Guys, ada satu nama dalam sejarah ekonomi Indonesia yang menurut gue paling sering disalahpahami baik oleh yang memujanya buta-buta maupun yang membencinya habis-habisan.
Sri Mulyani Indrawati.
Dan sebelum gue ceritain siapa dia sebenarnya gue mau bilang satu hal dulu:
Tidak ada kebijakan ekonomi yang bisa menyenangkan semua orang.
Tidak pernah ada.
Tidak akan pernah ada.
Dan siapapun yang memahami ini dengan jujur akan melihat Sri Mulyani dengan cara yang sangat berbeda dari narasi yang biasanya beredar.
Mulai dari awalnya karena latar belakang membentuk karakter:
Sri Mulyani lahir 1962.
Anak dari dua profesor di Universitas Negeri Semarang.
Bukan dari keluarga dinasti politik.
Bukan dari konglomerat.
Dari rumah tangga akademis di mana angka, logika, dan dedisiplin ilmu adalah makanan sehari-hari.
Dari situ dia menembus UI lalu terbang ke Amerika. Meraih Master of Science of Policy Economic tahun 1990. PhD Economics dari University of Illinois tahun 1992.
Dan pada tahun 2002 di usia 40 tahun dia duduk sebagai Executive Director IMF di Washington DC.
Mewakili dan menyuarakan kepentingan ekonomi 12 negara Asia Tenggara dari markas besar lembaga keuangan paling berpengaruh di dunia.
Hidupnya nyaman.
Karirnya cemerlang.
Jauh dari carut-marut politik Indonesia yang kotor.
Tapi kemudian SBY memanggilnya pulang:
Tahun 2005. Dan tempat yang dia masuki bukan kantor nyaman dengan karpet merah.
Tapi sebuah institusi yang saat itu bisa digambarkan sebagai sarang penyamun terbesar di Indonesia.
Kementerian Keuangan era awal 2000-an:
pungutan liar, suap mafia pajak, penyelundupan di Bea Cukai, pemerasan sistematis terhadap wajib pajak. Semua itu adalah tradisi harian yang dianggap lumrah.
Sri Mulyani masuk dengan satu misi yang hampir mustahil:
membersihkan institusi yang sudah busuk dari dalam.
Caranya radikal:
sistem administrasi dirombak total.
Remunerasi pegawai dinaikkan drastis untuk memotong insentif suap.
Pengawasan internal diperketat tanpa pandang bulu.
Dan dia menarik dua nama sebagai jangkar moral Marsilam Simanjuntak dan Mar'ie Muhammad, mantan Menteri Keuangan Orde Baru yang dijuluki Mr. Clean.
Reformasi ini berhasil.
Perlahan Kementerian Keuangan berubah menjadi institusi yang modern dan disegani.
Ini bukan klaim ini diakui oleh lembaga-lembaga internasional.
Dan kemudian krisis 2008 datang:
Lehman Brothers bangkrut.
Wall Street runtuh.
Modal asing lari dari seluruh negara berkembang.
Rupiah terguncang.
Perbankan Indonesia menahan napas.
Sri Mulyani bukan hanya Menteri Keuangan saat itu. Dia juga menjadi Plt.
Menko Perekonomian menggantikan Boediono yang dilantik jadi Gubernur BI.
Di tangannya seluruh keputusan fiskal dan stabilitas makroekonomi Indonesia.
Hasilnya:
Indonesia tetap tumbuh positif.
Di saat negara-negara maju masuk jurang resesi Indonesia bersama China dan India menjadi tiga negara yang masih tumbuh.
Bukan keajaiban.
Tapi hasil dari keputusan fiskal yang dingin, realistis, dan berani di saat semua orang panik.
Dunia mengakui ini.
Tahun 2018 di Dubai di hadapan para pemimpin dari seluruh dunia Sri Mulyani menerima penghargaan Menteri Keuangan Terbaik di Dunia.
Diserahkan langsung oleh penguasa Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
Dan di G20 tahun 2009 dia secara terbuka menegur Presiden Amerika Barack Obama yang memotong waktu pidato Presiden SBY.
