Mulia Hadad 💙

@Bonatua766hi Semangat trus bang @Bonatua766hi , bongkar semua kebohongan

Gugat Penetapan Capres 2014 dan 2019, Bonatua Bawa Novum Baru ke PTUN nasional.sindonews.com/read/1720227/1…

@rang_simabua Bangkitnya ulama penduduk isriwil, bangkitnya ukama penjilat kekuasaan, bangkitnya ulama pengurus tambang, bangkitnya ulama penyembah kekuasaan. Ulama sholeh dan tawadu ga perlu ormas utk mengabdi. Pengabdian mereka hnya krena Allah bukan demi ormas

Kenapa Gus Yahya bisa se-emosi ini?

😀😄😁😆

@Tan_Mar3M @bang_dasco Di negara ini, polisi merasa punya hukum, merasa punya kekuatan, merasa punya aturan, mereka ga akan mendengar masyarakat, bahkan presiden sekalipun bisa dilawan polisi.

Padahal tifa bisa aja melepaskan rompi orange. Mungkin mau kasih pesan ke boss si @bang_dasco "Wo ini di rezim kamu loh?"

Beginilah salah satu cara BGN merampok Negara lewat program MBG : 1) desain awal : MBG diperuntukkan utk yang membutuhkan, yaitu orang miskin dan Ibu hamil, menyusui, dan balita, terutama di daerah 3 T (terpencil, tertinggal, dan termiskin). DIUBAH oleh BGN menjadi semua anak-anak dan Ibu2 agar penerima manfaat (PM) naik menjadi lebih 2 kali lipat (82 juta). 2) Dapur : awalnya satu dapur dirancang melayani 3.000 porsi (PM) per hari dg standar dapur yg ketat DIUBAH oleh BGN menjadi tdk ada batasan bawah dan tdk ada standar dapur. Ini karena BGN jualan dapur. Jumlah dapur (SPPG) membengkak dari kebutuhan ril sktr 15.000 dapur melonjak mendekati 30.000. Saat ini dapur yg sudah dibagi-bagi (diperjual-belikan oleh BGN) mendekati 27.000 dapur. Info yang ada bahwa dari jumlah dapur yang sudah “dibangun” sudah kelebihan mendekati 7.000 dapur. Artinya sdh terjadi pemborosan atau perampokan uang rakyat dari kelebihan dapur saja sktr Rp 300 milyar per hari !!! Bahkan selain itu juga ditemukan adanya ratusan dapur fiktif. Uang yang dirampok dari SATU dapur fiktif sktr Rp 45 juta per hari !!! 3) pelaksana : awalnya dirancang dapur dimiliki oleh yayasan pendidikan, kesehatan, dan agama DIUBAH menjadi bebas. Maka pemilik dapur adalah yayasan yg dibentuk oleh mereka yg dekat dg pejabat BGN. 4) anggaran : awalnya dirancang dg pola Rp 15.000 per porsi dg rincian Rp 10.000 utk makanan, Rp 2.000 utk sewa sarana prasarana, Rp 3.000 utk overhead dan keuntungan DIUBAH menjadi insentif Rp 6.000.000 perhari per dapur ditambah dg biaya makan dan overhead Rp 13.000 per porsi. Kalau dapur hanya melayani 300 porsi, artinya dapur menerima Rp. 23.000 per porsi sementara utk makanan hanya Rp 10.000. 5) pembayaran. Kontrak antara pemilik dapur dengan BGN dilakukan untuk 2 tahun, artinya tiap dapur langsung menerima jaminan penerimaan sktr Rp 4,4 milyar (insentif Rp 6.000.000 per hari (diluar keuntungan dan overhead Rp 3.000 per porsi). Sementara dg standar dapur yg awalnya ketat menjadi “bebas” maka investasi hanya sktr Rp 750 juta - artinya balik modal tdk sampai setahun (hanya dari insentif sdh menerima skt Rp. 2,2 milyar per tahun) Dengan gambaran tersebut maka disimpulkan : 1) segera moratorium progam MBG dan tata ulang seluruh pelaksanaannya serta prioritasnya. 2) tangkap semua perampok uang negara lewat MBG - termasuk pemilik dapur yg lewat kongkalikong. 3) abaikan protes pemilik dapur yg jelas sudah merugikan negara lewat program MBG. Jika ini dilakukan, perkiraan saya APBN bisa dihemat sktr Rp 150 trilyun atau bahkan lebih !!!!

Gegara ga siap menerima kritik dari masyarakat, sekarang menjamur staf komunikasi & mesin pengawas sosmed berbudget fantastis. Haris Azhar menyebut fenomena ini sebagai langkah yg berlebihan & ga masuk akal. Bukannya memperbaiki kebijakan, malah sibuk benerin citra di medsos.

Presiden Prabowo berhenti melindungi Jokowi.

