif dari pengelola SPPG bukan kebijakan resmi BGN yang bisa dikonfirmasi. Tapi pertanyaannya: kenapa pengelola SPPG merasa perlu membuat klausul seperti ini? Jawabannya cukup jelas: karena mereka tahu risiko keracunan itu nyata. Dan mereka ingin melindungi diri dari tuntutan hukum sebelum tuntutan itu datang. Dan ini yang paling menyakitkan: Orang tua di Sragen yang anaknya ikut MBG kemungkinan besar tidak membaca klausul ini dengan teliti. Mereka percaya ini adalah program pemerintah yang sudah dipikirkan dengan matang. Mereka menandatangani surat itu karena ingin anaknya dapat makanan bergizi gratis. Mereka tidak tahu bahwa dengan tanda tangan itu kalau anak mereka keracunan mereka sudah setuju untuk tidak boleh menuntut siapapun. Ini bukan informed consent yang jujur. Ini adalah pengalihan tanggung jawab yang dikemas dalam bahasa formalitas administratif yang ditujukan kepada orang-orang yang mungkin tidak punya akses ke bantuan hukum untuk memahami implikasinya. Yang harus terjadi sekarang: Satu — BGN harus segera klarifikasi apakah surat pernyataan seperti ini diizinkan atau bahkan diinstruksikan kepada SPPG. Kalau tidak diinstruksikan ini harus dihentikan dan SPPG yang mengedarkannya harus dievaluasi. Dua — Kemenkumham dan OJK perlu mengevaluasi apakah klausul seperti ini melanggar UU Perlindungan Konsumen dan hak-hak konstitusional warga negara. Tiga — Orang tua yang sudah menandatangani perlu tahu bahwa klausul seperti ini kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan hak mereka untuk menuntut kalau terjadi keracunan tetap ada berdasarkan hukum yang berlaku. Empat — KPK dan Kejaksaan perlu memeriksa apakah praktik seperti ini ada di SPPG lain dan apakah ini adalah upaya terkoordinasi untuk melindungi pengelola dari akuntabilitas hukum. Program yang mengklaim tujuannya adalah kesehatan dan kecerdasan anak bangsa ternyata di lapangan ada pengelolanya yang meminta orang tua menandatangani surat: kalau anakmu kenapa-kenapa, jangan tuntut kami. Di saat 33.000 anak sudah keracunan. Di saat 1.700 SPPG ketahuan curang. Di saat BPOM tidak punya anggaran sampling. Dan orang tua di Sragen menandatanganinya karena mereka percaya ini adalah program pemerintah yang aman untuk anak-anak mereka. Kepercayaan itu seharusnya dijaga bukan dimanfaatkan untuk melindungi pengelola dari konsekuensi kelalaian mereka sendiri. ⚠️ Disclaimer: Berdasarkan dokumen surat pernyataan yang beredar publik dari SD Negeri Dawung 1 Sragen. Analisis hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan UUD 1945. Ini analisis berbasis fakta publik bukan tuduhan hukum kepada pihak manapun. Orang tua yang sudah menandatangani disarankan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum untuk memahami hak-hak mereka.

@PutraMataSatu @bjopass17 Ini juga ramein dong..!! Dia bahkan lebih dahulu gugat ke MK! Pokoknya siapapun yg gugat MBG, proyek penggendut rekening pejabat yg bikin ribuan anak2 keracunan dan APBN jebol WAJIB DIDUKUNG!

Liat kan gimana usaha guru supaya eMBeGe itu tidak terbuang sia-sia atau mubazir.... Aku pun yakin para guru udh menasehati anak supaya menghargai eMBeGe dgn menghabiskan makanan yg diberikan.. bahkan guru pun hrus meluangkan waktu tambahan di jam mengajar mereka cm untuk ngurusin eMBeGe datang sampai urusan selesai.....🥺

@B3doel___ Wassyu...!!!

Coba bilangnya 3,9 juta per hari pasti ga mungkin kabur wkwk🤣🤣🤣🤣😩😩

Data siapa yang sedang dihilangkan.

@akbarfaizal68 Si MayTed om...???

Akhirnya dipecat!

@akbarfaizal68 facebook.com/share/1LMk1uyd… yg nanya konteks

@Gerindra @agustrih13 @JSuryoP1 MBG aman Min @Gerindra ??

@agustrih13 @JSuryoP1 Ada yang tau alamat lengkapnya ?

“Saya gak mau ada anak didik saya yang hanyut lagi. Cukup sekali kejadian tragis itu, gak boleh terulang lagi,” kata Pak Rudi. Kejadian itu bikin Pak Rudi bersiap lebih pagi di pinggir Sungai Muara Kulam Sumsel, untuk menyeberangkan para muridnya, di samping bersemangat mengajar di ruang kelas, beliau juga dengan ikhlas peduli terhadap pulang pergi para murid dari sekolah ke rumah. Kendati sang guru sudah mengabdi beberapa tahun namun bulanan yg di dapatkan baru sekitar 300 ribu....