Tanpa ragu.
Dan Obama tersenyum mengakui kesalahannya dan meminta maaf.
Tapi di tengah semua itu ada keputusan yang membayanginya selamanya:
20 November 2008.
Malam yang mengubah segalanya.
Saat rakyat Indonesia tidur rapat darurat digelar di Kementerian Keuangan.
Topiknya: Bank Century bank kecil yang sekarat kehabisan likuiditas.
Sri Mulyani dihadapkan pada pilihan paling dilematis dalam hidupnya:
biarkan bank ini mati dengan risiko kepanikan massal yang bisa meruntuhkan seluruh sistem perbankan Indonesia atau selamatkan dengan uang rakyat meski dia tahu itu akan menjadi bom waktu.
Dia memilih menyelamatkan.
Dana talangan: Rp6,7 triliun.
Dan bom waktu itu meledak.
KPK menemukan bahwa penyelamatan ini menabrak aturannya sendiri regulasi diubah kilat agar bank yang sekarat itu terlihat layak dibantu.
Deputi Gubernur BI Budi Mulya dipenjara.
Nama Boediono terseret.
Sri Mulyani sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan yang mengetuk palu persetujuan berada langsung di bawah radar.
Di persidangan tahun 2014 dia membela dirinya:
"Sebagai policy maker, saya malam itu harus memilih mudhorot yang sekecil-kecilnya."
Apakah keputusan itu murni untuk menyelamatkan rakyat atau ada kepentingan yang tersembunyi?
Sampai hari ini jawabannya tidak pernah sepenuhnya terjawab di pengadilan.
Dan kemudian politik menghabisinya:
DPR membentuk Pansus Hak Angket Century.
Para politisi melihat peluang emas untuk menjatuhkan sang teknokrat yang selama ini susah dikendalikan karena reformasinya mengancam kepentingan mereka.
Sri Mulyani tidak tiarap.
Dia menyerang balik lewat wawancara eksklusif di Wall Street Journal menyatakan bahwa penyelidikan parlemen bukan untuk mencari kebenaran hukum tapi operasi politik terstruktur untuk menjatuhkannya.
Tapi lanskap politik Jakarta terlalu beracun.
Pada 1 Juni 2010 dia mundur dari kabinet.
Dan di hari yang sama dia terbang ke Washington DC untuk menjadi Managing Director Bank Dunia.
Posisi yang belum pernah dijabat oleh seorang pun dari Indonesia sebelumnya.
Dia pergi.
Dengan status yang terbelah:
di mata dunia martir reformasi yang disingkirkan politisi korup.
Di mata sebagian rakyat sosok yang pergi meninggalkan utang penjelasan atas Rp6,7 triliun uang rakyat.
Tapi 6 tahun kemudian Jokowi memanggilnya kembali:
Tahun 2016.
Dan kali ini cobaan yang dia hadapi lebih berat dari krisis global manapun.
Utang pemerintah mencapai Rp7.733,99 triliun di akhir 2022.
Dia menjawab: utang bukan dosa kalau dikelola konstruktif untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan.
PPN dinaikkan ke 11% di 2022 saat rakyat masih memulihkan diri dari pandemi.
Faisal Basri mengkritik keras:
"Rakyat dipaksa berbagi beban.
Tapi adilnya di mana?"
Dan kemudian bom waktu yang paling menyakitkan:
Februari 2023 penganiayaan oleh anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo membuka kotak Pandora.
Publik melihat kemewahan Rubikon dari keluarga pegawai pajak dan langsung menarik kesimpulan: inikah hasil dari pajak yang kami bayar?
Sri Mulyani marah.
Bukan pura-pura marah.
Benar-benar marah.
Kepada Irjen Kemenkeu yang berbicara lembut dia berteriak:
"Enggak ada mengimbau. Instruksikan."
Tapi kemarahan itu tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sudah terlanjur robek.
Dan kemudian Mahfud MD membongkar transaksi janggal Rp349 triliun di tubuh Kementerian Keuangan.