KEKELIRUAN FATAL POLISI Sebenarnya Aneh Direktur Kriminal Umum kok malah menangani kasus pencemaran nama baik menggunakan UU ITE, itu bukan Tupoksinya. Pidana ITE itu yg nangani harusnya Direktorat Kriminal Khusus, Bagian Polisi Siber, bukan Direktorat Kriminal Umum. Kalau Dirkrimum itu kompetensi dan pekerjaannya terkait Kejahatan Umum, yaitu menangani kejahatan Umum seperti Perampokan, Pembunuhan, Perkosaan, Perjudian dan kejahatan jalanan lainnya. Perkara pidana terkat UU ITE yg kompeten bukan mereka, tapi bagian Kejahatan Siber. Pantas saja polisi yang nangani Roy Suryo dan bu dr Tifa itu gak profesional, gak paham penggunaan UU ITE secara benar. Sudah seperti itu dipaksakan P-21 oleh kekuatan luar yang lebih tidak kompeten lagi, termasuk dengan permainan opini. Terus alat bukti elektroniknya apa yg mau ditunjukkan oleh polisi ke publik sebagai bukti utama ada kejahatan siber yang melanggar UU ITE? Direktorat Kriminal Umum itu biasa menangkap perampok. Menangkap pencuri. Menangkap Penjudi, Pemerkosa dan penjahat penjahat jalanan. Makanya tak heran mereka memperlakukan Roy dan Tifa mirip atau bahkan disamakan dengan pelaku kejahatan umum. Ini jelas penyimpangan. Mereka tidak seharusnya memperlakukan dua orang tersangka kasus Kebebasan Berpendapat terkait ucapan atau komunikasinya di dunia digital diperlakukan seperti pelaku kriminal umum di jalanan. Pidana siber yang dikenakan ke Roy dan Tifa menyangkut “kejahatan” komunikasi yang dianggap fitnah melalui internet itu substansinya bukan kompetensi dan bukan urusan jajaran Direktorat Kriminal Umum seperti yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini. Jadi Polisi sejak awal dalam menangani kasus ITE ini sudah salah kamar, salah kaprah. Ditabgani oleh direktorat yg tidak tepat. Mosok Pidana ITE malah ditangani oleh direkorat yang bukan mengurusi perkara siber. Tentu saja polisi polisi di Direktorat Krimum tidak terbiasa dan tidak kompeten dengan pidana ITE. Makanya merekapun menggunakan pasal pasal yang salah, tidak tepat, tidak relevan, dan berbekal pemahaman terhadap kasus dan hukumnya secara salah juga. Bukti bukti yang dipakai pun tidak valid, tidak berdasar ilmu digital forensik berdasar UU ITE. Sudah begitu berani melakukan penangkapan dan penahanan. Coba saya sekali lagi bertanya, apa dasar pasal yang dipakai nahan para tersangka itu? Makanya tidak heran jika menurut Mantan Wakapolri, Jenderal Oegroseno kerja polisi kali ini tidak benar.

Penerapan hukum yang sangat membagongkan di negeriku. Hukum jadi acak-kadut karena seseorang yang dilindungi.

@msaid_didu @KRMTRoySuryo2 @DokterTifa Polisi di Indonesia sudah merasa pemilik saham terbesar atas negara ini, mereka dengan semena mena menafsirkan hukum sendiri untuk menghukum seseorang, bahkan nasehat mantan wakapolri saja tidak didengar, mereka kehilangan adab, etika & nurani, apalagi utk mengayomi masyarakat.

Surat protes keras Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPTNI) terhadap penangkapan @KRMTRoySuryo2 dan @DokterTifa oleh Polisi

Salut dengan bu polwan yg ini..

@TanpaPresiden Jika ketidakadilan terus dipermainkan oleh polisi, pada saat akan memantik kerusuhan masak dimana polisi akan jadi sasaran kemarahan masyarakat.

Pasti ada kandungan suapnya

@Opposisi6890 Cuma bs brdoa, smoga smoga polisi2 yg menyalahgunakan hukum utk berbuat tidak adil, diberikan masa tua yg hina sehina hinanya, diberikan penyakit yg tidak sembuh sembuh sampai menghabiskan seluruh hartanya, dan diberikan anak keturunan yg durhaka dan melawan org tua

Silakan Simak ulasan Komjen Pol (Purn) Oegroseno (mantan Wakapolri) bhw salah satu penyidik yang “memaksakan” Roy Suryo dan dokter Tifa utk dibawa ke RS Polri Kramat Jati adalah penyidik yg mengantar ES dan DHL ke rumah Jokowi di Solo untuk nego “damai”. Artinya Parcok masih dikendalikan dari Solo #KamiBersamaRoyTifa #KamiBersamaRoyTifa

@NenkMonica Semoga polisi polisi yg terlibat menyalahgunakan hukum, diberikan anak keturunan sampai beberapa generasi yg teribat kasus hukum berat dan membuat malu keluarganya

Suara Kader PDI-Perjuangan Atas Penangkapan dr. Tifa dan Doktor Roy Suryo. #KamiBersamaRoyTifa #KamiBersamaRoyTifa

Masih adakah keadilan?

Barusan saya dapat khabar dari salah satu tim penguji S3 dr Tifa, bahwa rencananya jam 9.00 hari ini dia akan ujian Seminar Hasil doktoral di FK UI. Namun tiba tiba Jam 6.30 tadi di parkiran, dr Tifa didatangi petugas dari Polda Metro Jaya. Mereka menunjukkan surat untuk membawa dr Tifa ke Polda Metro, padahal Ujian S3 menunggu dr Tifa pagi ini. Walau sudah minta ijin penangguhan untuk ujian. Petugas kekeuh membawa dr Tifa ke Polda. Ada kemungkinan besar Polda Metro akan melakukan penahanan. Inilah wujud polisi sudah tidak lagi menegakkan hukum, dan keadilan tapi lebih menegakkan perintah yang bertentangan dengan hukum dan Keadilan itu sendiri.

Hehehehehe tapi Kuasa Allah nga mungkin Dia bisa ikut Campur😂

@txtdrimedia Alimuddin pewaris karakter Alingabalin..

awokawok ngamuk dia, tiba-tiba bahas etika virdian: "oke kita anggap bundaran HI bukan tempat demo. sama seperti dapur MBG & kopmer bukan tempatnya polisi dan juga tentara" puas bgt liatnya kena skakmat terus 😂