Secara logika bisnis, perusahaan yang memenangkan tender sebesar 21.800 unit (yang nilainya dipastikan mencapai ratusan miliar rupiah) idealnya memiliki infrastruktur kantor dan gudang yang representatif. ​Indikasi Perusahaan "Boneka": Kantor di gang sempit sering kali menjadi ciri khas perusahaan yang dipinjam benderanya atau perusahaan baru yang dibuat khusus untuk memenangkan proyek tertentu tanpa memiliki rekam jejak atau kapasitas riil yang memadai.

🚩

@Netizen_bawel Istrinya MUNGKIN content creator, lagi mau bikin konten dan butuh tempat yang bener-bener bener

Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menemukan keberadaan seorang wanita berinisial K-Z, yang dilaporkan hilang oleh suaminya sejak akhir Februari lalu. Korban berhasil ditemukan di sebuah apartemen di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur, pada Rabu malam, 1 April 2026. Peristiwa ini bermula ketika K-Z berpamitan kepada suaminya, R-R, untuk menjenguk keluarga di Bekasi dengan menggunakan transportasi KRL pada 27 Februari 2026. Setelah sempat dijemput oleh kerabatnya di Stasiun Bekasi, korban tidak kunjung kembali ke rumah dan memutus komunikasi, meskipun nomor telepon selulernya terpantau masih dalam keadaan aktif. Khawatir dengan keselamatan istrinya, sang suami kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Metro Jaya. Laporan ini pun segera ditindaklanjuti oleh Tim Opsnal Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Melalui serangkaian penyelidikan intensif dan pelacakan informasi, petugas akhirnya berhasil mengendus keberadaan K-Z. Pada Rabu malam sekitar pukul 21.15 WIB, petugas mendapati K-Z berada di sebuah Kamar Apartemen Sentra Timur dalam kondisi sehat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terungkap bahwa alasan korban meninggalkan rumah dan memutus kontak dengan keluarga adalah atas kemauan diri sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain. Dari lokasi penemuan petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit ponsel serta kartu identitas milik K-Z. Guna menuntaskan prosedur administrasi, petugas kemudian melakukan klarifikasi lebih lanjut terhadap K-Z sebelum akhirnya menyerahkan kembali ke keluarga. Rasa terima kasih mendalam disampaikan oleh sang suami yakni R-R, kepada Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Berkat upaya pencariannya, sang istri yang sedang mengandung berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, sehat, dan kondisi janin yang aman. .

Nadiem Makarim yang jelas jelas beli laptop buat anak sekolah aja masuk pidana. Ini harusnya kena juga kalau mau fair perlakuannya...

Kalau Teddy bilang ada Inflasi Pengamat Maka dengan logika yang sama ia harusnya setuju ada Inflasi korupsi dan normalisasi kerugian negara Keadaan dimana kita dulu melihat korupsi e-KTP nampak besar. Korupsi BTS nampak besar. Korupsi Jiwasraya nampak besar Ternyata itu cuma beberapa hari anggaran MBG. Yang dikelola secara abuse of power oleh BGN

Guys, ini baru keluar dan gue rasa ini salah satu berita paling penting soal MBG yang perlu semua orang tahu. BGN beli 21.000 motor listrik untuk program MBG. Tanpa laporan ke DPR. Tanpa persetujuan Kemenkeu. Dan kantornya distributor motor itu belum jadi. Baca lagi. Kantornya belum jadi. Tapi motornya sudah ada di Indonesia. Kronologi yang perlu lo tahu: 2025 Menkeu Purbaya sudah menolak pengadaan motor listrik ini. Secara resmi. Diblokir. 2026 BGN tetap beli. 21.000 unit. Sudah masuk ke Indonesia. Komisi IX DPR tidak pernah dikonsultasi. Tidak pernah dapat laporan. Tidak pernah diminta persetujuan. Kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak, kata Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris. Dan ini yang paling bikin gue speechless. Charles bilang dia nonton video dari salah satu media dan yang dia lihat adalah: kantor distributor motor listrik itu belum selesai dibangun. Tapi di dalamnya sudah disiapkan satu SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang akan beroperasi di sana. Terjemahannya: motor sudah dibeli, distributor sudah ditunjuk, l okasi SPPG sudah disiapkan semua sebelum kantornya selesai dibangun. Something fishy, kata Charles. Dan gue setuju. Pertanyaan yang harus dijawab: Satu siapa yang beli? BGN beli 21.000 unit motor listrik. Dari merek apa? Importir mana? Harganya berapa per unit? Total anggarannya berapa? Dua dari anggaran mana? Kalau Kemenkeu sudah blokir di 2025 dari mana uangnya keluar di 2026? Ada pos anggaran yang tidak terpantau? Tiga siapa distributornya? Kantornya belum jadi tapi sudah jadi distributor resmi pengadaan pemerintah itu bisa terjadi hanya kalau ada yang melindungi di belakang. Empat kenapa motor listrik untuk program makan bergizi gratis? SPPG adalah satuan dapur kepala dapurnya butuh motor untuk apa? Untuk koordinasi antar lokasi? Oke, mungkin. Tapi 21.000 unit? Tanpa laporan ke DPR? Ini bukan soal motor listriknya. Ini soal tata kelola yang berantakan dari program yang anggarannya Rp71 triliun per tahun. Kalau pengadaan motor saja bisa bypass Kemenkeu, bypass DPR, masuk diam-diam, dan kantornya belum jadi apa lagi yang bisa bypass dengan cara yang sama? Dan ini yang paling menyakitkan: Program MBG lahir dari niat mulia memberi makan anak-anak Indonesia yang kekurangan gizi. Itu niat yang tidak bisa diperdebatkan kebenarannya. Tapi niat mulia yang dieksekusi dengan tata kelola yang kotor ujungnya bukan anak-anak yang kenyang. Ujungnya distributor motor yang belum punya kantor yang panen. Dan yang rugi? Sama seperti biasa. Rakyat yang bayar pajak. Dan anak-anak yang harusnya dapat makan bergizi tapi anggaran programnya habis di jalan. Senin 13 April 2026 BGN dipanggil Komisi IX DPR. Dan gue harap DPR kali ini tidak cuma memanggil tapi benar-benar minta jawaban yang konkret dan transparan. Karena kalau rapat Senin itu berakhir dengan jawaban normatif dan tidak ada yang dipecat atau diselidiki berarti kita semua tahu ceritanya akan ke mana.