Sri Mulyani terjepit harus terlihat tegas di depan publik tapi harus menjaga stabilitas sistem yang sudah rapuh.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Kontras antara Sri Mulyani yang ada di dunia internasional dan Sri Mulyani yang ada di dalam negeri adalah cermin dari kontradiksi terdalam Indonesia sendiri.
Dunia menghargainya karena dia menjaga disiplin fiskal yang menyelamatkan Indonesia dari dua krisis global.
Karena dia berani mengambil keputusan tidak populis yang secara teknis benar.
Rakyat membencinya karena keputusan yang sama itu terasa menyakitkan di dompet mereka sehari-hari.
Dan keduanya tidak ada yang sepenuhnya salah.
Tapi ini yang paling perlu dibandingkan dengan kondisi sekarang:
Di era SBY Sri Mulyani berdiri di depan badai krisis 2008 dengan data yang jujur, kebijakan yang konsisten, dan komunikasi yang tidak menghina kecerdasan rakyat. Indonesia tumbuh positif.
Di era sekarang Ferry Latuhihin memprediksi rupiah ke Rp22.000. The Economist disebut "bego". Pejabat bilang "orang desa tidak pakai dolar." Defisit Q1 sudah 36,8% dari batas tahunan.
Sri Mulyani punya banyak kekurangan. Skandal Century tidak pernah sepenuhnya terjawab. Kebijakan pajaknya menyakitkan.
Dan institusi yang dia bersihkan setengah mati tetap mengkhianatinya dari dalam.
Tapi satu hal yang tidak pernah dia lakukan: mengganti definisi "stabil" agar kondisi buruk terlihat bagus.
Dan itu di tengah semua yang sedang terjadi sekarang adalah sesuatu yang terasa sangat langka dan sangat jauh.
Sri Mulyani bukan malaikat.
Bukan juga penjahat.
Dia adalah teknokrat yang memilih jalan paling sunyi dan paling tidak populis disiplin fiskal di saat semua orang ingin jalan yang mudah dan menyenangkan.
Sejarah tidak akan mencatatnya sebagai sosok yang dicintai semua orang.
Tapi mungkin akan mencatatnya sebagai seseorang yang di antara segala kontroversi dan pengkhianatan dari sistem yang dia bangun memilih untuk tetap bekerja dengan data dan bukan dengan tepuk tangan.
Dan dalam sistem yang semakin banyak dihuni oleh orang yang mencari jabatan untuk kaya bukan untuk mengabdi itu adalah sesuatu yang jarang.
News: 🖲Andre rosiade melaporkan abu jamban ke bareskrim polri atas dasar ujaran kebencian dan adu domba antar umat ber-agama.
Menurut kalian apakah akan di proses atau berakhir di tong sampah itu laporan.
4 PERUSAHAAN YANG DIDUGA MANIPULASI EKSPOR CPO.
1. FIRST RESOURCES
Pemilik : matias fangiono
2. WILMAR INTERNATIONAL
Pemilik: mertua sitorus
3. MUSIM MAS GRUP
Pemilik: keluarga bachtiar karim
4. SALIM
Pemilik: antony salim
Total kerugian akibat manipulasi ekspor CPO ini di taksir Ribuan triliun
BREAKING:
🇸🇦Saudi Arabia Just SLAMMED Trump’s Big Middle East Dream! & Saudi wants Independent Palestinian state.
🇺🇸Trump : “Every Middle East country MUST join the Abraham Accords as part of the Iran peace deal! It’ll be HISTORIC!”
🇸🇦 Saudi Arabia has OFFICIALLY rejected Trump’s demand…
🇸🇦 Saudi: “We REJECT that. No normalization with Israel unless there’s an irreversible pathway to an independent Palestinian state.”
🇸🇦Saudi just reminded everyone: Palestine is still the ultimate red line.
Kalian harus tahu Ini.....⚠️⚠️⚠️
pulau gabe, pulau yang hancur akibat keserakahan sharly tjoanda melalui PT karya wijaya dan ada dugaan di lakukan operasi ilegal/tanpa PPKH lengkap, dan mengakibatkan pencemaran air laut.
