Rumail Abbas

Dear @nikitabier, On 9 April 2026, @X Support asked me for documents. I sent everything that same day. It has been almost two months. Zero response! Quick context. I founded SANTRI GAYENG, a legitimate Indonesian company registered in 2015, running official good content. Our account @gayengco (originally @santrigayengcom) was hacked in December 2025. I regained access and filed a full appeal. Here is what I handed @X: official company letterhead with stamp, my government ID, the notarial deed of incorporation, YouTube verification at 497K subscribers with a gray check, and legacy verified profiles on Instagram and Facebook. Here is what X handed me back: an automated loop, and silence. The account is still frozen in permanent read-only mode. On both app and web, there are no visible on-screen instructions to resolve anything. So the system asks for proof, receives proof, then offers no path forward. This is the part I cannot square. A hacked owner is told to prove ownership. I proved it, fully and immediately. The platform that demanded the documents now owes nobody a single reply. Legitimate, documented, hacked accounts deserve human review, not endless automation. Many of us built these communities for years. What exactly is a verified owner supposed to prove that I have not already proven?

Padahal kita cuma mampu makan sepiring. Itupun tiga kali. Gak lebih. Tapi rakusnya melebihi porsi makam gajah.

Padahal hidup di dunia ini gak abadi, paling puluhan tahun. Kanjeng Nabi 60an tahun, umatnya ada yang 80 tahun masih hidup saja sudah fadlol. Tapi manusia-manusia sering lupa kalau semua tindakannya akan dihisab. Harta itu: halalnya dihisab, haramnga diadzab.

Singkatnya, presiden merasa menjadi korban karena diserang banyak orang lantaran dituduh melakukan pemborosan MBG. Menurutnya, MBG itu program yang mulia untuk anak, ibu hamil, dan lansia. Tapi semua orang tahu yang terkena imbasnya bukanlah niat mulia presiden, anggaran pendidikan yang terpotong hanya demi makan gratis di sekolah. Banyak pakar yang sudah mengatakan hal seperti ini berbahaya, tapi presiden tetap ngotot dan dampaknya tidak cukup dibayar dengan niat mulia. Pernah presiden mengatakan program ini dikerjakan tanpa berkas akademik. Dia berkelit bahwa tidak ada waktu, jadi dia mengambil risiko. Risikonya bukan dia yang menaggung, tapi keuangan negara, kan? Sallimna, ya Rabb.

Ah, kurang lengkap saya menangkap layar. Seharusnya saya tambahkan: Pak Muhadjir gak jadi membatalkan panggilan, dan akhirnya datang memenuhi panggilan KPK.

Pak Muhadjir diperiksa untuk penyelenggaraan yang sama, lalu pulang. Padahal, di masa itu tidak ada kuota tambahan, sementara kasus Gus Yaqut berkaitan dengan kuota tambahan haji. Saya masih menunggu penjelasan kenapa perlakuannya bisa berbeda.

Siapa tahu kalian tidak dapat kabar ini. Pada 19 Mei 2026, KPK memeriksa Muhadjir Effendy untuk membandingkan mekanisme pembagian kuota haji tambahan era 2022 dengan era 2024. Kata juru bicaranya, Budi Prasetyo, KPK ingin tahu apakah dulu sama, berbeda, atau sudah sesuai. Tapi, hasil perbandingan itu belum pernah diumumkan.

Pertanyaannya: kenapa perkara yang dialami semua orang cuma sampai lewat satu jalur? Saya kira logika seperti ini muncul belakangan. Ternyata, pertanyaan itu sendiri sudah jadi cara menimbang, berabad sebelum kritik sumber modern lahir. Ah, maksud saya soal: jika tidak ada informasi, apakah itu bukti bahwa sebuah informasi tidak ada/

Perlu diketahui bahwa, sejauh saya cari di Maktabah Syamilah, hadis Busrah dinilai sahih oleh banyak ahli. Penolakan mazhab Hanafi (minimal tersirat di sini) tidak menuduh sanadnya cacat, melainkan menimbang seberapa wajar perkara sepenting itu hanya sampai lewat satu mulut.

Tahukah kalian bahwa ada hadis sahih yang justru tidak diamalkan sebuah mazhab karena hanya diriwayatkan satu orang? Logikanya pernah dirumuskan Syams al-A'immah al-Sarakhsi, wafat sekitar 483 Hijriah, dalam Ushul al-Sarakhsi.

Baru mau akan diadili, tapi framing telah membuatnya divonis duluan tanpa pembuktian. Beda ya, dengan pemilik emas 74 KG dan uang asing senilai ratusan miliar yang jelas2 ada buktinya. KPK malah mengingatkan agar "menjunjung asas praduga tak bersalah". 😆

Ketiga, pasalnya. KPK bersandar pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mematok rasio 92:8, dan juru bicaranya menyebut skema 50:50 sebagai anomali. Sejumlah pakar hukum tata negara justru menunjuk Pasal 9 pada undang-undang yang sama: dasar diskresi menteri yang memang berlaku khusus saat ada kuota tambahan. Pertanyaan saya sampai sekarang: 8% itu dihitung dari kuota dasar, atau dari kuota dasar setelah ditambah kuota tambahannya? Sisanya kita kawal di ruang sidang.

Kedua, status uangnya. Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) adalah dana titipan calon jemaah yang bertahun-tahun menunggu giliran berangkat, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dianggap kerugian negara dari mana, lawong bukan duit negara?

Siapa tahu kalian tidak dapat kabar ini. Pada 14 Juli 2026, KPK melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 kepada jaksa penuntut umum, tanda penyidikan rampung dan perkara segera masuk tahap penuntutan.