Kasih tau kekuatan netizen Guys, lu pada tau gak ini kejadian bener-bener bikin miris… Seorang ibu meninggal dunia setelah terserempet iring-iringan truk TNI di jalan. Dari kesaksian warga di lokasi, kronologinya cukup jelas dan bikin geleng kepala. Awalnya korban lagi naik motor seperti biasa. Tiba-tiba dari belakang ada iring-iringan truk tentara (sekitar 3 sampai 5 unit) yang melaju cukup cepat sambil klakson terus. Korban sudah berusaha minggir ke pinggir jalan, bahkan saksi bilang posisi mereka sudah ngalah. Tapi masalahnya, iring-iringan ini seperti lagi ngebut atau ngejar kendaraan di depan. Salah satu truk akhirnya nyenggol motor korban dari samping/belakang, bukan sekadar mepet tapi sampai bikin korban jatuh. Begitu jatuh: Korban langsung terpental dan nyungsep di jalan Posisinya masih dekat motor Kondisinya langsung mengenaskan di tempat Saksi yang juga ikut jatuh bilang kalau kejadian itu cepat banget mereka udah minggir tapi tetap kena. Yang bikin makin nyesek: - Ini bukan satu kendaraan, tapi iring-iringan besar (beberapa truk sekaligus) - Korban itu cuma pengendara biasa yang udah berusaha ngalah - Tapi tetap jadi korban karena situasi di jalan yang nggak terkendali Kalau ditarik garis besar: Ada iring-iringan kendaraan besar (militer) Jalan dipakai dengan kecepatan tinggi Pengendara sipil sudah mengalah Tapi tetap terjadi senggolan fatal Dan sampe sekarang belum ada kejelasan kasusnya gimana media juga kagak ada yang beritain cuma liputan 6 doang nih yang angkat

JEJAK BIJITAL MEMANG KEJAM, LUCU & KOCAK 😂

bagi saya program unggulan presiden adalah gentong babi semua seperti diungkapkan film dirty vote @BivitriS @zainalamochtar @feriamsari mbg, koperasi desa, sekolah rakyat, danantara, perluasan wilayah teritorial tni, semuanya gentong babi. dibuat untuk mobilisasi pemilih menjelang pemilu 2029. pemilu nanti adalah pemilu otokratik, bukan pemilu demokratik. harus dihentikan politik gentong babi ini.

Pembegalan tadi pagi lur, lokasi di Jl Halmahera raya depan Toko Bangunan. Korban mau berangkat ke gereja, dijemput temannya perempuan, saat temannya menunggu digerbang, datang 2 orang begal di depan rumah, korban yang hendak menyelamatkan temannya dilukai pakai pisau. Korban mengalami luka luka, dahinya dijahit 15, pipinya 2 jahitan, jarinya jg kena pisau pelaku. . Pelaku membawa kabur uang yg ada di dompet, sedang dompetnya dilempar ke jalan, diteriakin pejalan kaki dan pesepeda, dikejar orang2 tp kalah cepet. . Hati hati lur, tetep fokus lan waspada 06.30//05.04.2026 . ~ infokejadian__semarang

Haji 2024 itu mencetak sejarah dg jamaah terbanyak, aman, penuh dg inovasi dan terobosan yg sangat membantu jamaah, bisa efesiensi, eh masalah kebijakan menteri dipermasalahkan, sangat politis dan ga adil, miris.