S
purbaya baru aja mengumumkan 10 perusahaan cpo
yang terlibat dalam Praktik transfer pricing
yang merugikan US$84 juta atau sekitar Rp1,48 triliun
- PT Wilmar Nabati Indonesia Milik martua sitorus
- PT Kutai Refinery Nusantara Milik Sukanto Tanoto
- PT Sari Dumai Sejati Milik Sukanto Tanoto
- Musim Mas Group Milik Bachtiar Karim
- Sinar Mas Agro Resources and Technology Milik Keluarga Widjaja
- PT Sumber Indah Perkasa Milik Keluarga Widjaja
- PT Intibenua Perkasatama Milik Bachtiar Karim
- PT Ivo Mas Tunggal Milik Keluarga Widjaja
- PT Multimas Nabati Asahan Milik martua sitorus
- PT Energi Unggul Persada Milik Martua Sitorus
konglomerat mau di libas sama prabowo semua?
Guys, ada satu pertanyaan yang menurut gue paling penting dan paling relevan untuk Indonesia di 2026 ini.
Apakah kita sedang menuju Reformasi Jilid 2?
Dan sebelum dijawab gue mau jelasin dulu kenapa pertanyaan ini bukan lebay.
Bukan lebay karena orang-orang yang mengajukannya bukan mahasiswa yang emosional.
Tapi Mahfud MD mantan Ketua MK dan Menko Polhukam. Komisioner Komnas HAM.
Pengacara senior yang berpraktik di pengadilan setiap hari.
Dan aktivis 1998 yang pernah menggulingkan Soeharto dengan tangan kosong.
Mereka semua berkumpul di satu forum di Yogyakarta.
Dan mereka semua sampai pada satu kesimpulan yang sama:
Sesuatu yang sangat serius sedang terjadi.
Dan ini perbandingan yang paling penting kondisi sebelum 1998 vs kondisi sekarang:
Sebelum 1998:
Rupiah dari Rp2.500 anjlok ke Rp16.000 dalam hitungan bulan.
PHK massal.
Harga kebutuhan pokok naik tiga sampai empat kali lipat dalam seminggu.
Rakyat antre panjang di depan toko yang kosong.
Kepercayaan kepada Soeharto yang sudah 32 tahun berkuasa habis dalam semalam.
Sekarang 2026:
Rupiah sudah di Rp17.700 dan diprediksi bisa ke Rp22.000. IHSG ambruk ke level terendah sejak COVID minus 22% dalam satu tahun berjalan. 68% pengusaha tidak akan rekrut karyawan satu tahun ke depan.
50% tidak akan ekspansi lima tahun ke depan.
Kelas menengah menyusut dari 57 juta ke 46 juta dalam satu tahun.
Daya beli terus tergerus.
Belum separah 1998.
Tapi arahnya sama.
Dan yang paling mengkhawatirkan Mahfud MD bilang kita sudah masuk ke tahap kedua dari skema keruntuhannya:
Distrust → Disobedience → Disintegration.
Distrust sudah terjadi sejak lama.
Disobedience pembangkangan terbuka terhadap hukum dan otoritas sudah mulai muncul di mana-mana.
"Apa yang bisa mengendalikan kehidupan kita sebagai bangsa kalau hukum sudah tidak bisa lagi mengatur atau menjamin ketertiban kita di dalam hidup bernegara?"
Dan ini tiga syarat yang membuat Reformasi 1998 berhasil dan mana yang sudah terpenuhi di 2026:
Syarat pertama: Krisis ekonomi yang tidak bisa lagi disangkal.
Di 1998 — krisis ini memuncak dalam hitungan bulan. Sangat cepat dan sangat brutal sehingga tidak ada narasi apapun yang bisa menutupinya.
Di 2026 — krisisnya ada. Tapi lebih lambat dan lebih tersembunyi di balik data BPS yang memakai standar garis kemiskinan yang terlalu rendah, dan klaim pertumbuhan 5,61% yang sebagian besar ditopang belanja pemerintah dari defisit.
Tapi rakyat merasakannya.
Setiap hari.
Di warung yang mulai sepi.
Di PHK yang terus terjadi. Di dompet yang makin tipis.
Syarat ini: setengah terpenuhi.
Krisisnya ada tapi belum sampai titik yang membuat semua orang tidak bisa lagi mengingkarinya.
Syarat kedua: Gerakan yang terorganisir dengan agenda yang jelas.
Di 1998 — mahasiswa dari berbagai kampus menyatukan diri dengan satu tuntutan yang sangat sederhana: Soeharto turun.
Tidak ada agenda yang lebih rumit dari itu. Dan kesederhanaan itu yang membuat gerakan bisa menyatukan jutaan orang dari berbagai latar belakang.
Di 2026 — ada keresahan yang sangat luas.
Ada demonstrasi. Ada gerakan Indonesia Gelap yang sempat menggerakkan ribuan orang.
Ada Peringatan Darurat di 2025 yang membuktikan bahwa satu postingan media sosial bisa menggerakkan massa dalam hitungan jam.
Tapi belum ada satu tuntutan yang cukup sederhana dan cukup kuat untuk menyatukan semua keresahan itu menjadi satu gerakan yang kohesif.
Rocky Gerung menyebutnya dengan sangat tepat: "Kita marah ke segala arah.
Artinya marah tanpa arah."
Dan Oki — aktivis muda mengakui: "Saya tidak lagi berpikir soal menurunkan Prabowo Gibran. Tapi saya berpikir paling tidak di pemilu mendatang kita tidak akan jatuh ke lubang yang sama."
Ini adalah strategi jangka panjang.
Bukan revolusi. Tapi konsolidasi.
Syarat ini: belum terpenuhi. Keresahannya ada tapi organisasinya belum.
Syarat ketiga: Elite yang memilih untuk tidak bertahan bersama kekuasaan yang sedang runtuh.
Di 1998 — momen paling menentukan bukan ketika mahasiswa menduduki DPR. Tapi ketika para pendukung Soeharto mulai satu per satu meninggalkannya. Ketika menteri-menterinya mengundurkan diri.
Ketika Harmoko Ketua DPR meminta Soeharto mundur. Ketika Wiranto tidak memberikan perintah tembak kepada tentara yang sudah dikepung demonstran.
Di 2026 — AHY dari dalam kabinet sudah mulai bicara tentang ego sektoral yang merusak koordinasi pemerintah.
Luhut sudah minta maaf kepada investor di Singapura dan memperingatkan Prabowo soal tekanan ekonomi setelah Juli 2026.
Mahfud MD sudah bicara tentang negara gagal di forum publik.
Tapi belum ada yang berani mengambil langkah yang lebih konkret.
Belum ada yang keluar dari koalisi. Belum ada yang memilih rakyat di atas jabatannya.
Syarat ini: belum terpenuhi.
Ada yang mulai bergeser tapi belum ada yang berani memutus.
Dan ini yang paling membedakan 2026 dengan 1998 faktor yang bisa mempercepat ATAU memperlambat:
Yang bisa mempercepat:
Media sosial. Di 1998 informasi menyebar lewat pamflet, coretan di tembok, dan siaran radio gelap. Sekarang satu video bisa ditonton 10 juta orang dalam satu malam.
Satu postingan bisa menggerakkan demonstrasi dalam hitungan jam.
Pemerintah tidak bisa lagi mengontrol narasi seperti yang Soeharto lakukan.
Tekanan ekonomi global.
Harga minyak di 117 dolar.
Perang Iran yang Ferry Latuhihin prediksi bisa berlangsung 5 tahun.
Tekanan eksternal yang terus menerus menggerus ruang fiskal pemerintah.
Akumulasi kekecewaan.
Kelas menengah yang turun ke bawah tidak hanya kehilangan daya beli mereka kehilangan harapan. Dan orang yang kehilangan harapan jauh lebih mudah bergerak dibanding orang yang masih punya sesuatu untuk dipertahankan.
Yang bisa memperlambat:
Kooptasi sistematis.
Pola yang Oki sebut demo buruh dijadikan konser, aktivis dirangkul masuk pemerintahan, kampus ditawari MBG, simbol-simbol perjuangan diambil alih menjadi simbol kekuasaan.
Ini adalah strategi yang sangat efektif untuk memadamkan api sebelum menjadi besar.
Tidak ada figur pemersatu.
Di 1998 ada Amien Rais, Gus Dur, Megawati tokoh-tokoh yang cukup kuat untuk mengarahkan energi rakyat. Di 2026 tidak ada satu pun figur yang bisa memainkan peran itu.
Mahfud sudah tua dan lebih suka forum akademis. Rocky lebih suka filosofi daripada organisasi. Dan generasi muda belum menghasilkan figur yang cukup besar.
Aparat yang masih solid.
Di 1998 ada perpecahan internal di TNI antara kelompok Wiranto dan Prabowo.
Perpecahan itu yang membuka ruang bagi reformasi.
Di 2026 belum ada tanda-tanda perpecahan serupa yang cukup signifikan.
Dan ini yang paling penting untuk dipahami:
Reformasi 1998 tidak terjadi karena rakyat tiba-tiba marah. Rakyat sudah marah bertahun-tahun sebelumnya.
Tapi tidak ada yang berubah sampai tiga syarat itu terpenuhi sekaligus dalam waktu yang sangat singkat.
Yang membuat 1998 berhasil adalah pertemuan antara krisis yang tidak bisa disangkal, gerakan yang cukup terorganisir, dan elite yang memilih untuk tidak bertahan.
Di 2026 — krisisnya sedang menuju titik itu.
Tapi belum sampai.
Gerakannya sedang dibangun.
Tapi belum terkonsolidasi.
Dan elite belum memilih untuk bergerak.
Tapi sejarah tidak pernah menunggu sampai semuanya siap.
Sejarah bergerak ketika satu kejadian satu momen kritis menjadi pemicu yang menyatukan semua energi yang sudah terakumulasi.
Di 1998 — pemicunya adalah penembakan mahasiswa Trisakti.
Di 2026 — belum ada pemicu seperti itu.
Tapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa pemicu itu tidak akan datang.
Dan ini kalimat yang paling menghantam dari seluruh forum malam itu:
"Memilih pemimpin bodoh adalah kesalahan.
Tapi membiarkannya terus berkuasa adalah kebodohan."
Dan Butet Kartaredjasa menutup malam itu dengan puisi yang paling menusuk:
"Jika para pemimpin tidak malu-malu merampok dengan kedok pemberian gizi dan membangun koperasi maka sesungguhnya para pemimpin sedang menyiapkan diri di gulung zaman dan mengonggok di dalam bui."
Apakah 2026 bisa menjadi Reformasi Jilid 2?
Jawaban jujurnya: belum tapi kondisinya sedang menuju ke sana.
Krisis ekonominya nyata tapi belum sampai titik 1998. Gerakannya ada tapi belum terorganisir.
Elite-nya mulai bergeser tapi belum ada yang memutus.
Yang bisa mengubah semua itu dalam waktu sangat singkat: satu kejadian yang cukup besar untuk menjadi pemicu.
Satu momen yang membuat semua keresahan yang sudah terakumulasi bertahun-tahun akhirnya menemukan arahnya.
Dan dalam kondisi ekonomi yang semakin buruk, hukum yang semakin menjadi sandiwara, dan komunikasi pemerintah yang semakin jauh dari kenyataan rakyat kemungkinan momen itu datang bukan semakin kecil.
Tapi perubahan yang baik tidak datang hanya dari kemarahan. Perubahan yang baik datang dari kemarahan yang diorganisir, diarahkan, dan dipimpin oleh orang-orang yang punya agenda konkret — bukan sekadar keresahan yang dikumpulkan di forum-forum kecil.
Dan itu menurut semua yang hadir malam itu di Yogyakarta adalah pekerjaan rumah terbesar yang belum selesai.
Orang indonesia sebagian besar iq-nya rendah, itu bisa kita lihat dari mereka yang tidak perna jera memilih pemimpin yang ahli dalam pencitraan. Seseorang yang sudah jelas jelas mendapatkan kekayaan dari hasil merusak hutan jangan sampai di berikan panggung yang lebih tinggi jika tidak mau melihat hutan di seluruh pulau Indonesia hancur. Catat itu
@msaid_didu Bumiwaras , Lampung , sinar laut Lampung ,, biang kerusakan diwilayah ,, dari ijo coklat sampe Pemda ada dibawah kendali mereka ,, lebih sadis sugar grup ,, beeuuh ,,
Diskriminasi yg memalukan!
Cathlyn Yvaeni Lesmana (suku minoritas Tionghoa), perwakilan Makassar, diduga dicoret secara tdk adil dari seleksi Paskibraka Sulsel meski masuk 3 besar. Lebih parahnya, ia digantikan oleh sosok yg tak masuk 10 besar nasional
legion-news.com/dugaan-rasisme…
Salah satu perempuan terkaya di Indonesia lewat jalur merusak hutan di sumatera. Total kekayaan mencapai 27 TRILIUN, itu yang tercatat saja yang tidak tercatat mungkin bisa 10 kali lipat.
Keren sekali 🥰
Gw termasuk yang awalnya mikir Singapura maju ya karena "SDM mereka kelas dunia, institusi mereka bersih, dan pemimpinnya visioner." Semua itu betul. Tapi ada satu cerita lain yang jarang masuk headline.
Singapura bukan cuma negara maju. Singapura adalah brankas terbesar ketiga di dunia. Menurut estimasi Boston Consulting Group yang dikutip TIME Magazine (Oktober 2023), cross-border wealth inflows ke Singapura mencapai US$1,5 triliun, hanya kalah dari Swiss dan Hong Kong. Uang dari seluruh penjuru dunia mengalir ke sana bukan karena pemiliknya tinggal di sana, tapi karena sistem mereka dirancang untuk menyambut siapapun yang membawa kapital.
Dan Indonesia adalah salah satu pengirim terbesar. Menurut sumber dari industri private banking yang dikutip Reuters via Malay Mail (Juli 2016), sekitar US$200 miliar uang asal Indonesia yang kemungkinan tidak dilaporkan ke otoritas pajak Jakarta tersimpan rapi di Singapura. Untuk konteks: angka itu lebih dari separuh APBN Indonesia saat itu. Diam-diam, tanpa banyak yang sadar.
Tidak semuanya uang bersih. Menurut laporan East Asia Forum (April 2025), selama bertahun-tahun sistem keuangan Singapura digunakan oleh pengusaha korup dari Indonesia untuk memindahkan dana haram ke pasar internasional, hasil dari pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan perusakan lingkungan yang tidak pernah diadili. Uang itu butuh tempat yang aman, jauh dari jangkauan hukum Indonesia. Singapura menjawab kebutuhan itu.
Singapura sendiri tidak sepenuhnya tutup mata. PM Lawrence Wong, dalam pernyataannya di Bloomberg New Economy Forum yang dilaporkan Malay Mail (November 2024), menegaskan negaranya tidak akan kompromi melawan aliran uang haram. Reformasi regulasi terus berjalan. Tapi fakta bahwa mereka perlu menegaskan hal itu berulang kali justru menggambarkan betapa besar tekanan yang mereka hadapi dari dalam sistemnya sendiri.
Yang paling menarik justru ini: bahkan uang "legal" pun sering bermula dari wilayah abu-abu. Menurut laporan Fair Observer (2016), banyak pengusaha Indonesia yang menetap nyaman di Singapura ternyata masuk daftar buron otoritas Indonesia, namun tetap bebas mengelola aset dan bisnis mereka dari seberang selat. Batas antara pelarian pajak dan pencucian uang di sana tipis sekali.
Jadi ketika kita kagum melihat angka pertumbuhan Singapura, ada baiknya kita tanya satu pertanyaan sederhana: uang siapa yang sedang mereka kelola? Singapura maju bukan hanya karena mereka membangun manusianya dengan baik. Mereka juga sangat pandai menjadi tempat berlabuh bagi uang yang tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri. Dan sebagian besar uang itu, asalnya dari sini...